PRAKTIK MONEY POLITIC (POLITIK UANG) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SEBAGAI CIKAL BAKAL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (original) (raw)
Related papers
PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Afra Aulia, 2021
Politik uang adalah salah satu tindak kejahatan dalam praktik demokrasi, yaitu pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Praktik politik uang masih saja terjadi walaupun sudah ada beberapa upaya untuk mencegahnya, seperti peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan pengawasan dari Bawaslu. Adanya praktik politik uang dapat berimbas pada pemerintahan yang kurang berkualitas. Praktik politik yang juga dapat menyebabkan semakin jauh dari konsep demokrasi yang sesungguhnya. Hak-hak rakyat bisa terambil karena pemerintah tidak dapat menjalankan masa pemerintahan dengan baik. Di Indonesia sendiri, praktik politik uang masih sering terjadi saat musim-musim pemilihan umum. Kebanyakan rakyat Indonesia menganggap bahwa praktik tersebut tidaklah wajar dan tidak dapat diterima walaupun masih saja ada rakyat yang menerima imbalan dari politik uang tersebut yang biasanya berupa uang. Hal tersebut dapat terjadi karena ada faktor yang menyebabkan hal tersebut. Faktor yang biasa yang menyebabkan hal itu terjadi yaitu faktor ekonomi. Untuk menindaklanjuti praktik tersebut, pengawasan dan undang-undang perlu ditingkatkan kembali, serta diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi mencegah praktik politik uang ke depannya.
FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA
is not sufficiently strong in regulating money politics and providing sanctions on the money politics, beside the problem is also on the law enforcement itself.
ANALISIS MENGENAI POLITIK UANG PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF KETAATAN DAN
Politik adalah suatu proses atau kegiatan yang terkait dengan pengaturan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan di dalam suatu masyarakat atau negara. Secara lebih spesifik, politik melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga yang berusaha mempengaruhi atau memperoleh kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dalam konteks negara atau pemerintahan, politik mencakup berbagai aspek, seperti pembuatan kebijakan publik, pengaturan dan pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, organisasi dan fungsi lembaga-lembaga politik, serta partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. 1 Politik juga dapat melibatkan kompetisi antara berbagai kelompok atau partai politik yang berbeda, yang berusaha mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan dukungan mereka dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Selain itu, politik juga melibatkan proses negosiasi, diplomasi, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian masalah di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Pemilihan umum adalah proses politik yang dilakukan secara periodik di negara-negara demokratis, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Dalam pemilihan umum, partai politik dan calon-calon
PANDANGAN PANCASILA TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG DI INDONESIA
Artkel ini memuat tentang bagaimana praktek Politik Uang yang terjadi di Indonesia yang sekarang sudah sangat marak terjadi. Praktek politik uang ini tidak hanya merugikan negara tapi juga mencemarkan proses Pemilihan Umum atau Pemilu dan juga sarana pembodohan masyarakat secara besar-besaran. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai Etika Politik, praktek Politik Uang ini sudah bertentangan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat. Tingkat kemiskinan yang tinggi, kesadaran dan kesejahteraan yang rendah dari masyarakat Indonesia dalam memilih calon Politikus inilah yang menjadi latar belakang terjadinya Politik Uang, dan lemahnya hukum tentang Politik Uang yang menjadikan praktek Politik Uang semakin marak terjadi. Kata Kunci: Politik Uang, Etika Pancasila, Hukum. Abstract This artkel containing about how the practice of money politics which occurred in Indonesia are now so rife. The practice of money politics is not only detrimental to the country but also pollute the General Election process or Election and also a means of duping the public on a large scale. In relation to the Pancasila, this practice of Money Politics it is contrary to the values contained in Pancasila fourth principle. High levels of poverty, low awareness and well-being of the people of Indonesia in selecting candidates politician that is the background of Money Politics, and the weakness of the law that makes the practice of Political Money Money Politics increasingly rife.
MONEY POLITIK PADA PEMILU DI INDONESIA
Susanti , 2022
This research aims to determine the actions of money politics in elections in Indonesia. Money politics in Indonesia is not something that is foreign to the Indonesian people because most of the election activities in Indonesia involve money politics or bribery for the sake of a victory in achieving a position/power. The economic situation is one of the most difficult situations to deal with for people who are less fortunate, sometimes due to economic factors, people accept money politics from various legislative pairs, especially this (money politics) is something that cannot be denied because it can be said that for the Indonesian nation it has become a culture, especially in rural areas. The data source in this study is based on references or literature related to the topic being discussed or related to the problem being discussed. Not only that, we can see the source of data from this study from our environment, especially where we live when conducting election general.
The Republic, 2024
Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law.-laws governing elections. Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election.
Pilkada : POLITIK SUKARELA VERSUS POLITIK UANG
Auguste Comte (1798-1857) pertama kali mengemukakan pendapatnya tentang Sosiologi, yang memunculkan banyak pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya adalah Ginsburg (1934:7) yaitu studi yang menyangkut interaksi-interaksi manusia dan interrealasinya. Pada umumnya bila dicermati konsep sosiologi dari para ahli yaitu Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik individu maupun kelompok dan relasinya dengan masyarakat, atau tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Selanjutnya dalam konteks Politik, Rush dan Althoff mengenai esensi dari Politik dapat diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia atau proses dimana masyarakat membuat keputusan-keputusan atau mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu, atau bisa juga berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di tengah masyarakat. Dan dapat di ambil intisari dari pendapat Miriam Budiarjo bahwa " inti konsep terkait dengan politik adalah power, state, decision making, policys serta allocation atau distribution". Jika ditarik generalisasinya adalah ilmu tentang kekuasaan. Perkembangan politik Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam analisa politik dari para ahli berbagai negara. Hal menarik yang kekinian melihat perkembangan politiknya yaitu seputar " The budget prospective regional leaders " dan " money politics " , banyak faktor yang saling keterkaitan kedua aspek tersebut. Begitu tingginya antusias individu-individu yang turut dalam bursa kandidat calon kepala daerah, baik melalui partai politik maupun perseorangan, menandakan bahwa kekuasaan menjadi magnet terkuat dalam aspek aktualisasi diri, sosial dan ekonomi. Daya tarik kekuasaan sebagai sarana aktualisasi diri dan peningkatan taraf hidup seseorang atau sekelompok orang, begitu kuat dan sayang untuk dilewatkan begitu saja. Aspek yang sangat dominan untuk
MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI 2019: STUDI DI DESA PEJERUK, LOMBOK TIMUR
Yuni Aulia Putri & Nuya Lestari, 2023
Money politics is an attempt to influence the choices of voters or election organization with material or other rewards. This research aims to determine the forms of money politics society received. This type of research is a case study. The data source for this research is the society who took money politics in Lelong village. The data collection techniques used were interviews and observation. The data analysis technique used is an interactive model data analysis technique developed by Miles, Huberman and Saldana which includes three stages, they are data condensation, data presentation and drawing conclusions. Based on this method it was discovered that; There are forms of money politics received by society. Firstly, people take money politics in the form of cash given a few days before the election, in hope those who take the cash would vote for the giver in return. Secondly, providing funds for village development. And lastly, goods for groups of people to fulfil group interest.