The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia (original) (raw)
Related papers
Politisasi agama dan konflik komunal: beberapa isu penting di Indonesia
2007
Buku karya Budhy Munawar-Rachman ini merupakan modifikasi satu chapter dari buku dia sebelumnya: Reorientasi Pembaruan Islam (2010). Jika buku sebelumnya, di samping mendiskusikan soal Islam dan liberalisme, juga mendiskusikan soal sekularisme dan pluralisme. Karena itu, bagi yang sudah membaca buku Reorientasi Pembaruan Islam, buku Islam dan Liberalisme ini tak lebih sebagai pendamping buku tersebut. Meski begitu, kita tetap perlu memberikan apresiasi tinggi kepada penulisnya, yang telah dengan gigih dan tekun mendokumentasi dan mendiskusikan tema-tema yang oleh MUI dianggap ͞kotor͟ ini menjadi wacana publik. Di samping memberi pemahaman mengenai apa itu liberalisme dan bagaimana hubungannya dengan Islam, kehadiran buku ini menunjukkan, diskursus Islam dan liberalisme masih tetap hidup dalam jagat pemikiran Islam Indonesia.
Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia
2009
Buku ini didasarkan atas survei yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia, selain memperlihatkan kemajuan-kemajuan juga memperlihatkan beberapa kemunduran. Adalah benar bahwa rakyat yang sudah bebeas menggunakan hak suara mereka dalam pemilu, akan tetapi kaum perempuan (yang kebanyakan tidak memiliki jaringan yang bagus), kaum miskin dan kelompok marjinal, secara de facto terhalang untuk maju sebagai kandidat dan bahkan kadangkala untuk memilih. Upaya untuk mengembangkan representasi popular menjadi terhambat. Isu-isu mendasar seperti persamaan hak-hak sipil dan politik, serta pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya juga menghadapi tantangan serupa. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan blok politik demokratis yang terorganisasikan dengan baik dan tidak didominasi atau dipengaruhi oleh partai. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengingkatkan pengaruh masyarakat (demos) yang independen ke dalam aktivitas-aktivitas politik yang terorganisir; untuk mengubah re...
The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis Oxford
2012
Lukito, Ratno (2012), Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Un-bridgeable London: Routledge (= Routledge Contemporary Southeast Asia Series 48), ISBN 9780415673426, 288 pages " "" 128 Book Reviews " "" over. Therefore, these new works on Indonesia are not about transition anymore, but deal rather with the current reality in its relative stability. Simply put, The Constitution of Indonesia, Political Change and Territoriality and Islam, Law and the State are all about the results of the transition. Legal Pluralism in Indonesia, on the other hand, examines a more abstract and theoretical level of the law in Indonesia; in this book, Lukito builds his argument around the idea that the state in Indonesia has been-despite regime change-consistent in its approach to legal pluralism. Lukito's book clearly diverges from the three other works in that it takes a theoretical-legal approach and provides a more historical analysis, and through this, it offer...
Indonesian Politics and Society: A Reader
Indonesian Politics and Society is an exceptional tool for understanding social and political change in Indonesia over more than three decades. It contains more than eighty translated extracts of carefully selected speeches, pamphlets, manifestos and poems, providing a unique insight into the social thought and political concerns of a wide range of actors intimately involved in the struggle to shape modern Indonesia following the triumph of Soeharto’s New Order in the 1960s. This volume introduces and assesses the thinking of state ideologues, modernising pluralists, social radicals, and of political Islam, during a period of tumultuous change and sometimes violent conflict. It also relates the ideas of the major protagonists in political struggles to important events in Indonesia following the fall of Soeharto. Much of the material presented is made accessible for the first time to English-language readers. As such, the book is an invaluable text for scholars of modern Indonesia, and for those who seek to understand the ideas that continue to be relevant to the actors currently reshaping the country’s social and political terrain. (From front matter in book)
Ideologi pada Artikel The New Face of Indonesian Democracy Pada Majalah TIME
Universitas Padjajaran, 2015
Sebuah berita dalam bentuk cetak maupun elektronik, baik dalam bentuk lisan dan tertulis, merupakan sebuah wacana. Dalam wacana terdapat gagasan, paradigma, bahkan ideologi yang disampaikan oleh penulis. Ideologi dapat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit berdasarkan pemilihan kata dalam mengonstruksi wacana. Majalah TIME tidak membuang kesempatan untuk menulis artikel mengenai Joko Widodo yang saat itu akan dilantik menjadi presiden RI ke tujuh. Melalui artikelnya TIME mencoba menggali ideologi calon presiden Jokowi dari berbagai segi, termasuk segi agama dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami ideologi agama dan sosial budaya Joko Widodo berdasarkan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh penulis. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Fairclough. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Joko Widodo memiliki ideologi tertentu terkait dengan sosial budaya. Ideologi ini terbentuk berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman berpolitiknya sebelum terpilih menjadi presiden RI periode 2014-2019.
From New Order to Reformasi: Indonesian Subnational Politics in the Post-New Order Era
Jurnal Hubungan Internasional, 2014
Direct local election in Indonesia has been run since the middle of 2005. It is bringing some changes, especially in political reformation. Changed election mechanism to direct election done by the society in the region. This article seen that the changes has brought some positive impacts to the society as growing increasingly broad political participation, the legitimacy of local heads becomes higher and political party roles also become important. This changed which the author said as a form of deeper democratic process to "new democracy" in Indonesia. In addition, some weaknesses also appeared, such as the booming of money politic, weaken of regional institution and the emergence of new local elites. It leads to government as a minority in the scope of the power legislative institution which act as majority. Kata Kunci: politik daerah, polycentrism, aktor kuat lokal, redistricting Abstrak Pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2005.Hal ini membawa sejumlah perubahan, terutama dalam hal reformasi politik. Mekanisme pemilihan kepala daerah diubah kepada pemilihan secara langsung oleh masyarakat di daerah. Tulisan ini melihat bahwa perubahan ini membawa beberapa dampak positif kepada masyarakat seperti tumbuhnya partisipasi politik yang semakin luas, legitimasi kepala daerah menjadi semakin tinggi dan peranan partai politik menjadi sangat penting. Perubahan inilah yang penulis sebut sebagai wujud dari proses pendalaman demokrasi bagi 'demokrasi baru' di Indonesia. Selain itu, muncul juga beberapa kelemahan, seperti tumbuh suburnya politik uang, semakin melemahnya institusi daerah dan munculnya kekuatan elit lokal. Hal ini akan mendorong tumbuhnya pemerintah minoritas dalam lingkup kekuatan lembaga legislatif yang berposisi mayoritas.
Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal, 2021
In simple terms, the ratio legis can be interpreted as the reason why there is a provision in the law. Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia determines the authority possessed by the Constitutional Court, paragraph (1) reads: The Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and final levels whose decisions are final to examine laws against the Constitution, decide disputes over authority a state institution whose authority is granted by the Constitution, decides on the dissolution of political parties, and decides on disputes regarding the results of general elections. The limiting provisions of Article 24C paragraph (1) seem to close the scope for expanding the Constitutional Court authority to decide disputes over the authority of independent state institutions. Meanwhile, this is a state requirement. This research uses a statutory approach with a descriptive analysis method. The conclusions obtained are: 1) it is not ...
Wacana Hukum
AbstrakMunculnya wacana Garis-garis Besar Haluan Negara( GBHN) dihidupkan kembali selama ini dipicu oleh adanya kekecewaan banyak pihak terkait proses pembangunan yang output dan outcome-nya tidak sesuai dengan harapan dan tidak padu. Proses pembangunan dipandang terlalu ditekankan kepada perspektif terbatas Presiden atau Kepala Daerah terpilih, sehingga mengakibatkan disparitas pembangunan yang masih jauh dari harapan.oleh karena itu muncul pemikiran untuk mengusulkan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Adapun hal yang akan dipaparkan yaitu mengenai Produk Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN, Proses Pembentukan Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN, Implikasi Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN, Rekomendasi Materi Muatan Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, atau sering dikenal denga...
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2021
Indonesia, sebagai negara yang merdeka sejak tahun 1945 masih banyak menghadapi konflik internal sampai sekarang. Bila dilihat dari sejarah munculnya kemerdekaan tersebut, Indonesia mengalami masa akan "kebebasan dari ketakutan" akan rezim Soeharto yang telah memerintah di Indonesia selama 32 tahun. Reformasi pada tahun 1998 memunculkan euforia sehingga salah satu dampaknya adalah bermunculan ormas-ormas yang sebelumnya tidak terdengar suaranya. Bahkan banyak masyarakat yang merasa terganggu dikarenakan arogansi yang mereka munculkan. Bahkan menimbulkan keresahan dan ketakutan di sebagian masyarakat. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, pemerintah dengan tegas menindak mereka dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2017 yang di tanda tangani pada tanggal 10 Juli 2017. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang perduli akan hal ini adalah kelompok Perempuan Peduli Indonesia yang berisikan wanita dari berbagai macam segmen secara ras, agama, pendidikan, pekerjaan serta usia. Peneliti merasa tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi suatu penelitian dikarenakan, merupakan suatu hal yang baru di Indonesia dimana kelompok yang sebagian besar berisikan para ibu-ibu melakukan suatu tindakan berupa demonstrasi yang dilakukan di depan gedung MPR/DPR pada hari Jumat, 27 Juli 2017 lalu. Disini bisa dilihat ternyata para ibu-ibu tersebut yang sudah merasa gerah akan tindak tanduk yang dilakukan oleh ormas tertentu sudah meresahkan mereka. Sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Penelitian bersifat kualitatif, peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku demo, studi dokumentasi dan studi pustaka. Kata kunci: kebangkitan, perempuan indonesia, peraturan pemerintah, gerakan perempuan, indonesia