From New Order to Reformasi: Indonesian Subnational Politics in the Post-New Order Era (original) (raw)
Related papers
Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia
2009
Buku ini didasarkan atas survei yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia, selain memperlihatkan kemajuan-kemajuan juga memperlihatkan beberapa kemunduran. Adalah benar bahwa rakyat yang sudah bebeas menggunakan hak suara mereka dalam pemilu, akan tetapi kaum perempuan (yang kebanyakan tidak memiliki jaringan yang bagus), kaum miskin dan kelompok marjinal, secara de facto terhalang untuk maju sebagai kandidat dan bahkan kadangkala untuk memilih. Upaya untuk mengembangkan representasi popular menjadi terhambat. Isu-isu mendasar seperti persamaan hak-hak sipil dan politik, serta pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya juga menghadapi tantangan serupa. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan blok politik demokratis yang terorganisasikan dengan baik dan tidak didominasi atau dipengaruhi oleh partai. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengingkatkan pengaruh masyarakat (demos) yang independen ke dalam aktivitas-aktivitas politik yang terorganisir; untuk mengubah re...
Membangun Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Pancasila Dan Deliberative
The Journal of Society & Media, 2019
Penelitian ini mengkaji tentang pendidikan politik menyongsong pemilu Presiden dan Wakil PresidenRepublik Indonesia tahun 2019dalam fatsun demokrasi Pancasila dan Deliberatif. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam fatsun demokrasi Pancasila dan deliberatif, dijumpai ajaran diskursus praktis, formasi opini publik dan aspirasi politik masyarakat, serta kedaulatan rakyat secara prosedural sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi yang diatur secara konstitusional di Indonesia serta dapat mengontrol keputusan-keputusanpemerintah yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pendidikan politik merupakansarana untuk mengetahui hak dan kewajibannyaserta pertanggungan jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara, selain itu tanggung jawab Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia terpilih dalam mengemban kekuasaan sebagai amanah. Tanggung jawab dalam pendidikan politik ini menjadi kewajiban partai politik, KPU-BAWASLU, dan seluruh elemen masyarakat dengan tujuan peningkatan pemahaman visi misi calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia dalam diskursus publik sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang sampai saat ini belum tercapai.
Jurnal Legislasi Indonesia, 2020
In the General Election contestation, the choice of votes-to-seats conversion methods often does not get enough attention in the election regulation, although it affects the difference in the number of seats that a political party can obtain in parliament. In the history of the Indonesian election, there are at least two types of conversion methods that have been used, namely Hare Quota method and Sainte-Lague Divisor method. The changing of votes-to-seats conversion method practically affect the strategy and pattern of political parties' movement in the election to obtain seats in parliament, considering the multiparty system that has been implemented in Indonesia. Based on the explanation above, the Authors seek to understand whether the change of votes-toseats conversion methods has a major influence in simplifying political parties in Indonesia. For that reason, the Authors also conducts vote-counting simulations using various conversion methods. The results of this research illustrate that the difference in the conversion methods implicates the difference in the number of seats obtained by a political party in parliament. Furthermore, from the various methods used, the d'Hondt divisor method has quite a significant implication in efforts to simplify the number of political parties in parliament.
Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi
2017
Abstrak Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan. Kata Kunci : Faksi, Konflik, Partai Politik, Pelembagaan
Jurnal Hukum Positum
Berbagai bentuk diskriminasi terjadi kepada mereka yang tidak memeluk agama besar dunia terlebih agama yang berlabel resmi di Indonesia. Padahal banyak aliran-aliran keagamaan lokal yang ada. Banyak hal berkenaan dengan hak warga negara tidak dapat dinikmati secara baik oleh para penganut eksistensi aliran kepercayaan ini yang juga bisa dikatakan sebagai agama lokal. Dengan pendekatan yuridis normatif, penulis mencoba menganalisa Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam Kolom KTP-el dan KK. Nilai-nilai Pancasila dirasa sangat berpengaruh dalam putusan tersebut dan lebih condong kepada karakter produk hukum responsif/populistik, dimana produk hukum ini mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
Ideologi pada Artikel The New Face of Indonesian Democracy Pada Majalah TIME
Universitas Padjajaran, 2015
Sebuah berita dalam bentuk cetak maupun elektronik, baik dalam bentuk lisan dan tertulis, merupakan sebuah wacana. Dalam wacana terdapat gagasan, paradigma, bahkan ideologi yang disampaikan oleh penulis. Ideologi dapat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit berdasarkan pemilihan kata dalam mengonstruksi wacana. Majalah TIME tidak membuang kesempatan untuk menulis artikel mengenai Joko Widodo yang saat itu akan dilantik menjadi presiden RI ke tujuh. Melalui artikelnya TIME mencoba menggali ideologi calon presiden Jokowi dari berbagai segi, termasuk segi agama dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami ideologi agama dan sosial budaya Joko Widodo berdasarkan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh penulis. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Fairclough. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Joko Widodo memiliki ideologi tertentu terkait dengan sosial budaya. Ideologi ini terbentuk berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman berpolitiknya sebelum terpilih menjadi presiden RI periode 2014-2019.
Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan
Kontekstualita, 2018
Artikel ini ingin mengetahui orientasi politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah dibubarkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah (Perpu) No 2 tahun 2017, sebagai pengganti Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Orientasi politik merupakan sikap yang dimiliki seorang individu maupun kelompok dalam interaksinya dengan kehidupan politik yang meliputi, sikap, nilai dan prilaku politik Pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi HTI. Pencabutan status badan hukum HTI dilatar belakangi karena idiologi dan aktivitas yang dilakukan oleh HTI bertentangan dengan Pancasila dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai sebuah organisasi sosial-keagamaan keberadaan Hizbut Tahrir sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. HTI memiliki struktur anggota, kaderisasi, aktivis, simpatisan yang cukup solid dan konsisten memperjuangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, ketika organisasi mereka dibubarkan oleh pemerintah, anggota, kader, aktivis, dan simpatisan eks HTI, ke arah manakah orientasi politiknya setelah dibubarkan. Pertanyaan penelitian ini ingin menjawab kemanakah orientasi politik eks Hizbut Tahrir setelah dibubarkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengetahui dan membandingkan kearah mana orientasi politiknya dengan gerakan islamis lainnya yang pernah dibubarkan oleh pemerintah pada masa-masa sebelumnya.
Innovative, 2024
Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat, yang mencakup kegiatan partai politik, merupakan bentuk demokrasi. Dalam hal ini, sebuah negara yang mematuhi sistem demokratis adalah negara yang diatur berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pendekatan perpustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diproses dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, untuk memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam kenyataannya, banyak perilaku partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi yang telah ditetapkan. Sistem Rekrutmen dan Pola Kader Anggota Partai Politik saat ini cukup mengkhawatirkan. Banyak fenomena telah menimbulkan keraguan tentang kader partai politik. Dalam hal ini, masalah utamanya adalah bahwa ketergantungan partai politik pada dana dari pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri. Berdasarkan hasil kontemplasi, dapat disimpulkan bahwa ada tiga masalah yang terjadi dalam partai politik di Indonesia, yaitu: 1) Pelemahan ideologi partai politik, 2) Pelemahan Tingkat Kualitas Administrasi dan Pola Rekrutmen Kader Anggota Partai Politik, 3) Krisis dalam mengumpulkan dana partai politik yang dalam dana pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri.
Politisasi agama dan konflik komunal: beberapa isu penting di Indonesia
2007
Buku karya Budhy Munawar-Rachman ini merupakan modifikasi satu chapter dari buku dia sebelumnya: Reorientasi Pembaruan Islam (2010). Jika buku sebelumnya, di samping mendiskusikan soal Islam dan liberalisme, juga mendiskusikan soal sekularisme dan pluralisme. Karena itu, bagi yang sudah membaca buku Reorientasi Pembaruan Islam, buku Islam dan Liberalisme ini tak lebih sebagai pendamping buku tersebut. Meski begitu, kita tetap perlu memberikan apresiasi tinggi kepada penulisnya, yang telah dengan gigih dan tekun mendokumentasi dan mendiskusikan tema-tema yang oleh MUI dianggap ͞kotor͟ ini menjadi wacana publik. Di samping memberi pemahaman mengenai apa itu liberalisme dan bagaimana hubungannya dengan Islam, kehadiran buku ini menunjukkan, diskursus Islam dan liberalisme masih tetap hidup dalam jagat pemikiran Islam Indonesia.
Democratic Transition in Local Indonesia-An Overview of Ten Years Democracy.pdf
This article attempts to map out the current situation of democracy in Indonesia, especially at local levels. This map is based on a simple question: the extent to which 10 years of the democratization process in Indonesia has led the country closer towards effective democratic governance. It concludes that an effective democratic government is far from being realized. Moreover, this article shows a paradox in the development of local politics in Indonesia, on the one hand there has been political liberalization which is assumed as a prerequisite for the realization of democratic governance, but on the other hand, the development of local democracy in Indonesia seemed to stop at its infancy stage. The reasons behind this failure are vary, but in principle related to the symptoms that some scientist called a "broken linkage" a syndrome in which the forces of modern intermediary fails to performs its functions in linking demos with public affairs.