BAB I PENDAHULUAN (original) (raw)
Free related PDFsRelated papers
Free PDF
Free PDF
Free PDF
Free PDF
Free PDF
Prasarana jalan di Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi dalam mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. Secara umum terdapat 3 jalur horizontal yang membentang dari barat ke timur. Jalur-jalur tersebut digunakan sebagai lalu lintas utama yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan juga Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Jalur sebelah utara menghubungkan PKN Metro Bodepek dengan PKN Cirebon, pada bagian tengah PKN Metro Bandung dengan PKW Pelabuhan Ratu dan sebagai akses menuju Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sebelah selatan terhubung jalur selatan membentang menghubungkan PKW Pelabuhan Ratu dengan PKW Pangandaran. Jaringan jalan yang menghubungkan kota Banjar dan Pangandaran yang seharusnya berfungsi sebagai jalan arteri yang diperlukan untuk melayani lalulintas jarak jauh untuk kelancaran distribusi barang/jasa dan orang, pada kenyataannya jalan tersebut telah dibebani fungsi jalan lokal dan jalan kolektor sehingga apabila diberi tambahan beban lalu lintas, seperti pada saat musim liburan dikarenakan wilayah tersebut merupakan kawasan wisata, maka jalan-jalan tersebut sudah tidak dapat menampung pergerakan lalu lintas yang ada. Terjadinya kemacetan yang menyebabkan peningkatan waktu tempuh dan biaya operasi kendaraan, dan akan mengakibatkan penurunan produktivitas serta dapat menghambat sektor kepariwisataan di kawasan tersebut. Salah satu usaha dan pemecahan permasalahan transportasi ini, maka perlu dibangunnya jalan tol sebagai jalan alternatif dari jalan eksisting yang sudah ada. Dalam konteks perundangan, penyelenggara jalan dalam hal ini kementerian/lembaga/instansi yang memiliki wewenang dalam hal penyelenggaraan jalan diharuskan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundangan. Peraturan Perundangan tentang jalan yang ada saat ini (UU 38/2004 dan PP 34/2006) mengindikasikan kebutuhan akan standar pelayanan minimal untuk jaringan jalan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama menyangkut aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan. Dalam konteks ruas jalan, kondisi dan kecepatan menjadi bagian yang harus dipenuhi untuk dapat melayani pengguna jalan.
Free PDF
Pembangunan di negara-negara berkembang lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan atau pembaharuan bidang kehidupan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1984:128) bahwa keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahkan dapat dikatakan merupakan tuntutan sejarah apabila pembangunan ekonomi mendapat perhatian utama. Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Tujuan pokok pembangunan ekonomi menurut Jhingan (1992:420) ialah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Singkatnya, hakekat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).
Free PDF
Free PDF
