Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kajian Mengenai Otonomi Khusus DI Provinsi Aceh (original) (raw)
Related papers
Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
Syiah Kuala Law Journal
Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pembangunan di Aceh dalam berbagai sektor akan terwujud apabila pengelolaannya sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan asas kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian peraturan perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta kemanfaatan mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh yang dilakukan Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh belum memenuhi prinsip Negara kesejahteraan, karna pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus...
Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelanggaraan Otonomi Khusus DI Aceh
Yurispruden
AbstactAs a national organization, political parties are considered to have failed in carrying out their roles and functions, especially in the implementation of regional autonomy. The existence of political parties that are only national in nature with structures centered in the center often makes the party's orientation ignore local interests. The neglect was due to the institutionalization of political parties so far as merely structuring relations. This pattern positions politicians in political parties in the region as subordinates of the same party politicians at the national level. The failure of political parties in the implementation of regional autonomy can be interpreted as necessary to regulate a new party system in Indonesia. One of them is by separating between national political parties and local political parties in the regions. This means that with the policy of regional autonomy, it must be accompanied by political autonomy through local political parties. Ther...
Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Aceh dan Papua
Paper , 2022
Pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh dan Papua melalui konsep desentralisasi asimetris (otonomi yang diterapkan di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun) bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh dan Papua agar tetap berada dalam kesatuan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020
This article aims to examines the implementation of government affairs. So that it excludes regions to get involved directly and independently in order to manage and fight for the interests of their regions. Therefore, the issue of authority relations is related to how to determine the household affairs of the autonomous regions. Thus, the effort to find the ideal form of relationship between the center and the regions within the framework of a unitary state is not an easy problem to find. However, in the author's perspective, the relative autonomy model is a better choice of models to create a pattern of authority relations between the central government and regional governments
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 2015
Government in wide meaning is all state institutions which are consist of legislative, executive and judicative. In simple way government is all activities, function, duty and obligation which is run by the government to accomplish the purpose of the state. Government in wide meaning is all activities which are organized from the source of independence and freedom, bases on constitution, people or civilians and land, in order to accomplish the purpose of a state. Beside that functional structural side, a government can be defined as structure of system of organization from various functions which are implemented base on certain basics in realizing the purpose of the state. In the 1945 constitution article 1 verse (1), it is stated that "Indonesian state is unitary state in the form of republic". In line with that article the integrality of a state or also it can be said as state integrity is the most important thing which becomes basic existence. When a state free from disintegration threat , the existence of a state is strong and stable state. The same thing also happens to the unitary state of Indonesian Republic (NKRI). Indonesia integrity, as it calls integrity of unitary state of Indonesia Republic. The integrity of NKRI is function of understanding and the purpose a state, as it is stated in the preamble of 1945 Constitution. That is why NKRI is established by the government and all people elements with all efforts in defending national unity. Every state follows government system which is suitable with their national principle and constitution. Indonesia has national principle; they are Pancasila and 1945 Constitution.
Jurnal Caraka Prabu, 2021
Badan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Krakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran,yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar...