Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua (original) (raw)
Related papers
Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
Syiah Kuala Law Journal
Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pembangunan di Aceh dalam berbagai sektor akan terwujud apabila pengelolaannya sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan asas kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian peraturan perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta kemanfaatan mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh yang dilakukan Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh belum memenuhi prinsip Negara kesejahteraan, karna pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus...
2020
Telaah Emperis Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan telaah ini adalah untuk menganalisa pengelolaan keuangan Dana Otonomi Khusus sebagai sumber pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan penduduk asli Papua serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data pendukung sejak implementasi otonomi khusus. Telaah ini berdasarkan studi pustaka (library research). Hasil telaah menemukan bahwa dana otonomi khusus sejak tahun 2002 berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara makro dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya dana ini maka ada peningkatan besaran penerimaan dalam postur APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota yang signifikan untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Namun penggunaaan dana otonomi khusus masih terdapat beberapa...
Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Aceh dan Papua
Paper , 2022
Pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh dan Papua melalui konsep desentralisasi asimetris (otonomi yang diterapkan di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun) bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh dan Papua agar tetap berada dalam kesatuan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kajian Mengenai Otonomi Khusus DI Provinsi Aceh
Jurnal Community
The prolonged conflict in Aceh between the central government and the Free Aceh Movement (GAM) and the earthquake and tsunami disaster in Aceh have added to the long list of dark history of the suffering of the Acehnese people. The peaceful decision agreed upon by the central government with the Aceh government which gave birth to special autonomy in Aceh provided fresh space for improving relations between the two governments. However, the space of freedom that is given is not fully able to control and build good relations easily, because there are still some differences in principles and political views between the central government and the Aceh government so that conflicts still arise. Therefore, this article aims to examine whether the provision of special autonomy will ensure the existence of Aceh remains within the NKRI?, how is the development of the Central Government's cooperation with the Aceh Government?, What are the impacts of special autonomy in Aceh?. This study ...
Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Fly paper effect di Provinsi Aceh
2018
Abstrak. Pemberian kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah atau desentralisasi fiskal diharapkan mampu menstimulasi peningkatan pelayanan sektor publik. Kendati demikian, daerah dengan perolehan dana perimbangan yang besar tidak dibarengin dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikasi terjadinya ketidakefisienan pada dana transfer tersebut dapat dilihat dengan metode penilaian kinerja keuangan daerah melalui model flypaper analysis. Model fly paper analysis merupakan salah satu metode penelitian kinerja keuangan daerah dengan membandingkan belanja pemerintah daerah dengan sumber-sumber penerimaan daerah. Teknik analisis menggunakan model regresi Data Panel pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh pada tahun 2008-2017. Berdasarkan hasil pengujian pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas daerah mengalami fenomena fly paper effect berdasarkan ukuran OTSUS. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa varibael PAD pada persamaan tida...
Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Aceh
Journal of Governance and Social Policy
One of the positive impacts of the issuance of Law on the Government of Aceh Number 11 of 2006 is the formation of a strong foundation to form specific regulations under it, and one of them is in the field of education. Strong regulations make Aceh able to get a large fiscal capacity in building education in Aceh. However, at the practical level, the large budget in the field of education has not been directly proportional to the quality of existing education. This study aims to see to what extent the existing special autonomy funds have been able to improve the quality of education in Aceh. Management theory is used as a focus in analyzing this issue. Qualitative research with a strong data-based literature review approach can be accounted for as a method in this research. The result of this research is that the budget allocation management of the special autonomy fund for education in Aceh is still not effective. This is because there are still many activities carried out that hav...
2020
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontruksi kebijakan penyusunan dana otonomi khusus dan penggunaanya, serta untuk mengetahui penerapan model penyusunan dan penggunanaan anggaran dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data-data, agar kemudian dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penerapan penyusunan dan penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititikberatkan pada beberapa bidang yaitu infrasruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial dan keistimewaan Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus belum sepenuhnya mendominasi dimensi dharuriyyah yang terdiri dari perlindungan agama (hifẓ al-dīn), perlindungan jiwa...
Undang-Undang Pemerintah Aceh Dan Penanaman Modal DI Provinsi Aceh
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 2018
ABSTRAK Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) lahir dalam rangka mengakhiri konflik antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam kaitannya dengan perekonomian, UUPA mengatur hal yang berkaitan dengan penanaman modal. Dimana dalam UUPA mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam halnya penanaman modal. Artikel ini secara normatif mengkaji dan menelaah perkembangan penanaman modal dalam kurun waktu empat tahun sebelum berlakunya UUPA dan empat tahun setelah berlakunya UUPA. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan kajian menunjukkan: pertama, bahwa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri pada masa empat tahun sebelum berlakunya UUPA masih belum berkembang dengan baik; kedua, bahwa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam neg...