Perumusan Kebijakan Publik: Sumbang Saran Pemikiran dari Berbagai Perspektif Teori yang ada (original) (raw)

Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik

JRP (Jurnal Review Politik)

The objective of this research was to describe concepts and theoretical reviews relevant with public policy formulation. Method of research was the review of theories or literatures. Result indicated that concepts and theories, mainly those relevant with public policy formulation, or that were previously used by policy experts, can be then used for all fields of policy science. Some reviews and theories of policy formulation may resolve policy issues that already challenged organizations or institutions, either those in government or private sector.

Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik

2017

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas konsep umum tentang pelaksanaan kebijakan publik. Penyusunan artikel ini yang dilakukan dengan sumber rujukan utama dari berbagai literatur dan penelitian yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang dilengkapi dengan pemikiran penulis atas topik yang disajikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensidimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: evaluasi ex-ante, on-going, dan ...

Kebijakan Publik (Teori dan Aplikasi)

Buku Ajar, 2014

viii semangat. Dan seluruh keluarga yang terhimpun dalam Forum Kerukunan Keluarga Tahir (FK2T) dan Forum Kerukunan Keluarga Nasaru Serumpun dimana saja berada.

Arti Penting Evaluasi Politik Formulasi Kebijakan Publik Bagi Kelangsungan Pemerintahan

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2006

Is the performance of government good or substandard? Can government resoluteness be maintained? Public policy becomes one of the indicators to asses government performance because, through public policy, citizens can appraise the government's vision, mission, goal, and objectives. However, in practice, a lot of cases show that the government's policies have not met the citizen's expectations, interests and needs. One of the causes is estimated to roof from the government or policy makers negligence toward the political evaluation of public policy formulation. What does political evaluation mean? How is the political evaluation interrelated with government resoluteness? The writer will discuss the issues in this article.

Dinamika PPKM Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kebijakan Publik

Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021

Pembatasan kegiatan masyarakat hingga unit terkecil (RT/RW) melalui PPKM Mikro yang berlaku sejak Februari 2021 ini diharapkan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menekan laju lonjakan kasus positif Covid-19. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan PPKM Mikro ini mengalami banyak dinamika. Perubahan nomenklatur kebijakan dari PSBB, PPKM Jawa-Bali, hingga PPKM Mikro, dikritik banyak pihak sebagai inkonsistensi pemerintah dalam pengarusutamaan (mainstreaming) pendekatan kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah terlalu fokus pada pendekatan ekonomi, sehingga mengabaikan perkembangan yang ada seperti kemungkinan munculnya gelombang kedua (second wave) pandemi dan mutasi virus ke bentuk yang lebih berbahaya dan kontaminatif. Ketika terjadi lonjakan kasus yang signifikan, pendekatan kesehatan baru dilirik kembali oleh pemerintah. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan kajian dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi basis perumusan kebijakan PPKM Mikro, bagaimana penerapannya?, serta bagaimana strategi penguatan ke depan dalam rangka menjaga ketahanan nasional?

TEORI KOMUNIKASI POLITIK DAN PENGARUHNYA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT

Komunikasi secara sederhana dapat defenisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui/ tanpa media yang menimbulkan akibat tertntu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Dengan demikian kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan meghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disamapaikan. Menurut Thomas M. Scheiwadael dalam Mulyana (2001), mengemukakan bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak social dengan orang sekitar dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir, dan berprilaku seperti uang diinginkan. Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dsb.

Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID 19 dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik

Studi Kebijakan, 2021

Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) terkait kebijakan publik di Indonesia pada tengah tahun 2021 kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik terkait pemilu dan pilkada serta dinamika manajemen penyelenggara pemilu dan catatan pembelajaran untuk pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Terkait pilkada, kajian tengah tahun 2021 TII ini juga menganalisis tentang permasalahan korupsi politik terkait bantuan sosial di tengah pilkada serentak tahun 2020 selama pandemi dari aspek hukum. Selain itu, kajian kebijakan tengah tahun ini juga mengkritisi tantangan kebebasan berpendapat khususnya di platform digital, yang belum memiliki landasan aturan yang jelas dan rentan melanggar hak dan kebebasan sipil individu, serta tengah mendapatkan catatan merah dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Topik lain yang kami angkat dalam kajian kebijakan tahun ini juga menyentuh ranah reformasi birokrasi yang salah satunya menggarisbawahi pentingnya komitmen dalam menegakkan sistem merit di sektor publik dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam rangka menghadirkan aparat sipil negara yang berintegritas dan profesional, serta kompeten dan pelayanan publik yang optimal, relevan, serta responsif. Sementara, terkait aspek ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kajian kebijakan TII mengelaborasi dampak penurunan sektor pariwisata, khususnya terkait kedatangan wisatawan mancanegara, terhadap fluktuasi cadangan devisa dan nilai tukar, serta memberikan rekomendasi terkait untuk mempersiapkan kebijakan pariwisata dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terkait aspek sosial, kebijakan bantuan sosial tunai juga masih mendapatkan catatan dan perhatian khusus sebagai bagian yang penting untuk mendorong ketahanan dan pemberdayaan masyarakat rentan di masa pandemi dan efektivitas program bantuan, baik dari sisi alokasi bantuan, pendataan dan ketepatan sasaran, serta pemanfaatan. Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis yang kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Model-Model Impementasi Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Dalam bukunya Public Policy, Riant Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai "cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang". Ditambahakan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tesebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Kebijakan publik: konsep pelaksanaan

2021

Sebuah negara harus melakukan proses pembangunan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat terikat dan memaksa. Agar kebijakan tersebut dapat menunjang keberhasilan pembangunan maka diperlukan pemahaman kebijakan publik lebih mendalam. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji konsep dasar kebijakan publik yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 23 artikel nasional yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terdapat pada database google scholar. Hasil studi kepustakaan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek yaitu disposisi, su...

Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental

Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan

Salah satu kesulitan dalam kebijakan publik adalah efisiensi waktu, dimanakebijakan akan selalu melibatkan waktu, tenaga dan materi yang cukup panjang. Artikel inibertujuan untuk memberikan beberapa perspektif untuk medeskripsikan usahapembuatan kebijakan publik dengan sederhana. Melalui pendekatan inkremental, artikelyang didasarkan pada studi pustaka ini mencoba mengurai berbagai persepektif tentangkebijakan publik model inkremental. Maka, artikel ini menemukan bahwa modelInkremental dapat dinyatakan sebagai sebuah model kebijakan yang dilakukan denganmendesain ulang kebijakan yang ada namun masih dalam koridor rangka utama kebijakanasalnya. Model Inkremental dilakukan untuk menghadapi masalah yang membutuhkanpenanganan dengan waktu yang cukup singkat. Tantangannya adalah dalam modelkebijakan ini, seringkali membutuhkan ketelitian aktor kebijakan dan pilihan-pilihanalternatif yang tidak mudah.