Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (original) (raw)
Related papers
Hubungan dan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri
Jurnal Hukum Positum, 2016
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (2) Bagaimanakah mekanisme atau tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (3) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara rinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Aturan yang lebih rinci justru terdapat dalam peraturan-peraturan pelaksananya seperti dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang diteritkan tahun 2012. Kata kunci: hubungan dan kerjasama luar negeri, perjanjian internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah
Legalitas Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19
SASI, 2021
The aims of this study is to analyze the legality of regional foreign cooperation agreements during the COVID-19 pandemic. This research is a normative juridical study, with the type of library research. In order to support this research process, the approach used is a statute approach and a conceptual approach. The results show that the legality of the regional government foreign cooperation agreement is related to the status of the regional government which is an extension of the central government through regional autonomy given the authority to carry out international cooperation through an agreement. This authority must be exercised by taking into account the potential of natural resources and the needs of the community, especially during the COVID 19 pandemic.
Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia
2013
Paradiplomacy is still relatively a new phenomenon for government activity in Indonesia. Paradiplomacy refers to the behavior and capacity to engage in foreign relations with foreign parties carried out by 'sub-state' entities, or regional governments / local governments, in the context of their specific interests. The term 'paradiplomacy' was first launched in an academic debate by Basque scientists, Panayotis Soldatos in the 1980s as a combination of the term 'parallel diplomacy' into 'paradiplomacy', which refers to the meaning of 'the foreign policy of non-central governments', according to Aldecoa , Keating and Boyer. Another term that was put forward by Ivo Duchacek (New York, 1990) for this concept is 'micro-diplomacy'. In this work, author explain the paradiplomacy into ten section such as: (1) Introduction; (2) Interaction Transnational and Paradiplomacy; (3) Paradiplomacy in the Indonesian Law Context; (4) Paradiplomacy in th...
Kerja Sama Lokal dan Internasional
Negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuanatau kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerjasama dengan negara lain dapat berupa kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dansebagainya. Tujuannya pun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu di antaranya adalahuntuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Negara tersebut berkembang seiring dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi. Nah, dari kenyataan itu menunjukkan perlunya kerjasama dengan negara lain. Dalamper kembangan akhir-akhirini, kerjasama yang dilakukan cenderung ditujukanuntuk peningkatan perdagangan internasional. Kerjasama perdagang anter sebu diharapkan bias meningkatkan kesejahteraan negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan, yaitu dengan mengandalkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Hal itulah yang melatar belakangi Indonesia sebagai salahsatu Negara terbuka yang berkomit menuntuk ikutsertadalam perjanjian perdagangan bebas di berbagai kawasan. Secaraumum, kerjasama perdaganganinternasional ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masingmasing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama perdagangan internasional tersebut antara lain ditujukan sebagai berikut.
Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik
Local government partnership is one of the strategic issues that recently adopted vastly by developed countries as well as developing countries. The trend of outsourcing or contracting out several public services to private sector or third sector increases in recent decade. As a part of the New Public Management doctrine, local government partnership is another form of market oriented in providing public service in order to make better service, efficiency and effectiveness (value for money). There are many schemes for local government partnership that each of them contain potential benefits and risks or losses, so special assessment, well designed and planning is needed by government official before making decision.
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2009
Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia. 1
Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Medan-Penang)
Jurnal PIR : Power in International Relations
Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan: 1) Decisions Making Process yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) Paradiplomacy yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara ...
Problematika Kerja Sama Internasional
Tulisan ini akan menjelaskan dinamika dalam kerja sama internasional dengan mengangkat studi kasus kerja sama tentang perubahan iklim di bawah kordinasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 1 Sistematika penulisan adalah sebagai berikut.