Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia (original) (raw)
Related papers
Hubungan dan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri
Jurnal Hukum Positum, 2016
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (2) Bagaimanakah mekanisme atau tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (3) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara rinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Aturan yang lebih rinci justru terdapat dalam peraturan-peraturan pelaksananya seperti dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang diteritkan tahun 2012. Kata kunci: hubungan dan kerjasama luar negeri, perjanjian internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah
Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City
2020
Various forms of international cooperation that have been carried out by the Bandung City include receipt of grant funds, short-term investments, infrastructure assistance, youth exchanges, scholarships, and cultural cooperation. The paradigm forms other than consisting of investment searches also consist of sister cities, the establishment of joint projects, and various forms of delegation delivery carried out between subnational actors. The position of this study seeks to examine the involvement of city governments, especially Bandung City in carrying out their foreign relations, which then focuses on understanding how the sister city concept that has been widely practiced in various countries can be seen through the paradigm approach in Indonesia. The paradigm of Bandung City in the form of a sister city with its city partners has resulted in several benefits as well as opportunities to improve the welfare of the city community while participating in national development especial...
Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas Asean
Transformasi, 2012
Political reform and regional autonomy in Indonesia gives more space to the public fo doing many foreign relations activities. Diplomacy as the brain of national power determines the success of international relations. Paradiplomacy as a form of democratization in national diplomacy, will strongly support the strategy of Indonesia's total diplomacy. Plan the establishment of an ASEAN Community by 2015 that provided space for public diplomacy really need of supported by paradiplomacy.
Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
2019
The mechanism of foreign cooperation by the Regional Government in cooperation in economic, social culture, and other forms of cooperation, namely economic cooperation and social cultural cooperation carried out by the region with foreign parties, including border cooperation by the Regional Government (Province / District / City) bordering the territory of a foreign country. However, this does not apply to fields covered by the Joint Commission. Bilateral Consultation Forum (Bilateral Consultations), Joint Border Committee and Integrated Promotion and Sub-Regional Economic Cooperation (KESR).
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2009
Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia. 1
Disfungsi Organisasi Dagang di Luar Negeri Sebagai Aktor Diplomasi Indonesia
Communication, 2019
Keberadaan organisasi yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri seringkali hanya diasosiasikan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Sesungguhnya ada organisasi dagang internasional yang ikut berperan penting dalam diplomasi misalnya INTCC di Bangkok. INTCC mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu kegiatan promosi iklim investasi di Indonesia kepada pengusaha-pengusaha lokal melalui berbagai pertemuan diplomasi dagang, seminar, Workshop, Business Forum, pameran investasi, hingga ke pertandingan olahraga. Namun, kenyataannya INTCC tidak berhasil mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder-nya di Bangkok. Tujuan penelitian untuk mengindentifikasi faktor penyebab terjadinya disfungsi organisasi dagang ini sebagai aktor diplomasi Indonesia dengan menggunakan fully functioning society theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang menggunakan wawancara mendalam terhadap para informan. Kegagalan menjaga keseimbangan dalam mengakomodasi semua kepentingan stakeholders, social capital yang gagal terbentuk, serta kelemahan dalam penggunaan bahasa menjadi faktor utama penyebab kegagalan ini. Terbentuknya dukungan penuh dari masyarakat lokal, menjadi faktor kunci keberhasilan berperannya aktor-aktor diplomasi khususnya yang berasal dari non government official actor. Manfaat penelitian diharapkan dapat mengembangkan kajian atas proses engagement secara cepat, akurat dan efisien agar dapat mendorong peran organisasi di luar negeri supaya dapat berjalan lebih optimal sehingga menghasilkan ouput yang diharapkan.
Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs
Peraturan tersebut memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat mendukung penguatan keamanan manusia di Indonesia. Kerjasama luar negeri dan Peran Pemerintah daerah dapat Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah... (Fadhlan Nur Hakiem) Pemerintah Daerah yang melakukan berbagai kerjasama luar negeri dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan Lembaga swadaya masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualititatif dengan menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kajian kepustakaan dan wawancara yang mendalam dengan pihak terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penguatan keamanan manusia terutama dalam melindungi keamanan ekonomi.
Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Medan-Penang)
Jurnal PIR : Power in International Relations
Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan: 1) Decisions Making Process yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) Paradiplomacy yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara ...
Politik Luar Negeri Indonesia Era COVID-19: Penyelamatan Dan Kerjasama
2020
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik luar negeri Indonesia di era pandemi Covid-19. Berdasarkan karakter dari politik luar negeri Indonesia yang menempatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI), terdapat dua kebijakan luar negeri yang menonjol. Pertama, Indonesia memprioritaskan penyelamatan WNI di luar negeri di tempat yang terkena pandemi Covid-19 dengan jalan repatriasi besar-besaran. Kedua, masih dalam karakter untuk penyelamatan WNI, Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan China dan pihak swasta asing lainnya dalam pencarian vaksin anti Covid-19. Vaksin ini diharapkan pada tahun 2021 dapat menyelamatkan warga negara yang berada di dalam dan luar negeri Indonesia. Dua fenomena itu menjadi ciri dari pelaksanaan politik luar negeri di bawah pemerintahan Joko Widodo selama Covid-19 ini.