KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGUATAN KEAMANAN MANUSIA (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I. Yogyakarta) (original) (raw)
Related papers
KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA PEMKAB MALANG
Jurnal Humanity 5 (2), 2010
In this era of globalization the implementation of regional autonomy can not be separated from the context of Indonesia's relationship with international actors both at the state level (state) and non-state (non-state). Currently local governments both at the provincial and district / city has been carrying out foreign cooperation for the promotion of social development, economic, and cultural. Although foreign relations is a central government, local governments inevitably have to face the process of liberalization of flows of goods, services, capital, and labor with all its implications for Indonesia's foreign policy. Based on Law No.32/2004 on local government, the government was given the opportunity to cooperate with third parties in providing public services. Currently local governments are required to respond to the challenges and opportunities offered by the international community in various fields. Their responses could affect the overall course of building foreign relations and diplomacy Indonesia in terms of positive and negative. In a positive foreign relations conducted by the local government can support the policy of the central government in a negative relationship but it can also bring harm to the people of Indonesia through the process of exploitation due to the position of inequality and lack of coordination among government agencies. It is this that drives the researchers to investigate further on how development cooperation abroad undertaken by the government of Malang regency in this era of regional autonomy, given that Malang Regency has the potential of natural resources are very abundant. PENDAHULUAN Pembangunan nasional di masa Orde Baru menerapkan konsep negara kesatuan sebagai logika politik ke dalam pembangunan ekonomi melalui UU No.5/1974 tentang Pemerintah Daerah. Hubungan yang bersifat sentralistis dan hirarkhis antara pemerintah pusat dan daerah tidak membawa pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah. Pemerintah daerah hanya menjadi alat pemerintah pusat untuk mencapai tujuannya di daerah. Akibatnya ketimpangan antara pusat dan daerah menjadi semakin lebar. Prinsip utama yang digunakan adalah tetesan ke bawah atau trickle down effect. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional tinggi maka dengan sendirinya akan menetes ke bawah dan meningkatkan pembangunan daerah. Paradigma pembangunan ekonomi Orde Baru ternyata tidak terwujud. Sejalan dengan adanya gerakan reformasi, tuntutan otonomi daerah semakin mendapatkan bentuk melalui disahkannya UU Otoda No.37/1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004. Partisipasi pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi menjadi hal yang tak terhindarkan. Gejala ini dapat dilihat sebagai peluang bagi pembangunan daerah di Indonesia yang pada gilirannya akan memperkokoh pembangunan nasional. Memang secara politik pemerintah pusat telah menegaskan dalam berbagai ketentuan bahwa dalam menyelenggarakan kerjasama dengan pihak asing pemerintah daerah hendaknya memperhatikan esensi Negara Kesatuan
Jurnal Ekonomi STIEP, 2020
This study aims to determine the effect of Good Government Governance and human resource competencies,on the quality of regional financial reports. The population in this study were all district / city governments inthe provinces of Java and Banten. The sampling technique used is the census method. The data used areprimary data, namely giving questionnaires totaling 3 sets aimed at the Head of Office and the Head ofAccounting in the local governments of Java and Banten Provinces. The Head of Service fills in thequestionnaire about Good Government Governance and the quality of the report, while the Head of Accountingfills in about human resource competencies. The data analysis method used is multiple linear regressionanalysis. The results of this study prove that Good Government Governance has a positive effect on the qualityof regional financial reports in the Provinces of West Java and Banten, while human resource competencedoes not affect the quality of regional financial reports ...
KETERGANTUNGAN INDONESIA TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI
Hubungan Diplomatik antara Indonesaia dengan Jepang, dibuka pada bulan April 1958. Hubungan diplomatik tersebut dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dengan Indonesia. Meskipun demikian, sejak tahun 1954, Indonesia telah menerima bantuan dari Jepang. Pinjaman ODA Jepang di Indonesia dalam bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan. Pinjaman ODA Jepang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia melalui bidang pengembangan sumber daya manusia, pembangunan, dan infrastruktur sosial ekonomi.
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2009
Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia. 1
Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia
2013
Paradiplomacy is still relatively a new phenomenon for government activity in Indonesia. Paradiplomacy refers to the behavior and capacity to engage in foreign relations with foreign parties carried out by 'sub-state' entities, or regional governments / local governments, in the context of their specific interests. The term 'paradiplomacy' was first launched in an academic debate by Basque scientists, Panayotis Soldatos in the 1980s as a combination of the term 'parallel diplomacy' into 'paradiplomacy', which refers to the meaning of 'the foreign policy of non-central governments', according to Aldecoa , Keating and Boyer. Another term that was put forward by Ivo Duchacek (New York, 1990) for this concept is 'micro-diplomacy'. In this work, author explain the paradiplomacy into ten section such as: (1) Introduction; (2) Interaction Transnational and Paradiplomacy; (3) Paradiplomacy in the Indonesian Law Context; (4) Paradiplomacy in th...
Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Medan-Penang)
Jurnal PIR : Power in International Relations
Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan: 1) Decisions Making Process yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) Paradiplomacy yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara ...
Hubungan dan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri
Jurnal Hukum Positum, 2016
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (2) Bagaimanakah mekanisme atau tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (3) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara rinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Aturan yang lebih rinci justru terdapat dalam peraturan-peraturan pelaksananya seperti dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang diteritkan tahun 2012. Kata kunci: hubungan dan kerjasama luar negeri, perjanjian internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah