Laporan Penelitian Analisa Yuridis Pelaksanaan Program Competition Compliance (Program Kepatuhan) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (original) (raw)
Related papers
Urgensi Penerapan Leniency Programs Terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha DI Indonesia
Jurnal Kawruh Abiyasa
Enforcement of business competition law in Indonesia has encountered problems in proving violation cases. This is because prohibited agreements made by business actors are not always born from a written agreement. UU no. 5 of 1999 does not regulate how to prove the existence of an agreement. The purpose of this study is to find out how to overcome obstacles in enforcing business competition law in Indonesia by analyzing whether these leniency programs are suitable for adoption in Indonesian business competition law products. This study uses doctrinal research, with a statutue approach and a conceptual approach. The statue approach is carried out by examining all regulations that contradict the legal issues raised, while the conceptual approach is an approach that departs from the views and doctrines that develop in the field of law. The results of this study indicate that reflecting on the implementation of leniency programs in other countries, Indonesia is deemed necessary to adopt...
Jurnal Studia Legalia
Program kepatuhan persaingan usaha merupakan langkah pencegahan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat . Program kepatuhan persaingan usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penerapan program persaingan usaha diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha. Penerapan program ini diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022, dimana diharapkan program ini dapat mencegah perusahaan melanggar undang-undang. Efektivitas program ini belum diketahui dapat mengatasi permasalahan persaingan usaha tidak sehat jika program ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sejak dikeluarkannya peraturan ini, tidak serta merta diikuti oleh perusahaan. Program ini akan terlaksananya jika perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan program kepatuhan dan juga diperlukannya sifat aktif dari KPPU sehingga program ini efektif. Pengenaan keringanan denda terhadap pelanggaran persaingan usaha akan berakibat terhad...
2021
KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) as the authority for business competition law in Indonesia still has many shortcomings. This is related to the KPPU’s failure to accommodate compensation payments to victims of business competition law violations. This can happen because Indonesia has only provided room for public enforcement to be implemented. In public enforcement, compensation payments are not paid directly to consumers who have suffered losses but instead come into the state treasury. This article discusses the compensation mechanism that should be received by victims of competition law violations through private enforcement, which is a mechanism for enforcing competition law by using the regulations of the Competition Law in civil courts to demand compensation. This research was conducted with the aim of creating a healthy business competition climate through the enforcement of private enforcement in Indonesia by implementing harmonization between pu...
Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2016
Usaha adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak k Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tidak berkedudukan sebagai 'lembaga penegak hukum' yang sesungguhnya menyebabkan KPPU dak memiliki daya paksa dalam hal pemanggilan para pihak maupun dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses upaya hukum (yang disebut sebagai keberatan) yang diajukan pihak pelanggar pada akhirnya menyebabkan dak terciptanya kepas an hukum bagi para pihak. Tulisan ini berupaya memperlihatkan gambaran pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam prak k dalam njauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak k Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menginden fikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepas an hukum. Kata Kunci: kepas an hukum, KPPU, pelaksanaan putusan, penegakan hukum, persaingan usaha The Problem of Law Enforcement in Business Compe on in Establishing Legal Certainty
Asosiasi Usaha Dalam Tinjauan Hukum Persaingan Indonesia
2014
Trade Association as a Cartel Operative Under Indonesian Competition Law, is normative legal research. This research try to analyze the relation among business entities who are competitors among themselves while they established a trade association. Some experts said that those trade association tends to established a cartel among themselves.This is a normative legal research with descriptive analyze research approach.This research showed if a trade association operated without control, they will become a cartel operative. Indonesian anti monopoly law, did not regulate trade association. Law no 5 year 1999 only regulate cartel.If a trade association become a cartel, it will give a big impact not only towards its competitors but also for national economy and also for market (consumers) Keywords : Business Entities, Cartel, Trade Association, Antimonopoly Law Naskah ini berasal dari penelitian yang berjudul “Menakar Operasional Asosisasi Usaha Sebagai Suatu Operasional Kartel Berdasar...
Politik Hukum Persaingan Usaha DI Indonesia
Jurnal Cahaya Keadilan
Sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi, sejak tahun1980’an di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannyaUndang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law. Selain itu tuntutandibuatnya perangkat hukum Anti Monopoli karena terdapat penguasaanbisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun yang menjadi tujuan dalampenelitian ini yaitu untuk mengetahui politik hukum persaingan usaha diIndonesia dan yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatbelum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat diIndonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalampenelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat merupakan implementasi dari politik hukum persainganusaha di Indonesia. Politik hukum persaingan...
Jurnal Studia Legalia
Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan persaingan sehat antar perusahaan, aturan tersebut merupakan pedoman bagi perusahaan, pedoman yang digunakan adalah Business Compliance Program atau Program Kepatuhan Usaha. Aktivitas kartel minyak goreng dapat dikendalikan melalui upaya preventif dengan dibentuknya Program Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai langkah untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha melalui nama baik dan kredibilitas usaha. Program ini ditetapkan berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 dan bersifat sebagai pedoman kerja yang mengatur hal-hal teknis dan administratif sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.5 Tahun 1999. Efektivitas program kepatuhan atas kasus dugaan kartel minyak goreng masa Covid-19 akan terasa sebagai pencegahan dan minimalisasi konsekuensi biaya. Pedoman program kepatuhan yang telah ditetapkan akan menjaga keberlangsungan prosedur baku internal perusahaan agar tidak bertentangan dengan UU Nomor 5/1999 dan dalam hal minimalisasi kons...
2016
The purpose of this research is to test the influences of leadership style and new technology implementation on role conflict to impact employee performance. Using these variables, the usage of these variables are able to solve the arising problem within officer Charoen Pokphand Semarang. Statement of this problem is how increase employee performance?. The samples size of this research is 135 officer Charoen Pokphand Semarang. Using the Structural Equation Modeling (SEM). The results show that leadership style and new technology implementation on role conflict to impact employee performance. The effect of leadership style on role conflict are significant; the effect of leadership style on employee performance are significant; the effect of new technology implementation on role conflict are significant; the effect of new technology implementation on employee performance are significant; the effect of job satisfaction on employee performance are significant.
Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Jurnal Panorama Hukum, 2019
The business world is something that cannot be separated from business competition. There are business actors who compete in a fair competition and there are also business actors who compete in a unfair competition. This is where the importance of the presence of business competition law in a country. In Indonesia, business competition law is contained in Law Number 5 of 1999 which prohibits monopolistic practices and unfair business competition. In relation to consumer protection, Law Number 5 Year 1999 has the aim of protecting the public interest and seeking public welfare. The prohibitions in the law indirectly have a protected effect on consumer interests. Need consistency in enforcement of business competition law so that the goal of protecting consumers can be achieved optimally.
Jurnal Studia Legalia
Perkembangan teknologi keuangan (Fintech) telah membawa dunia ke zaman yang baru dalam pelaksanaan aktivitas bisnis. Perusahaan dan individu yang menggunakan perkembangan teknologi fintech di sektor swasta dalam upaya menciptakan inovasi, akan tetapi bersamaan dengan inovasi tersebut juga timbul persaingan usaha antara pelaku usaha fintech dan potensi praktik monopoli. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia telah menciptakan program kepatuhan persaingan untuk memastikan perusahaan mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui penelitian hukum normatif, studi jurnal ini akan dilaksanakan dengan menganalisis data, literatur, dan regulasi yang berhubungan dengan peran Program Kepatuhan Persaingan KPPU dalam mengawasi perusahaan fintech dan ketaatan mereka terhadap regulasi yang ada. Meskipun program ini relatif baru sehingga melimitasikan sumber informasi, namun penelitian ini akan membahas peran P...