Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-maslahah (original) (raw)
Related papers
Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Pandemi Covid-19 membawa perubahan drastis dalam kehidupan, termasuk dunia peradilan. Praktik persidangan yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional beralih menjadi persidangan online. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi ini dikeluarkan guna mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan regulasi dan pelaksanaan sidang E-Litigasi di Indonesia selama pandemi Covid-19 dan keunggulan E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah penggu...
Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan dari dua unsur yaitu nafsu dan akal, dimana dalam berinteraksi dengan sesamanya dua unsur tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja jika tidak dikendalikan dengan baik akan dapat menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan, misalnya saja perselisihan atau persengketaan. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa.
Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penulis membatasi menjadi tiga permasalahan pertama mengenai keefektivan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian bagaimana keefektivan nya dimasa pandemic covid-19 dan dihubungkan dengan konsep Maslahah Mursalah, dalam hal ini penulis meneliti di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.Setelah penulis meneliti dan telah melakukan wawancara pada beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut demi untuk sebuah kemaslahatan untuk pihak yang berperkara agar bisa lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi pada masa pandemic covid-19 ini bisa menjadi penyelesaian atas perintah dari pemerintah untuk tidak adanya perkumpulan seperti hal nya perkumpulan untuk menunggu antrian persidangan, yang akan mengakibatkan cepat tersebarnya penyakit yang menular tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa elektronik litigation kurang efektif penerapannya di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan berbagai kendala, terkait masyarakat yang menggugat di pengadilan Agama Sei Rampah kurang memahami dalam penggunaan teknologi.
E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāṣid Al-Syarī’Ah
JURNAL AL-QARDH, 2019
The increasing popularity of technology-based pasyment system substanstially changes conventional payment system design from cash payment system to non-cash payment system. Gradually, the expansion is impressive enough to change paradigm of economist in micro-transaction settlement, as well as becoming the root of Less Cash Society spirit creation.One of the instruments of non-cash payment which has been a trend today is E-money.It is an electronic-based non-cash payment. Some studies showed that there was a positif impact to monetery policy earned from this trend, its influence in the level of velocity of money and the effort to reduce the use of cash payment as an effort to hold inflation flow. The purpose of this study is to find out maqāṣid al-syarī’ah dimension, which is a philosophical study about the real purpose of Syariat Islam. In this study, the data was analyzied by Qualitative-normative approach using inductive-analysis method. Maqāṣid al-syarī’ah dimension was observed...
E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam
The existence of electronic litigation services (e-litigation) is applied in all district courts in Indonesia. Regarding the use of e-litigation applied in court, the author will raise elitigation as a research theme because there are still many people who do not understand the procedure for e-litigation. The method used in this study is a qualitative research method with an empirical juridical approach to examine the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low cost, with the research locus at the Majalengka District Court. The results showed that the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low-cost justice has not run optimally. There are several factors that become obstacles in the implementation of e-litigation, including disagreements from one party when conducting an e-litigation trial, people do not understand the use of technology and many people do not know about e-litigation (electronic trial).
Pentashihan Al-Qur’an Digital DI Indonesia: Peran, Legitimasi Dan Otoritas LPMQ
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy, 2021
Artikel ini mengkaji Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mentashih, memberi rekomendasi dan mengawasi peredaran mushaf Al-Qur'an. Pada satu decade terakhir, arus digitalisasi secara massif terjadi di Indonesia turut mempengaruhi munculnya Al-Qur'an digital dengan ragam problematikanya. Sehingga melihat respon dan peran LPMQ dalam proses pentasihan Al-Qur'an digital menjadi penting dilakukan. Berbasis data kualitatif dan teori otoritas legal rasional Max Weber, artikel ini menunjukkan bahwa LPMQ menyadari dan mendukung kemunculan Al-Qur'an digital di Indonesia dengan sejumlah kebijakan. Akan tetapi, sejumlah kebijakan nampaknya tidak berjalan dengan baik karena kurangnya SDM yang kapabel dalam bidang IT. Dalam hal ini LPMQ nampak masih mempertahankan cara lama dalam proses pentashihan mushaf. Secara otoritas, LPMQ memiliki legitimasi berwewenang melakukan tashih terhadap al-Qur'an digital. LPMQ juga mempunyai legalitas yang merupakan keabsahan sebuah lembaga untuk melegalkan atau mengesahkan sebuah produk. Otoritas juga memungkinkan memunculkan perintah yang di dalamnya disusun seperangkat aturan oleh lembaga pemegang otoritas dan harus dipatuhi oleh penerbit al-Qur'an digital.
E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2021
E-money is a modernization of technology-based non-cash payment methods that are currently commonly used by the public. The development of this e-money based payment method must of course be in line with religious principles. This study aims to determine whether the existence of e-money is in line with the maqashid syariah fi al-muamalah concept. The type of research used is normative legal research with a qualitative approach, the technique of collecting legal materials used is document study or literature study using qualitative descriptive methods. The results show that the law of transacting with e-money is permissible based on the principle of "Al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad-daliilu ala tahrimiha", but this change is limited to e-money with sharia principles guided by the Fatwa Council. National Sharia. As for conventional e-money, it is considered that it does not comply with sharia principles, we should avoid its use because it is feared that there are elements of riba, gharar, and maitsir that can harm the parties in the e-money.
Komparasi Maslahat Perspektif Al-Tufi Dan Al-Syatibi
In comparing the masculine concepts of these two figures, the researcher concluded that the concept of maslahat al-T} u> fi> and al-Sya> t} ibi> only had differences at the epistemological level. If al-T} u> fi> positions maslahat as a supremacy of the law which is higher than the nas, while al-Sya> t} ibi is more careful by trying to combine the text massively and not justifying the reason beyond the limit set. In this concept of maslahah, al-Sya> t} ibi > excels in elaborating his theory in more detail as the goal of the Shari'ah so that it develops into a whole theory> s} id, while al-T} u> fi > does not formulate maslahat theory in one form of writing as in al-Sya> t} ibi > with the book al-Muwa> faqa> t essay.