Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar) (original) (raw)
Related papers
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Anak merupakan salah satu golongan kelompok rentan yang perlu dilindungi dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manunisia. Kita perlu ketahui bahwa hak anak merupakana bagian yang diatur dalam hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, dilindungi oleh negara, dan dipenuhi oleh orang tua yang melahirkannnya dan ini juga berlaku bagi masyarakat dimana anak berada. Berkaitan dengan tersebut maka si anak berhak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup secara optimal baik itu mental, psikiloginya dan juga fisiknya. Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana kekerasan, dalam pasal 290 mengenai kejahatan terhadap kesopanan, namun menurut penulis pasal tersebut belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tindakan kekerasan terhadap anak dikarenakan ancaman hukumannya masih ringan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang ...
JURNAL RECHTENS, 2014
One of the criminal provisions that have specific minimum criminal sanctions and can only be done by a child actor is the provision referred to in Article 81 of Law No. 23 of 2002 on the Protection of the Child which states that any person who knowingly commit violence or threats of violence to force children sexual intercourse with him or with another person, shall be punished with imprisonment of fifteen (15) years and a minimum of 3 (three) years ....., but the laws of the criminal justice system in addition to providing kakhususan for child actors, namely as under the provisions of 81, paragraph 2 of Law criminal Justice System Child which states that imprisonment can be imposed on the longest Son 1/2 (one half) of a maximum penalty of imprisonment for adults, it is based on the principle of lex specialis derogat legi generali, rules general no longer have the force of law when there are specific rules, which in this case is the set of criminal punishment for child offenders.
2021
This study aims to determine the form of legal protection for children as victims of sexual harassment and the implementation, constraints and solutions that affect the implementation of legal protection against children as victims of sexual harassment in the Police Resort Barelang City, Batam City. The writing of this thesis is empirical with data collection techniques derived from literature studies and interviews with the Deputy Chief of Criminal Investigation and Head of Sub-Department of Women and Children Services (PPA) of Barelang Police in Batam City. Furthermore, to analyze the data obtained using qualitative analysis methods which are then presented descriptively. The results of research and discussion indicate that criminal acts that include sexual crimes that can occur against children one of which is sexual harassment. Indonesia already has a legal basis to provide protection for children in conflict with the law as outlined in Law Number 35 of 2014 concerning Child Pro...
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
Pada masa sekarang ini perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini demikian pesatnya sehingga jumlah kendaraan dengan sendiri meningkat, hal ini tiada lain karena kebutuhan manusia itu juga terutama bagi pelajar dan mahasiswa pada umumnya di Simalungun saat ini sudah bekendaraan terutama roda dua, seiring dengan keadaan ini banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pelajar/Mahasiswa ini diantaranya Tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm Pada saat berkendaraan bermotor. Metode Penelitian Yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Yuridis EmpirisHasil Penelitian Dapat Dikemukakan bahwa Bahwa Penerapan Pidana Denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.Hal ini dapat dilihat berdasarkan kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada anak yang hukum dengan usia 14 (Empat Belas Tahun) keatas yang...
Prosiding Ilmu Hukum, 2019
Research on decisions in cases of Abortion Crimes committed by those who have not been bound by marital relations, in the decision the Judge sentenced the Crime to be lighter than the demands of the Public Prosecutor in Split. This study aims to determine and analyze Judge Decisions in the Tenggarong District Court namely Decision Number 569 / Pid.Sus / 2017 / PN.Trg. The problem in this thesis is whether the reason for the prosecutor to separate the case files (splitsing) and whether the judge's judgment is right by applying Article 77A of the Child Protection Act which imposes lighter sentences than the demands of the Public Prosecutor. The research method used in this study is the Normative Method, the results of the research and discussion that resulted in the conclusion, the reason the Public Prosecutor separated the case files (splitsing) because in this case the crimes that occurred were deelnemings carried out by several suspects with different roles and lack of testimony. Judge's consideration by applying Article 77A of the Child Protection Law which imposes criminal penalties lighter than the demands of the Public Prosecutor is not appropriate, because it is clearly stipulated in Article 77A of the Child Protection Act for people who violate the article will be sentenced to a maximum of 10 years in prison and a fine of 1 billion.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekejaman
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH, 2019
Saat ini banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari yang ringan sampai yang berat.Tingkat Kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat seperti kasusnarkoba.penganiayaan, pembunuhan, pencurian, maupun tindak pidana pencabulan. Salah satu kasus kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak paling menonjol di Bekasi dilakukan oleh bocah berusia tujuh tahun. terjadi di kawasan di Bekasi Utara.YI, bocah kelas 1 SD tega membunuh teman mainnya sendiri anak usia 6 tahun dengan cara menenggelamkan ke danau buatan di Perumahan Summarcon Bekasi. Ironisnya, motif pembunuhan itu gara-gara uang Rp 1000 Demikian pula trafficking yang dilakukan oleh anak-anak dibawah usia terhadap anak-anak yang dibawah usia juga. Kasus perkosaan disertai dengan pembunuhan secara beramairamai serperti kasus Yy di Sumatra Selatan dll.Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak boleh dijatuhi hukuman penjara, hanya dapat dikenai tindakan.Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.Anak layak dijatuhi pidana penjara jika melakukan tindak pidana berat dan disarankan agar penjatuhan pidana penjara diperberat menjadi 15 tahun dan pidananya seyogyanya dikurangi sepertiga dari pidana untuk dewasa.sebagaimana yang diatur di dalam KUHP dahulu dan jika tindak pidananya berat/sadis anak yang belum usia 14 tahun pun disarankan dapat dijatuhi pidana penjara.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak Pada Tingkat Penyidikan
Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum
Setiap orang yang memiliki keluarga selalu memiliki masalah yang terjadi, begitu juga di kota Bandar Lampung masalah KDRT masih terjadi dengan berbagai penyebab yang mengarah pada KDRT. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan dan Apa faktor penghambat penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan datanya menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bandar Lampung adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban KDRT. Akibat hukum dari mediasi penal dalam...
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukumterhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia
Jurnal Justiciabelen
The increasing number of cases of child trafficking shows that the level of crime or crime, especially in cases of trafficking in children, has an unstable number and cannot be suppressed at all in the past 6 (six years) 2005-2010). This has an impact on victims of trafficking, especially in children who experience prolonged stress, health problems, and infectious diseases caused by these children in per trade. Efforts to increase protection for victims of trafficking, especially in children, can conducted through supervision and control of the ways parents and families take care of their children through guidance and direction of religious lectures where parents and families have a big stake in protecting their own children.
2017
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan: 1) Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak pelaku pembunuhan pada Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak/2015/ PN.Sgm. yaitu anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, waktu sidang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, hakim tidak memakai toga/panitera tidak memakai jas (tidak menggunakan baju kebesaran), persidangan tertutup untuk umum dan beracara cepat, sanksi ½ dari sanksi orang dewasa, danwajib diadili oleh hakim tunggal.Sebagaimana dimuat dalam pasal 44 (2) UU SistemPeradilan Pidana Anak apabila ancaman pidananya di atas 7 maka perkara tersebutdiadili oleh majelis hakim dan apabilaancaman pidananya7 tahunke bawahwajibdiadili oleh hakim tunggal ;2) Dalam hukum Islam apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenakan al-qiṣᾱṣ, tetapi karena pelaku masih kategori anak yang mempunyai kemampuan berfikir lemah maka hukumannya dapat d...