Politik Dan Islam DI Indonesia (original) (raw)
Related papers
Kesalehan dan Politik: Islam Indonesia
Studia Islamika
Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle, and Saiful Mujani. 2018. Piety and Public Opinion: Understanding Indonesian Islam. Oxford: Oxford University Press Saiful Mujani, R. William Liddl, and Kuskridho Ambardi. 2018. Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats. Cambridge: Cambridge University Press. This article aims to review two books written by four foremost scholars in the field of political science. In the context of understanding Islam and the culture of democracy, these two books can answer questions that are often discussed, that is the relationship between religious piety and political behavior in Indonesia. Quantitatively, 99.7% of total Muslims in Indonesia state that religion is an important element in their lives. However, in terms of political preferences, this fact does not have implications for the votes obtained by Islamic-based political parties, especially in the post-Soeharto elections. They, instead of carrying out their own candidates,...
Keterlibatan Islam dalam Dunia Politik Indonesia
Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Pada tahun 2010, disebutkan bahwa 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia menganut agama Islam. Penganut Islam tersebar hampir ke seluruh wilayah nusantara dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Data ini sangat mencolok jika kita bandingkan dengan data-data penduduk berdasarkan agama di negara lain. Konsekuensi logisnya yaitu kuatnya pengaruh Islam di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Dunia politik termasuk salah satu bidang di mana peran Islam cukup signifikan. Hingga penghujung tahun 2012, beberapa persoalan seperti kasus bailout dana Bank Century, mafia hukum, skandal wisma atlet, atau kasus proyek Hambalang belum mampu dituntaskan. Berita mengenai korupsi dan macam-macam konflik antargolongan mewarnai media massa. Masalah-masalah sosial baru akibat industri, teknologi, dan gaya hidup menjamur di mana-mana. Persoalan-persoalan tadi mendorong segelintir orang dari kalangan Islam untuk mencoba mengangkat wacana mengenai pemberlakuan syari’at Islam untuk menggantikan posisi Pancasila. Alasannya Pancasila sampai sejauh ini dianggap sudah tidak mampu lagi menjadi patokan dasar yang ampuh guna menyelesaikan bermacam-macam situasi politik kontemporer di Tanah Air dewasa ini. Ideologi Islam sah-sah saja untuk dapat digunakan sebagai dasar negara sejauh berorientasi pada kesejahteraan bersama. Namun tantangannya ialah apakah ideologi yang berdasarkan syari’at Islam tersebut mampu menjamin keadilan sosial yang sama bagi semua golongan masyarakat? Bukankah hal yang paling mungkin terjadi ialah dominasi Islam dan diskriminasi atas kelompok lain yang non Islam di segala bidang kehidupan? Makalah ini dimulai dengan tinjauan historis terhadap hubungan Islam dan politik sejak awal kemunculan agama Islam sendiri. Bagian berikutnya memberikan gambaran umum mengenai Islam dan situasi kultural politis di Tanah Air sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis pun menyertakan pandangan brilian dari tiga tokoh Islam Indonesia. Pandangan mereka yang khas diharapkan mampu merangkum sekian banyak jawaban yang dirindukan semua kalangan.
Agama dan Politik di Indonesia
saveria, 2019
Di zaman politik masa kini banyak sekali orangorang yang beranggapan politik berkedok agama sudah biasa di lakukan. Padahal dalam kenyataan jelas sekali politik dan agama amat sangat berbeda. Banyak para politikpolitik di Indonsia yang masih mengabungkan agama di dalam politik. Bagaimana mungkin urusan agama bias di jadikan sebagai perpolitikan, sudah jelas agama hanya urusan diri sendiri dengan sang maha pencipta. Di masa yang sekarang seperti biasa beranggapan politik beragama sangat amat di pandang biasa dan di maklumkan. Agama memang berperan mengkoreksi politik yang memang menyimpang dan politik membangkitkan kesadaran agama untuk tidak melakukan halhal yang di langar dalam agama.
Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia
Tsaqafah; Jurnal Peradaban Islam. University of Darussalam, Gontor, 2017
Throughout Indonesia's independence history, discourse on secularization of politics arises constantly and draws a widespread appeal from many researchers. Conceptual issues pertaining to separation between Islam and state (secularism) and how it is realized, have been able to make the secularization of politics one of the most dynamic objects of research and directly reach the socio-political reality of the Indonesians. In the pluralistic society, quandaries emerge oftentimes as to make the religious and nationalist commitments converge. Even though inseparable, the government frequently designates Islam as opposing to nationalism. Islam has been charged with a symbol of exclusivism and anti-diversity. Islam has even been regarded as the second political enemy after communism and thus requires its elimination. This is hence the pretext for imposing the secularization. Islam is consequently separated from political concern and its adherents are discarded from any policy-making process. This article seeks to both elucidate the secularization and analyze its propagation in Indonesia spanning the time prior to its independence until the present time. In this section, the articles finds out that secularization in Indonesia proceeds as a top-down movement enforced by the ruling towards the ruled; the Muslim society. In the following section, the article also discloses deficiency in the secularization and exposes a groundwork for its impending failure. In reference to the secularization project in Turkey, the article reveals that separation of Islam and state in Indonesia falls short due to absence of support from the Muslim grass-root.
Politik Hukum Islam di Indonesia
Sudah sejak lama para pemimpin dan aktivis Islam di negeri ini berusaha menemukan jalan keluar dari persoalan yang membelit sebagian besar umatnya, yakni kemiskinan dan keterbelakangan. Mereka sadar bahwa perbaikan kondisi yang memprihatinkan itu memerlukan perjuangan politik yang berarti berurusan dengan upaya memperoleh kekuasaan. Namun, ketika para pemimpin dan aktivis Islam tersebut meniti perjuangan politik, timbul perlawanan dari kelompok lain di luar Islam. Tidak hanya itu, di internal para aktivis Islam sendiri terjadi perbedaan strategi yang tidak jarang mengarah pada sebuah pertentangan. Kelompok pertama yang mengusung "islamisasi negara demi masyarakat", dan kelompok kedua yang berslogan "islamisasi masyarakat dalam negara nasional." Kelompok yang mengusung "islamisasi negara demi masyarakat" tergambar dalam sikap para aktivitis Islam yang berpandangan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia merdeka harus mencerminkan hukum Islam. Untuk mencapai tujuan itu, ada yang memakai cara konfrontatif, seperti memperjuangkan hukum Islam dalam konstitusi Negara, usaha penguasaan terhadap DPR, dan bahkan dengan memakai cara-cara fisik. Tetapi ada pula yang melakukannya melalui jalur yang bersifat akademis, seperti berdiskusi dan membentuk kelompok-kelompok intelektual muslim. Sedangkan kelompok kedua yang mengusung "islamisasi masyarakat dalam negara nasional" lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia mampu mengembangkan diri secara otonom. Perjuangan sebagian umat Islam dalam memberlakukan hukum Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Talik ulur tentang itu semakin menguat sejak pra-kemerdekaan, bahkan hingga kini. Berangkat dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum, serta pasang surut antara konfigurasi politik yang demokratis dan otoriter sangat mempengaruhi terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan, maka makalah ini berusaha untuk mengkaji konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia dan sekaligus untuk mengetahui model politik hukum Islam seperti apa yang berkembang di Indonesia.
ISLAM DAN POLITIK DI NUSANTARA
Nusantara, dengan penduduk muslim terbesar seluruh dunia mempunyai sejarah panjang yang unik. Banyak teori yang berkembang tentang bagaimana dan darimana datangnya agama yang disebut Islam di Nusantara ini. Arab, Persia, India, dan China adalah diantara teori-teori yang berkembang itu. Namun sebenarnya manakah yang mendekati kebenaran dari teori-teori yang ada? Sesungguhnya tidaklah amat penting tentang teori-teori yang ada itu, namun seberapa besar kontribusi muslim Nusantara terhadap toleransi dan perdamaian dunia adalah satu hal yang mesti disikapi dan direnungi bersama. Khusus Indonesia, adalah juga menjadi sebuah Negara yang mempunyai kontribusi jumlah muslim yang juga terbanyak di seluruh dunia. Apakah yang harus dilakukan oleg bangsa ini dalam tataran pergaulan duniasaat ini?
Sebagaimana yang kita ketahui, masih banyak umat muslim, diantaranya kita yang belum mengetahui secara jelas mengenai islam. Untuk itulah makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan kita mengenai agama islam. Berupya menelaah dan mempelajarinya.
Islam Indonesia: Diskursus Islam Kultural dan Islam Politik
2020
This study discusses two faces of Islam regarding its relationship with the state, namely cultural Islam and political Islam. Cultual Islam believes that to spread Islamic values does not have to take power, but can also pay attention to the grassroots, by preaching to the community, establishing educational, health and economic institutions. Whereas cultural Islam is more power-oriented, they believe that with that power it can be easy to apply Islamic teachings, and some even want to change the shape of the country into an Islamic state. Some political Islamists participate in parties, and some are non-parties. Usually, those who are non-party are more likely to be radical. Both have advantages and disadvantages, what is clear is that cultural Islam is more humane and has an impression on society.