MAKALAH ASPEK HUKUM PALITAN (original) (raw)
Related papers
Perikatan adalah suatu hubungan hukum, antara dua orang atau dua pihak atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian menurut KUHPerdata pasal 1313 : perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
Pengertian aspek hukum Aspek hukum mengkajii tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Berikut ini disajikan jenis data, sumber data dan cara memperoleh data dan cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum.
ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI
ABSTRAK Dalam suatu perjanjian sewa beli tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak pembeli sewa karena suatu hal, tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar sewa beli sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati dengan penjual sehingga ia (pembeli) dapat dikatagorikan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimanakah hak kepemilikan atas barang yang menjadi obyek sewa beli beralih dari penjual kepada pembeli. Di samping itu tulisan ini juga menjelaskan tentang apa akibat hukum apabila pihak pembeli sewa melakukan tindakan wanprestasi. Jadi dalam perjanjian sewa beli status kepemilikan atas barang baru berpindah dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah seluruh jumlah harga barang di bayar lunas dan akibat hukum bagi debitur apabila telah melakukan wanprestasi akan mendapatkan hukuman atau sanksi hukum. Metode yang di gunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif yang mengacu pada sumber-sumber hukum. ABSTRACT In a rent-purchase agreement it is possible that the leaseholder for any reason, is unable to meet its obligations to pay the lease purchase in accordance with the agreed terms of the agreement with the seller, that he/she (the buyer) can be categorized have broken a promise or default. Therefore, this paper will explain how the right of ownership over goods which become the object of leasing shift from the seller to the buyer. In addition, this paper also explains about the legal consequences if the buyer defaults lease action. So in the lease agreement the ownership status of the goods will move from the seller to the leaseholder after the total price for the good have been paid in full and legal consequences for the debtor's liability for the breach of contract will get a penalty or legal sanctions. The method used in this paper is the normative method refers to the sources of law.
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. 1 Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata 1
Di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu "pintu darurat" untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "kepailitan" dan "penundaan pembayaran".
EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK
Hukum terbagi dalam berbagai konfigurasi, seperti hukum positif dan hukum adat. Hukum adat yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi benchmark tidak tertulis dari pergaulan dan tata perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat menjadi rujukan dan sekaligus salah satu terobosan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.