Zainal Hoesein - Academia.edu (original) (raw)
Papers by Zainal Hoesein
International Journal of Accounting Management Economics and Social Sciences (IJAMESC), Dec 25, 2023
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Nov 30, 2023
UUM Journal of Legal Studies
Law is the accumulation of rational ideas in response to community development that was born base... more Law is the accumulation of rational ideas in response to community development that was born based on the idea of universality and morality. The idea of universality provides a justification for the enactment of basic human freedoms and recognition of basic human rights in the life of the country. Similarly, the idea of morality is that moral principles are general and can be analyzed by human reason. The second idea is the essence of it is used as a basic idea about the nature of the formulation of law and justice as a legal the flow law functional purpose in looking at the law more focused on the facts of a field, social, cultural, political, and religion as factors that need to be a consideration in seeking legal solutions. Both streams are still evolving and are applied in various countries around the world. With regard to the transformation of Islamic law in national legal systems, it cannot be separated from these two streams of law that is through a systems approach and the a...
VERITAS
Penelitian Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Ko... more Penelitian Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung, ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai uoaya meyakinkan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan perumusan masalahnya bagaimana kedudukan dan nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?, bagaimana konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?, dan bagaimana kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini? Teknik pengumpulan data menggunakan teknik stusdi pustaka dan wawancara, serta studi dokum...
VERITAS
Pelecehan seksual dari dulu hingga saat ini sangat menarik perhatian publik, terlebih dalam waktu... more Pelecehan seksual dari dulu hingga saat ini sangat menarik perhatian publik, terlebih dalam waktu belakangan kini. Pelecehan seksual sendiri tidak hanya meninggalkan bekas pada fisik, akan tetapi juga pada psikis korban. Meningkatnya jumlah korban dari pelecehan seksual terus saja bertambah dari tahun ke tahun. Terlebih lagi saat kodisi pandemi seperti ini, tingkat kasus pelecehan seksual masih saja bertambah banyak. Banyakya korban pelecehan seksual adalah para perempuan khususnya di usia yang masih muda. Tidak jarang tindakan pelecehan seksual juga kerap terjadi di lingkungan sekolah bahkan pesantren. Pelaku dari tindakan tersebut adalah oknum tak bertanggung jawab, sedangkan yang menjadi korban adalah murid santriwati yang menimba ilmu di pesantren tersebut. Tidak hanya itu bahkan pelecehan seksual juga kerap terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Saat ini pun sangat diperlukan upaya penegakan hukum yang adil dan setimpal bagi para pelaku pelecehan seksual dan juga t...
Jurnal Hukum Jurisdictie, 2021
Regulations regarding inheritance in Indonesia still have pluralism, namely Islamic inheritance l... more Regulations regarding inheritance in Indonesia still have pluralism, namely Islamic inheritance law and civil inheritance law. Civil inheritance law is further divided into civil inheritance law which is subject to the Civil Code and civil inheritance law which is subject to customary inheritance law (sourced from customary law which is different in each region). The diversity in the law cannot be found from the classifications in society that have been carried out since the colonial era. The division of the Indonesian population is based on Article 131 IS and Article 163 IS. (Indische Staats Regeling). The Jambi City Seberang community is one of the Jambi city community communities whose population is predominantly Muslim. In distributing inheritance they have various guidelines, some are guided by Islamic inheritance law, some are guided by customary inheritance law. However, the majority of the people prefer customary inheritance law. However, in practice the implementation of in...
Jurnal Konstitusi
The election of regional head has a strategic position to building democracy in transition. In or... more The election of regional head has a strategic position to building democracy in transition. In order that the election of regional head can creating a dignified democracy, the implementation of its should be based on the principle of the general election i.e: independent, fair, equitable, rule of law; the orderly election, transparency, proportionality; professionalism, accountability, efficiency, and effectiveness.
xviii, 340 hal.: ilus.; 24 c
Intrans Publishing, 2016
288 hlm, ; 23 c
Jurnal Konstitusi, 2020
Salah satu isu yang menjadi konteks empiris pada saat amandemen UUD 1945, adalah pinjaman luar ne... more Salah satu isu yang menjadi konteks empiris pada saat amandemen UUD 1945, adalah pinjaman luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini mendorong perubahan Pasal 11 UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan sebuah keharusan bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR dalam membuat perjanjian pinjaman luar negeri. Akan tetapi dalam pengaturan kemudian, persetujuan DPR sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden di bidang diplomatik ini, justru direduksi menjadi persetujuan yang terbatas diberikan terhadap Undang-Undang APBN. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengurai berbagai permasalahan seputar persetujuan DPR sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden, dan pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasca amandemen UUD 1945.
Veritas, Sep 11, 2017
The essence of the organization of education is the intellectual counterpart towardschange. The v... more The essence of the organization of education is the intellectual counterpart towardschange. The value or quality of the desired change depends on the extent to which theactors of the change are directly involved and have the sincerity to change. Becausethe task of education is to develop the human nature to become a superior humanbeing, and able to create and develop a culture of high value and useful, so in itself theactors in the education process must have strategies and policies in building asupportive environment for the development of educational goals. In this perspective,every institution of education providers should be able to provide a direction ofeducational development that is conducive to the development of educational activities,including: the development of teaching-learning orientation, improvement of learningfacilities, the development of study networks, and self-discipline training
Power is a depiction of the right to do and not to act which gives birth to certain powers which ... more Power is a depiction of the right to do and not to act which gives birth to certain powers which have the dimension of unity between rights and obligations (rechten en plichten). In relation to the process of governance, rights contain the power to govern themselves (Zelfregelen) and manage themselves (Zelfbesturen), while obligations horizontally mean the power to administer the government properly. Thus, the substance of authority in government is the ability to take legal actions or actions of government. Therefore, every power and authority inherent in every state organizer, the moral and ethical foundation as the basis for the integrity of state administrators must be the main factor in assessing and testing its performance which is realized in the form of respectable policies in the framework of increasing dignity and value fair and civilized humanity for all Indonesian people. Thus, every state organizer must have a strong ethical foundation so that its policy products do not...
Al-Qisth Law Review, 2021
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia, merupakan lembaga perwa... more Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini setidaknya tercermin dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya setiap anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan fungsi ini terdegradasi setelah dalam UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 2 Tahun 2011 dikenal adanya fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR. Walaupun keberadaan fraksi ini dimaksudkan untuk pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, namun di sisi lain fraksi juga memiliki kewenangan seperti melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR, sehingga hal ini dapat menggangu pelaksanaan fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan fraksi dalam kelembagaa...
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012
Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang buk... more Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengan Ɵ sipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan poli Ɵ k di masa depan. Norma hukum pada dasarnya inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, Ɵ dak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Ɵ dak sekedar dipahami sebagai norma yang menjamin kepasa Ɵ an dan keadilan tetapi juga harus dilihat dari perspek Ɵ f kemanfaatan. Oleh karena itu, maka pembentukan hukum dalam perspek Ɵ f pembaruan hukum harus difokuskan pada dua hal yaitu, sistem hukum dan budaya hukum. Tulisan ini akan membahas bagaimana idealisasi peraturan perundang-undangan; bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum; dan bagaimana pendekatan metodologis terhad...
International Journal of Energy Economics and Policy, 2019
International Journal of Accounting Management Economics and Social Sciences (IJAMESC), Dec 25, 2023
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Nov 30, 2023
UUM Journal of Legal Studies
Law is the accumulation of rational ideas in response to community development that was born base... more Law is the accumulation of rational ideas in response to community development that was born based on the idea of universality and morality. The idea of universality provides a justification for the enactment of basic human freedoms and recognition of basic human rights in the life of the country. Similarly, the idea of morality is that moral principles are general and can be analyzed by human reason. The second idea is the essence of it is used as a basic idea about the nature of the formulation of law and justice as a legal the flow law functional purpose in looking at the law more focused on the facts of a field, social, cultural, political, and religion as factors that need to be a consideration in seeking legal solutions. Both streams are still evolving and are applied in various countries around the world. With regard to the transformation of Islamic law in national legal systems, it cannot be separated from these two streams of law that is through a systems approach and the a...
VERITAS
Penelitian Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Ko... more Penelitian Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung, ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai uoaya meyakinkan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan perumusan masalahnya bagaimana kedudukan dan nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?, bagaimana konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?, dan bagaimana kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini? Teknik pengumpulan data menggunakan teknik stusdi pustaka dan wawancara, serta studi dokum...
VERITAS
Pelecehan seksual dari dulu hingga saat ini sangat menarik perhatian publik, terlebih dalam waktu... more Pelecehan seksual dari dulu hingga saat ini sangat menarik perhatian publik, terlebih dalam waktu belakangan kini. Pelecehan seksual sendiri tidak hanya meninggalkan bekas pada fisik, akan tetapi juga pada psikis korban. Meningkatnya jumlah korban dari pelecehan seksual terus saja bertambah dari tahun ke tahun. Terlebih lagi saat kodisi pandemi seperti ini, tingkat kasus pelecehan seksual masih saja bertambah banyak. Banyakya korban pelecehan seksual adalah para perempuan khususnya di usia yang masih muda. Tidak jarang tindakan pelecehan seksual juga kerap terjadi di lingkungan sekolah bahkan pesantren. Pelaku dari tindakan tersebut adalah oknum tak bertanggung jawab, sedangkan yang menjadi korban adalah murid santriwati yang menimba ilmu di pesantren tersebut. Tidak hanya itu bahkan pelecehan seksual juga kerap terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Saat ini pun sangat diperlukan upaya penegakan hukum yang adil dan setimpal bagi para pelaku pelecehan seksual dan juga t...
Jurnal Hukum Jurisdictie, 2021
Regulations regarding inheritance in Indonesia still have pluralism, namely Islamic inheritance l... more Regulations regarding inheritance in Indonesia still have pluralism, namely Islamic inheritance law and civil inheritance law. Civil inheritance law is further divided into civil inheritance law which is subject to the Civil Code and civil inheritance law which is subject to customary inheritance law (sourced from customary law which is different in each region). The diversity in the law cannot be found from the classifications in society that have been carried out since the colonial era. The division of the Indonesian population is based on Article 131 IS and Article 163 IS. (Indische Staats Regeling). The Jambi City Seberang community is one of the Jambi city community communities whose population is predominantly Muslim. In distributing inheritance they have various guidelines, some are guided by Islamic inheritance law, some are guided by customary inheritance law. However, the majority of the people prefer customary inheritance law. However, in practice the implementation of in...
Jurnal Konstitusi
The election of regional head has a strategic position to building democracy in transition. In or... more The election of regional head has a strategic position to building democracy in transition. In order that the election of regional head can creating a dignified democracy, the implementation of its should be based on the principle of the general election i.e: independent, fair, equitable, rule of law; the orderly election, transparency, proportionality; professionalism, accountability, efficiency, and effectiveness.
xviii, 340 hal.: ilus.; 24 c
Intrans Publishing, 2016
288 hlm, ; 23 c
Jurnal Konstitusi, 2020
Salah satu isu yang menjadi konteks empiris pada saat amandemen UUD 1945, adalah pinjaman luar ne... more Salah satu isu yang menjadi konteks empiris pada saat amandemen UUD 1945, adalah pinjaman luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini mendorong perubahan Pasal 11 UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan sebuah keharusan bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR dalam membuat perjanjian pinjaman luar negeri. Akan tetapi dalam pengaturan kemudian, persetujuan DPR sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden di bidang diplomatik ini, justru direduksi menjadi persetujuan yang terbatas diberikan terhadap Undang-Undang APBN. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengurai berbagai permasalahan seputar persetujuan DPR sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden, dan pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasca amandemen UUD 1945.
Veritas, Sep 11, 2017
The essence of the organization of education is the intellectual counterpart towardschange. The v... more The essence of the organization of education is the intellectual counterpart towardschange. The value or quality of the desired change depends on the extent to which theactors of the change are directly involved and have the sincerity to change. Becausethe task of education is to develop the human nature to become a superior humanbeing, and able to create and develop a culture of high value and useful, so in itself theactors in the education process must have strategies and policies in building asupportive environment for the development of educational goals. In this perspective,every institution of education providers should be able to provide a direction ofeducational development that is conducive to the development of educational activities,including: the development of teaching-learning orientation, improvement of learningfacilities, the development of study networks, and self-discipline training
Power is a depiction of the right to do and not to act which gives birth to certain powers which ... more Power is a depiction of the right to do and not to act which gives birth to certain powers which have the dimension of unity between rights and obligations (rechten en plichten). In relation to the process of governance, rights contain the power to govern themselves (Zelfregelen) and manage themselves (Zelfbesturen), while obligations horizontally mean the power to administer the government properly. Thus, the substance of authority in government is the ability to take legal actions or actions of government. Therefore, every power and authority inherent in every state organizer, the moral and ethical foundation as the basis for the integrity of state administrators must be the main factor in assessing and testing its performance which is realized in the form of respectable policies in the framework of increasing dignity and value fair and civilized humanity for all Indonesian people. Thus, every state organizer must have a strong ethical foundation so that its policy products do not...
Al-Qisth Law Review, 2021
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia, merupakan lembaga perwa... more Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini setidaknya tercermin dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya setiap anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan fungsi ini terdegradasi setelah dalam UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 2 Tahun 2011 dikenal adanya fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR. Walaupun keberadaan fraksi ini dimaksudkan untuk pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, namun di sisi lain fraksi juga memiliki kewenangan seperti melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR, sehingga hal ini dapat menggangu pelaksanaan fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan fraksi dalam kelembagaa...
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012
Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang buk... more Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengan Ɵ sipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan poli Ɵ k di masa depan. Norma hukum pada dasarnya inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, Ɵ dak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Ɵ dak sekedar dipahami sebagai norma yang menjamin kepasa Ɵ an dan keadilan tetapi juga harus dilihat dari perspek Ɵ f kemanfaatan. Oleh karena itu, maka pembentukan hukum dalam perspek Ɵ f pembaruan hukum harus difokuskan pada dua hal yaitu, sistem hukum dan budaya hukum. Tulisan ini akan membahas bagaimana idealisasi peraturan perundang-undangan; bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum; dan bagaimana pendekatan metodologis terhad...
International Journal of Energy Economics and Policy, 2019