windi arista - Academia.edu (original) (raw)

Papers by windi arista

Lex Librum, Jun 20, 2017

Finansial Teknologi (Fintech) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan ... more Finansial Teknologi (Fintech) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi konsumen di masa pandemi di Kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris yang berupa produk prilaku hukum. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran dan merugikan konsumen. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, untuk memberikan efek jera. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan sanksi pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online apabila terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak.

Lex Stricta, Mar 8, 2024

Law enforcement against narcotics abuse has been widely carried out by law enforcement officers a... more Law enforcement against narcotics abuse has been widely carried out by law enforcement officers and has received a judge's decision in court. Law enforcement is expected to be able to provide answers that enable drug abusers to return to living as they should, therefore in reality the decision given by the judge is in the form of a prison sentence and not rehabilitation. The implementation of Sanctions for Narcotics Abuse in view of SEMA Number 4 of 2010 in the City of Palembang is proceeding as expected by the Sema itself. This can be seen from the data available at BNN for the last 3 years 2020-2022 which indicates that 1,433 people are addicted, followed by investigations of 100 people.. The inhibiting factors for not being able to implement the law optimally regarding Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the City of Palembang, firstly, there is a lack of community participation, secondly, the community does not understand the duties of the BNN, thirdly, drug users are still considered taboo by the community, because people feel ashamed that their families are involved in drugs, apart from these things, BNN is having problems catching drug users, there is a lack of rehabilitation places, for families there are This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.

Consensus, Jan 22, 2024

Sanksi pemadanaan baru jika sanksi lain tidak dapat mengatasi situasi. Menurut Buku III KUHP, den... more Sanksi pemadanaan baru jika sanksi lain tidak dapat mengatasi situasi. Menurut Buku III KUHP, denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran tergantung pada jenis pelanggaran masyarakat, seperti pelanggaran ketertiban umum. Menurut Pasal 503 KUHP, seseorang diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah jika: membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diizinkan; atau membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diizinkan. Menurut Buku III KUHP, manfaat pidana denda bagi pelaku tindak pidana pelanggaran adalah sebagai berikut: sanksi pidana denda menjaga nama baik atau kehormatan pelaku tindak pidana pelanggaran dan tidak menimbulkan cap jahat bagi yang bersangkutan; sanksi pidana denda mencegah pengaruh buruk dan mencegah teja.

Jurnal hukum Tri Pantang, Nov 29, 2023

Dalam pemberian kredit tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan Se... more Dalam pemberian kredit tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan Sebagian mengalami kemacetan. Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan suatu lembaga perbankan dalam memberikan kredit yaitu dengan menggunakan prinsif Prudential Principle atau kehati-hatian. Berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit.Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana penerapam prinsif Prudential Principle dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Sentral (Bank Indonesia) dan ketentuan intern bank yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Jurnal hukum Tri Pantang, Aug 3, 2022

Solusi

A crime against humanity according to Article 9 of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rig... more A crime against humanity according to Article 9 of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court is an act committed as part of a widespread or systematic attack in which it is known that the attack was directed directly against the civilian population. The problem in this paper is about legal sanctions against perpetrators of crimes against humanity in Indonesia based on Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court?. The legal sanctions are contained in Law No. 26 of 2000 that the punishment that can be imposed is regulated in Chapter VII concerning Criminal Provisions which includes Articles 36 to 42. Criminal threats are regulated in Articles 36 to 40 of Law No. 26 of 2000 about the Human Rights Court.

Jurnal hukum Tri Pantang, Jan 31, 2023

Selain mempertimbangkan keadaan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, Perppu Nomor 2 Tahu... more Selain mempertimbangkan keadaan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 diharapkan dapat memberi kepastian hukum atas Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Terkait dengan perusahaan yang wajib membayar pesangon bagi pekerja yang di PHK harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi terhadap pekerja akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun penutupan perusahaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni pekerja mendapatkan pesangong sebagai uang pergantian bagi pekerja yang di PHK. Dengan demikian dapat menyelesaiakan permasalahan PHK dengan cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 156 PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun), 2019

Domestic Workers are included in the informal workers group, discrimination against domestic work... more Domestic Workers are included in the informal workers group, discrimination against domestic workers means that domestic work does not have economic value. Domestic workers are assumed to be responsible for reproductive activities (giving birth, caring for children, working in the domestic sphere) in terms of type of work and social status, but in reality domestic workers are very urgent in family life and they should get the same rights, protection and benefits as other workers of economic value. The problem that always arises in that is how to form legal protection against domestic workers. This research is normative in nature which studies the literature and regulations. The form of legal protection for domestic workers in terms of Law No. 13 of 2003 which is the responsibility of the State at present does not recognize and regulate guarantees of protection and fulfillment of the rights and obligations of workers working in the domestic / domestic sector. Because of the nature of their work, which has special characteristics in the relationship between domestic workers and service users, the scope of work and place, the strengthening of the perception of domestic workers as non-economic work, so that domestic workers are placed in an improper position and far from the standards of an employee. But RI Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 concerning Protection of Domestic Workers Article 3 explains that "This Ministerial Regulation was issued with the aim of protecting domestic workers while respecting local customs, culture and customs".

Jurnal Hukum Uniski, Jul 3, 2017

Anak lebih diutamakan pemahamannya terhadap hak-hak yang harus dilindungi, karena secara kodrat m... more Anak lebih diutamakan pemahamannya terhadap hak-hak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum di cangkokan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana mestinya status hukum akan menjadi mekanisme sentral membangun pengertian. Advokasi dan hukum perlindungan anak, secara sistematis dengan keterkaitan pada aspek-aspek sistem hukum baik, yang menyangkut hak-hak keperdataan, hak-hak ketatanegaraan atau hakhak secara adat umumnya. Anak menurut Undang-undang adalah bagian dari generasi muda penerus ita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apa yang menjadi akibat hukum pengangkatan anak yang berasal dari anak saudara kandung menurut Hukum Adat. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang berasal dari anak saudara kandung menurut Hukum Adat berdampak pada hal perwalian dan waris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Sedangkan dalam hal pewarisan, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum Nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku.

Journal of governance : jurnal ilmu pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Apr 20, 2022

The flow of Indonesian labor migration abroad is increasing day by day. This is due to unresolved... more The flow of Indonesian labor migration abroad is increasing day by day. This is due to unresolved domestic labour problems. The 2000 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families is the most significant international human rights document addressing the human rights of migrant workers. The legal problem highlighted in this article is how the constitutional rights of Indonesian Migrant Workers (PMI) are protected by legal assurances and practice. This is a normative legal research project that explains, investigates, and analyzes the legal protection of Indonesian migrant workers' rights overseas. The discussion results show that legal guarantees and legal protection practices for PMI's constitutional rights abroad are pretty good and are considered advanced because they use the migrant worker protection convention as the paramount consideration, although there are still inconsistencies in applying the rules.

In het recente verleden is een ronde heuvel van ca. 1,75 m hoog en ongeveer 15 m in doorsnede ont... more In het recente verleden is een ronde heuvel van ca. 1,75 m hoog en ongeveer 15 m in doorsnede ontdekt, waarom heen grote fragmenten tufsteen zijn aangetroffen. Op basis van de stukken tufsteen en de ligging in de nabijheid van een bekend villacomplex, zou het een grafmonument uit de Romeinse tijd kunnen betreffen, te weten een ommuurde tumulus. In het kader van de cultuurhistorische beleidsnota Belvoir (2001-2004) van de provincie Gelderland, is deze heuvel onderzocht door middel van een booronderzoek (Flokstra en Haarhuis, 2005). Dit onderzoek heeft echter niet kunnen vast stellen dat het inderdaad een Romeinse tumulus betreft. Mocht het een tumulus zijn, dan is dit de meeste noordelijk bekende in Nederland. De heuvel is echter nooit gewaardeerd en staat ook niet op de Archeologische Monumenten Kaart aangegeven als een archeologisch monument. Omdat door het (ongewenst) vermelden van de mogelijke tumulus in een toeristische gids (Een oase tussen de klei, uitgave Regionaal Bureau voo...

Pembiayaan mudharabah, yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah ... more Pembiayaan mudharabah, yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah SWT dengan cara menyalurkan dengan memberi modal kepada seseorang atau sebuah lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola di dalam suatu usaha yang layak. Sistem suplai dana melalui mudharabah adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting di dalam syariat Islam. Mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisikesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modaldari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usahaproduktif dan keutungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepadapemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Perjanjian Al-Mudharabah juga mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan A...

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, suatu kenyataan hidup bahw... more Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan dan sering mengadakan hubungan antar sesama dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi, 2.Apakah hubungan antara KUHPM dengan KUHP terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh TNI. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif , maka 1. Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi dapat dilakukan oleh Polisi Militer ( POMDAM) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a ). Tingkat penyelidikan, b ). Tingkat pemeriksaan , c ). Tingkat penahana, d ). Tingkat persidangan dan penuntutan. Dari Pomdam II/ Sriwijaya diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Disersi pada anggota TNI - AD adalah ...

The implementation of the social function of land rights through land acquisition policies often ... more The implementation of the social function of land rights through land acquisition policies often creates problems in the community. The term "in the public interest" is due to the fact that many land acquisition policies for industrial development are more directed towards facilitating the interests of entrepreneurs. That is, the social function of ownership rights over land becomes more functioning as a means of control over landowners. The application of the principle of social functions of land rights is carried out through a land acquisition policy that must be equipped with a set of laws and regulations as a guarantee of the protection of community rights. The implementation of land acquisition is technically regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest, Presidential Regulation Number 71 of 2012 concerning Implementation of Land Procurement for Development for Interests, and Head of National Land Agency Regulation N...

Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa n... more Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia harus semakin meningkat. Seolah-olah para buruh migran telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara. Realitanya, buruh migran masih diposisikan sebagai 'komoditas' yang diperdagangkan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, apakah yang menjadi hak-hak konstitusional buruh migran Indonesia yang dilindungi?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku untuk menemukan dan menganalisis hak-hak konstitusional dari buruh migran Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual...

Secara kodrat pekerja perempuan memang memiliki perbedaan yang merupakan pemberian Tuhan Yang Mah... more Secara kodrat pekerja perempuan memang memiliki perbedaan yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Berdasarkan kodrat itulah kemudian timbul hak-hak istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hak reproduksi seperti cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya, dalam prakteknya hak-hak tersebut seringkali tidak diberikan dan pemegang hak hanya pasrah tanpa bisa berbuat apapun. Penerapan hak cuti haid tersebut bukan berupa pemberian cuti yang khusus diberikan kepada pekerja perempuan setiap bulannya,tetapi berupa ijin sakit dan tetap digaji bagi tenaga kerja tetap. Berbeda dengan pekerja tetap penerapan hak cuti haid ini tidak diterapkan terhadap tenaga kerja yang tidak tetap yang pemberian upahnya berupa upah harian. Jadi, jika tidak bekerja maka tidak digaji, sehingga dapat disimpulkan perusahaan tidak memberikan hak pada pekerjatidak tepat untuk cuti haid. Hal ini dik...

Konsinyasi merupakan salah satu bentuk strategi produsen dalam pendistribusian produknya kepada k... more Konsinyasi merupakan salah satu bentuk strategi produsen dalam pendistribusian produknya kepada konsumen. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat diperlukan). Mekanisme dalam pelaksanaan konsinyasi yaitu produsen yang dalam hal ini diwakili oleh Supplier menitipkan produknya kepada pihak lain (Pasar Swalayan) untuk dijual kembali kepada konsumen dengan diikat dalam suatu perjanjian.( Dwina, Op.cit ) Dalam proses ini Supplier dan pihak yang menjualkan produk (Pasar Swalayan) merupakan perantara produsen ke konsumen dalam aliran barang. Konsinyasi selain memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana bagi Supplier penitipan barang dapat dijadikan sarana mempromosikan produk-produknya, terutama untuk produk-produk baru, sedangkan bagi Pasar Swalayan c...

Abstrak Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan ... more Abstrak Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia harus semakin meningkat. Seolah-olah para buruh migran telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara. Realitanya, buruh migran masih diposisikan sebagai ’komoditas’ yang diperdagangkan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, apakah yang menjadi hak-hak konstitusional buruh migran Indonesia yang dilindungi?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku untuk menemukan dan menganalisis hak-hak konstitusional dari buruh migran Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan fut...

The fact that so many Indonesians live abroad is not the only reason why so many Indonesians faci... more The fact that so many Indonesians live abroad is not the only reason why so many Indonesians facing problems overseas, but the irregular migration process is often the more common trigger for increasing the number of Indonesians facing overseas problems such as human trafficking and people smuggling. Human trafficking has developed in such a way that its scope and seriousness have now become an international, a regional and a national focus in fighting human trafficking. The majority of Indonesian migrant workers face the conditions of forced labor and slavery in more advanced and Middle Eastern Asian countries especially Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, Kuwait, Syria and Iraq. The strengthening of patriarchal ideology in society and state adversely affects this condition because this ideology sees (1) the positions of children and women as objects and not the subjects of patriarchy, so that they gain a second or subordinate position in which children and women have no bargaining ...

Abstrak Kebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Lingkunga... more Abstrak Kebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Pemakaian kantong plastik semakin lama semakin meningkat volumenya yang diperkirakan pada tahun 2025 bisa mencapai 2,2 milyar ton per tahun. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik di Indonesia, maka dikeluarkanlah surat edaran oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : S.1230/PSLB-PS/2016 tentang Harga dan Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik, namun surat edaran tersebut memiliki posisi yang lemah secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dikaji melalui pemberlakuan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjad...