indra kesuma hadi - Academia.edu (original) (raw)

Uploads

Papers by indra kesuma hadi

ABSTRAK: Perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur... more ABSTRAK: Perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur secara tegas di dalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Bila kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk membeli piutang dari Client oleh Factor, disini berlaku ketentuan tentang jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata. Di samping itu juga berlaku ketentuan tentang jual piutang Pasal 1534 dan Pasal 1535 KUHPerdata. Penyerahan piutang atas nama harus dilakukan melalui suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan hak tersebut dikenal dengan sebutan cessie. Loan Divergence Mechanism in Factoring Agreement ABSTRACT: Factoring agreement includes in unnamed agreement, as it is not clearly ruled in the Civil Code. It comes based on the freedom principle of making the agreement or partij otonomi exists in the agreement la...

Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi... more Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu fungsi pajak adalah untuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, pasal 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Tulisan tentang edukasi kesadaran pajak ini selain sebagai sumbangan pemikiran teoritis dalam khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan perpajakan secara umum, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warganegara, (2) Memberikan penget...

ABSTRACT: In civil and administrative procedure fields, executor by its special authority can hav... more ABSTRACT: In civil and administrative procedure fields, executor by its special authority can have power to act inside or outside court on behalf of the state or government. However, practically, there is not all claim of civil case and administrative is referring to the state, government, provincial government and working unit of local government, local government of district and municipality and this working unit are asking the executor to represent them. In fact, in the level of General Executor, High Executor and Magistrate Executor have the unit working on civil case and administrative case based on its duties and authorities. Duties and Authorities of Executor in Terms of Civil and Administrative Procedure

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah ber... more Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian maka dinyatakan wanprestasi. Dalam perjanjian pengiriman barang ke luar negeri antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan pengguna jasa terdapat kerugian yang dialami oleh pengguna jasa akibat terjadinya wanprestasi, baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun hilangnya barang yang dikirim melalui paket pos internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pengiriman barang ke luar negeri antara PT POS Indonesia (Persero) dengan penguna jasa, menjelaskan mekanisme komplain di PT POS Indonesia (Persero) akibat terjadinya keterlambatan, kerusakan, atau hilang, serta menjelaskan bentuk ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami pengguna...

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijaka... more Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang berkaitan dengan kredit untuk usaha mikro,kecil dan menengah pada prinsipnya memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Berbagai peraturan yang telah dibuat untuk perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) sebagai sarana perlindungan hukum bagi bank dalam mengatasi resiko terjadinya kredit bermasalah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan kreditur sehingga hak-hak kreditur tidak sepenuhnya terlindungi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tanpa agunan, menjelaskan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tanpa agunan, dan menjelaskan proses penyelesaian kredit bermasalah...

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata dinyatakan “semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus mau... more Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata dinyatakan “semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Bentuk perjanjian ada dua macam, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Salah satu perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama adalah perjanjian konsinyasi. Di Kota Banda Aceh produsen pakaian dengan pedagang pakain melakukan perjanjian konsinyasi secara lisan. Di dalam perjanjian tersebut terjadi permasalahan yaitu tidak dibayarkan atau terlambat pembayaran uang oleh pedagang pakaian kepada produsen pakaian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen pakaian dengan pedagang pakaian, dan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian Konsinyasi antara produsen dengan pedagang pakaian serta untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Konsinyasi antara ...

Review of Urbanism and Architectural Studies

The purpose of this study is to find out the quality of services and Day-Spa facilities that corr... more The purpose of this study is to find out the quality of services and Day-Spa facilities that correspond to user needs, especially Ubud Family Reflexology, De Spa, and Zengarden in Medan. In Medan City, day-spas are located are many located near shopping malls, elite settlements, office complex, and commercial areas. They are widely consumed by office executives, socialite mothers, college students, babies, and toddlers. In designing a spa building, it needs to observe and consider psychological users, especially consumers, it should be noted that facilities and privacy levels in the room are affecting consumer behavior. The research methods use interviewing, observing, and analyzing the document study. The results from this study indicate that day-spa buildings in Medan do not apply standard facilities and spa services.

International Journal of Research and Innovation in Social Science

This study analyzes how the legal force of a physical (sporadic) letter of control over a plot of... more This study analyzes how the legal force of a physical (sporadic) letter of control over a plot of land. In practice, many owners of a plot of land do not have evidence to prove their property. Control over a plot of land without the support of written evidence will affect its ownership and transfer of land rights to other parties, and can even lead to disputes in court. This research only focuses on normative legal research (normative juridical), namely research that focuses on studies of documents from various primary data such as judges' decisions, laws and regulations, expert opinions and others. Meanwhile, the data collection technique was carried out by collecting primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. According to the results of the study, it is known that the Statement of Physical Control of Land (Sporadic) has perfect legal force such as an authentic deed, if the sporadic has been tested for truth and has been proven in front of the court, even sporadic is in accordance with the facts revealed in court. The parties who signed in the Sporadik confirmed their signatures and were confirmed by the signatures of the Village Head (KeuchikGampong) and the Camat as the local District Head.

ABSTRAK: Perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur... more ABSTRAK: Perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur secara tegas di dalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Bila kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk membeli piutang dari Client oleh Factor, disini berlaku ketentuan tentang jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata. Di samping itu juga berlaku ketentuan tentang jual piutang Pasal 1534 dan Pasal 1535 KUHPerdata. Penyerahan piutang atas nama harus dilakukan melalui suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan hak tersebut dikenal dengan sebutan cessie. Loan Divergence Mechanism in Factoring Agreement ABSTRACT: Factoring agreement includes in unnamed agreement, as it is not clearly ruled in the Civil Code. It comes based on the freedom principle of making the agreement or partij otonomi exists in the agreement la...

Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi... more Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu fungsi pajak adalah untuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, pasal 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Tulisan tentang edukasi kesadaran pajak ini selain sebagai sumbangan pemikiran teoritis dalam khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan perpajakan secara umum, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warganegara, (2) Memberikan penget...

ABSTRACT: In civil and administrative procedure fields, executor by its special authority can hav... more ABSTRACT: In civil and administrative procedure fields, executor by its special authority can have power to act inside or outside court on behalf of the state or government. However, practically, there is not all claim of civil case and administrative is referring to the state, government, provincial government and working unit of local government, local government of district and municipality and this working unit are asking the executor to represent them. In fact, in the level of General Executor, High Executor and Magistrate Executor have the unit working on civil case and administrative case based on its duties and authorities. Duties and Authorities of Executor in Terms of Civil and Administrative Procedure

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah ber... more Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian maka dinyatakan wanprestasi. Dalam perjanjian pengiriman barang ke luar negeri antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan pengguna jasa terdapat kerugian yang dialami oleh pengguna jasa akibat terjadinya wanprestasi, baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun hilangnya barang yang dikirim melalui paket pos internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pengiriman barang ke luar negeri antara PT POS Indonesia (Persero) dengan penguna jasa, menjelaskan mekanisme komplain di PT POS Indonesia (Persero) akibat terjadinya keterlambatan, kerusakan, atau hilang, serta menjelaskan bentuk ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami pengguna...

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijaka... more Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang berkaitan dengan kredit untuk usaha mikro,kecil dan menengah pada prinsipnya memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Berbagai peraturan yang telah dibuat untuk perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) sebagai sarana perlindungan hukum bagi bank dalam mengatasi resiko terjadinya kredit bermasalah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan kreditur sehingga hak-hak kreditur tidak sepenuhnya terlindungi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tanpa agunan, menjelaskan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tanpa agunan, dan menjelaskan proses penyelesaian kredit bermasalah...

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata dinyatakan “semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus mau... more Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata dinyatakan “semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Bentuk perjanjian ada dua macam, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Salah satu perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama adalah perjanjian konsinyasi. Di Kota Banda Aceh produsen pakaian dengan pedagang pakain melakukan perjanjian konsinyasi secara lisan. Di dalam perjanjian tersebut terjadi permasalahan yaitu tidak dibayarkan atau terlambat pembayaran uang oleh pedagang pakaian kepada produsen pakaian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen pakaian dengan pedagang pakaian, dan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian Konsinyasi antara produsen dengan pedagang pakaian serta untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Konsinyasi antara ...

Review of Urbanism and Architectural Studies

The purpose of this study is to find out the quality of services and Day-Spa facilities that corr... more The purpose of this study is to find out the quality of services and Day-Spa facilities that correspond to user needs, especially Ubud Family Reflexology, De Spa, and Zengarden in Medan. In Medan City, day-spas are located are many located near shopping malls, elite settlements, office complex, and commercial areas. They are widely consumed by office executives, socialite mothers, college students, babies, and toddlers. In designing a spa building, it needs to observe and consider psychological users, especially consumers, it should be noted that facilities and privacy levels in the room are affecting consumer behavior. The research methods use interviewing, observing, and analyzing the document study. The results from this study indicate that day-spa buildings in Medan do not apply standard facilities and spa services.

International Journal of Research and Innovation in Social Science

This study analyzes how the legal force of a physical (sporadic) letter of control over a plot of... more This study analyzes how the legal force of a physical (sporadic) letter of control over a plot of land. In practice, many owners of a plot of land do not have evidence to prove their property. Control over a plot of land without the support of written evidence will affect its ownership and transfer of land rights to other parties, and can even lead to disputes in court. This research only focuses on normative legal research (normative juridical), namely research that focuses on studies of documents from various primary data such as judges' decisions, laws and regulations, expert opinions and others. Meanwhile, the data collection technique was carried out by collecting primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. According to the results of the study, it is known that the Statement of Physical Control of Land (Sporadic) has perfect legal force such as an authentic deed, if the sporadic has been tested for truth and has been proven in front of the court, even sporadic is in accordance with the facts revealed in court. The parties who signed in the Sporadik confirmed their signatures and were confirmed by the signatures of the Village Head (KeuchikGampong) and the Camat as the local District Head.