uswatul khasanah - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by uswatul khasanah
Ulumuna
Pondok pesantren (Islamic boarding school) has improved in many aspects, including the quality in... more Pondok pesantren (Islamic boarding school) has improved in many aspects, including the quality in Indonesia. However, since 2020, sexual and physical abuses have occurred in pesantren that attract public attention. This phenomenon indirectly made many parties question the existence of pesantren. Based on the government directives, pesantren was supposed to be a safe and comfortable environment for learners. This paper presents the efforts of four pesantren in Indonesia to become child-friendly places. Findings based on the qualitative study reported in this paper show that child-friendly pesantren program has been initiated and developed by main figures, such as Kyai/nyai (pesantren leader), ustadz/ustadzah (teachers), and students (santri). Each pesantren has almost the same exertions, namely optimizing three main areas; subjects, management, and infrastructure, but the characteristics of the pesantren still impact the detail stages employed. For instance, Salaf pesantren still str...
HTI adalah salah satu ormas yang ingin menerapkan syariah Islam di Indonesia. Menurut HTI untuk m... more HTI adalah salah satu ormas yang ingin menerapkan syariah Islam di Indonesia. Menurut HTI untuk mewujudkan cita-cita dalam menerapkan syariat Islam, harus ada sebuah lembaga peyangganya, yaitu al-khila>fah al-Islamiyah. Konsep al-khila>fah seharusnya didasari oleh kemaslahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mendeskripsikan pandangan HTI terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia. Menganalisis penerapan al-khila>fah di Indonesia menurut HTI perspektif mas}la}hah. Dan menjelaskan upaya menerapkan syariah Islam di Indonesia perspektif mas}la}hah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan. Data dikumpulakan dengan dokumentasi yaitu buku, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam menurut HTI. Teknik analisisnya dengan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, pertama, menurut HTI satu-satunya institusi yang mampu melaksanakan sebuah kekuasaan yang menerapkan sistem syariat Is...
Kodifikasia
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara ... more Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum lahir dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan agar mendapatkan akses yang sama atas sumber daya di dalam proses persidangan. Dengan kata lain, peraturan tersebut memuat ketentuan yang berkenaan dengan kontrol yang sejajar terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan atas pemberian hak dan kewajiban khususnya pada proses persidangan sehingga keadilan substantif bagi perempuan dapat terwujud. Dengan kata lain, peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim agar memberikan akses yang sama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya, akses pengambilan keputusan terhadap hak mendapatkan ganti kerugian, akses menjelaskan dampak kasus dan kebutuhan pemulihan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini akan menggali yaitu pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender dalam prinsip maslahah mursala...
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 2021
Women's participation in sports matches has increased every year, not least in the Tokyo 2020... more Women's participation in sports matches has increased every year, not least in the Tokyo 2020 Olympic Games. In the worldof sports, it does not escape some of the controversies that surroundit. Kontroversion is meant here is in terms of the uniforms that athletes wear in competing. One of them was a gymnastics athlete from Germany as well as a Norwegian handball team who were subject to penalties. The case shows that there is discrimination against women through regulations in the use of uniforms.. Looking at this, the authors were interested in researching and analyzing how women's sportswear is viewed from Islamic law and sexism theory, how it impacts and the solution of both theories. The results of this study can be concluded that if it is reviewed from the point of view of hifz al-'ird, the awarding of fines to the athlete is considered unable to meet the protection of honor, especially in the care of dignity and dignity of women As for the actions of female athlete...
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2021
Keputusan untuk childfree memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Childfree dapat didefinisik... more Keputusan untuk childfree memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Childfree dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Childfree bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Keputusan dalam memilih childfree dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak reproduksi antara suami istri ini telah dibahas dalam Islam. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena childfree dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (content analysis). Memutu...
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies
ABSTRAK: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Ke... more ABSTRAK: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, regulasi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena dinilai lebih memihak dan memudahkan masuknya pekerja asing. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9, di mana izin menggunakan TKA tidak diperlukan lagi cukup dengan RPTKA. Selain itu, masih banyak TKA di Indonesia yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan keahlian sebagaimana diatur dalam Pasal 5, sehingga tujuan diundangkannya regulasi tersebut sebagai alih keahlian dan teknologi tidak benar-benar terjadi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip keadilan hukum untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi dan norma bagi pengguna TKA...
Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPP... more Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) membangun reformasi pemidanaan anak di Indonesia, salah satunya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Diversi diyakini mampu menghindarkan anak dari kemungkinan diskriminasi dan kriminalisasi selama proses pemidanaan. Namun, tidak jarang diversi justru dimanfaatkan untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan implikasi penerapan diversi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan dampaknya dalam membentuk rasa tanggungjawab anak sebagai salah satu tujuan dari diversi. Jenis penelitian yang digunakan library research dengan analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan diversi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak. Namun, secara umum dampak p...
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik ... more ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik etis dalam pembaharuan hukum pidana mahar politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, berupa yuridis normatif dengan data yang disajikan membahas permasalahan melalui analisa kasus dengan menggunakan teori critical legal studies dan pembaharuan hukum pidana sebagai pisau analisis. Jenis penelitian berupa metode libary / kepustakaan.. Hasil penelitian dan pembahasan 1) Politik etis dalam mahar politik Berdasarkan pandangan di atas teori hukum dapat dikategorikan dua model hukum yaitu pertama; jurisprudensi model berkaitan dengan asas aturan tertulis, kaidah, norma atau putusan hakim. Kedua menggunakan socialogi model terkait fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang pemilu pada H-1 banyaknya serangan fajar yang dilakukan oleh calon legislatif dan calon kepala daerah bertujuan untuk dapat memilih calon legilatif...
Ulumuna
Pondok pesantren (Islamic boarding school) has improved in many aspects, including the quality in... more Pondok pesantren (Islamic boarding school) has improved in many aspects, including the quality in Indonesia. However, since 2020, sexual and physical abuses have occurred in pesantren that attract public attention. This phenomenon indirectly made many parties question the existence of pesantren. Based on the government directives, pesantren was supposed to be a safe and comfortable environment for learners. This paper presents the efforts of four pesantren in Indonesia to become child-friendly places. Findings based on the qualitative study reported in this paper show that child-friendly pesantren program has been initiated and developed by main figures, such as Kyai/nyai (pesantren leader), ustadz/ustadzah (teachers), and students (santri). Each pesantren has almost the same exertions, namely optimizing three main areas; subjects, management, and infrastructure, but the characteristics of the pesantren still impact the detail stages employed. For instance, Salaf pesantren still str...
HTI adalah salah satu ormas yang ingin menerapkan syariah Islam di Indonesia. Menurut HTI untuk m... more HTI adalah salah satu ormas yang ingin menerapkan syariah Islam di Indonesia. Menurut HTI untuk mewujudkan cita-cita dalam menerapkan syariat Islam, harus ada sebuah lembaga peyangganya, yaitu al-khila>fah al-Islamiyah. Konsep al-khila>fah seharusnya didasari oleh kemaslahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mendeskripsikan pandangan HTI terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia. Menganalisis penerapan al-khila>fah di Indonesia menurut HTI perspektif mas}la}hah. Dan menjelaskan upaya menerapkan syariah Islam di Indonesia perspektif mas}la}hah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan. Data dikumpulakan dengan dokumentasi yaitu buku, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam menurut HTI. Teknik analisisnya dengan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, pertama, menurut HTI satu-satunya institusi yang mampu melaksanakan sebuah kekuasaan yang menerapkan sistem syariat Is...
Kodifikasia
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara ... more Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum lahir dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan agar mendapatkan akses yang sama atas sumber daya di dalam proses persidangan. Dengan kata lain, peraturan tersebut memuat ketentuan yang berkenaan dengan kontrol yang sejajar terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan atas pemberian hak dan kewajiban khususnya pada proses persidangan sehingga keadilan substantif bagi perempuan dapat terwujud. Dengan kata lain, peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim agar memberikan akses yang sama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya, akses pengambilan keputusan terhadap hak mendapatkan ganti kerugian, akses menjelaskan dampak kasus dan kebutuhan pemulihan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini akan menggali yaitu pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender dalam prinsip maslahah mursala...
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 2021
Women's participation in sports matches has increased every year, not least in the Tokyo 2020... more Women's participation in sports matches has increased every year, not least in the Tokyo 2020 Olympic Games. In the worldof sports, it does not escape some of the controversies that surroundit. Kontroversion is meant here is in terms of the uniforms that athletes wear in competing. One of them was a gymnastics athlete from Germany as well as a Norwegian handball team who were subject to penalties. The case shows that there is discrimination against women through regulations in the use of uniforms.. Looking at this, the authors were interested in researching and analyzing how women's sportswear is viewed from Islamic law and sexism theory, how it impacts and the solution of both theories. The results of this study can be concluded that if it is reviewed from the point of view of hifz al-'ird, the awarding of fines to the athlete is considered unable to meet the protection of honor, especially in the care of dignity and dignity of women As for the actions of female athlete...
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2021
Keputusan untuk childfree memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Childfree dapat didefinisik... more Keputusan untuk childfree memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Childfree dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Childfree bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Keputusan dalam memilih childfree dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak reproduksi antara suami istri ini telah dibahas dalam Islam. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena childfree dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (content analysis). Memutu...
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies
ABSTRAK: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Ke... more ABSTRAK: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, regulasi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena dinilai lebih memihak dan memudahkan masuknya pekerja asing. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9, di mana izin menggunakan TKA tidak diperlukan lagi cukup dengan RPTKA. Selain itu, masih banyak TKA di Indonesia yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan keahlian sebagaimana diatur dalam Pasal 5, sehingga tujuan diundangkannya regulasi tersebut sebagai alih keahlian dan teknologi tidak benar-benar terjadi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip keadilan hukum untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi dan norma bagi pengguna TKA...
Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPP... more Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) membangun reformasi pemidanaan anak di Indonesia, salah satunya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Diversi diyakini mampu menghindarkan anak dari kemungkinan diskriminasi dan kriminalisasi selama proses pemidanaan. Namun, tidak jarang diversi justru dimanfaatkan untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan implikasi penerapan diversi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan dampaknya dalam membentuk rasa tanggungjawab anak sebagai salah satu tujuan dari diversi. Jenis penelitian yang digunakan library research dengan analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan diversi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak. Namun, secara umum dampak p...
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik ... more ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik etis dalam pembaharuan hukum pidana mahar politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, berupa yuridis normatif dengan data yang disajikan membahas permasalahan melalui analisa kasus dengan menggunakan teori critical legal studies dan pembaharuan hukum pidana sebagai pisau analisis. Jenis penelitian berupa metode libary / kepustakaan.. Hasil penelitian dan pembahasan 1) Politik etis dalam mahar politik Berdasarkan pandangan di atas teori hukum dapat dikategorikan dua model hukum yaitu pertama; jurisprudensi model berkaitan dengan asas aturan tertulis, kaidah, norma atau putusan hakim. Kedua menggunakan socialogi model terkait fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang pemilu pada H-1 banyaknya serangan fajar yang dilakukan oleh calon legislatif dan calon kepala daerah bertujuan untuk dapat memilih calon legilatif...