Rizky Karo Karo | Gadjah Mada University (original) (raw)

Uploads

Teaching Documents by Rizky Karo Karo

Dies Natalis Ke-25 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

MARWAH DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES KEADILAN Disamp... more MARWAH DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES KEADILAN

Disampaikan dalam OBROLAN PENELITI –KEMENKUMHMAM BANTEN:
8 MARET 2022

KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UU TENTANG INFORMASI DAN... more KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UU TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pend... more Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

SURAT EDARAN KAPOLRI KESADARAN BUDAYA BERETIKA DI RUANG DIGITAL

Slide Mata Kuliah di FH UPH

Jaga Data Pribadi & jangan sembarangan menyebarluaskan data pribadi.

Sumber: Dirjen Perhubungan Darat

Dies Natalis Ke-25 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

MARWAH DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES KEADILAN Disamp... more MARWAH DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES KEADILAN

Disampaikan dalam OBROLAN PENELITI –KEMENKUMHMAM BANTEN:
8 MARET 2022

SURAT EDARAN KAPOLRI KESADARAN BUDAYA BERETIKA DI RUANG DIGITAL

Slide Mata Kuliah di FH UPH

Jaga Data Pribadi & jangan sembarangan menyebarluaskan data pribadi.

Sumber: Dirjen Perhubungan Darat

International Conference on Regulating Technology in Asia (ICRTA): Prospects and Challenges Tahun... more International Conference on Regulating
Technology in Asia (ICRTA):
Prospects and Challenges Tahun 2024.
Universitas Pelita Harapan

E-PROCEEDING BUNGA RAMPAI WEBINAR INTERNATIONAL DAN NASIONAL DALAM MEMPERINGATI DIES NATALIS FAKU... more E-PROCEEDING
BUNGA RAMPAI WEBINAR INTERNATIONAL DAN NASIONAL DALAM
MEMPERINGATI DIES NATALIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
PELITA HARAPAN 25 TAHUN. ISBN: 978-623-96171-2-7

Policy Against Emptiness Consumer and Bussinessman Protection Law and in Business E-Tourism in In... more Policy Against Emptiness Consumer and Bussinessman Protection Law and in Business E-Tourism in Indonesia
By: Rizky Karo Karo & Orin Gusta Andini

The Indonesia Government through the Ministry of Tourism and Creative Economy, hereinafter referred Kemenparkraf in the "Priority Tourism Destination Development Plan 2016-2019" targets to increase fairly rapidly both in the field of macro e.g: increase state revenues from Rp.140 trillion to Rp.280 trillion, and also in field of micro e.g: increase for foreign tourists from million people in 2014 to 20 million people in 2019.

One way to achieve these targets is the use of e-tourism in the tourism business. Utilization of digital technology will be easier for consumers / tourists to access tourism destination information, facilitate payment, the core of e-tourism will make travel plans consumers / tourists to be efficient and effective both in terms of time especially. In addition, e-tourism will also bring economic benefits for businessman, for example, businessmancan reduce the cost of paper printing expenses information, entrepreneur can more quickly expand the market, the product package tours.
But until this paper wrote, Indonesia has not been specific regulations on e-tourism business, especially for legal protection of the consumers and entrepreneurs in the business of e-tourism in Indonesia. In general, Indonesia already has regulations of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, hereinafter referred to as UU PK and Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, hereinafter referred to as UU ITE. Indonesia needs the regulation so that the business of e-tourism can be more useful, and have legal certainty. Regulations are also needed to protect consumers and e-tourism businessmanof criminal fraud, tort in the payment.

The method used in this paper is a method normative juridical, normative juridical method is a process of finding one principal or doctrine to address and resolve the problems encountered. Research with this system is used to produce arguments, or new concepts in solving problems (Marzuki. 2009: 35)

The results / conclusions of this paper are as suggestions for strengthening the policy in tourism on e-tourism in Indonesia, intended as a recommendation for Kemenparkraf and The others of Government Institutions toconcept regulation of e-tourism in Indonesia, and the conclusion that there must be established a regulatory harmony for fills a legal vacuum with UU PK and UU ITE law regarding the protection of consumers and entrepreneurs in the business of e-tourism

Keywords: legal protection, e-tourism, consumen, bussinesman, legal vacuum.

Dies Natalis Ke-25 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya Perspektif Teori Keadilan Bermartabat di Masa Pandemi dan Pera... more Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya Perspektif Teori Keadilan Bermartabat di Masa Pandemi dan Peran Kita. Kejahatan Dunia Maya (KDM) sangat merajalela di era pandemi Covid. Teori Keadilan Bermartabat hadir bahwasnya AI, kecerdasan kita tidak boleh dipergunakan untuk melawan hukum dan kita memiliki peran untuk ikut dalam pemberantasan KDM

RENEOGISASI AGAR WIN WIN SOLUTION

Pidana Mati diperbolehkan saat bencana di Inonesia

Pelindungan Data Pribadi yang Berkeadilan Bermartabat Disampaikan dalam WEBINAR FH UPH 4 MEI 2020

Teknologi Finansial yang bermuatan Keadilan Bermartabat - Narasumber di ruang & tempo

Fnancial Tech Wajib lolos uji coba terbatas ( Regulatory Sandbox) oleh OJK ataupun BI

Oral Presentation Lomba Call For Paper Dalam rangka Dies Natalis VI., 2016

Teknologi terus berkembang, teknologi memudahkan manusia untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari... more Teknologi terus berkembang, teknologi memudahkan manusia untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh kehidupan manusia adalah internet. Manusia pada masa sekarang ini, tidak dapat hidup tanpa internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional, eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.1 Internet memiliki banyak manfaat bagi manusia, misalnya memudahkan manusia untuk mengurus pengelolaan informasi, komunikasi, mendekatkan yang jauh, namun selain hal positif tersebut, internet memiliki dampak negatif dan merugikan anggota masyarakat, misalnya dalam kasus pemalsuan data, pornografi, dan penipuan pada online shop. Fokus penulis pada karya tulis ini ialah penipuan pada online shop.Online Shopping atau belanja online melalui internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Kasus penipuan online shopping yang sering terjadi biasanya dalam bentuk: (1). pembeli sudah membeli barang, mentransfer uang, namun barang tidak dikirim; (2). barang yang tidak dikirim tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Misalnya kasus penipuan online pada tahun 2015, dimana terjadi penipuan online shop dari portal jual beli online www.olx.com, calon pembeli tertarik pada tawaran 1000 (seribu) unit kartu perdana internet sebesar 3GB (gigabite) merek tertentu, dijual seharga Rp.9.000.000.000 (sembilan juta) rupiah. Namun, barang-barang tersebut tidak dikirim, calon pembeli melaporkannya ke Polda DIY.2 1 Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.2. 2 Santo Ari, 2015, dalam artikel berjudul "Kasus Penipuan online masih marak di kalangan masyarakat, http://jogja.tribunnews.com/2015/05/05/polda-diy-ringkus-pelaku-penipuan-online diakses tanggal 10 FEbruari 2016.

STOP CYBER CRIME IN SCHOOL

The Indonesia Government through the Ministry of Tourism and Creative Economy, hereinafter referr... more The Indonesia Government through the Ministry of Tourism and Creative Economy, hereinafter referred Kemenparkraf in the "Priority Tourism Destination Development Plan 2016-2019" targets to increase fairly rapidly both in the field of macro e.g: increase state revenues from Rp.140 trillion to Rp.280 trillion, and also in field of micro e.g: increase for foreign tourists from million people in 2014 to 20 million people in 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomo... more Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Intisari Tujuan penulisan ini adalah untuk mengedukasi pembeli di online shop agar tidak tertipu, dan memberikan upaya hukum bagi korban. Ruang lingkup penulisan adalah kejahatan dunia maya, penyebab penipuan, upaya preventif dan represif, membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. kerangka teori yang digunakan adalah teori hukum dan teori keadilan. Teori hukum yakni ilmu yang mempelajari peristiwa hukum, peraturan-peraturan, dan tujuan hukum, sedangkan teori keadilan yang berisikan teori etis dan teori utilitis. metode yang digunakan adalah metode normatif, penulisan yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka kemudian dideskripsikan secara sistematis. kesimpulan tulisan ini ialah peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai dan tegas dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berbelanja melalui internet/online shop, serta sanksi yang diberikan sudah adil; (2). Bahwa korban dapat meminta ganti rugi. Kata Kunci: hukum, kejahatan dunia maya, online shop, konsumen, penipuan Abstract This paper intend to educate buyers on the online shop in order not to be deceived, and provide remedies for victims. The scope of the writing is cybercrime, fraud causes, preventive measures and repressive, analyze the rights and obligations of consumers and businesses. Theoretical framework used is the legal theory and the theory of justice. Legal theory is the science that studies the events laws, regulations, and legal purposes, while the theory of justice which contains utilities to ethical theory and utilize theory. The writing method is a normative method, used secondary data sources or data libraries later described in systematically. Conclusion of this paper is that the legislation is sufficient and decisive in providing protection for consumers who shop via the internet or online shop, as well as the sanctions given are fair; (2). That victims can claim compensation.

Intisari Perdagangan Ekonomi Syariah di Indonesia semakin berkembang pesat, bukan hanya orang Isl... more Intisari Perdagangan Ekonomi Syariah di Indonesia semakin berkembang pesat, bukan hanya orang Islam saja yang menikmati ekonomi syariah, namun juga semua orang di Indonesia. Dalam melakukan perdagangan, setiap orang tentu menghindari terjadinya sengketa, namun sengketa dalam berbisnis tentu saja dapat terjadi. Jika terjadi sengketa pada umumnya para pihak ingin menghindari jalur pengadilan, oleh karena itu arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Banyak kelebihan menggunakan arbitrase seperti cepat, murah, dan rahasia, sedangkan kelemahan arbitrase ialah sulit untuk menemukan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Indonesia memiliki Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN) adalah lembaga Arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang ekonomi syariah. BASN memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara adil, dan tidak memihak. Kata kunci: ekonomi syariah, arbitrase, Badan Arbitrase Syariah Nasional Abstract Sharia Economic trade in Indonesia is growing rapidly , not just Muslims who use sharia economy system , but also all the people in Indonesia. In the trade, everyone must avoid disputes , but disputes in business can certainly happen. If there is a dispute the parties want to avoid the courts, therefore, arbitration is an alternative dispute resolution outside the court. Many advantages of using arbitration such as a fast , cheap , and secret , while weakness of arbitration is hard to find the arbitration agreement between the parties to the dispute. Indonesia has National Sharia Arbitration Board (BASN) is an institution of arbitration chosen by the parties to the dispute to give a ruling on a particular dispute in economics sharia. BASN has a role to resolve disputes out of court in a fair and impartial .

Otoritas Jasa Keuangan must punish legal person/person who offer illegal investment in Indonesia

Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Dec 21, 2019

Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat, Feb 23, 2023

Indonesian Law Journal, Aug 1, 2021

Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan, Dec 10, 2019

Jurnal Yudisial, Jan 11, 2021

Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, Oct 16, 2020

PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat

The Institute for Legal Consultation and Assistance, Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan (... more The Institute for Legal Consultation and Assistance, Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan (FH UPH) provides community service in the form of legal counseling to foster children, children serving sentences at Child special development institution LPKA Class 1 Tangerang, and to remind children that they must be prepared to return to society. This PKM activity is the first activity conducted at LPKA Class I Tangerang in 2022, and it is the implementation of a cooperation agreement between the UPH Faculty of Law and Class I LPKA Tangerang that began in November 2022. This PKM activity was conducted on 10 November 2022 with the participation of 20 fostered children and 5 State Civil Apparatusa in an LPKA Class I Tangerang environment. This action is conducted in accordance with health standards to prevent the spread of the Covid-19 virus in LPKA.

SPEKTRUM HUKUM

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat, Covid-19 telah menciptakan tatanan baru ... more Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat, Covid-19 telah menciptakan tatanan baru (new normal) termasuk tatanan baru bagi peradilan penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Sidang tindak pidana dilakukan melalui media elektronik (online) untuk menekan angka penyebaran Covid-19 Rumusan masalah adalah bagaimana rekomendasi terhadap pelaksanaan peradilan tindak pidana online saat pandemi Covid-19 perspektif teori keadilan bermartabat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, dan menggunakan analisis kualtitatif. Hasil penelitian adalah Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung terkait mekanisme peradilan tindak pidana secara online, mengatur sedemikian rupa teknis peradilan dalam setiap agenda sidang pemeriksaan. Kita tidak bisa berharap menunggu perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena akan memakan waktu lama. Peraturan Mahkamah Agung ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini ditujukan agar tidak ada terjadi penyebaran di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), rumah tahanan dan juga untuk menekan angka penyebaran di Pengadilan

ABSTRAK Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/... more ABSTRAK Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah putusan yang pertama kali diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana ratio-legis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara a quo ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa penafsiran hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan atas laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan ini juga menunjukkan adanya terobosan hukum karena hakim telah berhasil menggali hubungan hukum anta...

Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022), Dec 8, 2022

Jurnal Lemhannas RI

Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan ... more Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada di masa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap menyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pel...

Jurnal Lemhannas RI

Latar belakang penulisan ini ialah layanan telemedisin dalam pandemic COVID-19 memiliki peranan p... more Latar belakang penulisan ini ialah layanan telemedisin dalam pandemic COVID-19 memiliki peranan penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indoneia untuk dapat berkonsultasi apabila takut datang ke fasilitaskesehatan. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis pengaturan telemedisin di Indonesia; tujuan kedua, untuk menganalisis peran dokter dalam memberikan layanan kesehatan telemedisin di Indonesia? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, penulisan ini menggunakan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Penulis mengelaborasi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian pertama adalah pengaturan telemedisin di Indonesia dengan dasar hukum yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Ke...

Jurnal Lemhannas RI

Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah N... more Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan k...

Jurnal Lemhannas RI

Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan din... more Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pemilih adalah masyarakat hukum adat, dan diharapkan partisipasi memilihnya meningkat serta berintegritas. Selama ini partisipasi masyarakat adat tidak terlalu besar, hal ini menurut peneliti disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat desa akan pentingnya pemilu bagi peningkatan kehidupan mereka. Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024?; Kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Data penelitian adalah data sekunder (penelitiankepustakaan), dan dianalisis secara kualitatif. Hasi penelitian pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan penting, Ketua MHA menjadi panutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketua MHA wajib untuk memberitahukan untuk memilih sesuai ...

Allah adalah Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia yang diciptakan menur... more Allah adalah Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia yang diciptakan menurut gambar-Nya. Allah menciptakan segalanya baik namun dosa manusia menyebabkan langit dan bumi rusak. Karena itu, Allah sejak awal melakukan karya keselamatan-Nya agar seluruh ciptaan-Nya menjadi baik kembali. Allah melalui Yesus Kristus turun ke dunia menjadi Juru Selamat untuk menebus, membebaskan, dan memperdamaikan seluruh ciptaan-Nya. Penebusan, pembebasan, dan pendamaian Allah itu terus menerus terjadi melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Allah mempersekutukan orang-orang yang menyambut karya penyelamatan-Nya dengan iman dalam gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Allah memanggil gereja untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan-Nya dengan menjadi teman sekerja-Nya untuk memproklamasikan Injil Kerajaan Allah sampai akhir zaman.

Pelindungan Data Pribadi yang Berkeadilan Bermartabat Disampaikan dalam WEBINAR FH UPH 4 MEI 2020

Berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan membagi 2 (dua) kategori tindak pidana di bidang perikanan, ya... more Berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan membagi 2 (dua) kategori tindak pidana di bidang perikanan, yakni: kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang termasuk dalam kategori kejahatan adalah tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, i. Pasal 84 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pasal 84 ayat (2): Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pasal 84 ayat (3): Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 84 ayat (4): Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan

Laut Indonesia sangat luas, dan memiliki sumber daya yang sangat berlimpah, namun pemanfaatan sum... more Laut Indonesia sangat luas, dan memiliki sumber daya yang sangat berlimpah, namun pemanfaatan sumber daya laut juga harus memperhatikan kelestarian laut yang berkelanjutan. Misalnya, penangkapan satu jenis ikan selalu mengandung risiko, bahkan dapat mengancam kepunahan kelangsungan hidup jenis ikan tertentu, pengembangbiakan tidak dapat berlangsung karena pengaruh penangkapan ikan tertentu dengan alat-alat yang digunakan maupun musim yang kurang diperhatikan.

Tinjauan pustaka singkat tentang Asas, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan sanksi

Izin share ya bapak/ibu, bit.ly/RegistrationICRTA-ERIAUPH2024 terima kasih

Pentingnya Insturmen Ekonomi Lingkungan Hidup Bagi Pembangunan Hotel di Jogjakarta Latar Belakang... more Pentingnya Insturmen Ekonomi Lingkungan Hidup Bagi Pembangunan Hotel di Jogjakarta Latar Belakang Masalah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, sebagai daerah destinasi wisata tentu diperlukan sarana penunjang yang memadai dan nyaman. Salah satu sarana penunjang tersebut adalah hotel. Jumlah hotel di Dais.Yogyakarta sangat banyak dan setiap tahun pasti bertambah, sebelum terbitnya moratorium hotel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini (data diambil dari http://yogyakarta.bps.go.id/ linkTabelStatis/view/id/41 diakses tanggal 22 Oktober 2016,

PENERBIT NUSA MEDIA, 2020

BEDAH BUKU ONLINE PERTAMA DI FH UPH

Hati Hati bersosial media