Ashari Edi | Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) (original) (raw)

Ashari Cahyo Edi has over seven years of working in democracy, governance, and policy in the Indonesian context. As a policy expert, he has served as a research and project coordinator, as well as an external evaluator, for a number of democracy and governance projects and grants in Indonesia. He has worked on grants or projects funded by USAID, UNDEF, The Ford Foundations, Mercy Corps, IRI, GIZ, NDI, AusAid/DFAT, and DfID.

During 2014-2015, representing IRE and funded by Knowledge Sector Initiative (KSI), Ashari participated in the "On Think Tanks Exchange", which allowed him to visit Ecuador and Brazil to do collaborative research about think tanks business models. Also, in 2015, representing DPP UGM, he was a Visiting Fellow at the School of Politics and International Relations, College of Arts and Sciences, the Australian National University. In 2017, he took the Spring School on "Democracy and Social Democratic Development in the Global South," at the University of Oslo, Norway.

Ashari holds a Master's in Public Administration from Joseph R Biden, Jr., School of Public Policy & Administration, University of Delaware (2013). He is currently a Fulbright scholar pursuing a Ph.D. Degree in Political Science at University at Albany, State University of New York, USA.
Supervisors: Cornelis Lay, James Flynn, Raheemah Jabbar-Bey, George Irvine, Meredith L. Weiss

less

Uploads

Papers by Ashari Edi

IRSA 1st International Seminar on: “Sustainable regional development: the role of infrastructure in achieving Millennium Development Goals”, 2007

Infrastructure is critical for poverty reduction because it enables the poor to get involved in e... more Infrastructure is critical for poverty reduction because it enables the poor to get involved in economic activity. However, to what extent is the infrastructure effective to poverty reduction is often less clear rather than striking. In Indonesian context, infrastructure policy is identical with corruption, bureaucratic and elitist for lack of accountability, transparency and community engagement. Although we recognize the output, we tend to doubt the outcome. Therefore, there is a need for reform in infrastructure policy. For this purpose, governance reform that empowers government's institution and encourages wider involvement of non-government parties, particularly local community, is crucial. Two successful cases in Purbalingga regency and Nusa Tenggara Provinces, illuminating state's responsiveness and innovative participation, are presented as a portrait of reform.

Buku ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa desa bukan hanya lokasi kemiskinan dan ketertinggala... more Buku ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa desa bukan hanya lokasi kemiskinan dan ketertinggalan. Desa tidak boleh lagi dijadikan obyek program kementerian hingga SKPD kabupaten. Desa adalah sumber produksi yang harus bisa dinikmati dan digunakan untuk warga desa. Hal ini jelas memerlukan kerja keras semua pihak untuk memetakan potensi dan aset yang dimiliki agar bisa dioptimalkan sebagai sumber penghidupan bagi warga desa. Jika desa sudah bisa menjadi sumber penghidupan bagi warganya, maka kami yakin arus kepergian warga desa usia produktif ke kota akan semakin berkurang dan orang kembali nyaman untuk tetap tinggal di desa. Buku ini dengan baik menyinggung dan memberi contoh tentang bagaimana aset yang ada di desa dimaksimalkan sehingga bisa menjadi alternatif sumber penghidupan bagi warga desa sekaligus berkontribusi memberi tambahan pendapatan ke pemerintah desa.

Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) d... more Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) dalam praktik corporate social responsibility (CSR) di industri ekstraktif dalam konteks desa di Indonesia. Penjajakan ini penting karena pendekatan pembangunan partisipatif dalam praktik CSR belum mampu mengikis defisit kapasitas politik warga komunitas di sekitar operasi industry agar lebih berdaya secara politik. Yang jamak berbagai prosedur, mekanisme, desain program, dan piranti kelembagaan CSR belum berdampak signifikan dalam menyeimbangkan timpangnya relasi-relasi kuasa komunitas-perusahaan dan komunitas-elite lokal. Alhasil wacana dan siklus program CSR (agenda setting, formulasi program, pembuatan keputusan, implementasi, dan framing atas klaim kesuksesan) masih jauh dari kontrol warga komunitas. Gagasan transformative politics menempatkan agenda, strategi, dan aliansi untuk menggunakan berbagai kelembagaan yang sudah ada—namun minimalis dari sisi substansi demokratisasinya—untuk...

Kolom Pusat Riset Politik, BRIN, 2020

PCD Journal

Leadership is essential in promoting democratic citizenship, and the village government level is ... more Leadership is essential in promoting democratic citizenship, and the village government level is not an exception. Using the experience of Panggungharjo Village, Bantul, this paper tries to understand the roles of leadership in supporting the fulfillment of citizens’ rights being related to the context of the Law 6/2014 on Village. Based on interviews conducted during October-November 2016, this paper found that transactional and transformational leadership approaches, conceptualized by Burns (1978), as Panggungharjo Head Village applies, are influential to the effectiveness of public services and welfare provisions. When used complementary and strategically, the two leadership styles determine the effectiveness of village leadership and reform initiatives. Indeed, there is an issue of power that is crucial to take into account. In comprehending this important aspect, Lukes’s (1976, 2005) concept of power dimensions is helpful. His diagram of power consists of tangible power enginee...

Bisnis Birokrasi Journal, Mar 18, 2015

The Conversation Indonesia, 2019

Pernyataan “jangan demonstrasi jika tak paham substansi” adalah pernyataan yang bermasalah. Sebab... more Pernyataan “jangan demonstrasi jika tak paham substansi” adalah pernyataan yang bermasalah. Sebab rakyat tak perlu menjadi ahli politik ataupun pakar hukum untuk menyampaikan pendapatnya. Mahasiswa adalah politikus amatir yang mungkin tidak tahu segalanya, tapi negara butuh mereka.

Balairung, 2019

http://www.balairungpress.com/2019/08/bias-di-balik-keelokkan-data-dan-algoritma/

PCD Journal Volume 6 No. 2, 2018

https://journal.ugm.ac.id/pcd/article/view/35229/23491

Polemik pembangunan mal-mal di Jogja tahun 2004

In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction ag... more In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.

Sulit menghitung berapa jumlah inisiatif pengelolaan aset yang muncul dari desa. Dengan kapasitas... more Sulit menghitung berapa jumlah inisiatif pengelolaan aset yang muncul dari desa. Dengan kapasitas sosialnya, desa telah mengubah berbagai aset yang sebelumnya underutilized menjadi basis utama pemenuhan kebutuhan dasar maupun sumber ekonomi. Hanya saja, ke depan, perlu ada pengaturan lebih lanjut agar desa lebih percaya diri. Desa membutuhkan dukungan terkait kerjasama antar desa, pendefinisian skala aset, serta pengaturan kerjasama antara desa, kabupaten dan pihak ketiga. Poin terakhir ini penting untuk mengubah praktik zero-sum-game, dimana pihak supradesa mengeksklusi desa dari pengelolaan aset, menjadi kemitraan yang saling memberi manfaat.

M diri di pohon, tiang listrik, pagar rumah, dan sebagainya. Bagi parpol dan caleg yang berkanton... more M diri di pohon, tiang listrik, pagar rumah, dan sebagainya. Bagi parpol dan caleg yang berkantong tebal, uang milyaran rupiah digelontorkan untuk beriklan di televisi. Semuanya punya satu tujuan: menarik simpati, dukungan, dan meyakinkan calon pemilih bahwa partai A, caleg X itu merakyat, jujur, berkomitmen perjuangkan aspirasi, dan karena itu layak dipilih.

Paper ini berusaha menyoroti bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses penganggaran di dal... more Paper ini berusaha menyoroti bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses penganggaran di dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Bantul dan Kebumen.

Operasi industri ekstraktif di era desentralisasi baik migas maupun non-migas oleh MNCs (MultiNat... more Operasi industri ekstraktif di era desentralisasi baik migas maupun non-migas oleh MNCs (MultiNational Corporations) maupun perusahaan nasional semakin masif. Peningkatan pendapatan pemerintah menjadi alasan utama dibukanya lebar-lebar pintu perijinan eksplorasi sektor tersebut (Hamman, 2001). Kritik paling tajam terkait hal ini adalah, alih-alih mensejahterakan masyarakat lokal, hadirnya industri ekstraktif sejak lama justru berkorelasi dengan Kemiskinan di daerah industri ekstraktif kerap dipahami dari sisi indikator yang kasat mata ketimbang akar penyebab. Padahal, banyak riset menunjukkan bahwa kemiskinan adalah resultan dari ketakberdayaan komunitas lokal secara politik dan bukan semata ukuran pendapatan, konsumsi atau minimnya akses pelayanan publik. Policy brief ini mengulas pentingnya peran lembaga swadaya masyarakat di daerah industri ekstraktif untuk meningkatkan kesadaran (awareness) komunitas lokal tentang makna penting akses ke proses kebijakan dan tidak semata-mata akses ke kebutuhan praktis kehidupan sehari-sehari. Langkah-langkah praktis yang direkomendasikan bisa menjadi opsi untuk menjadikan masyarakat di daerah industri ekstraktif lebih berdaya secara politik dalam jangka panjang, sebagai salah satu upaya strategis menanggulangi kemiskinan.

IRSA 1st International Seminar on: “Sustainable regional development: the role of infrastructure in achieving Millennium Development Goals”, 2007

Infrastructure is critical for poverty reduction because it enables the poor to get involved in e... more Infrastructure is critical for poverty reduction because it enables the poor to get involved in economic activity. However, to what extent is the infrastructure effective to poverty reduction is often less clear rather than striking. In Indonesian context, infrastructure policy is identical with corruption, bureaucratic and elitist for lack of accountability, transparency and community engagement. Although we recognize the output, we tend to doubt the outcome. Therefore, there is a need for reform in infrastructure policy. For this purpose, governance reform that empowers government's institution and encourages wider involvement of non-government parties, particularly local community, is crucial. Two successful cases in Purbalingga regency and Nusa Tenggara Provinces, illuminating state's responsiveness and innovative participation, are presented as a portrait of reform.

Buku ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa desa bukan hanya lokasi kemiskinan dan ketertinggala... more Buku ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa desa bukan hanya lokasi kemiskinan dan ketertinggalan. Desa tidak boleh lagi dijadikan obyek program kementerian hingga SKPD kabupaten. Desa adalah sumber produksi yang harus bisa dinikmati dan digunakan untuk warga desa. Hal ini jelas memerlukan kerja keras semua pihak untuk memetakan potensi dan aset yang dimiliki agar bisa dioptimalkan sebagai sumber penghidupan bagi warga desa. Jika desa sudah bisa menjadi sumber penghidupan bagi warganya, maka kami yakin arus kepergian warga desa usia produktif ke kota akan semakin berkurang dan orang kembali nyaman untuk tetap tinggal di desa. Buku ini dengan baik menyinggung dan memberi contoh tentang bagaimana aset yang ada di desa dimaksimalkan sehingga bisa menjadi alternatif sumber penghidupan bagi warga desa sekaligus berkontribusi memberi tambahan pendapatan ke pemerintah desa.

Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) d... more Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) dalam praktik corporate social responsibility (CSR) di industri ekstraktif dalam konteks desa di Indonesia. Penjajakan ini penting karena pendekatan pembangunan partisipatif dalam praktik CSR belum mampu mengikis defisit kapasitas politik warga komunitas di sekitar operasi industry agar lebih berdaya secara politik. Yang jamak berbagai prosedur, mekanisme, desain program, dan piranti kelembagaan CSR belum berdampak signifikan dalam menyeimbangkan timpangnya relasi-relasi kuasa komunitas-perusahaan dan komunitas-elite lokal. Alhasil wacana dan siklus program CSR (agenda setting, formulasi program, pembuatan keputusan, implementasi, dan framing atas klaim kesuksesan) masih jauh dari kontrol warga komunitas. Gagasan transformative politics menempatkan agenda, strategi, dan aliansi untuk menggunakan berbagai kelembagaan yang sudah ada—namun minimalis dari sisi substansi demokratisasinya—untuk...

Kolom Pusat Riset Politik, BRIN, 2020

PCD Journal

Leadership is essential in promoting democratic citizenship, and the village government level is ... more Leadership is essential in promoting democratic citizenship, and the village government level is not an exception. Using the experience of Panggungharjo Village, Bantul, this paper tries to understand the roles of leadership in supporting the fulfillment of citizens’ rights being related to the context of the Law 6/2014 on Village. Based on interviews conducted during October-November 2016, this paper found that transactional and transformational leadership approaches, conceptualized by Burns (1978), as Panggungharjo Head Village applies, are influential to the effectiveness of public services and welfare provisions. When used complementary and strategically, the two leadership styles determine the effectiveness of village leadership and reform initiatives. Indeed, there is an issue of power that is crucial to take into account. In comprehending this important aspect, Lukes’s (1976, 2005) concept of power dimensions is helpful. His diagram of power consists of tangible power enginee...

Bisnis Birokrasi Journal, Mar 18, 2015

The Conversation Indonesia, 2019

Pernyataan “jangan demonstrasi jika tak paham substansi” adalah pernyataan yang bermasalah. Sebab... more Pernyataan “jangan demonstrasi jika tak paham substansi” adalah pernyataan yang bermasalah. Sebab rakyat tak perlu menjadi ahli politik ataupun pakar hukum untuk menyampaikan pendapatnya. Mahasiswa adalah politikus amatir yang mungkin tidak tahu segalanya, tapi negara butuh mereka.

Balairung, 2019

http://www.balairungpress.com/2019/08/bias-di-balik-keelokkan-data-dan-algoritma/

PCD Journal Volume 6 No. 2, 2018

https://journal.ugm.ac.id/pcd/article/view/35229/23491

Polemik pembangunan mal-mal di Jogja tahun 2004

In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction ag... more In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.

Sulit menghitung berapa jumlah inisiatif pengelolaan aset yang muncul dari desa. Dengan kapasitas... more Sulit menghitung berapa jumlah inisiatif pengelolaan aset yang muncul dari desa. Dengan kapasitas sosialnya, desa telah mengubah berbagai aset yang sebelumnya underutilized menjadi basis utama pemenuhan kebutuhan dasar maupun sumber ekonomi. Hanya saja, ke depan, perlu ada pengaturan lebih lanjut agar desa lebih percaya diri. Desa membutuhkan dukungan terkait kerjasama antar desa, pendefinisian skala aset, serta pengaturan kerjasama antara desa, kabupaten dan pihak ketiga. Poin terakhir ini penting untuk mengubah praktik zero-sum-game, dimana pihak supradesa mengeksklusi desa dari pengelolaan aset, menjadi kemitraan yang saling memberi manfaat.

M diri di pohon, tiang listrik, pagar rumah, dan sebagainya. Bagi parpol dan caleg yang berkanton... more M diri di pohon, tiang listrik, pagar rumah, dan sebagainya. Bagi parpol dan caleg yang berkantong tebal, uang milyaran rupiah digelontorkan untuk beriklan di televisi. Semuanya punya satu tujuan: menarik simpati, dukungan, dan meyakinkan calon pemilih bahwa partai A, caleg X itu merakyat, jujur, berkomitmen perjuangkan aspirasi, dan karena itu layak dipilih.

Paper ini berusaha menyoroti bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses penganggaran di dal... more Paper ini berusaha menyoroti bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses penganggaran di dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Bantul dan Kebumen.

Operasi industri ekstraktif di era desentralisasi baik migas maupun non-migas oleh MNCs (MultiNat... more Operasi industri ekstraktif di era desentralisasi baik migas maupun non-migas oleh MNCs (MultiNational Corporations) maupun perusahaan nasional semakin masif. Peningkatan pendapatan pemerintah menjadi alasan utama dibukanya lebar-lebar pintu perijinan eksplorasi sektor tersebut (Hamman, 2001). Kritik paling tajam terkait hal ini adalah, alih-alih mensejahterakan masyarakat lokal, hadirnya industri ekstraktif sejak lama justru berkorelasi dengan Kemiskinan di daerah industri ekstraktif kerap dipahami dari sisi indikator yang kasat mata ketimbang akar penyebab. Padahal, banyak riset menunjukkan bahwa kemiskinan adalah resultan dari ketakberdayaan komunitas lokal secara politik dan bukan semata ukuran pendapatan, konsumsi atau minimnya akses pelayanan publik. Policy brief ini mengulas pentingnya peran lembaga swadaya masyarakat di daerah industri ekstraktif untuk meningkatkan kesadaran (awareness) komunitas lokal tentang makna penting akses ke proses kebijakan dan tidak semata-mata akses ke kebutuhan praktis kehidupan sehari-sehari. Langkah-langkah praktis yang direkomendasikan bisa menjadi opsi untuk menjadikan masyarakat di daerah industri ekstraktif lebih berdaya secara politik dalam jangka panjang, sebagai salah satu upaya strategis menanggulangi kemiskinan.

Buku ini mengingatkan kepada kita bahwa desa tidak boleh lagi dijadikan obyek program kementerian... more Buku ini mengingatkan kepada kita bahwa desa tidak boleh lagi dijadikan obyek program kementerian hingga SKPD kabupaten. Desa adalah sumber produksi yang harus bisa dinikmati warga desa. Jika desa sudah bisa menjadi sumber penghidupan bagi warganya, maka arus kepergian warga desa usia produktif ke kota akan semakin berkurang. Buku ini wajib dibaca kader desa maupun pendamping desa sehingga memiliki visi yang sama untuk menjadikan desa sebagai sumber penghidupan berkelanjutan yang berguna bagi warga dan pemerintah desa.

IRE Press (2015)

Infrastructure is critical for poverty reduction because it enables the poor to get involved in e... more Infrastructure is critical for poverty reduction because it enables the poor to get involved in economic activity. However, to what extent is the infrastructure effective to poverty reduction is often less clear rather than striking. In Indonesian context, infrastructure policy is identical with corruption, bureaucratic and elitist for lack of accountability, transparency and community engagement. Although we recognize the output, we tend to doubt the outcome. Therefore, there is a need for reform in infrastructure policy. For this purpose, governance reform that empowers government's institution and encourages wider involvement of non-government parties, particularly local community, is crucial. Two successful cases in Purbalingga regency and Nusa Tenggara Provinces, illuminating state's responsiveness and innovative participation, are presented as a portrait of reform.

Monograph inimenjelaskan bagaimana desain dan praktek kebijakan redistribusi oleh negara atau dae... more Monograph inimenjelaskan bagaimana desain dan praktek kebijakan redistribusi oleh negara atau daerah yang memiliki sumber daya ekstraktif yang melimpah, sehingga hasil sumber daya ekstraktif dapat dinikmati tidak hanya elit serta pemerintah pusat tetapi juga seluruh warga negara. Melalui perspektif politik, tulisan ini memberikan alternatif perspektif penjelasan sumber daya ekstraktif di Indonesia yang didominasi oleh perspektif hukum, ekonomi dan kental dengan dimensi teknokratis. Disamping itu, tulisan ini memperlihatkan pentingnya dimensi politik dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif karena selama ini pembahasan sumber daya ekstraktif berfokus kepada aspek ekstraktif, seperti rejim fiskal, sistem pajak dan model investasi.
Monograph ini juga menjelaskan secara terperinci desain redistribusi sumber daya ekstraktif yang ada agar bermanfaat, baik secara spasial maupun personal. Penjelasan tersebut mencakup relasi, dinamika, tantangan serta masalah yang dihadapi institusi-institusi redistribusi dalam melakukan rente sumber daya ekstraktif. Pembaca akan semakin mudah memahami naskah karena penulis menghadirkan banyak ilustrasi untuk memperjelas uraian.