Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah (original) (raw)

Inovasi Daerah dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang

Matra Pembaruan, 2018

This research is about governmental reform done by city government by using innovation. This research is motivated by the existence of local government of South Tangerang City and Magelang City in improving public service, governance and regulation. The purpose of this study is to explain the innovation of governance and public services at the city level. This research uses qualitative approach. Researchers use triangulation of data sources as a way to check the validity of data. Techniques of data retrieval, conducted by participant obervation, written documents, archives, official records, personal notes or notes and drawings to produce different evidence or data. While data processing researcher do data reduction. The results obtained in this study is the City of South Tangerang improve public services to facilitate the notary official of the land in the process behind the name. In addition, governance also becomes porgam priority in South Tangerang City is free treatment. As in the city of Magelang government reform is done innovation in the transportation service. This innovation brings online KIR checks with the intention of providing effective and efficient public services. The city of Magelang reforms governance by providing data in an integrated manner. Data in any regional device organization can be accessed via DataGo. An application to collect data and information in the government of Magelang City. Abstrak Penelitian ini adalah tentang reformasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan kota dengan menggunakan inovasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang dalam memperbaiki layanan publik, tata kelola pemerintahan dan regulasi. Permasalahan dalam kajian ini adalah meningkatnya permintaan layanan publik, namun masih sangat sedikitnya didukung sumber daya manusia yang terbatas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data sebagai cara untuk mengecek keabsahan data. Teknik pengambilan data, dilakukan dengan cara observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah Kota Tangerang Selatan memperbaiki layanan publik untuk MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan Vol 2 No 1

Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo

Jurnal Wawasan Yuridika

Pemerintah Daerah Kota Palopo memiliki wewenang dalam berinisiatif, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya serta mengatur arah pembangunan daerah untuk menyejahterahkan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud dengan pemenuhan pengembangan inovasi melalui penguatan peran badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang peran Balitbangda terkait kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan penelitian, pengembangan, serta pengembangan inovasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris dengan sumber data melalui studi kepustakaan dan diskusi kelompok terpumpung. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan pemberian ruang untuk interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara stakeholder dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat lebih optimal dengan hadirnya peraturan daerah tentang kegiatan penelitian dan pengembangan yang memperkuat Balitbangda.

Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Jurnal Borneo Administrator

Inovasi dapat mengantarkan kondisi birokrasi menjadi lebih baik, dalam Pasal 386 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kesuksesan inovasi Kota Samarinda di tahun 2016 merupakan modal besar untuk melanjutkan kisah sukses selanjutnya tentang inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Setelah terbitnya No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, secara eksplisit disebutkan bahwa inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Jika peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang begitu besar sebagai leading sector tidak segera merespon tugas dan fungsinya melalui upaya pemetan terhadap segala peluang dan hambatan, maka dikhawatirkan akan dapat menghambat keseluruhan proses inovasi di Pemerintah Kota Samarinda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui stud...

Tinjauan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Pembangunan Wilayah

2020

Sejak munculnya revolusi industri 4.0, paradigma pengembangan wilayah bergeser pada konsep pengembangan yang dipimpin oleh ilmu pengetahuan (Frederick & McIlroy, 1999). Seiring pergeseran paradigma tersebut didukung oleh teori “knowledge economy” dan “learning region” yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dengan memanfaatkan iptek dan inovasi (Azman et al., 2014; Tkachenko & Bodrunov, 2014). Kedua teori ini mendasari munculnya konsep sistem inovasi daerah (SIDa). Menurut Fiore et al. (2011) faktor kunci peningkatan daya saing dalam pembangunan yaitu inovasi. Sementara di Indonesia, setiap kegiatan perencanaan dan pembangunan di Indonesia harus berdasarkan kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Karlsen dan Larrea (2018); Tödtling dan Trippl (2005)) kebijakan merupakan tonggak utama keberhasilan implementasi SIDa

Strategi Pembangunan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Daerah DI Sulawesi Tenggara

Journal Publicuho

The purpose of this study is to describe the general conditions of regional science, technology and innovation (Iptekin) development, analyze opportunities and threats in the external environment as well as strengths and weaknesses in the internal environment, and formulate a strategic goals and objectives for the development of effective regional Iptekin in Southeast Sulawesi. This research uses a qualitative approach with an interpretive perspective. Data collection techniques used include interviews, document studies, benchmarking, and focus group discussions. Qualitative data analysis of the interactive model found that regional Iptekin development in Southeast Sulawesi is characterized by weak institutional and social and organizational fragmentation, and lack of resources. The overall factors of the political, economic, social, technological and legal environment contain opportunities and threats to the development of regional Iptekin but the dominant one is from the political...

Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Y dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Merencanakan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik, dan memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut. Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah berkaitan dengan Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal terkait dengan RTRW, RPJM, rencana-rencana sektoral. Salah satu bentuk kebijakan wilayah untuk mengembangkan wilayahnya, salah satunya adalah dengan menggunakan konsep pengembangan wilayah dengan penguatan Sistem Inovasi Daerahnya (SIDa) yang menggunakan 3 (tiga) elemen kunci utama, yaitu sumber daya, kelembagaan, dan jaringan. SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Penguatan SIDa diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi pengelolaan inovasi dalam rangka eksistensi peningkatan ekonomi daerah. Tujuan SIDa salah satunya adalah pemerataan pertumbuhan suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus cara pengembangan wilayahnya dengan menggunakan SIDa.

Peran Dewan Riset Daerah dalam Penguatan Sistem Inovasi

Peran Dewan Riset Daerah dalam Penguatan Sistem Inovasi , 2011

Dewan riset di setiap negara lazimnya berperan penting dalam memberikan arahan tentang prioritas riset di tingkat nasional. Arahan ini diterjemahkan dalam penelitian-penelitian oleh berbagai institusi yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di negara bersangkutan. Di samping itu, beberapa negara juga menempatkan dewan riset sebagai mediator dalam difusi teknologi dan kerjasama di antara para pihak dalam mengembangkan usaha. Namun mengenai kedudukan secara struktural formal dan informal, maupun peran dan fungsinya, dewan riset di setiap negara mempunyai perbedaan tergantung pada karakteristik pemerintahannya. Di Indonesia, pada tingkat nasional terdapat Dewan Riset Nasional (DRN), sedangkan pada tingkat daerah (kabupaten / kota), terdapat Dewan Riset Daerah (DRD). Semenjak era otonomi daerah, peran lembaga – lembaga di daerah menjadi sangat penting dalam mendukung perekonomian. Oleh karena itu, peran DRD sebagai lembaga independen yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah harus senantiasa diperkuat dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian daerah. Kajian tentang aspek tersebut dilakukan DRN guna menyusun buku Peran Dewan Riset Daerah dalam Penguatan Sistem Inovasi. Buku ini dimaksudkan untuk memperkukuh landasan dalam menyiapkan bahan masukan untuk Menteri Negara Riset dan Teknologi yang merupakan tugas dan fungsi DRN. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah bacaan bagi para pembaca yang tertarik atau memerlukan tambahan pengetahuan dalam peningkatan peran DRD dalam peningkatan perekonomian daerah berbasis inovasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Inovasi Daerah Kabupaten Banggai

2021

The main objective of this research is to identify the supporting and inhibiting factors in community participation as well as strategies for increasing community participation in various innovative programs of the Banggai Regency Government. The research method uses descriptive method with the SWOT analysis method. Based on the results of the SWOT analysis the Regional Government of Banggai Regency has strengths that can be used in certain strategies and utilizes the right opportunities and simultaneously minimizes or avoids existing weaknesses and threats. This position is very beneficial for the Regional Government of Banggai Regency by improving conditions above the average capability so that the Regional Government of Banggai Regency can minimize weaknesses and take advantage of the role of the community in utilizing regional innovations. This is in line with the Vision of the Banggai Regency which is to realize the Banggai Regency as the Center for Agricultural and Maritime Ec...

Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia

Inovasi

Sejak reformasi tahun 1998 terjadi perubahan dalam berdemokrasi, dari sentralistik menjadi desentralistik serta adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab bahwa Pemerintah daerah harus memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. karenanya diperlukan terobosan salah satunya dengan inovasi. Lembaga Administrasi Negara berupaya mengakselerasi penumbuh-kembangan inovasi tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah melalui Program Nasional Laboratorium Inovasi dengan cara pendampingan inovasi pada pemerintah daerah menggunakan instrumen 5D (Drum up, Diagnose, Design, Deliver dan Display). Lokus Laboratorium Inovasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian ada dua yaitu Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotawaringin di Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah. Dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Kajian ini...