Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo (original) (raw)
Related papers
Jurnal Borneo Administrator
Inovasi dapat mengantarkan kondisi birokrasi menjadi lebih baik, dalam Pasal 386 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kesuksesan inovasi Kota Samarinda di tahun 2016 merupakan modal besar untuk melanjutkan kisah sukses selanjutnya tentang inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Setelah terbitnya No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, secara eksplisit disebutkan bahwa inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Jika peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang begitu besar sebagai leading sector tidak segera merespon tugas dan fungsinya melalui upaya pemetan terhadap segala peluang dan hambatan, maka dikhawatirkan akan dapat menghambat keseluruhan proses inovasi di Pemerintah Kota Samarinda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui stud...
IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN
Abstrack Implementation of smartcity in the city of Balikpapan is a challenge for governance that aims to provide the welfare of the community. Innovation are developed through the application of the concept of smartcity is still recently implemented and is still fairly new, but the application already indicates the serious intention of the city government to provide ease of information and services needed by the community. With the application of technology in the service to the community, of course the role and duty of the local government of the city will be helped and also the goal of the city government to provide excellent service to the public in order to realize the smart government will be achieved.
2017
The city of Magelang has limited area of 18.12 km2 and the absence of natural resources which certainly becomes its own permalasahan in improving regional competitiveness. Local Government needs to set up Regional Device Organizations (OPD) that have capacity in leveraging regional competitiveness as stated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government in Article 216. The Government of Magelang Municipality has taken advantage of the opportunity as well as answer the above challenges with the formation of the Agency OPD Research and Development based on Local Regulation of City of Magelang Number 3 Year 2016 concerning Formation and Composition of Regional Device. This study aims to determine the strategic role of Research and Development Agency of Magelang City in the innovation area. This research is conducted literature study method and regulation. The data obtained are then analyzed qualitatively to describe the results of the research. Achievement of this research is in the...
Pengembangan Kapasitas Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2019
Research and Local Development Institute (Balitbangda) in East Nusa Tenggara Province as a scientic specific based organization need to adopt adaptive learning through capacity building . This study discusses and analyze capacity building organization structure and humman resources. The result showed the work is hierarchically by devision of labor according to job of struktural and functional positions. Devision of labor by structural job not yet based on specialization professionall but a researcher base on professionalism. Authority is at the High Leader level and task and responsibility delegates are hierarchically at the lower levels. In general human resources Balitbangda NTT province educated undergraduate but still minimal methodology and scientific substance. Keywords : capacity building, learning organization, human resources
Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jurnal Bina Praja, 2013
The mining problem has been an irony for the society, not only to gain the welfare of the economic impacts of the mining business, but to create new problems and conflict in the society. The main objective of this study is to develop a good extractive governance idea for improving the welfare of society in mining areas. This study uses a qualitative approach with descriptive research method that uses data collection techniques in-depth interviews and field observations. As for the findings of this paper, among others, the existence of natural resources in the form of oil and natural gas has caused more disasters such as conflicts, environmental disasters to economic gaps in society due to poor management. But ideally, the oil and gas industry will contribute maximally to improving the welfare of the society if managed properly. So as to maximize the potential of existing resources, there needs to be strong commitment from various parties to establish a good governance in the extractive industry area (Good Extractive Governance). This could start with the government's commitment to oil and gas sovereignty and other extractive industries. And the existence of participatory planning in potential management in the region.
Peran Dewan Riset Daerah dalam Penguatan Sistem Inovasi
Peran Dewan Riset Daerah dalam Penguatan Sistem Inovasi , 2011
Dewan riset di setiap negara lazimnya berperan penting dalam memberikan arahan tentang prioritas riset di tingkat nasional. Arahan ini diterjemahkan dalam penelitian-penelitian oleh berbagai institusi yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di negara bersangkutan. Di samping itu, beberapa negara juga menempatkan dewan riset sebagai mediator dalam difusi teknologi dan kerjasama di antara para pihak dalam mengembangkan usaha. Namun mengenai kedudukan secara struktural formal dan informal, maupun peran dan fungsinya, dewan riset di setiap negara mempunyai perbedaan tergantung pada karakteristik pemerintahannya. Di Indonesia, pada tingkat nasional terdapat Dewan Riset Nasional (DRN), sedangkan pada tingkat daerah (kabupaten / kota), terdapat Dewan Riset Daerah (DRD). Semenjak era otonomi daerah, peran lembaga – lembaga di daerah menjadi sangat penting dalam mendukung perekonomian. Oleh karena itu, peran DRD sebagai lembaga independen yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah harus senantiasa diperkuat dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian daerah. Kajian tentang aspek tersebut dilakukan DRN guna menyusun buku Peran Dewan Riset Daerah dalam Penguatan Sistem Inovasi. Buku ini dimaksudkan untuk memperkukuh landasan dalam menyiapkan bahan masukan untuk Menteri Negara Riset dan Teknologi yang merupakan tugas dan fungsi DRN. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah bacaan bagi para pembaca yang tertarik atau memerlukan tambahan pengetahuan dalam peningkatan peran DRD dalam peningkatan perekonomian daerah berbasis inovasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M), 2018
Monitoring and Evaluation are two integrated activities in the framework of controlling a program. Although it is a single activity, Monitoring and Evaluation has a different focus from each other. So that the implementation is expected on time. This study aims to analyze the implementation of reporting monitoring and evaluation of development programs in the Development Administration Section of the Palopo City Regional Secretariat to the extent of the success rate of implementation. The benefits of research are that they can be used as a comparative study material and become a contribution to scientific thinking in completing studies that lead to the development of science, especially regarding the issue of reporting monitoring and evaluation. This research uses descriptive research method which is a research method conducted through observation to obtain information about a particular problem. The results of this study indicate that the implementation of program monitoring and evaluation reporting in the development administration section of the Regional Secretariat of Palopo City.
Redesain Kantor Walikota Palopo
Nature : National Academic Journal of Architecture, 2016
Walikota Palopo merupakan salah satu wadah dari pemerintah Kota Palopo dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat. Namun, kondisi Kantor Walikota Palopo saat ini sebagai pusat aktifitas pemerintahan kota sudah tidak layak pakai. Redesain Kantor Walikota Palopo merupakan upaya untuk merancang ulang bentuk dan tampilan bangunan yang mencerminkan suatu lambang pusat pemerintahan yang representatif. Bangunan kantor yang memadai, diharapkan dapatmenciptakan sebuah sistem atau mekanisme kerja instansi pemerintah kota yang terintegritas dan menyeluruh, mewujudkan pola layanan masyarakat yang efektif dan efisien, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan fisik, ekonomi maupun social. Dalam meredesain Kantor Walikota Palopo, dibutuhkan sebuah konsep dasar rancangan yang lebih baik dan tidak merusak lingkungan serta sesuai dengan konsep kearifan Arsitektur Lokal masyarakat setempat.
Kapasitas Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet DI Kota Palopo
2023
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi kepemudaan dan olahraga khususnya kepada para atlet yang dianggap perlu perhatian dalam meningkatkan kemampuannya. Salah satu sektor yang patut untuk menjadi perhatian pemerintah daerah untuk senantiasa diberikan penguatan adalah pembinaan para atlet olahraga. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah terkait fokus dan perhatiannya terhadap bidang pemuda dan olahraga. Dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. pemerintah juga diharpakan mampu lebih menaruh perhatian terhadap pentingnya kapasitas pemerintah agar senantiasa mampu maksimal dalam pelayanan kepada publik khususnya di pemerintah daerah. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan menjadi isu sentral dalam implementasi otonomi daerah. Hal ini karena kemampuan aparatur pemerintah daerah menjadi pilar penyangga dalam penyelengaraan pemerintahan di daerah (Listyodono & Purwaningdyah MW, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kapasitas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet di Kota Palopo. Untuk mengukur kapasitas tersebut, penelitian ini menggunakan 8 (delapan) dimensi oleh Aliison dan Kaye (2015), antara lain : (1) sumber daya manusia, (2) struktur dan budaya organisasi, (3) manajemen keuangan, (4) pengembangan sumber daya dan bisnis, (5) komunikasi eksternal, (6) teknologi informasi, (7) fasilitas dan peralatan, dan (8) perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo dapat dikatakan belum cukup memiliki kapasitas dalam program pembinaan atlet.
Perlunya Pengembangan Nelayan Tradisional Di Kota Palopo
ABSTRAK Secara realitas, kehidupan nelayan nelayan tradisional berada digolongan terendah paling miskin dengan masih bergantung pada kehidupan maritimnya yang tinggi.Wilayah yang sangat merasakan hal tersebut yaitu nelayan tradisional di daerah Kelurahan Ponjalae Tappong di Kota Palopo dengan mayoritas masyaraktnya sebagai nelayan dengan Sumber Daya yang memadai. Penelitian ditujukan untuk mengetahui seberapa penting peran nelayan tradisional untuk perlu dilakukannya pengembangan dengan menggunakan metode melalui library study. Baik data primer atau sekunder untuk membangun artikel ini dilakukan dengan mengolah informasi,referensi melalui media online dan data-data yang valid yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Profesi nelayan tradisional ini masih cukup memprihatinkan dikarenakan kurangnya perhatian dari sektor pemerintah maupun Lembaga ekonomi/sosial yang aktif. Apalagi nelayan tradisional masih memiliki kecukupan modal yang sangat minim. Hal ini berimplikasi pada pendapatan nelayan yang tidak menentu, sementara kebutuhan keluarga harus tetap terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ciri yang melekat pada nelayan tradisional yaitu kondisi usaha yang subsisten, modal kecil, teknologi sederhana dan bersifat one day fishing. Sektor Lembaga Perkoperasian juga masih belum cukup membantu sepenuhnya dalam usaha peningkatan peran seorang nelayan tradisional dan Pemerintah hanya berfokus pada nelayan modern sehingga untuk mengembangkan diri peningkatan kualitas kemampuan dan merubah pola pikir dan tindakan sektor nelayan tradisional masih sangat lamban. Pendapatan nelayan tidak terlepas dari hasil yang diperoleh dalam operasi penangkapan ikan.Sebagai nelayan di Kelurahan Ponjalae dan Tappong Kota Palopo Sulawesi Selatan, usaha perikanan tergolong dalam usaha skala kecil, karena masih ada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang sederhana. Keterbatasan ini sangat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang dihasilkan. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang pada umumnya dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan, kemakmuran dan kemajuan perekonomian masyarakat.