Pelayanan Mobil Yan Starpa dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) (original) (raw)
Related papers
2015
Otonomi yang memberikan kewenangan lebih luas termasuk dalam tatakelola keuangan merupakan sebuah peluang dan sekaligus tantangan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah. Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah yang akan mereka nikmati kembali dalam berbagai bentuk pelayanan publik baik berupa jasa maupun sarana fisik lainnya. Pemerintah Kabupaten Batang Hari sangat menyadari bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ((PBB-P2) selama ini masih belum optimal. PBB-P2 adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Regulasi daerah tentang PBB telah ditetapkan dalam bentuk Perda Kabupaten Batang Hari No. 1 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Perbup Batang Hari No. 53 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan bagian yang terintegrasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lainnya, serta melibatkan segenap sivitas akademik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Melalui PKM sivitas akademik dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Yayasan Tebar Iman (YTI) yang berlokasi di jalan Cendrawasih, kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan berdiri sejak tahun 1995 merupakan yayasan yang didirikan oleh karyawan di lingkungan Departemen Kuangan (Direktorat Jenderal Pajak) yang telah memasuki masa purnabakti, sebagai wadah yang memberi ruang bagi anggotanya untuk berkontribusi pada generasi penerus, terutama remaja putus sekolah. Hingga saat ini YTI telah melatih lebih dari 900 remaja putus sekolah dengan mengikuti pendidikan keterampilam. Selain mendapat bekal berupa keterampilan yang dapat dipilih sesuai minat, seperti otomotif, elektronika, menjahit, dan memasak, peserta pendidikan juga dibekali pengetahuan kewirausahaan, sehingga mereka dapat merintis usaha mandiri dengan bekal keterampilan yang didapat selama menempuh pendidikan di YTI. Dengan menyesuaikan pendidikan keterampilan yang diajarkan di YTI yaitu otomotif,
2016
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsungpenyuluhan perpajakan dan kualitas pelayanan melalui kepercayaan kepada aparat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan teknik simple random samplingdan menggunakan sampel sebanyak 100 orang wajib pajak PBB-P2 yang ditentukan dengan Rumus Slovin.Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyuluhan perpajakan secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (2)kinerja pelayanan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) penyuluhan perpajakan secara tidak langsung melalui kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) kinerja pelayanan secara tidak langsung melalui kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruhsignifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (5) kepe...
Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2014
Office SAMSAT which stands for "System Administration Manunggal under one roof" where the office is under the auspices of the Government of Riau Province, It said the roof because the office is linked by three agencies: 1. Pekanbaru City Police 2. Riau Provincial Revenue Office 3. Prog Pekanbaru city branch Where the above three agencies together in one system and collaboration processes executed on the building, that provide convenience and improve service to taxpayers. The tax itself is a mandatory contribution to the region owed by private persons or entities that are forced by the law to not get rewarded directly and used for the purposes of the area for the greatest welfare of the people (Act No. 28 of 2009 on local taxes and levies), of understanding shows that people are obliged to contribute to the region, and should the public get quality service. But the fact that the service still have problems, such as local people do not understand that no changes to the existing regulations in Kesamsatan, ecause these changes at any time to change. And the changes are not socialized to people. The purpose of this study was to determine how the quality of public services in terms of annual tax ratification of twowheeled vehicles in South Pekanbaru SAMSAT office. Concepts that researchers use the theory by Agus Dwiyanto there are several dimensions of services quality are : attitude officers, procedures, time, facilities, service. This research uses descriptive method with qualitative approach. Data obtained though interviews submitted to the informant and then analyzed by researchers. It also collected secondary data relating to the issues under investigation. has not run optimally. There is a weakness-weakness concerning the quality of services such as : The lack of socialization to the community officers about the latest regulations to which they apply and the not fit punctuality in accordance with the existing standart operating procedures, still the tendency of officers to provide services that are not fair to the tax payers.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2022
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah propinsi, seperti telah diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya pemungutan dilakukan oleh kantor bersama samsat. Untuk mendukung meningkatnya target pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, maka dilaksanakan Samsat Keliling untuk menjangkau wajib yang berada di kabupaten Wonosobo yang kondisi geografis dan cuaca yang kadang menjadi kendala bagi wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran Pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling merupakan upaya dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan lebih menjangkau wajib pajak dan memudahkan wajib pajak. Pengoperasionalan samsat keliling dapat meningkatkan penerimaan PKB. Namun tiga tahun terakhir kontribusi samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi sebab samsat keliling hanya melayani pembayaran PKB dan pengesahan STNK tahunan. Meskipun begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Adanya samsat keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya untuk wilayah-wilayah yang jauh dari samsat induk, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada sedikit hambatan baik dari internal maupun eksternal, kendala tersebut seperti adanya kerusakan alat, ganggungan jaringan online, ketidaksesuaian syarat yang dibawa wajib pajak, ketidakcukupan uang dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan faktor cuaca. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut petugas melakukan pengecekan alat sebelum ke wilayah operasional samsat keliling, sosialisasi mengenai syarat, prosedur pembayaran PKB dan pengecekan besaran pajak lewat aplikasi new sakpole sosialisasi diadakan melalui kegiatan Jumat Berbagi serta ikut serta dalam acara pameran, penempatan armada operasi samsat keliling di tempat yang teduh, diberikannya reward untuk wajib pajak yang telah membayar pajak, meningkatkan kualitas SDM pegawai.
Pendampingan Aplikasi Mobile Sebagai Penyedia Bukti Bayar (Ambyar) Pada RPM Motor
JASTEN (Jurnal Aplikasi Sains Teknologi Nasional)
Kebutuhan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan pajak untuk saat ini masih dinilai kurang, walaupun sudah dilakukan sosialisasi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Data survey DJP membuktikan bahwa per 31 Desember 2021, SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT (Azkiya Dihni.Vika,2021). Salah satu penyebabnya adalah belum semua wajib pajak mengerti tentang pajak serta bagaimana pelaporannnya. Untuk itu wajib pajak harus mengetahui informasi tentang objek pajak penghasilan, penghasilan kena pajak, tarif pajak penghasilan, pelunasan pajak di tahun berjalan, ilustrasi penghitungan pajak terutang, serta pembukuan dan pencatatan (Fitriya,2022). Permasalah muncul ketika pelaku usaha adalah merupakan pelaku bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang tidak mengerti tentang pajak. Walaupun pemerintah telah menyatakan bahwa UMKM dengan pendapatan di bawah 500 juta dinyatakan bebas pajak (Liputan 6, 2023). Namun hal ini tetap haru...
ABSTRAK Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. ABSTRACT I...
Analisis Fikih Muamalah dan Asas Pacta Sunt Servenda terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2023
The Gumarang Padepokan Panglipur car storage service has several terms and agreements before leaving the car at this place. This study aims to, firstly find out the practice of car care services, secondly analyze the of fiqh mumamalat and the principle of pacta sunt servanda towards the practice of car care services at Gumarang Padepokan Panglipur Bandung City. The research method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach, as for the type of data This research is field research with data sources taken from the field in the form of interviews and other written sources related to the discussion. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study show that the first practice of car care services in Gumarang Padepokan Panglipur, Bandung City, the contract used is an ijarah contract, but there are several terms and agreements, secondly, based on the analysis of fiqh mumamalat and the pacta sunt servanda principle that the ijarah contract in this matter is valid and the contract ends when Kang Sugeng decides to stop leaving his car, but the manager commits a default because he has violated the pacta sunt servanda principle by not fulfilling the agreed agreement.
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 2017
Transportasi merupakan kegiatan yang berperan sebagai urat nadi pembangunan dan perekonomian suatu daerah. Penataan sistem transportasi harus dilakukan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan/permintaan, yang layak dengan biaya murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh rakyat. Untuk itu perlu adanya suatu sistem transportasi yang dapat menciptakan kenyamanan bagi penumpang yang aman dan lancer Evaluasi Pelayanan Angkutan Pedesaan Trayek Terminal Pasar Simpang-Terminal Wanayasa Kabupaten Purwakarta merupakan bertolak dari isu permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menilai atau mengevaluasi trayek angdes rute pasar simpangterminal wanayasa ini dilakukan dengan penilaian terhadap Load Factor, Kecepatan Perjalanan, Headway, Waktu Perjalanan, Waktu Pelayanan, Frekuensi/jam, Jumlah Kendaraan Beroperasi dan Waktu Tunggu. Kemudian dari indikator tersebut disesuaikan dengan standar penilaian dari The World Bank-Urban Transport masih dalam kategori standar pelayanan yang baik pula. Berdasarkan hasil analisis kualitas angdes rute pasar simpangterminal wanayasa penumpang umum dengan nilai 21. Penilaian disesuaikan dengan standar penilaian dari The World Bank-Urban Transport masih dalam kategori standar pelayanan yang baik. Yang artinya evaluasi ini tidak perlu dilanjutkan kembali karena pelayanan yang ada dilapangan sudah baik.