Dinamika Politik Kaum Muda Indonesia: Dialektika Politik Nasional Dan Lokal (original) (raw)
Related papers
“Orang Muda” dalam Politik: Dinamika Pergerakan Antikolonial di Indonesia Awal Abad Ke-20
Tulisan ini bukan bermaksud mengupas sebuah tradisi dan ritual yang lahir dan “diciptakan” dalam riwayat historis suatu negara-bangsa, atau lebih khusus tentang bagaimana Sumpah Pemuda menjadi landasan ontologis imajinasi Indonesia sebagai negara bangsa dalam benak kontemporer kita. Uraian yang disodorkan lebih mewakili cara tradisional seorang sejarawan dengan kegemaran meletakkan sebuah peristiwa pada rentang waktu kejadiannya, menelaah kekhususan yang ada di dalam, untuk kemudian mengikuti jalur perkembangan kejadian-kejadian khusus itu. Dengan cara seperti ini fokus penulisan akan bertumpu pada istilah “pemuda” yang membentuk frase politik memasuki paruh kedua dekade 1920-an abad ke-20. Frase pemuda dengan demikian menjadi jendela awal dalam tulisan ini untuk meneropong sebuah periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II dalam membangun pengertian terhadap persoalan zaman, dan karakter politik periode tersebut sebagaimana diwakili dengan kemunculan frase pemuda dalam politik pergerakan.
Dinamika Masa Depan Politik Lokal di Indonesia Pasca Reformasi
Dalam bahasa Inggris, kata dinamika disebut Dynamic artinya dinamis, dinamik atau selalu bersemangat. Sedangkan kata Dynamics mengandung arti yaitu tenaga yang bergerak. Makna yang terkandung dalam Dinamika adalah sebuah upaya manusia tanpa akhir dalam berbagai usaha ataupun dorongan suatu tuntutan kelompok masyarakat dari dalam maupun luar. Suatu masyarakat yang dinamik senantiasa tampak dalam berbagai tuntutan, legitimasi yang terjadi selama spontanitas (Bailusy, 2000). Pada konteks dinamika politik, sering kali menjadi pembicaraan di kalangan ahli politik yang mengartikan dinamika selalu ke arah tuntutan individu, ataupun kelompok dilakukan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah (supra-struktur politik). Tuntutan yang berlangsung secara berkesinambungan mengalami pergantian seiring kepentingan dari tiap-tiap kelompok didasari semangat untuk melakukan tuntutan. Di Indonesia, dinamika secara besar-besaran terjadi pada saat masa transisi kekuasaan orde lama ke masa reformasi. Upaya pergantian mengantarkan perubahan tatanan kenegaraan. Negarasasi terjadi menghasilkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali. Perubahan UUD1945 ini membuat Indonesia memiliki konstitusi dan hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara. Seperti perubahan ketiga UUD 1945 yang menhasilkan perubahaan tatanan demokrasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) berbunyi bahwa suatu kedaulatan di genggaman rakyat dan
Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia
CosmoGov
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya ...
Polmas dan Dinamika Politik Lokal
Jurnal Studi Kepolisian, 1988
Revisi terbatas atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan mengenai diperbolehkannya calon independen turut berlaga dalam pemilihan kepala daerah. Kehadiran calon independen dalam pilkada dapat dipandang sebagai penyempurnaan sistem politik di negeri ini. Selama ini yang dirasakan oleh publik bahwa pembatasan calon di luar parpol merupakan reduksi yang dapat menghilangkan hak-hak konstitusional bagi warga negara. Namun di sisi lain kehadiran calon independen akan menjadi rival bagi calon yang diusung oleh partai politik. Dalam suasana baru, persaingan ini rawan menimbulkan konflik sosial. Karena dalam menarik dukungan, selain faktor ideologis, bisa juga faktor primordial maupun uang ikut berbicara. Polri sebagai penanggung-jawab keamanan dalam negeri berkepentingan dalam menjaga proses ini tetap dalam bingkai kamtibmas. Polmas sebagai model perpolisian melalui deteksi dini akan sangat berperan dalam melakukan fungsi mengantisipasi kerawanan konflik yang bisa menjadi picu bagi tindakan kriminalitas.
Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik
Abstrak Perubahan dramatis dalam perpolitikan Indonesia sejak kejatuhan rezim Soeharto telah memberikan ruang bagi hadirnya demokrasi yang sesungguhnya. Politik lokal menjadi lebih terbuka dan menjadi penentu pembangunan di daerah. Tulisan ini menganalisis kondisi politik di tingkat lokal di Indonesia sebelum dan setelah reformasi 1998 sehingga dapat ditemukan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kekuasaan rezim orde baru sebelum reformasi telah menghambat menguatnya perpolitikan oleh elit lokal di tingkat daerah yangmenghasilkan dua hal penting dalam perpolitikan lokal. Pertama, kendali politik di tingkat lokal dipimpin oleh elit yang merupakan kolaborasi dari penguasa pusat dan lokal; dan kedua, munculnya orang-orang kuat di daerah. Setelah masa reformasi, kolaborasi antara elit pusat dan lokal pun menghilang, namun justru semakin menguatkan posisi penguasa-penguasa lokal. Sehingga pemerintahan demokratis oleh rakyat yang sesunggunya ditingkat lokal tidak benar-benar dicapai. Kata kunci: politik lokal, polisentrisme, local strongmen (orang kuat lokal), otonomi, redistricting.
Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2012
Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya prose bargaining position antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilih sangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilukada, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.
Pilkada dan Redistricting: Dinamika Politik Lokal Dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi
This article discusses the process of democratization at the local leael in lndonesia by looking at the mechanism of electing heads of local district (Pilkada) and the ueation of nan districts. Pilknda is seen as the best solution to cultiaate local democracy in Indonesia afier the collapse of the New Order. During Soeharto rule, democracy at the local lnel was seen as 'deail', especially with the emetgence of local strongmnt and central political elites (stationary bandits). During that time,local leaders were merely seen as tools to take care lakarta's interest instead of that of the local people. Howeuer, afier the downfall of the Soeharto regime, people's hopes for changes through Pilkada and the creation of nan district failed to materialize. This is due to continuous strong role played by local strongmm who used stationary bandits to block political transformations ftom taking place. This article, therefore, discusses the role played local strongmen and stationary bandits in both during the Soeharto and Reformasi period. The main focus of this article is to analyze how the intuaction between local strongmen and the stationary bandits during the Naa Order and the Reformasi era contributed to the creation of new districts, and to discuss the strategy of those rooingbandits in dominating and exploiting the district politics. The main argument of this article is that local strongmen and roaing bandits are still controlling local politics, though lndonesia has undergone political for almost a decade. Local demouacy is still dictated by the interest of local elites.
DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA
Artikel ini berisi pembahasan mengenai rezim Orde Baru pada tahun 1990-1996 Orde Baru selama 32 tahun disebabkan karena kakuatan politik yang didapatkan dari proses konsolidasi politik mulai rezim ini muncul. Orde Baru memperoleh kejayaannya sejak era 1970-an, ditandai dengan penyelesaian Peristiwa Malari pada tahun 1974 oleh kekuatan militer dan jaringan politik Suharto lainnya. Memasuki era 1990-an, proses konsolidasi yang telah mapan sebelumnya menjadi berantakan dan berujung pada transisi rezim Orde Baru pada tahun 1998. Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi pada era pratransisi menjadi permasalahan utama untuk melakukan kajian ini. Penelitia skripsi ini menggungakan metode sejarah melalui empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kajian skripsi yang berbasis kebijakan politik nasional yang terkandung dalam strategi politik Orde Baru telah banyak diteliti di dalam teks buku, artikel dan surat kabar, oleh karenanya penelitian dalam skripsi ini lebih memakai studi pustaka. Perkembangan politik era pratransisi ditandai dengan gerakan prodemokrasi dan hak asasi manusia yang ternyata menuntut rezim Orde Baru untuk melakukan inovasi dalam strategi politiknya. Sistem otoriter dan tindakan represif rezim Orde Baru, ternyata malah membuat soliditas gerakan oposisi makin mapan. Bahkan, stigma komunis yang menjadi struktur ide Orde Baru paling ampuh, telah terdistorsi melawan arus demokrasi dan hak asasi manusia. Akhirnya, hampir semua strategi politik Orde Baru malah membuat gerakan oposisi makin kuat dengan adanya musuh bersama yang harus ditumbangkan.
Politik partai dan pemuda merupakan dua gaya politik yang berbeda. Keduanya saling berkesinambungan tapi tidak berjalan bersama. Sebab politik partai lebih berbau politik praktis, sedangkan politik pemuda murni idealisme. Dalam era demokrasi, keduanya sangat berperan aktif. Sehingga kedua menjadi penyeimbang dalam proses berjalannya politik di Indonesia