Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia (original) (raw)

"Dinamika dan Komunikasi Politik Serta Korelasinya Terhadap Pilkada Serentak"

Muhammad Rifky, 2023

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi topik baru yang menarik untuk dikaji bagi rakyat Indonesia. Tidak hanya pada tata cara pelaksanaan, prosedur-prosedur pemilihan di dalamnya, tetapi juga dinamika-dinamika yang ada di dalamnya. Pilkada serentak diadakan dengan tujuan dan upaya untuk membangun serta memberi pemahaman terhadap demokratisasi di tingkat lokal agar demokrasi itu sendiri terimplementasikan dengan baik. Strategi komunikasi politik ini sangat dibutuhkan untuk memenangkan simpati masyarakat dalam ajang pilkada, terutama saat pelaksanaan debat publik. Penelitian atau penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan terkait dengan Dinamika Komunikasi Politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan politik serta kaitannya terhadap Pilkada Serentak yang harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Ekspetasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa demokratisasi merupakan perubahan dari suatu kondisi yang sebelumnya tidak demokratis menjadi demokratis. Dinamika politik serta komunikasi politik sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu penyebabnya adalah karena pemaknaan yang bias. Dikembalikannya kedaulatan kepada rakyat lokal untuk memilih pemimpinnya secara langsung merupakan salah satu upaya dan sisi positif untuk mengatasi dinamika politik di Indonesia.

Dinamika Masa Depan Politik Lokal di Indonesia Pasca Reformasi

Dalam bahasa Inggris, kata dinamika disebut Dynamic artinya dinamis, dinamik atau selalu bersemangat. Sedangkan kata Dynamics mengandung arti yaitu tenaga yang bergerak. Makna yang terkandung dalam Dinamika adalah sebuah upaya manusia tanpa akhir dalam berbagai usaha ataupun dorongan suatu tuntutan kelompok masyarakat dari dalam maupun luar. Suatu masyarakat yang dinamik senantiasa tampak dalam berbagai tuntutan, legitimasi yang terjadi selama spontanitas (Bailusy, 2000). Pada konteks dinamika politik, sering kali menjadi pembicaraan di kalangan ahli politik yang mengartikan dinamika selalu ke arah tuntutan individu, ataupun kelompok dilakukan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah (supra-struktur politik). Tuntutan yang berlangsung secara berkesinambungan mengalami pergantian seiring kepentingan dari tiap-tiap kelompok didasari semangat untuk melakukan tuntutan. Di Indonesia, dinamika secara besar-besaran terjadi pada saat masa transisi kekuasaan orde lama ke masa reformasi. Upaya pergantian mengantarkan perubahan tatanan kenegaraan. Negarasasi terjadi menghasilkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali. Perubahan UUD1945 ini membuat Indonesia memiliki konstitusi dan hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara. Seperti perubahan ketiga UUD 1945 yang menhasilkan perubahaan tatanan demokrasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) berbunyi bahwa suatu kedaulatan di genggaman rakyat dan

Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, Dan Masa Depan Politik Representasi

2017

Since the beginning of its implementation, direct local election has brought great expectation to perform radical changes in fulfilling the political rights of public to determine local political leader in their region. This expectation gained momentum from the contestation of national versus local political discourse, that created direct local election as new field of discursively to build local political power. Meanwhile, various researches on direct local election have found that the high expectation of political freedom actually had been 'hijacked' by political oligarchy that made direct local elections very expensive event, but could not be guaranteed to increase public welfare. The concurrent local elections, which will be held for the first time at the end of year 2015, become new field of discursively to overcome the public apathy. This paper positions concurrent local elections as discursive struggle that established figure-based politics as hegemonic discourse and ...

Polmas dan Dinamika Politik Lokal

Jurnal Studi Kepolisian, 1988

Revisi terbatas atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan mengenai diperbolehkannya calon independen turut berlaga dalam pemilihan kepala daerah. Kehadiran calon independen dalam pilkada dapat dipandang sebagai penyempurnaan sistem politik di negeri ini. Selama ini yang dirasakan oleh publik bahwa pembatasan calon di luar parpol merupakan reduksi yang dapat menghilangkan hak-hak konstitusional bagi warga negara. Namun di sisi lain kehadiran calon independen akan menjadi rival bagi calon yang diusung oleh partai politik. Dalam suasana baru, persaingan ini rawan menimbulkan konflik sosial. Karena dalam menarik dukungan, selain faktor ideologis, bisa juga faktor primordial maupun uang ikut berbicara. Polri sebagai penanggung-jawab keamanan dalam negeri berkepentingan dalam menjaga proses ini tetap dalam bingkai kamtibmas. Polmas sebagai model perpolisian melalui deteksi dini akan sangat berperan dalam melakukan fungsi mengantisipasi kerawanan konflik yang bisa menjadi picu bagi tindakan kriminalitas.

Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilukada Serentak Di Indonesia

Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 2021

Euphoria of the Legislative Election, Presidential Election and Regional Head Election Simultaneously in Indonesia. Since the collapse of the New Order government in 1998, the enthusiasm of the Indonesian people in welcoming the atmosphere of the birth of the first democratic system by holding direct elections has been great. Through direct elections at that time began the election of the president and vice president elected by the people for the first time. The direct election by the people also applies to elections at the regional level which include the election of regional heads. Meanwhile, in the course of history, legislative elections have been held long before starting in 1955, so that it is recorded that legislative elections have been held 12 (twelve) times since they were held for the first time until their implementation in 2019. Along the way, the legislative, presidential and post-conflict local elections showed high enthusiasm in facing various challenges in each elec...

Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2012

Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya prose bargaining position antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilih sangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilukada, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.

Dinamika Politik Kaum Muda Indonesia: Dialektika Politik Nasional Dan Lokal

Jurnal Sosiologi Reflektif, 2016

The Crusade taking place during two centuries (1095-1291 AD) was the beginning oflarge-scale confrontation between Islam and Western Christianity. Although the Crusades ended eight centuries ago, but it still lingers in the mind of Western Christians and some Muslims. The subsequent conflicts between both sides have been always linked to the Crusades. For example, colonialism and imprealism of Western to the East during the 18th, 19th, and20thcentury is considered as acontinuation of the Crusades. In addition, the war against terrorism that the United States campaigned for the post September 11, 2001 propagated as the 2ndCrusades. Similarly, the invasion of the United States and its allies against Iraq and Afghanistan is refering the arrogances of West against Islam. These facts indicate that a huge trauma caused by the Crusades still entrenched in the minds of most of the psycho-historical Western and Muslim. Therefore, to promote a harmonious relationship between the West and Isla...

Semarak Pilkada Serentak

Sebagai sebuah perhelatan demokrasi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) tentu sangat penting sebagai perwujudan hak politik warganegara untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Banyak pakar dan ilmuwan politik menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu dalam berbagai variannya, termasuk Pilkada yang dilaksanakan secara jujur dan adil dapat menjadi salah satu indikator apakah sebuah negara dinyatakan sebagai negara yang demokratis atau sebaliknya. Dalam hubungan ini, Pilgub Jabar dan Pilkada lainnya yang akan bergulir secara serentak pada 27 Juni 2018 nanti menjadi penanda penting bagi keberlangsungan proses demokratisasi di negeri ini.

Pilkada dan Redistricting: Dinamika Politik Lokal Dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi

This article discusses the process of democratization at the local leael in lndonesia by looking at the mechanism of electing heads of local district (Pilkada) and the ueation of nan districts. Pilknda is seen as the best solution to cultiaate local democracy in Indonesia afier the collapse of the New Order. During Soeharto rule, democracy at the local lnel was seen as 'deail', especially with the emetgence of local strongmnt and central political elites (stationary bandits). During that time,local leaders were merely seen as tools to take care lakarta's interest instead of that of the local people. Howeuer, afier the downfall of the Soeharto regime, people's hopes for changes through Pilkada and the creation of nan district failed to materialize. This is due to continuous strong role played by local strongmm who used stationary bandits to block political transformations ftom taking place. This article, therefore, discusses the role played local strongmen and stationary bandits in both during the Soeharto and Reformasi period. The main focus of this article is to analyze how the intuaction between local strongmen and the stationary bandits during the Naa Order and the Reformasi era contributed to the creation of new districts, and to discuss the strategy of those rooingbandits in dominating and exploiting the district politics. The main argument of this article is that local strongmen and roaing bandits are still controlling local politics, though lndonesia has undergone political for almost a decade. Local demouacy is still dictated by the interest of local elites.