Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi DI Daerah (original) (raw)
Related papers
Penguatan Kebijakan Investasi Daerah DI Kabupaten Tasikmalaya
Jurnal Academia Praja, 2020
Penelitian ini diilhami oleh munculnya fenomena tentang urgensi penguatan kebijakan investasi daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang hingga saat ini dinilai belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Padahal, secara fungsional peningkatan investasi daerah diyakini akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akselerasi pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini telah mengungkap bahwa penguatan kebijakan pengembangan potensi investasi daerah, secara empirik sangat membantu dalam mendukung iklim investasi daerah, baik pada sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan maupun industri. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya dukungan dan pelayanan birokrasi, promosi investasi daerah, ketepatan model kemitraan dan kualitas menajamen investasi daerah.
Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2019
Implementation Domestic Regulation Number 20 year 2018 about village Finance Management using Village Financial System in Sendangduwur Village is not yet effective. This research aims to describe the implementation of financial management in Sendangduwur Village with the concept of Tafwidhi and Tanfidzi Imam Al-Mawardi. This study is classified as juridical empirical by using socio legal approach. The study was conducted in Sendangduwur Village. The data was obtained by interviewing the Village Government and the people of Sedangduwur Village. The data was processed by editing, grouping, proving, then analyzing to get conclusions.
Analisis Investasi Daerah Kabupaten Sikka
Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan
Investasi memiliki peran sangat penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara, karena menciptakan lapangan pekerjaan, memungkinkan transfer teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari kegiatan penelitian Analisis Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka, untuk menganalisa potensi sumberdaya (sektor dan komoditas unggulan) di Kabupaten Sikka. Alat analisis yang digunakan untuk menjawab masalah ini yakni; analisis Tipologi Klassen dan analisis ICOR. Hasil kajian sektor dan komoditas unggulan di Kabupaten Sikka meliputi Konstruksi dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Selain itu beberapa sektor yang berkembang dan berpotensi untuk menjadi unggul adalah Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan Jasa Pendidikan. Perhitungan ICOR Kabupaten Sikka menunjukkan hasil yang negatif. Artinya, investasi di Kabupaten Sikka belum mencapai tingkat e...
Jurnal Selat
Pemahaman diskresi atau kebebsan bertindak dalam negara hukum seperti Indonesia masih mengalami dilema akibat posisi dari kedudukan diskresi sebagai wujud pengambilan kebijakan masih dipahami secara parsial bukan hanya penyelenggara Negara akan tetapi juga penagak hukum. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi dalam penyelenggaraan Negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu memberikan kejelasan kedudukan terhadap pelaksanaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penelitian ini juga ingin mengalisis sejauah mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintah daerah mengatur keberlakuan diskresi sebagai salah satu instrument pembuatan kebijakan publik. Melalui pendekatan yuridis normative penelitian ini diharapkan melihat dan mengkaji sejauh mana keberlakuan norma dan asas yang seyogyanya perlu dibangun dalam konstruksi dasar diskresi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan tersebut kemudian dilakukan analisis ...
Kesenjangan Investasi Dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah DI Indonesia
2012
The development of local participation and economic potential is the aim of the policy of regional autonomy through regional expansion. The policy of regional expansion also brings new problems such as the problem of economic and bureaucratic burden that must be borne by the government and local communities. This study used some formulas to describe the objects of the research that has been established regarding the economic potential of the region, SMEs and entrepreneurship, investment gap and fiscal gap. To explain the policy implications of the expansion of the region to economic justice, then the economic analysis in this research comes with regional economic and investment disparities study. The object of this study is the province of Gorontalo which is a result of the policy of regional expansion. This research is a descriptive-analytic because in addition to get an overview of each condition variable such research, as well as to know the relation between the variables in the study.
Pengaruh Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia
JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, 2021
Investasi merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian. Investasi dapat berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemerintahan Jokowi-JK meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi yang diharapkan meningkatkan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi investasi baik PMA maupun PMDN serta pengaruh PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Data yang digunakan berupa data panel 34 provinsi di Indonesia selama 2015-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif dengan data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor dan angkatan kerja terbukti memengaruhi PMA dan PMDN. Selain itu, PMA, PMDN, angkatan kerja dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan...
Dilematika Diskresi Keuangan, Kebijakan Yang Dianggap Tabu
2020
ABSTRAK Diskresi merupakan hal yang umum dalam penyelenggaraan negara, terkecuali yang berkaitan dengan keuangan negara. Diskresi keuangan sangat dibatasi pelaksanaannya di Indonesia dan bahkan dikhawatirkan rentan terjadi korupsi menjadi kondisi yang mengintai pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, diskresi keuangan justru dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, stagnasi, serta menyiasati agar suatu program berjalan atau agar tujuan yang diinginkan cepat tercapai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga, ada beberapa hal terkait diskresi keuangan yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana kedudukan diskresi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dalam pandangan normatif? Kedua, bagaimana batasan-batasan diskresi keuangan yang seharusnya diterapkan agar tercapai tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil dari penelitian mengedepankan prinsip money follow prog...
Decentralization and regional autonomy policy, public services and bureaucracy reform the purpose is local government towards the creation of a conducive investment climate but the fact amount of investment in Bekasi District is become fluctuative. This study aims to determine the effect of decentralization and regional autonomy policy, public services and bureaucracy reform towards the creation of a conducive investment climate in Bekasi District. This research hope can use as advise improvement of decentralization and regional autonomy policy, public services and bureaucracy reform towards the creation of a conducive investment climate. The methodology of data analysis using multiple regression with variables of decentralization and regional autonomy, public services and bureaucracy reform as an independent variable and the investment climate variables as the dependent variable. Results and discussion of data analysis showed that the variables of decentralization and regional autonomy, public service and bureaucracy reform jointly or individually each influenced the creation of conducive investment climate. Bureaucracy reform variable and public service variable are very influential because of bureaucratic reform indicator variable that is local government of Bekasi is very capable in establishing synergy (networking) with other local governments and also central government for the orientation to seek appropriate services for the community. While the public services variable due to the indicator for local government public service of Bekasi very easily understood by implementers and recipients of public services.