TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF FEMINISME (original) (raw)

PERBEDAAN GAYA KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF MASKULIN dan FEMININ

2015

At the present time there are enough women who are leaders and can work well in performing their duties and functions. There are at least five (5) requirements that have been met in order to achieve effective leadership are: (1) knowledge within the organization, (2) has a good reputation and school reports, (3) have the ability and strategic skills, (4) has a personality and high integrity, and (5) have high motivation power. Although sex differences that men and women are biologically, but in reality, gender is considered normal treatment is expected to be feminine women and men are expected to be masculine. Basically women and men having sex-role stereotypes that will affect their personality and behavior. The purpose of writing this article is to see whether the manager's leadership style differs from the male leadership styles of women managers and managers discuss how men and women describe their leadership style tendencies. This article discusses the characteristics of fe...

PENGOPTIMALISASIAN KETERLIBATAN WANITA DALAM POLITIK FORMAL INDONESIA

Abstrak ini memuat keterlibatan wanita dalam politik formal Indonesia yang belum optimal dengan menggunakan perspektif teori psikoanalisa dan teori fungsionalis struktural, data yang diperoleh adalah data sekunder melalui penelitian kualitatif. Jurnal analisis ini menemukan bahwa masih adanya diskriminasi jender dalam politik dan menyimpulkan bahwa budaya patriarki menjadi penghambat utama perkembangan keterlibatan wanita dalam politik di Indonesia, sehingga dibutuhkannya pengoptimalisasian keterlibatan wanita dalam setiap aktivitas politik, termasuk penentuan kebijakan.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Speaking of leadership, particularly concerning Islamic leadership is an issue that is very interesting to study. Because from a good leadership system, there will be a good order of society as well. In Indonesia the majority of the population is Muslim, but admitted or not, from the beginning until now the implementation of democracy that is also part of the teachings of Islam, has still been quite alarming. This can be seen from the inequality of the social position of women. Since 14 centuries ago, the Qur'an has abolished a wide range of discrimination between men and women, the Qur'an gives rights to women as well as the rights granted to men. In this case is the issue of Islamic leadership in which Islam has given rights to women as that given to men. In addition, Islam has also impose obligations to women as that imposed to men, except the rights or obligations devoted by Islam to men. Keywords: Women leadership, perspective of the Qur'an. Pendahuluan Dalam panggung sejarah, pembicaraan terhadap wacana gender, feminisme dan kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari emansipasi, demokratisasi dan humanisasi kebudayaan. Dari waktu ke waktu, gugatan dan pembongkaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan nampaknya semakin meluas dan menggugat. Berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat. Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba (` Abid) maupun posisinya sebagai penguasa bumi (kholifatullah fil ardh). Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dimana hal itu menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal. Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK UNTUK KESETARAAN GENDER

Artikel L. Fitri Indrayanti & Yuliana Akhmad, 2019

Abstrak: Keterwakilan perempuan di panggung politik menyisakan persoalan yang serius. Hak ini karena posisi perempuan yang dipandang sebelah mata dan tidak pantas duduk di ranah politik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Salah satu alasan klasik yang menjadi kambing hitam dari ketertinggalan politik perempuan adalah soal budaya patriarki, yakni perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (privat) sementara laki-laki wilayah publik. Keberpihakan parpol terhadap kesetaraan gender terlihat masih setengah hati. Setiap jelang pemilu hampir semua parpol mencoba untuk mengadopsi perspektif gender (gender perspective). Namun, niat tersebut tampak tidak benar-benar tulus lantaran motif gender perspective hanya ingin mempertahankan eksistensi partai supaya sesuai dengan persyaratan UU. Padahal, keterwakilan perempuan menjadi krusial mengingat keputusan di eksekutif dan legislatif mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebagai pilar penting demokrasi, sudah saatnya parpol ambil peran menyukseskan agenda keterwakilan perempuan. Kata kunci: Partisipasi perempuan, partai politik, kesetaraan gender Abstract: Representation of women on the political stage leaves serious problems. This right is due to the position of women who are underestimated and do not deserve to sit in the political sphere. Law Number 8 of 2012 concerning General Elections of Members of the DPR, DPD, and DPRD emphasizes that women's representation is at least 30 percent. One of the classic reasons for being a scapegoat from women's political backwardness is a matter of patriarchal culture, that is, women are considered more suitable to take care of domestic (private) areas while men are in the public domain. The partisanship of political parties is still half-hearted. Every ahead of the election almost all political parties try to adopt a gender perspective (gender perspective). However, these intentions did not seem truly sincere because the motives of gender perspective only wanted to maintain the existence of the party in accordance with the requirements of the Act. In fact, women's representation is crucial considering that decisions in the executive and legislative branches cover all aspects of national and state life. This study aims to show that as an important pillar of democracy, it is time for political parties to take on the role of succeeding in the agenda of women's representation. Pendahuluan: Peran politik adalah tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai kedudukan didalam masyarakat dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat

JURNAL POLITIK KINERJA KADERISASI POLITISI PEREMPUAN

Devita Lili Oktaviana, 2019

Penelitian ini mendeskripsikan kinerja partai politik Gerindra dalam kaderisasi politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta serta kaderisasi politisi perempuan dalam keanggotaan dan kepengurusan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ditentukan menggunakann teknik purposive dengan jumlah informan 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan teknik cross check. Teknik analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kinerja partai politik Gerindra dalam kaderisasi keanggotaan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk bergabung dalam partai politik, belum ada perlakuan khusus dalam kaderisasi keanggotaan politisi perempuan; kedua, kaderisasi partai politik Gerindra dalam kepengurusan pada tingkat DPC Kota Yogyakarta sudah menempatkan politisi perempuan, terdapat pendidikan kader yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat di Hambalang Bogor; ketiga, kinerja partai politik Gerindra untuk meningkatkan keterwakilan politisi perempuan di DPRD Kota Yogyakarta belum sepenuhnya melembaga dan terstruktur pelaksanaannya dari tahun ke tahun, meningkatknya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta merupakan terobosan Ketua DPC Gerindra Kota Yogyakarta sebagai strategi alternatif untuk menyiasati masih rendahnya keterwakilan perempuan pada Pemilu sebelumnya.

PELUANG KAUM PEREMPUAN DALAM POLITIK

2017

Pada Era reformasi sekarang ini, peran, fungsi dan kedudukan perempuan, mendapatkan peluang yang besar besar untuk dapat berkarya di dalam segala aspek kehidupan. Walaupun hambatan-hambatan struktural maupun non struktural, masih sering kita jumpai tetapi pada hakekatnya kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal semakin terbuka lebar, termasuk dalam bidang politik. Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif setelah hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dimana partai politik disyaratkan untuk 30 % pengurusnya diisi kaum perempuan dan mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis.