Pergantian Kepala Sekolah Dalam Dinamika Otonomi Daerah (Studi Kasus DI Kota Salatiga) (original) (raw)
Related papers
Rekruitmen politik merupakan nadi dari partai politik. Rekruitmen politik menjadi fungsi abadi partai politik yang tidak diperankan, setidaknya secara formal, oleh institusi diluar partai politik. Partai politik memonopoli peran rekruitmen politik. Pada jabatan-jabatan politik di eksekutif dan legislatif, partai politik menjadi aktor utamanya. Pada jabatan eksekutif di daerah, yaitu menyangkut pemilihan kepala daerah, partai politik menjadi aktor penting dalam penominasian kandidat, kecuali kandidat memakai jalur independen. Partai yang memenuhi persyaratan khusus tertentu secara mandiri dapat mencalonkan kandidat. Apabila suara suatu partai tidak memenuhi persyaratan yang diberikan maka partai itu melakukan koalisi dengan partai lain sehingga persyaratannya terpenuhi. Persoalannya adalah hampir tidak ada studi yang cukup serius untuk melihat bagaimana rekruitmen politik oleh partai itu dilakukan. Proses itu seolah-olah menisbatkan sebuah klaim yang menyatakan rekruitmen politik adalah “secret garden” dari politik. Berangkat dari hal itu, tulisan ini berusaha mengungkap sebagian kerahasiaan yang ada pada partai. Buku ini adalah hasil akumulasi dua penelitian yang dibiayai oleh LPPM UGM. Bab 1 membahas tentang konsep-konsep mendasar tentang rekruitmen politik. Berbagai diskursus teoritik tentang rekruitmen politik dipaparkan. Bab 2 mengesplorasi berbagai model politik rekruitmen yang dilakukan oleh berbagai partai politik di Indonesia. Berbagai model itu menyangkut perkandidatan, penyeleksian, dan derajat desentralisasi partai. Bab 3 membahas tentang karakteristik dan problematika dalam rekruitmen politik. Bab 4 membahas tentang praktik rekruitmen di partai politik. Bab 5 membahas tentang proses politik menari pasangan calon. Bab 6 tentang dampak proses kandidasi dalam kamapnye. Bab 7 tentang model ideal kandidasi partai politik. Bab terakhir berusaha menyimpulkan wacana atas wacana dalam buku ini. Banyak orang telah membantu kelahiran buku ini. Pendanaan terutama dari LPPM UGM secara khusus dalam fasilitasi riset yang terkait dengan tema ini. Atas konstribusi semua pihak penulis menghucapkan terimakasih. Yogyakarta, Septermber 2012 Tim Penulis
Jurnal Elementaria Edukasia
The rise of school principals with multiple positions in Indonesia raises concerns about the quality of the schools they lead, especially their duties as school managers. This study aims to find out cases of dual school principals and their effects on elementary school management. This study uses a qualitative method with multiple case study designs. Data collection used an open interview instrument with 4 school principals with multiple positions in Cirebon City, West Java. The research questions will include (1) Why do cases of multiple positions occur? (2) What are the duties of the school principal with multiple positions? (3) What is the influence of the multi-position school principal on elementary school management? As for the data analysis used is thematic analysis. The results showed that school principals with multiple positions occurred because there was no replacement principal when the previous principal died or retired so that another principal was used as a temporary ...
Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DI Indonesia
2019
Sejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk di dalamnya proses dari pengisian jabatan kepala daerah telah mengalami kemajuan, dengan ditandatangani pemilihan kepala daerah secara langsung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah pengisian jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedua bagaimanakah pengisian jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan ketiga bagaimanakah pengisian jabatan kepala daerah yang ideal menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diperoleh jawaban sebagai berikut. Pada pengisian jabatan kepala daerah m...
Pergeseran Peran Tuan Guru Dalam Kontestasi Politik Lokal Di Nusa Tenggara Barat
Jurnal Mengkaji Indonesia
This paper reveals the fact that Tuan Guru in the new order era did what Joel Migdal called a social and political exchange network. Where political support for Golkar was exchanged for interests with expanding influence through da'wah throughout Lombok which was used to reduce the hegemony of Wetu Telu Islam. In the Reformation era, there was a shift in Tuan Guru's role from a political mobilizer to a political actor by filling political positions in both executive and legislative positions. Tuan Guru utilizes the democratic electoral system to expand his social and political influence. In his journey, Tuan Guru did what is called Sidel by maintaining his political dominance through the placement of relatives, and cronies as regional heads and members of the regional legislature in various political positions in NTB. Purpose: This paper wants to discuss the role of Tuan Guru in the local political arena from the New Order era to the Reformation era in NTB. Design/Methodology/Approach: This research is a descriptive qualitative research Originality/Value: Similar research to this study is about the influence of Tuan Guru on political contestation in NTB. It's just that it doesn't discuss the shift in the role of Tuan Guru in political contestation, so this paper presents a novelty on the role of Tuan Guru in political contestation in NTB.
Peran Kepempimpinan Kepala Sekolah Dalam Manajemen Perubahan DI Lembaga Pendidikan
Benchmarking - Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2019
Peran sentral kepemimpinan dalam proses penyesuaian terhadap perubahan merupakan tantangan terbesar masa kini bagi seorang pemimpin. Peranan seorang pemimpin dalam hubungan antar manusia sangat terkait dengan gaya kepemimpinan yang ditampilkan nya. Seorang pemimpin diharapkan dapat memperlihatkan sebuah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada segala situasi tergantung kondisi. sosok pemimpin yang efektif dan berkualitas, yaitu seorang pemimpin yang mampu mengahadapi dan mengikuti perkembangan zaman, serta gerak masyarakat yang selalu berkembang dan terkadang perkembangannya sangatlah cepat. Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam organisasi. Hal ini dikarenakan sebuah organisasi pendidikan berhasil atau tidaknya sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Adapun topic sub yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana konsep (1) Peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan di sekolah, (2) Langkah-langkah efektif kepala sekolah dalam manajemen perubahan, (3) Hal yang perlu diperhatikan dalam menuju kesuksesan manajemen perubahan di lembaga pendidikan, (4) Upaya peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah, (5) Peningkatan kepempinan visioner dalam manajemen perubahan. Diharapkan dalam artikel ini untuk memberikan pengetahuan seputar kepemimpinan dalam manajemen perubahan di era modern saat ini.
Orientasi Kepemimpinan Kepala SMU dan SMK Dalam Perubahan Terencana
2008
Seiring dengan era globalisasi yang mengakibatkan perubahan di segala aspek kehidupan, seorang pemimpin masa depan harus berorientasi pada perubahan terencana. Begitu pula bagi kepala sekolah baik di SMU maupun SMK. Sebagai pemimpin di sekolahnya harus memiliki orientasi yang luas dan ke depan disertai dengan kompetensi yang tinggi. Kepemimpinan masa depan juga harus efektif serta memperhatikan prinsip-prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan masa depan agar dapat efektif harus memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas akan sangat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi sekolah. Rencana perubahan yang akan dilakukan oleh pemimpin masa depan juga harus dirumuskan dengan jelas. Kata kunci : Kepemimpinan, Perubahan terencana
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Deleted Journal, 2022
Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Lahirnya Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan undang-undang tax amnesty yang direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang ini menuai kontroversi sejak mulai proses perancangan sampai proses pengesahan menjadi Undang-Undang. Undangundang ini dianggap sangak kental dengan muatan politik. Hal ini bisa dilihat dalam proses perancangan sampai proses pengesahan terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan pengampunan bagi para penggemplang pajak. Pemerintah ingin memberikan ampunan kepada orangorang yang tidak patuh pajak serta memnyimpan dananya di luar negeri. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan salah satu hasil politik hukum antara pemerintah dan DPR dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan. Draf RUU ini sebelumnya tidak terdapat dalam Prolegnas. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka merespon persoalan yang sedang dihadapi negara Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan. RUU menuai kontroversi dan melalui proses panjang dan alot sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pembehasan yang panjang dan alot tersebut disebabkan bukan hanya materi muatan perundang-undangan, tetapi menyangkut persolan kepentingan-kepentingan politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Semua itu harus dicari titik temu antara semua kepentingan-kepentingan tersebut.
Peran Kepala Sekolah Dalam Upaya Mewujudkan Perubahan Sekolah
2018
School change is every effort done by school community to improve their school quality. In Indonesia, school change is done by implementing School Based Management for Quality Improvement. Many school improvement programs and activities are planned, implemented, controlled, and evaluated continuesly. School change is successful if the change internalizes in people at school and instituzionalizes in school daily life. Therefore, the school change needs a principal roles as a catalyst, creator, facilitator, and stabilazator.