Dalla regimazione dei corsi d'acqua alla riqualificazione fluviale (original) (raw)
Related papers
Recuperare il passato per valorizzare il presente: il caso del Rio Darro a Granada
2017
Real-time data are important for top management level in banking sector to make decisions. However, the data cannot be gathered in real-time from the operational to top management level. The ETL process of data warehouse is normally done periodically like once every 24 hours. As the impact, operational management level should be able to compare the market trends with current performance values for making decisions according to the situation. This study proposes that OLTP system and OLAP system must be build and integrated with active-passive data replication from Oracle GoldenGate to support operational level decisions. With the simulation analysis method, this technology guarantees data consistency and handle large amount of transactions without any system failure. As the result, from the data taken, it can be calculated that Oracle GoldenGate replication with Android technology support can do data transfer until 27.511 byte per second.
PERIODE SASTRA DI ERA REFORMASI
Indonesia termasuk dalam salah satu komunitas sastra. Kesusastraan yang dimiliki Indonesia meliputi beberapa Angkatan atau periode. Salah satunya yakni Periode Sastra Era Reformasi. Pada periode sastra era reformasi ini yang telah berkontribusi banyak bagi perkembangan sastra di Indonesia yang diusung oleh kaum muda terdidik di berbagai universitas di Indonesia. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan terutama bagi orang yang belum mengenal tentang periode sastra era reformasi. metode yang dipakai dalam penulisan artikel, dan hasil dari ulasan pustaka sistematis.
indonesia meruka negara kepulauan oleh karena itu banyaknya sungai di negara ini. namun rawa pun banyak terdapat di indonesia
ANGGARAN PEMERINTAH DAN REFORMASI AKUNTANSI DI ITALIA
Tujuan utama makalah ini adalah untuk menawarkan gambaran umum tentang penganggaran sektor publik dan akuntansi di Italia. Ada empat tingkat pemerintahan di Italia: pusat, regional (20 wilayah), provinsi (103 provinsi) dan kota (8 100 kotamadya). Setiap tingkat memiliki yurisdiksi atas beberapa fungsi dan aktivitas layanan. Provinsi dan kotamadya sering disebut sebagai "pemerintah daerah". Pemerintah pusat dan daerah diperlakukan secara terpisah dalam makalah ini karena beberapa alasan: • RUU reformasi yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan perubahan signifikan ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dan pusat; • adalah mungkin untuk membahas secara singkat ruang lingkup otonomi akuntansi yang telah diberikan undang-undang nasional kepada pemerintah daerah; • berguna sekaligus menarik untuk dijadikan perbandingan antara solusi yang ditentukan oleh undang-undang untuk kedua tingkat pemerintahan ini. Dapat dicatat bahwa tagihan reformasi sistem akuntansi daerah baru saja disahkan oleh Parlemen Italia berdasarkan Keputusan Legislatif No. 76 tanggal 28 Maret 2000. Undang-undang ini, yang terinspirasi oleh reformasi anggaran nasional, menetapkan prinsip-prinsip dasar dan peraturan koordinasi dalam penganggaran dan pembukuan daerah. Hal ini memungkinkan setiap otonomi daerah dalam mempersiapkan dan menjalankan peraturan perundang-undangannya sendiri. Karena proses ini masih berlangsung, kami memilih untuk tidak menutup sistem akuntansi daerah dalam makalah ini. Demi singkatnya, penelitian ini secara khusus berkaitan dengan penganggaran Italia dan akuntansi anggaran. Namun, perlu diingat bahwa reformasi akuntansi juga telah memperkenalkan pengendalian manajemen dan akuntansi biaya ke pemerintah lokal dan pusat. Aturan yang mengatur akuntansi sektor publik di Italia ditentukan oleh undang-undang. Otoritas lokal dapat menentukan secara otonom dalam peraturan perundang-undangan mereka sendiri mengenai rincian masalah-masalah seperti hukum nasional yang diatur dalam undang-undang, dan mereka bahkan dapat menyimpang dari isi beberapa artikel. Namun, kenyataan bahwa asumsi mendasar dari akuntansi sektor publik memerlukan persetujuan oleh Parlemen Nasional memerlukan beberapa konsekuensi. Pertama, proses pembuatan undang-undang yang sama digunakan untuk memberlakukan ketentuan mengenai akuntansi sektor publik mengenai hal-hal lain. Oleh karena itu, "lingkaran" pelaku individu dan institusi yang dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang secara substansial berkurang jika dibandingkan dengan pemangku kepentingan potensial. Akibatnya perdebatan dan studi berakhir mengikuti perikop ini dan, yang terpenting, penegakan hukum daripada mengantisipasi dan membimbingnya. Satu-satunya pengecualian adalah studi penelitian yang dilakukan di kementerian dan cabang negara lainnya (misalnya, Kantor Audit Nasional) atau komite yang ditunjuk oleh Kabinet. Di Italia ada tradisi lama dan penting di bidang studi penelitian akuntansi sektor publik. Pada saat yang sama, asosiasi profesional nasional, organisasi internasional dan Uni Eropa tampaknya
KEBEBASAN PERS di ERA REFORMASI.docx
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kebebasan pers ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo, ketimbang guna membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers). Karenanya, tidak mengherankan bila kebebasan pers saat itu lebih tampak sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah, dibanding bebasnya pengelola media dan konsumen pers, untuk menentukan corak dan arah isi pers Bagi Indonesia sendiri, pengekangan pemerintah terhadap pers di mulai tahun 1846, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang, dan Surabaya.
2003
Gadget memiliki berbagai fitur dan aplikasi menarik, bervariasi, interaktif dan fleksibel sehingga menambah daya tarik bagi setiap orang, baik dari kalangan lansia, muda, remaja bahkan anak-anak. Gadget memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia jika digunakan dengan baik dan tepat, tetapi gadged juga memberikan dampak negative bagi manusia khususnya bagi perkembangan anak jika digunakan tanpa pengawasan dan pengarahan dari orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak penggunaan Gadget terhadap Perkembangan anak usia dini di PAUD dan TK Taruna Islam Pekanbaru. Metode : Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menemukan atau menjelaskan peristiwa kejadian yang terjadi pada masa sekarang serta memperoleh gambaran empirik tentang dampak penggunaan gadged terhadap anak usia dini. Hasil : Hasil penelitian didapatkan 48,3 % Gadget berdampak negative dan 57% Perkembangan anak sesuai. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara penggunaan gadget dengan perkembangan anak dengan p-value 0,60. Saran : diharapkan orang tua agar memberikan pengawasan yang tepat terhadap anak dalam penggunaan gadget Kata kunci : Gadget, Perkembangan Balita