Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Kas Bendahara Penerimaan Pemerintah Daerah (original) (raw)
Related papers
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara
Indonesian treasury review : jurnal perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan public, 2021
The article aims to reveal the management of state finances policies to overcome the Covid-19 pandemic in Indonesia that has paralyzed the small and medium enterprise which was preceded by a decline in people's purchasing power. The sharp decline in supply and demand, in the manufacturing sector has disrupted supply chains and employment termination, resulting in a decline in state revenue from the tax sector. It is feared that the downturn national economic growth minus 5.32 percent in the second quarter could trigger a recession and economic crisis so that the response to the management of state finances is taken to anticipate possibility of tough or very tough situation. This article is designed based on qualitative method by using secondary data that investigate and analyze response to budget adjustments. Budget allocation is prepared for health infrastructure and various economic assistance for community empowerment, strengthening the economy of the business sector, and preparing for the sustainability of economic activities through the national economic recovery program dealing with invention of Covid-19 vaccine. ABSTRAK Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah mengakibatkankan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat. Dengan adanya penurunan supply dan demand yang tajam pada sektor industri manufaktur, telah mengakibatkan terganggunya rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen pada kuartal kedua dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan kajian literatur yang menginvestigasi dan menganalisis respon penyesuaian anggaran negara terhadap situasi abnormal. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastuktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19.
Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals), 2021
Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak seimbang pendapat maka penyimpangan pengelolaan keuangan daerah menjadi target, untuk itu perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan uang secara tidak sesuai peraturan perundang-undagan membuat bendahara menjadi korban, namun dalam pembuktian di pengadilan banyak bendahara menjadi pelaku turut serta dalam perbuatan korupsi yang dilakukan, untuk actus reus mudah dibuktikan namun mens rea dari tedakwa masih menimbulkan perdebatan, untuk itu perlunya bukti penolakan dari bendahara atas perintah dari Penguna Anggaran atau Kuasa Penguna Anggaran. Peraturan Pemerinntah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 19 ayat 1 huruf (d) menyebutkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang huruf d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dan Pasal 19 ayat 4 huruf (e) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: menolak perintah bayar dari Kuasa Penguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;tidak semua orang dapat dimintai pertanggunjawaban pidana, dan mempunyai unsur kesalahan.
Ekonomi dan Bisnis
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Ruang lingkup penelitian yaitu seluruh Kabupaten di Jawa Barat dengan periode penelitian 2017-2020. Metode penelitian yaitu metode fixed effect panel data (Generalized Least Square) sebagai dasar perhitungan analisis variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pendapatan perkapita merupakan variabel tidak bebas dalam penelitian ini, sedangkan variabel dana desa, pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menjelaskan variabel dana desa, pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Sedangkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol berpengaruh negative terhadap pendapatan perkapita.
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran
Al-Khair Journal : Management, Education, And Law
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Sampel penelitian ini adalah Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu pada OPD yang telah mempunyai pengalaman sebagai bendahara selama 2 tahun sebanyak 82 orang. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kinerja bendahara pengeluaran.Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Bendahara Pengeluaran. : This research aim to examine the effect of government internal control system (gics) on financial administrator performances. The sample of this research is financial administrator and financial administrator assistant of OPD Bengkulu City who has two years experience, a total of 82 responden...
Peningkatan Kapabilitas Bendahara Penerimaan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
2021
Abstract. These community service activities are carried out in order to increase the capabilities of the Treasurer of Receipts - Regional Work Units in administering regional financial management so that they can carry out their roles in a professional, accountable and auditable manner. With the enhancement of the capabilities of the Receiving Treasurers, it is hoped that the financial management of Bone Regency can run well in accordance with statutory provisions, as well as in administration and reporting in line with the principles of government accounting standards. The method of implementation is done by way of lecturers and tutorial. The results of the implementation of the activities show that the treasurers of SKPD recipients succeeded in administering the admissions treasurer well because this activity was related to their duties and authority as the treasurer of revenue. Abstrak. Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas Be...
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah
During the COVID-19 Pandemic, transfer funds were significant in helping the regions respond to the situation. The use of transfer funds, especially the Regional Incentive Fund (RIF), is interesting to study, considering that regions applied creativity at the beginning of the COVID-19 pandemic in various ways. This study aims to obtain information on different regional reactions to the utilization of the RIF budget in the early period of the COVID-19 pandemic, to find out the development problems funded by the RIF from the regions with the best Regional Development Awards (RDA), and to obtain input for more adaptive RIF planning. The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through focus group discussions (FGDs with participants from each of the three Provincial, City, and Regency Development Planning Agencies that won the Regional Development Award/RDA) in 2020. The analysis used a combination of literature. The results showed that RIF in the...
2011
Rapidly growing companies that lead the extent of the problems faced by the company, especially in terms of its operational activities. A good solution is the need for the company to create a control system is a control system that can assist management in monitoring and controlling the activities of the company. Control is an absolute must exist in every company, one of which should get good supervision is cash receipts, in addition to a very large amount, cash receipts is also one of the most important element that was instrumental in supporting the survival of the company. From the above fact it is necessary to research related to internal audit and cash receipts. Given PT.BGR daily activities much, indirect cash receipts in PT.BGR would much anyway. It is essential to do research on the implementation of internal audit, management of cash receipts, as well as the influence of the internal audit of the effectiveness of the management of cash receipts. The method used in this rese...
Jurnalku, 2022
The main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy as part of the government of the republic of Indonesia must be able to apply all applicable government standards or regulations. Since the beginning of 2020, the pandemic of Covid-19 has hit and forced the central government to issue policies related to budget treatment and expenditure realization for all ministries and institutions in Indonesia. Responding to the policy, the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy began the best possible adjustments. In this study, the authors conducted interviews as primary data and examined the unaudited financial statements belonging to the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2020 as secondary data. With these two data, it can be seen what and how adjustments have been made during a period of 1 year. The main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy seems to have implemented the policy very well, all as...
2021
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi yang dijadikan sebagai target penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kinerja Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Respondennya berjumlah 47 orang, dan seluruhnya menjadi responden dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel, yakni: Kompetensi Dan Kompensasi, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedang secara parsial ditemukan bahwa faktor kompetensi yang memiliki pengaruh signifikan yang paling dominan terhadap kinerja Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa kinerja Pegawai Badan Pengelola Keuangan...
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 2021
Dalam rangka mewujudkan good governance, pemerintah menerapkan Reformasi birokrasi. Salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi birokrasi adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penerapan IKPA terus mengalami perkembangan sekaligus tantangan. Tahun 2020, IKPA diuji oleh mulai masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya Pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran, pengelola keuangan pada satuan kerja sebagai ujung tombak dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran menghadapi tantangan yang sangat berat. Untuk itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tingkat Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja p...