Kebijakan Pro-Investasi Berbasis Pajak dan Retribusi Daerah (original) (raw)
Related papers
Penguatan Kebijakan Investasi Daerah DI Kabupaten Tasikmalaya
Jurnal Academia Praja, 2020
Penelitian ini diilhami oleh munculnya fenomena tentang urgensi penguatan kebijakan investasi daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang hingga saat ini dinilai belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Padahal, secara fungsional peningkatan investasi daerah diyakini akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akselerasi pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini telah mengungkap bahwa penguatan kebijakan pengembangan potensi investasi daerah, secara empirik sangat membantu dalam mendukung iklim investasi daerah, baik pada sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan maupun industri. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya dukungan dan pelayanan birokrasi, promosi investasi daerah, ketepatan model kemitraan dan kualitas menajamen investasi daerah.
Intervensi Pemerintah terhadap Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Proyek Strategis Nasional
Amsir Law Journal
Indonesia is a developing country that needs a lot of funds to finance development. The need for additional capital budget from the private sector both from foreign and domestic investors. One of the policies that the Indonesian government needs to issue is a national strategic project. The birth of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation brings a new norm regarding the government's authority to intervene in regional taxes and fees in order to provide a good investment climate to attract investors to finance national strategic projects. The birth of this policy is considered contrary to the principle of regional autonomy. This paper examines the laws that allow government intervention in regional taxes related to the principle of regional autonomy. This study uses normative legal research methods. The results of the study show that the intervention of regional taxes and fees does not conflict with the principles of regional autonomy. Although the unitary state gives the wi...
Integrasi Regional: Arus Investasi Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak
Jurnalku
The ASEAN Economic Community (AEC) has been established for several decades. The AEC is inspired by other regional communities. The situation strengthens each country’ economic and investment. Based on ASEAN Statistical Yearbook 2020, in 2019 the capital inflow to ASEAN amounted USD 158 Billion. The objective of this study is to investigate the cause and effect of these global phenomenon to ASEAN countries especially Indonesia. Also, this paper will elaborate FDI effect from the tax revenue point of view. This paper uses a qualitative method in order to obtain a deep understanding. We found several findings. First, there is a relation between the establishment of regional community and foreign direct investment (FDI). Second, FDI is beneficial to enhance the tax administration system especially country’s tax revenue.
Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi DI Daerah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018
Regional autonomy as an effort to accelerate the welfare of the people still can not meet the expectations and still needed innovation or legal breakthrough by head of a district. This research has revealed that discretion can be a crucial and innovative solution to address the need, deadlock, legal vacuum, policies and regulations for accelerating investment in the region, with the obligation of reporting to the superior authority and not exceeding the limits of authority. IntisariOtonomi daerah sebagai upaya mempercepat kesejahteraan rakyat masih belum dapat memenuhi harapan dan masih diperlukan inovasi atau terobosan-terobosan hukum oleh kepala daerah. Penelitian ini telah mengungkap dan menemukan bahwa diskresi dapat menjadi solusi kreaktif dan inovatif untuk mengatasi kebutuhan, kebuntuan, kekosongan hukum, kebijakan dan regulasi untuk percepatan investasi di daerah, dengan kewajiban melaporkan kepada atasannya dan tidak boleh melampaui batas kewenangan.
Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan
Panrita_Abdi Jurnal LPPM Universitas Hasanuddin
Abstrak. Studi ini ini membahas tentang tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Tujuan studi ini adalah: (1) Untuk menganalisis besarnya potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang; (2) Untuk mengetahui faktor penyebab yang menjadi kendala sehingga Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang; dan (3) Untuk menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna dapat meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Enrekang. Hasil Studi menujukkan bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang belum optimal. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut: memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dan meningkatkan pengawasan pajak dan retribusi daerah. Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pendahuluan Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan nasional atau pembangunan daerah mengandung arti yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya, sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antardaerah dalam kerangka suatu perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif, menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata. Dalam era otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan timbulnya inovasi. PANRITA_ABDI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Universitas Hasanuddin 62/66
ABSTRAK Penelitian ini adalah tentang inovasi pelayanan perizinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan perizinan di pemerintah daerah sebagai cara untuk meningkatkan investasi di daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah dengan inovasi kebijakan dan inovasi teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. Alasan pemilihan metode ini adalah kajian ini merupakan peristiwa/gejala sosial kontemporer. Dengan metode ini, peneliti dapat melakukan pengamatan dan wawancara mendalam dengan subyek teliti. Hasil yang di dapatkan dalam penel...