Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim dan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan (original) (raw)
Related papers
2021
Dengan menggunakan konsep Acharya tentang difusi dan lokalisasi norma, penelitian ini menggali rencana pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 188 (KILO 188) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) perikanan. Penelitian ini berpendapat bahwa pemerintah Indonesia cenderung melokalisasi KILO 188 ke dalam peraturan nasional berdasarkan pertimbangan domestik, dari pada langsung meratifikasi konvensi. Dengan menggunakan wawancara mendalam dan metode FGD, penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, untuk membingkai urgensi ratifikasi, penelitian menemukan bahwa aktor negara dan aktor non-negara menggunakan isu pelanggaran HAM Anak Buah Kapal (ABK) migran perikanan Indonesia dan kurangnya tata kelola regulasi untuk melindungi ABK migran. Kedua, kecenderungan pemerintah Indonesia untuk mencangkok dan melokalisasi konvensi didorong oleh kepentingan untuk melegitimasi tindakan politik mereka di dalam negeri dan untuk menghindari tanggung jawab langsung sebagai anggota dari KILO 188.
Analisis Kebijakan Keselamatan Kerja Pada Kegiatan Observasi Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan
ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut
Aktivitas penyelaman mengandung risiko bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) jika pelaksanaannya menyimpang dari prosedur. Oleh karena itu diperlukan usaha preventif yakni antara lain melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dan pengawasannya. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kebijakan lembaga-lembaga internasional dan sejauh mana kebijakan nasional mengatur keselamatan pada aktivitas observasi ikan dan alat tangkap. Data yang diambil adalah data pustaka atau telaah dokumen berupa kebijakan/pedoman (guidance) mengenai keselamatan kerja penyelaman dari lembaga internasional dan nasional. Penelitian awal dilaksanakan pada 2018 kemudian disempurnakan pada tahun 2021. Pengumpulan dilakukan dengan cara observasi content analysis yakni merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi pesan suatu dokumen. Keselamatan pada aktivitas penyelaman ilmiah pada hakekatnya untuk melindungi lingkungan dan orang-orang yang ada di tempat ...
The International law of the sea or treaty law of the sea has produced from United Nation that is United Nation Convention in the Law of the Sea. UNCLOS has three phase, UNCLOS 1982 it definition about the right and responsibility of the country in employing the sea. UNCLOS 1982 also has figuration about archipelago of state concept. The strenght of UNCLOS 1982 is Indonesia one of archipelago of state concept. Based on UNCLOS 1982 Indonesia is an archipelago the has a vast sea and longest coastline with many potential natural resources, espcially in fishery. The purpose of research is to find out the implementation of UNCLOS III 1982 in Indonesian maritime affairs with an illegal fishing case study. Teh method use qualitative method. Teh result from the resaerch is demonstrative that UNCLOS III 1982 has implentationed by well in the sea of Indonesia. Sea constraint and ship sinking as goverment policy is the evidence of implentations of UNCLOS III 1982. Abstrak Hukum laut internasional atau hukum perjanjian laut merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB), konvensi hukum laut internasional atau (UNCLOS) terjadi pada tiga tahap konvensi, adapun pada UNCLOS III mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan kelautan, serta dalam UNCLOS III tahun 1982 terbentuknya suatu konsep negara kepulaan. Berdasarkan UNCLOS III 1982 Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang dengan berbagai potensi sumber daya alam yang memupuni terutama perikanan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui impelentasi dari konvensi hukum laut internasional 1982 (UNCLOS III) di kelautan Indonesia dengan studi kasus illegal fishing. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari penulisan makalah menunjukan bahawa konvensi hukum laut internasional dapat terimpelementasikan di keluatan Indonesia dengan adanya batasan-batasan kelautan di Indonesia serta di berlakukannya penenggelamana kapal sebagai kebijkan pemerintaha Indonesia untuk menangai masalah illegal fishing yang sering terjadi di Indonesi.
Sosialisasi Keselamatan Kerja pada Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Karawang
Indonesia Berdaya
The need for fisheries resources as a source of animal protein encourages the development of capture fisheries businesses. Not infrequently a fishing business in the field of shipping due to lack of care and work cause human souls to become victims. The spirit of the fishermen to go to sea is the main indicator in increasing capture fisheries production in Karawang Regency. However, it is very unfortunate that this was not followed by the awareness of the fishermen about the dangers of working at sea without using personal safety equipment. Therefore, the Karawang Polytechnic of Maritime Affairs and Fisheries Study Program provides training to fishermen on the importance of safety in shipping. As a form of realization of the contents of the Tridarma of Higher Education and the social responsibility and professionalism of a Higher Education in community empowerment towards equitable development. Socialization of Occupational Safety on Fishing Vessels in Karawang Regency is carried ou...
Kemitraan DI Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan
Jurnal Kependudukan Indonesia
Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Upaya tersebut juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan yang lebih luas, melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, serta sarana mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.Tulisan ini bertujuan untuk mereview konsep kemitraan dan pemberdayaan tenaga kerja di sektor perikanan dan menganalisis alternatif strategi kebijakan melalui penguatan aspek interal (pendekatan kelembagaan) dan aspek eksternal (kelengkapan infrastruktur dan daya dukung). Menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunaan dalam tulisan ini berasal dari penelitian lapangan di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2013-2014. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sanga...
Hubungan Motivasi Kerja Dengan Perilaku Nelayan Pada Usaha Perikanan Tangkap
Jurnal Penyuluhan, 2006
Community of fishermen is one of social segments who considered as having daily life worse than other social segments, such as farmers, factory labourers, etc. Certain efforts can be done to improve the level of life of the fishermen, i.e to increase their production of fish. The way which can be done is by improving the unit of productive assets so that it can increase motivation of the fishermen for better behavior. Recently fishermen are not able to go out from their miserable socio economic situation, mainly due to (a) bargaining position weakness, (b) lacking of capital, (c) low level of knowledge and skill, (d) lacking of supervision, (e) no guarantee of promising market. Based on those evidence it is worth to study the relationship between fishermen motivation and their behavior to increase production of fish.
2020
Aktivitas operasi penangkapan ikan di atas kapal merupakan salah satu kegiatan dengan tingkat resiko yang tinggi di dunia. kegiatan tersebut memiliki resiko yang dapat memberikan kerugian pada aspek materil hingga keselamatan nelayan di atas kapal. Kecelakaan kapal yang terjadi di sekitar perairan Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kecelakaan kerja yang terjadi pada kegiatan penangakapan ikan di atas kapal, terjadi pada setiap ukuran dan jenis kapal, salah satunya adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan bahan fiber. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus bagi nelayan yang menggunakan kapal berbahan fibreglass dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Penyampaian pentingnya keselamatan kerja diatas kapal bersifat komunikasi persuasif kepada nelayan. Berdasarkan kegiatan pembekalan secara keseluruhan, baik dalam bentuk ceramah maupun diskusi keselamatan kerja di atas kapal fiber disimpulkan bahwa nelayan memahami pentingnya penyebab k...
Sistem Perekrutan Pekerja Dan Hubungan Kerja Pada Usaha Perikanan Tuna
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2016
Ketersediaan tenaga kerja perikanan yang semakin langka, dan timpangnya sistem bagi hasil merupakan salah satu isu strategis dalam memetakan permasalahan tenaga kerja pada usaha perikanan tuna. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem perekrutan pekerja dan ketersediaan tenaga kerja serta menganalisis hubungan kerja antara pemilik kapal dan tenaga kerjanya pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interviews) kepada 30 orang informan dengan status sebagai pemilik kapal, nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa sistem perekrutan tenaga kerja terjadi melalui jalur informal. Ketersediaan tenaga kerja ABK lebih mudah dicari dibandingkan dengan tenaga kerja nahkoda. Hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerjanya merupakan sebuah hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan keberlanjutan usaha perikanan. Hambatan untuk peningkatan usaha terdapat pada proses penjualan ikan. Peningkatan posisi tawar pelaku usaha dapat dijadikan sebagai jalan keluar pemecahan masalah.
Identifikasi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Penangkapan Ikan Nelayan Muroami
Kesmas: National Public Health Journal, 2012
Kelautan Kepulauan Seribu pada tahun 2009 terdapat 1.722 penduduk berprofesi sebagai nelayan. Sebanyak 299 orang berprofesi nelayan muroami yang menghadapi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja tinggi dan hingga saat ini mereka belum mengetahui bahaya pekerjaan tersebut.Penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif ini, bertujuan mendapatkan gambaran bahaya kegiatan penangkapan ikan nelayan muroami di Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu. Penelitian ini hanya mengamati para penyelam kompresor sebagai subjek penelitian dengan mengunakan metode identifikasi bahaya yaitu Job Hazard Analysis. Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada tahapan aktivitas penangkapan ikan terdiri atas tahapan persiapan, tahapan penyelaman, dan tahapan penanganan hasil penangkapan. Bahaya yang dihadapi dikelompokkanmenjadi bahaya bagi keselamatan dan bahaya kesehatan, bahaya bagi keselamatan pekerja meliputi ombak, lantai licin, duri ikan, terjepit, bahan bakar mesin kompresor, selang a...