Dasar Hukum Research Papers - Academia.edu (original) (raw)

Tulisan ini mengenai, bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan-pelayanan yang membutuhkan bentuk surat keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh masyarakat seperti ijin, akta-akta, dan... more

Tulisan ini mengenai, bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan-pelayanan yang membutuhkan bentuk surat keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh masyarakat seperti ijin, akta-akta, dan lain-lain. Tentunya surat keputusan yang dikeluarkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diwajibkan dalam undang - undang administrasi pemerintahan. Akan tetapi, pada praktik dilapangan sering kali sikap pemerintah tidak sesuai yang diharapkan. Pemerintah terkadang mengabaikan dan tidak memberikan tindakan apapun terhadap permintaan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat yang mengakibatkan anggapan masyarakat bahwa keadaannya menjadi sebaliknya, dimana masyarakat yang menjadi “pelayan” bagi penyelenggara pelayan publik.
oleh karena itu berdasarkan UU apa maksud dari sikap diam pejabat publik dan pengaruh terhadap keputusan yang diberikan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah sebuah konsep pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Rakyat ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk... more

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah sebuah konsep pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Rakyat ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pengurusan kehidupan bersama dalam suatu negara.1 Demokrasi merupakan sistem yang berdiri diatas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (liberty) dan kesederajatan (equality). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik.2 Masalah mendasar yang menentukan bangunan suatu negara adalah konsep kedaulatan yang dianut.3 Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi (supreme authority) dalam suatu negara.4 Konsepsi kedaulatan pertama kali dirumuskan secara sadar dan sistematis oleh seorang pemikir perancis yaitu Jean Bodin. Jean Bodin telah mengasosiasikan kedaulatan dengan negara sehingga kedaulatan merupakan atribut negara. Kedaulatan dipandang mengekspresikan kapasitas untuk menjalankan kewajiban dan mempunyai hak serta kemampuan untuk melakukan tindakan.