Hukum Research Papers - Academia.edu (original) (raw)

This is a summary regarding Indonesian Construction Law

Hukum jaminan senantiasa berkaitan erat dengan hukum ekonomi (economic law), khususnya pada sektor industri, perdagangan, perseroan, pengangkutan dan lain-lain. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank... more

Hukum jaminan senantiasa berkaitan erat dengan hukum ekonomi (economic law), khususnya pada sektor industri, perdagangan, perseroan, pengangkutan dan lain-lain. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan pembangunan membutuhkan adanya pengamanan bagi pengembalian dana yang dikucurkan tersebut. Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank maupun LKBB) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada kreditur. Sehingga dari adanya kepastian dan perlindungan tersebut diharapkan pembangunan ekonomi akan menjadi lebih baik.
Secara umum, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan-ketentuan yang mengatur ataupun berkaitan dengan pinjaman dan penjaminan utang yang ditinjau dari aspek hukum dalam kaitannya terhadap objek jaminan utang tersebut.
Untuk memudahkan mahasiswa dalam proses belajar, buku ajar hukum jaminan ini disusun secara sistematis sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berorientasi pada praktek dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum jaminan. Buku ajar hukum jaminan ini sebagai pegangan (handbook) bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah hukum jaminan.

The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being... more

The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessit...

Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat berteduh, melakukan aktivitas sehari-hari, tempat beristirahat, dan sebagainya. Rumah sebagai kebutuhan pokok juga tercermin dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menjamin terpenuhinya perumahan... more

Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat berteduh, melakukan aktivitas sehari-hari, tempat beristirahat, dan sebagainya. Rumah sebagai kebutuhan pokok juga tercermin dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menjamin terpenuhinya perumahan bagi rakyat sebagai pemenuhan hak dasar sebagai manusia. UUD 1945 mengamanatkan hak untuk hidup sebagai salah satu kewajiban negara untuk memenuhi rakyatnya. Namun seiring dengan kenaikan harga properti. Begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam membeli rumah. Pembelian melalui KPR merupakan salah satu pilihan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan rumah, namun fasilitas KPR ini perlu diawasi oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dalam menjamin perlindungan bagi nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan KPR konsumen menurut peraturan perbankan di Indonesia? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah KPR?. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, sedangkan dalam pengaturan kredit pemilikan rumah, bank harus menetapkan limit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku penerbit aturan mengenai limit pada rasio pinjaman terhadap nilai. konsumen

Hakim Pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana

I must say that illiteracy and poverty are the biggest crimes on earth. And their eradication is the most challenging task. Today what we need is political will. The judiciary can awake and strengthen this political will by directing the... more

Tinjauan permasalahan dan tantangan bencana kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 di Indonesia. Beberapa permasalahan termasuk di bidang penegakan hukum dan korupsi menjadi sorotan utama dalam bencana kabut asap pada tahun 2015.

Hukum merupakan alat untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum adalah keadilan, Hukum yang gagal adalah hukum yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakatnya. untuk itu, perlu dilakukan supremasi hukum... more

Hukum merupakan alat untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum adalah keadilan, Hukum yang gagal adalah hukum yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakatnya. untuk itu, perlu dilakukan supremasi hukum dan akulturasi hukum dan budaya masyarakat.

Green Constitution di Indonesia bukan hanyalah sebuah wacana sebagai penenang dari kasus kerusakan lingkungan yang melanda Indonesia namun suatu ideologi yang harus di terapkan bersama dengan menjunjung tinggi Demokrasi Pancasila. Essay... more

Green Constitution di Indonesia bukan hanyalah sebuah wacana sebagai penenang dari kasus kerusakan lingkungan yang melanda Indonesia namun suatu ideologi yang harus di terapkan bersama dengan menjunjung tinggi Demokrasi Pancasila. Essay ini akan membahas mengenai Green Constitution di Indonesia secara umum dan singkat dengan memberikan cuplikan permasalahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan serta beberapa landasan hukum yang mengaturnya.

Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan.... more

Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

This study is an attempt to uncover Ibn Arabî’s approach in qiyas (analogy). Qiyas is a controversial matter amongst Muslim scholars; the majority advocate qiyas, while a few reject it. Ibn Arabi had a neutral methodology in which he... more

This study is an attempt to uncover Ibn Arabî’s approach in qiyas (analogy). Qiyas is a controversial matter amongst Muslim scholars; the majority advocate qiyas, while a few reject it. Ibn Arabi had a neutral methodology in which he neither wholly rejected nor thoroughly adopted qiyas, instead using qiyas to produce easiness and relief from extra obligations (taklif) and vice versa. Although Ibn Arabî justified his refusal to use qiyas, he used it without distinct justification in some places, which contravenes his methodology. The study has clearly pictured these apparently equivocal points, removed ambiguity, and charted the course of Ibn Arabi in qiyas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan riset pustaka yaitu melakukan penelitian pada bahan pustaka maupun data sekunder berupa jurnal, artikel, maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan Peran... more

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan riset pustaka yaitu melakukan penelitian pada bahan pustaka maupun data sekunder berupa jurnal, artikel, maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan suatu kebijakan. Seperti kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerapkan mekanisme lockdown. Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan beberapa langkah untuk menanggulang Covid-19. Seperti menekan percepatan penyebaran Covid-19 dengan cara disiplin 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker), mempercepat vaksinasi di daerah, menciptakan banyak program padat karya di daerah masing-masing, dan juga menyalurkan bansos terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pada tahun 1993 melalui kesepakatan oslo Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Palestina kurang lebih sebesar 4 miliar dollar AS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor ekonomi, pelayanan sosial kemanusiaan, dan pendidikan di... more

Pada tahun 1993 melalui kesepakatan oslo Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Palestina kurang lebih sebesar 4 miliar dollar AS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor ekonomi, pelayanan sosial kemanusiaan, dan pendidikan di Palestina. Kemudian pada tahun 1996 Amerika Serikat juga kembali menawarkan bantuan bilateral kepada Palestina dalam bentuk peralatan keamaan senilai 5 juta dollar AS. Kali ini Amerika memberikan bantuan atas niatan untuk memfasilitasi keaman di palestina.

Buku dapat dibeli di https://payhip.com/b/Irm5 atau https://gumroad.com/l/wlTfb atau https://www.smashwords.com/books/view/783274
Berisi
BAB I. Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
I.2 Tujuan
BAB II. Hewan Coba
BAB III. Macam-Macam Hewan Model Pada Penyakit-Penyakit Neurologi
3.1 Hewan Model pada Stroke
3.1.1 Cara Membuat Hewan Model Stroke Iskemik dengan mengunakan Mencit dan Oklusi Arteri Karotis
3.1.2 Cara Membuat Hewan Model Stroke Perdarahan dengan mengunakan Tikus dan Induksi Collagenase IV
3.2 Hewan Model pada Epilepsi
3.2.1 Perbandingan Hewan Model Epilepsi
3.2.2 Epilepsi pada Tikus Model
3.2.3 Hewan Model Sederhana untuk Epilepsi
3.2.4 Cara Membuat Hewan Model Epilepsi dengan Mengunakan Mencit dan Flurothyl
3.3 Hewan Model Pada Infeksi Sistem Saraf Pusat (Meningitis, Malaria Cerebral)
3.3.1 Hewan Model Meningitis
3.3.2 Hewan Model pada Malaria Cerebral
3.4 Hewan Model Pada Parkinson
3.4.1 Model Neurotoxic
3.4.2 Hewan Model Genetik
3.4.3 Ikan Zebra (Danio rerio) sebagai Hewan Model Parkinson
3.5 Hewan Model Pada Neuropati
3.5.1 Neuropati Diabetik
3.5.2 Cara Membuat Hewan Model Neuropati Diabetik dengan Mencit
3.6 Hewan Model Pada Nyeri
3.6.1 Hewan Model Nyeri Inflamasi
3.6.2 Hewan Model Nyeri pada Kanker
3.6.3 Hewan Model Nyeri Otot
3.6.4 Cara Membuat Hewan Model Trigeminal Neuralgia pada Tikus
3.7 Hewan Coba Pada Neurobehaviour/ Neuropsikiatri
3.7.1 Hewan Model pada Alzheimer Disease & FrontoTemporal Demensia
3.7.2 Model Protein Tau
3.7.4 Hewan Model Nematoda
3.7.5 Cara Membuat Hewan Model Depresi Post Stroke/ Post Stroke Depression (PSD)
3.8 Hewan Coba Pada Cedera Otak (Brain Injury)
3.8.1 Cara Membuat Hewan Coba pada Cedera Otak Akut menggunakan Tikus dan Alat Pengatur Ketinggian
BAB IV. Etik Hewan Coba
4. 1 Etik Hewan Coba
4.2 Prinsip Etika Penelitian.
4.3 Prinsip 3R dalam Protokol Penelitian dengan Hewan Coba
4.4 Dasar Hukum Penelitian pada Hewan Coba
BAB V. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
INDEX

Keadilan Dalam Perspektif Hukum |1 BAB II Hak Asasi Manusia |6 BAB III Perlindungan Kelompok Rentan Dalam HAM |18 BAB IV Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas |29 BAB V Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelengaraan Pendidikan... more

Keadilan Dalam Perspektif Hukum |1
BAB II
Hak Asasi Manusia |6
BAB III
Perlindungan Kelompok Rentan Dalam HAM |18
BAB IV
Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas |29
BAB V
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelengaraan Pendidikan Penyandang Disabillitas|46
BAB VI
Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas|54

Tulisan ini mengenai, bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan-pelayanan yang membutuhkan bentuk surat keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh masyarakat seperti ijin, akta-akta, dan... more

Tulisan ini mengenai, bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan-pelayanan yang membutuhkan bentuk surat keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh masyarakat seperti ijin, akta-akta, dan lain-lain. Tentunya surat keputusan yang dikeluarkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diwajibkan dalam undang - undang administrasi pemerintahan. Akan tetapi, pada praktik dilapangan sering kali sikap pemerintah tidak sesuai yang diharapkan. Pemerintah terkadang mengabaikan dan tidak memberikan tindakan apapun terhadap permintaan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat yang mengakibatkan anggapan masyarakat bahwa keadaannya menjadi sebaliknya, dimana masyarakat yang menjadi “pelayan” bagi penyelenggara pelayan publik.
oleh karena itu berdasarkan UU apa maksud dari sikap diam pejabat publik dan pengaruh terhadap keputusan yang diberikan.

Trawl yang digunakan oleh sebagian nelayan lokal di Indonesia, di samping melanggar hukum negara dan hukum lokal, juga menimbulkan dampak serius lainnya terhadap fungsi lingkungan. Makalah ini ingin menjawab tiga permasalahan utama: apa... more

Abstrak Indonesia merupakan suatu negara yang dimana di dalamnya memiliki umat islam terbanyak didunia. Hal ini menjadikan syari'at Islam telah eksis dalam kehidupan dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu, Oleh karena itu,... more

Abstrak Indonesia merupakan suatu negara yang dimana di dalamnya memiliki umat islam terbanyak didunia. Hal ini menjadikan syari'at Islam telah eksis dalam kehidupan dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu, Oleh karena itu, teriakan serta kenginan atau tuntutan yang didalamnya mengarah pada usaha untuk menganunkan atau penetapan syari'at Islam untuk menjadi hukum di Indonesia masih sering kita dengar. Namun perjalanan dalam penetapan atau menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia tidaklah mudah perlunya pertimbangan-pertimbangan dan butuhnya perjuangan serta perjalanan yang panjang untuk memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Dan bagaimana peluang serta tantangan positivisasi hukum Islam dan juga masyarakat muslim yang ingin menjadikan syariat Islam kedalam Hukum Indonesia. Kata kunci : Positivisasi, Hukum Islam, Pembaharuan PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem hukum yang dimiliki sebuah negara merupakan sebuah pondasi yang utama untuk menjalankan sebuah negara. Mengenai bernegara dan berbudaya merupakan sejarah dari sebuah negara yang tidak bisa terlepas begitu saja dan hingga terciptanya sistem hukum didalam negara. Karena bagaimana pun dengan adanya sebuah sejarah yang ada pada bangsa merupakan pijakan berhukum dimasa kini dan masa yang akan datang untuk membentuk sistem hukum bernegara. 1

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi... more

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuk sebagai wujud kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaan ormas diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai wujud pengaturan menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara
individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu, terbit pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wujud bentuk pengawasan terhadap ormas kekinian agar sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan operasional lainnya.

Saat ini metode pemasaran produk asuransi yang sedang berkembang adalah metode bancassurance. Pemasaran bancassurance adalah aktivitas pemasaran produk asuransi oleh bank di mana aktivitas pemasaran ini dilandasai dengan kerjasama antara... more

Saat ini metode pemasaran produk asuransi yang sedang berkembang adalah metode bancassurance. Pemasaran bancassurance adalah aktivitas pemasaran produk asuransi oleh bank di mana aktivitas pemasaran ini dilandasai dengan kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi. Salah satu skema bancassurance yang dilakukan oleh bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi adalah skema bancassurance telemarketing. Bancassurance telemarketing adalah penawaran produk asuransi kepada nasabah perbankan melalui sarana jarak jauh yaitu telefon. Penawaran melalui produk asuransi melalui telemarketing menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan asuransi karena dapat menjual asuransi tanpa tatap muka sehingga dapat menekan pengeluaran perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat sembarangan dalam memasarkan produk asuransi melalui telemarketing karena saat ini telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga kepatuhan pada pengaturan tersebut sangat perlu diterapkan oleh perusahaan asuransi yang melakukan aktivitas tersebut. Jurnal ini akan membahas dan menganalisa mengenai praktik bisnis bancassurance telemarketing pada industri perasuransian di Indonesia berikut dengan mekanisme pelaksanaan yang wajib diterapkan oleh perusahaan asuransi sebagaimana yang telah diatur pada pengaturan yang terkait pada bancassurance.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Untuk Tugas/Kerja | Contoh Surat Permohonan Wali Hakim Kepada Paman

Salah satu poin mendasar dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka tujuan dan sasaran pembangunan nasional... more