Dr. Sutaryono | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (original) (raw)

Videos by Dr. Sutaryono

Pentingnya data pertsnahan desa dan sertipikat gratis

Papers by Dr. Sutaryono

Kedaulatan Rakyat, 2023

KLHS saat ini menjadi sangat urgent, ketika perizinan pemanfaatan ruang menggunakan instrumen KKP... more KLHS saat ini menjadi sangat urgent, ketika perizinan pemanfaatan ruang menggunakan instrumen KKPR dengan RDTR sebagai single reference-nya.

Kedaulatan Rakyat, 2023

Realisasi agenda redistribusi tanah sebagai kegiatan utama reforma agraria belum memuaskan. Untuk... more Realisasi agenda redistribusi tanah sebagai kegiatan utama reforma agraria belum memuaskan. Untuk mengakselerasi adanya kendala regulasi, diintegrasikanlah Perpres 88/2017 tentang PPTKH dan Perpres 86/2018 tentang RA ke dalam Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Refroma Agraria

Sandi, 2018

Pada tahun 2018 telah terbit regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Reforma Agraria, yakn... more Pada tahun 2018 telah terbit regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Reforma Agraria, yakni Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Regulasi ini menjadi semangat baru bagi agenda reforma agraria

Sandi, 2019

Sudah saatnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Mewujudkan institusi p... more Sudah saatnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Mewujudkan institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia.

Jurnal Pertanahan, 2015

Kedaulatan negara secara politis ataupun sering terungkap sebagai kedaulatan politik, sesungguhny... more Kedaulatan negara secara politis ataupun sering terungkap sebagai kedaulatan politik, sesungguhnya tidak akan terwujud tanpa kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dimaknai sebagai hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar. Kondisi ini hanya bisa dicapai, ketika reforma agraria berhasil mewujudkan penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan secara adil

STPN Press & Sajogyo Institute, 2022

Prosiding Seminar Nasional Geomatika VI, 2022

Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif belum... more Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif belum banyak diterapkan. Naskah ini bertujuan untuk mengelaborasi peluang dan tantangan penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang. Kabupaten Sleman dijadikan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa produk-produk penataan ruang di wilayah ini relatif lengkap. Content analysis digunakan untuk mengungkap peluang di dalam regulasi yang ada dan metode analisis keruangan digunakan untuk mengklasifikasikan zona perkotaan dan perdesaan sebagai objek dalam penerapan insentif dan disinsentif. Metode development change digunakan untuk merumuskan formulasi tarif pada setiap zona berdasarkan tipe perubahan pemanfaatan ruangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemerintah Kabupaten Sleman
memiliki peluang regulasi dan kemampuan teknis untuk menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang dalam bentuk peraturan bupati; (2) tantangan yang dihadapi adalah perlunya ketersediaan RDTR sebagai instrument utama sebagai rujukan; (3) teridentifikasinya beberapa bentuk insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang; dan (4) terformulasikannya rumusan dasar pengenaan insentif dan disinsentif. Pengenaan tarif kompensasi ini akan menjadikan suatu perubahan yang sering terjadi dapat dikontrol sehingga memerlukan landasan hukum yang memadai dalam bentuk suatu peraturan daerah.

Bhumi, 2020

Infrastructure development that is being promoted by the government to support economic growth is... more Infrastructure development that is being promoted by the government to support economic growth is often constrained by land acquisition problems. The issue of land acquisition tends to be more complex when it comes to communal land. This research tries to map land acquisition problems with customary land objects in the Padang-Sicincin Toll Road project in Padang Pariaman Regency along with alternative solutions. The land acquisition problems were analyzed qualitatively. The f indings of the study are the amount of compensation, the status of land objects, the agencies involved, and the entitled/affected communities with sequences based on the stages in land acquisition. Alternative solutions offered include: improving the quality of clear and detailed planning documents, meaningful socialization and public consultation, and massive community involvement at every stage of land acquisition. Regarding the assessment of compensation for communal land, it is necessary to formulate an assessment indicator in the Indonesian Assessment Standard that accommodates social and customary costs.

Badan Informasi Geospasial, 2022

Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif belum... more Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif belum banyak diterapkan. Naskah ini bertujuan untuk mengelaborasi peluang dan tantangan penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang. Kabupaten Sleman dijadikan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa produk-produk penataan ruang di wilayah ini relatif lengkap. Content analysis digunakan untuk mengungkap peluang di dalam regulasi yang ada dan metode analisis keruangan digunakan untuk mengklasifikasikan zona perkotaan dan perdesaan sebagai objek dalam penerapan insentif dan disinsentif. Metode development change digunakan untuk merumuskan formulasi tarif pada setiap zona berdasarkan tipe perubahan pemanfaatan ruangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemerintah Kabupaten Sleman memiliki peluang regulasi dan kemampuan teknis untuk menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang dalam bentuk peraturan bupati; (2) tantangan yang dihadapi adalah perlunya ketersediaan RDTR sebagai instrument utama sebagai rujukan; (3) teridentifikasinya beberapa bentuk insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang; dan (4) terformulasikannya rumusan dasar pengenaan insentif dan disinsentif. Pengenaan tarif kompensasi ini akan menjadikan suatu perubahan yang sering terjadi dapat dikontrol sehingga memerlukan landasan hukum yang memadai dalam bentuk suatu peraturan daerah.

Forum Wacana Indonesia, 2008

Reforma Agraria merupakan strategi untuk memperluas lapangan kerja sekaligus mengentaskan kemiski... more Reforma Agraria merupakan strategi untuk memperluas lapangan kerja sekaligus mengentaskan kemiskinan, utamanya pada masyarakat pedesaan. Oleh karena itu agenda reforma agraria harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa.

Agriculture is a strategic sector that has an important role in economic growth and food security... more Agriculture is a strategic sector that has an important role in economic growth and food security in a country. However, agricultural land is increasingly eroded due to land conversion from time to time where productive agricultural land continues to decrease to non-agricultural land. This study aims to map the potential of LP2B and its impacts in Sumenep Regency as well as map the suitability of LP2B with Spatial Planning Regulation (RTRW) and map the suitability of LP2B with Land Use. The method used in this study is a mixed method with a spatial approach. The results show that: (1) there are more than 500 ha of agriculture land that can be potentially lost or converted to other uses, therefore detailed regulation should be implemented through LP2B; (2) suitability area of LP2B and RTRW (Spatial Planning Regulation) was identified as 10,568.478 ha, or 64.91% of the total area of research. On the other hand, there are 5,713.012 ha or 35.09% identified as unsuitable. (3) There is 12,377.613 ha area identified as a match for the existing use with LP2B, or 81.55% of the total area, and the unsuitable area is 16,281.485 ha .

Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, maka diberikan sertipikat h... more Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, maka diberikan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah beserta bangunannya. Dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah dapat terjadi kesalahan atau cacat administrasi. Oleh karena itu sertipikat hak atas tanah dapat dibatalkan karena cacat administrasi.

Widya Bhumi, 2007

Era desentralisasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengharuskan perenc... more Era desentralisasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengharuskan perencanaan dan pengendalian tata guna tanah melibatkan peran serta masyareakat.

Prosiding Seminar Nasional Geomatika, 2020

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) saat ini dipandang sebagai kebutuhan yan... more Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) saat ini dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak dalam operasional pemberian izin untuk pemanfaatan ruang. Kedua produk tata ruang tersebut dianggap mampu meminimalkan konflik spasial karena pengaturan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang relatif detail. Persoalannya adalah terbatasnya ketersediaan data yang detail berkenaan dengan kebutuhan penyusunan RDTR-PZ. Naskah ini bertujuan untuk merancang penyusunan RDTR-PZ menggunakan data-data bidang tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Metode desk study digunakan sebagai landasan untuk memastikan bahwa pemanfaatan data bidang tanah hasil PTSL memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam penyusunan RDTR-PZ. Metode simulasi digunakan sebagai bagian dari trial untuk mendapatkan produk RDTR-PZ yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) data pertanahan hasil PTSL dapat digunakan sebagai input dalam penyusunan RDTR-PZ; (2) produk RDTR-PZ hasil simulasi menunjukkan standar kualitas yang baik; dan (3) pemanfaatan data hasil PTSL dapat dilakukan dengan syarat datanya lengkap dalam satu wilayah Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), terjamin validitasnya, dan dilengkapi kajian lingkungan hidup.

Kedaulatan Rakyat, 2021

Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai wilayah. Hal tersebut menunjukkan ada sesuat... more Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai wilayah. Hal tersebut menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pemanfaatan ruang. Untuk mengetahui adanya pelanggaran pemanfaatan ruang sejak dini, maka perlu dilakukan audit tata ruang. Dengan diketahuinya indikasi pelanggaran tata ruang, bencana banjir dan tanah longsor dapat diantisipasi.

Kedaulatan Rakyat, 2021

Penerbitan Kebijakan tentang Sertipikat Tanah Elektronik menimbulkan pro-kontra. Pada dasarnya ke... more Penerbitan Kebijakan tentang Sertipikat Tanah Elektronik menimbulkan pro-kontra. Pada dasarnya kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara langsung, tetapi membutuhkan pra kondisi yang lengkap dan butuh waktu lama untuk melakukannya

Kaltim Post, 2015

Gegap gempita peringatan HUT kemerdekaan dari tahun ke tahun seolah menafikan kondisi bangsa dan ... more Gegap gempita peringatan HUT kemerdekaan dari tahun ke tahun seolah menafikan kondisi bangsa dan negara yang masih banyak persoalan, utamanya persoalan keagrariaan. Realitas menunjukkan bahwa saat ini berbagai permasalahan keagrariaan-termasuk pertanahan. Oleh karena itu perlu dilakukan revolusi mental keagraraan secara bersama-sama

Bhumi, 2020

Pentingnya data pertsnahan desa dan sertipikat gratis

Kedaulatan Rakyat, 2023

Sandi, 2018

Sandi, 2019

Jurnal Pertanahan, 2015

STPN Press & Sajogyo Institute, 2022

Prosiding Seminar Nasional Geomatika VI, 2022

Bhumi, 2020

Badan Informasi Geospasial, 2022

Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif belum... more Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif belum banyak diterapkan. Naskah ini bertujuan untuk mengelaborasi peluang dan tantangan penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang. Kabupaten Sleman dijadikan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa produk-produk penataan ruang di wilayah ini relatif lengkap. Content analysis digunakan untuk mengungkap peluang di dalam regulasi yang ada dan metode analisis keruangan digunakan untuk mengklasifikasikan zona perkotaan dan perdesaan sebagai objek dalam penerapan insentif dan disinsentif. Metode development change digunakan untuk merumuskan formulasi tarif pada setiap zona berdasarkan tipe perubahan pemanfaatan ruangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemerintah Kabupaten Sleman memiliki peluang regulasi dan kemampuan teknis untuk menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang dalam bentuk peraturan bupati; (2) tantangan yang dihadapi adalah perlunya ketersediaan RDTR sebagai instrument utama sebagai rujukan; (3) teridentifikasinya beberapa bentuk insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang; dan (4) terformulasikannya rumusan dasar pengenaan insentif dan disinsentif. Pengenaan tarif kompensasi ini akan menjadikan suatu perubahan yang sering terjadi dapat dikontrol sehingga memerlukan landasan hukum yang memadai dalam bentuk suatu peraturan daerah.

Forum Wacana Indonesia, 2008

Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Widya Bhumi, 2007

Prosiding Seminar Nasional Geomatika, 2020

Kedaulatan Rakyat, 2021

Kaltim Post, 2015

Bhumi, 2020

Kedaulatan Rakyat, 2020

Tertib Ruang merupakan kondisi terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkela... more Tertib Ruang merupakan kondisi terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Untuk melihat apakah kondisi penataan ruang di suatu wilayah sudah mengarah pada terwujudnya tertib ruang atau belum, paling tidak dapat dicermati dari pelaksanaan penataan ruangnya.

APMD Press, 2023

Desa Membangun dan Membangun Desa, membutuhkan data dan informasi tentang berbagai hal terkait po... more Desa Membangun dan Membangun Desa, membutuhkan data dan informasi tentang berbagai hal terkait potensi yang dimiliki. Tidak hanya berupa data dan informasi, tetapi juga tata kelolanya. Aset dan kekayaan desa yang menjadi modal dasar dalam mewujudkan kemandirian desa adalah berupa tanah desa. Oleh karena itu, agar desa mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya serta melaksanakan tata kelola pertanahan secara baik, maka sudah saatnya mengedepankan manajemen pertanahn desa

STPN Press, 2022

Tanah Ulayat sebagai Objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum perlu diberika... more Tanah Ulayat sebagai Objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum perlu diberikan penilaian berdasarkan karakteristik masyarakat adat sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.

STPN Press, 2022

Arah Baru Pendidikan Tinggi Pertanahan pada Kementerian ATR BPN

Puslitbang ATR/BPN Press, 2020

Kebijakan penertiban pemanfaatan ruang bukanlah kebijakan mainstream, mengingat kebijakan ini dit... more Kebijakan penertiban pemanfaatan ruang bukanlah kebijakan mainstream, mengingat kebijakan ini diterapkan thd pihak2 yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

STPN Press, 2020

Buku Ajar yang memuat berbagai hal terkait dengan tata ruang dan perencanaan wilayah yang dikonte... more Buku Ajar yang memuat berbagai hal terkait dengan tata ruang dan perencanaan wilayah yang dikontekskan pada implementasi kebijakan dan pelayanan pertanahan

Lappera Pustak Utama & STPN Press, 2008

Kondisi masyarakat sekitar hutan bagai 'tikus mati di lumbung padi''. Mengapa?karena di tengah su... more Kondisi masyarakat sekitar hutan bagai 'tikus mati di lumbung padi''. Mengapa?karena di tengah sumberdaya yang berlimpah, masyarakat sekitar hutan tidak mampu mensejahterakan dirinya, bahkan sekedar untuk bertahan hidup saja tidak mampu. Di tengah ketidakberdayaan itu, rezim penguasa memberikan secercah harapan dengan agenda pemberdayaan. Namun apa di kata, pemberdayaan yang dilakukan masih juga 'setengah hati'.

STPN Press, 2019

Agenda reforma agraria sejatinya merupakan satu agenda yang mampu memberikan peluang untuk menyel... more Agenda reforma agraria sejatinya merupakan satu agenda yang mampu memberikan peluang untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Salah satu hal penting agar reforma agraria dapat dijalankan adalah perlunya penataan kelembagaan RA di daerah melalui strategi berbagi peran antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan RA.

STPN Press, 2014

Naskah ini mencoba mendiskusikan tentang Ilmu Agraria, yang hingga saat ini masih merupakan sebua... more Naskah ini mencoba mendiskusikan tentang Ilmu Agraria, yang hingga saat ini masih merupakan sebuah bidang kajian.

STPN Press, 2017

Selama ini urusan keagrariaan-pertanahan dan tata ruang selalu ditempatkan pada sisi yang berbeda... more Selama ini urusan keagrariaan-pertanahan dan tata ruang selalu ditempatkan pada sisi yang berbeda. Bahkan ada kecenderungan kedua urusan ini sulit intuk diintegrasikan. Namun demikian, melalui terbentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kedua urusan ini berada dalam satu kementerian. Oleh karena itu, gagasan menyatukan status tanah dan fungsi ruang menjadi sangat mungkin untuk diwujudkan.

FPPD, 2014

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk dapat lebih berda... more Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk dapat lebih berdaya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu agenda penting untuk hal di atas dapat dilakukan melalui pengelolaan aset desa, di mana aset-aset inilah yang modal dalam pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan telah lama dilakukan. Tetapi pada kasus di Hutan Randublatu... more Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan telah lama dilakukan. Tetapi pada kasus di Hutan Randublatung, Blora, Jawa Tengah, pemberdayaan yang dilakukan terkesan setengah hati dan sekedar digunakan untuk mengamankan kawasan hutan.

The Balance of Land Use including balance land use changes, the balance of suitability of the use... more The Balance of Land Use including balance land use changes, the balance of suitability of the use of space and availability of priority, the data and information that is needed in the area of planning and development policies. This instrument is very representative to be used as a base in the preparation of detail spatial plan dan zoning regulatian (RDTR-PZ). If this can be done then the quality control space utilization, space utilization licensing, policy formulation and control of site plan building an environment (RTBL), space utilization will be very effective, because it was based on the data and information relating to the control, ownership, use and exploitation of land as contained in the Balance of Land Use. The level of accuracy of data in the Balance of the Land Use be necessary increase in the scale of 1: 5000 with the jurisdiction of the village, to be in sync with the needs of the data input in the preparation of detail spatial plan dan zoning regulatian.