endra wijaya | Universitas Pancasila (original) (raw)

Papers by endra wijaya

41 Jurnal Legislasi Indonesia, Jan 14, 2015

Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan ... more Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan umum. Dinamika selanjutnya memperlihatkan bahwa partai politik juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Bahkan, secara teoretis dan praktik, partai politik ini telah menjadi salah satu sarana kelembagaan yang dapat dimanfaatkan atau dibentuk oleh kelompok-kelompok minoritas untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Bagaimanakah dengan praktik di Indonesia? Permasalahan perlindungan kaum minoritas masih menjadi problem yang belum terselesaikan secara tuntas, misalnya saja untuk kasus diskriminasi yang dialami oleh para penganut mazhab Syiah di Indonesia. Namun demikian, permasalahan ini tampaknya belum menjadi perhatian yang serius dari partai-partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia. Padahal, isu diskriminasi terhadap kaum minoritas ialah salah satu problem yang jika tidak bisa diselesaikan, potensial untuk meruntuhkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat Negara Indonesia dibangun di atas kondisi masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi suku, agama, bahkan mazhab (aliran dalam agama). Sebenarnya “Para Pendiri Negara (The Founding Fathers and Mothers)” sejak awal telah menaruh perhatian yang serius terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang plural tersebut, sehingga merekapun akhirnya juga memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mereka anggap mampu untuk “mempersatukan” seluruh masyarakat yang beragam latar belakangnya. Paper ini akan berfokus pada pembahasan mengkaji potensi beberapa partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perlindungan kaum minoritas di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pula sebagai semacam “indikator awal” untuk menilai sejauh mana partai politik mengupayakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila. Kajian akan didasarkan pada data yang bersumber dari dokumen yang diterbitkan oleh beberapa partai politik dan data wawancara yang berasal dari narasumber yang relevan. Political parties have some functions, and often closely related to elections activities. The dynamic subsequents show that, political parties also have related functions to the efforts to fight for the rights of minorities groups. Even, theoretically and practices, these political parties have become one of the institutional means by which can be used or formed by minorities groups to protect their rights as citizens. How does with the practices in Indonesia? Minorities protection problems remain unresolved completely, such as to the case of discrimination that is experienced by the adherents of Shia sect in Indonesia. However, this problem does not seem to be concern seriously by the political parties that participating in the general election in Indonesia. In fact, the issue of discrimination against minorities is one of the problems, which if could not be solved, potential for demolishing the structure of the unitary state of the Republic of Indonesia. Considering Indonesia as a state built over the condition of a plural society of Indonesia, either from tribe, religion, even sect (religious beliefs in the religion). Actually, “The Founding Fathers and Mothers” since early have put a concern that seriously about the plural condition of the Indonesian people, so that they also finally selected Pancasila as the basis of the state of which they considered will be able to “unite” all of the people of diverse backgrounds. This paper will focus on discussion of examining the potential of some political parties as 2014 electoral participants in carrying out its function as an agent for the protection of minorities in Indonesia. It is certainly as a kind of “early indicators” to assess how far the political party efforts to seek for justice values that contained in Pancasila. The study would be based on the data taken from document issued by some political parties and the interview data derived from the relevant resources.

Jurnal Hukum Themis, 2008

Prosecutors fulfill the task of a body of justice, but still they are not a typical judicial body... more Prosecutors fulfill the task of a body of justice, but still they are not a typical judicial body although their role as an auditory body of law protection is emphasized. In the other hand, they are not a typical part of the executive power presenting a system of public bodies applying constitution and laws by means of issuance of generally binding legal norms (regulations, rules, etc.) eventually individual legal acts for executing public administration. So they deserve the position of a body sui generis which is a more judicial than executive public body.

Majalah Retorika, 2005

"Kami sudah mengajukan permohonan ke PLN untuk pemasangan aliran listrik, untuk penerangan jalan ... more "Kami sudah mengajukan permohonan ke PLN untuk pemasangan aliran listrik, untuk penerangan jalan umum, namun belum ada tindak lanjutnya dari PLN. Apa yang dapat kami lakukan atas tidak dilayaninya permohonan kami?" Kutipan tersebut adalah salah satu contoh peristiwa yang terungkap ketika penulis berkesempatan ikut serta dalam rombongan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Pancasila saat mengadakan penyuluhan hukum massal bagi warga di salah satu desa di daerah Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 24 Juli 2005.

Jurnal Themis, 2009

General Principles of Good Administration (AAUPB) are general principles which are formed as a gu... more General Principles of Good Administration (AAUPB) are general principles which are formed as a guide in implementing good administration. In implementing the AAUPB we hope that administration of government could run fairly, avoid from breaking the rule and abuse of power. As principles, AAUPB are unwritten legal rules. Meanwhile, the principles of AAUPB develop slowly as written legal rules. So, the AAUPB have significant meaning for the Court of Administration system, in dealing with good governance.

One of the characteristics of a indigenous community is magically religious. The characteristic o... more One of the characteristics of a indigenous community is magically religious. The characteristic of magically religious is present in the Cigugur indigenous community, one of them is, in the form of Javanese-Sundanese Teachings. Despite the fact that Javanese-Sundanese Teachings have been present since a long time, their existence has never been free from discrimination. The forms of discriminations suffered by the followers of Javanese-Sundanese Teachings in Cigugur, among others, from the prohibitions of religious activities of Javanese-Sundanese Teachings, systematic persecution forcing the followers to convert to the religions recognized by the state, and to the physical abuse. The discrimination has been due to some issues, such as the forms of intervention of state laws and the issue of legal recognition to the existence of the community. This research uses non-doctrinal legal research method. The data are collected by literature study, observation, and interviews with come relevant sources.

Salah satu corak dari masyarakat hukum adat ialah bersifat magis religius. Sifat magis religius yang ada pada masyarakat hukum adat Cigugur, salah satunya, berwujud Ajaran Djawa Sunda. Walaupun Ajaran Djawa Sunda sudah sejak lama hadir, tapi keberadaannya tidak luput dari diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk Ajaran Djawa Sunda di Cigugur, antara lain, mulai dari pelarangan beberapa aktivitas keagamaan Ajaran Djawa Sunda, pengondisian secara sistematis agar para pemeluknya berpindah ke agama yang diakui oleh negara, bahkan sampai ke tindakan pelecehan secara fisik. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal. Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, pengamatan, dan wawancara kepada beberapa narasumber yang relevan.

Jaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia... more Jaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitusional itu belumlah cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut.

The rights to freedom of religion and belief has been guaranteed under the Indonesian Constitution, although it is not enough. Enforcement of the right to religion and belief still needs to be supported by other legal instruments, one of which is the court ruling. In that context, Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is interesting to study. Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is closely related to the issue of enforcing the right to embrace religion and belief in Indonesia, especially for minority groups. The focus of the problem in this paper leads to the question of how the substance of Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is viewed from the perspective of human rights enforcement, especially the rights to freedom (without pressure) of religion and belief. The method of analysis employed is literature study by relying on secondary data. The analysis is conducted qualitatively by the legislation and conceptual approach. From the analysis largely it can be concluded that Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG still tends to grasp the aspect of procedural justice. The spirit to encourage human rights enforcement, especially religious rights for minority groups is not evident in the decision.

Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sa... more Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sarana bagi perwujudan persatuan dalam negara yang dibangun di atas kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk dari sudut agama dan kepercayaan. Di Indonesia, persoalan kerukunan antar dan intra umat beragama sudah mulai dicoba diatur dalam bentuk undang-undang yang khusus tentang kerukunan umat beragama, yaitu dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Begitu pun pada level masyarakat muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kerukunan antarumat beragama. Namun, walaupun pengaturan tersebut telah ada, tampaknya kerukunan antar dan intra umat beragama masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Fokus permasalahan dalam makalah ini akan tertuju pada menganalisis keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk apakah untuk isu kerukunan umat beragama memang perlu diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang. Pembahasan dalam makalah ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Every legislation and regulation in Indonesia must be able to ensure and facilitate the embodiment for Indonesian unity in a state that build by diversity society conditions, which included diversity in religion and faith. In Indonesia, the issue of diversity in religion and faith has been regulated by several legal documents, such as Act Number 1/PNPS/Year of 1965 on Prevention against Blasphemy Action, and Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Fatwa. Currently, Indonesian Government through Ministry of Religion has issued Draft of Act on Living in Harmony among Religious Adherents. Even though those efforts have been done, but still there were intolerances or discriminations and still being a problem among people in Indonesian society. This paper will be focused on how Indonesian legal system, especially in form of written law such as act and other official regulations, regulates or deals with efforts to pursue living in harmony among religious adherents. And also will be discussed whether it is important or not to form a new act that will specially regulate issue on living in harmony among religious adherents in Indonesia. Statute approach and conceptual approach will be used to analyze and answer the questions of research.

The labour party is one form of political party which is closely related to the issues of the wor... more The labour party is one form of political party which is closely related to the issues of the worker’s struggle of fate. The labour party existence has a long history in the constitutional system in Indonesia. This article will discuss about few important things related to the presence of the labour party in Indonesia, in fact the existences are strongly influenced by the legal policy factor that being implemented by the ruling government. And also, discuss about the important meanings of the labour party in the legislation process in Indonesia, especially in the labour legislation.

Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan ben... more Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan bendera bisa juga terkait dengan aspek simbol kedaulatan, sehingga wajar apabila kemudian sebagian pihak menganggap adanya bendera Aceh yang sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya sudah membiarkan separasme hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di Aceh telah disahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memberlakukan bendera berwarna merah dengan garis putih serta hitam dan gambar bulan sabit serta bintang sebagai bendera Aceh yang memiliki kesamaan dengan bendera GAM. Sejak masa konflik masih berlangsung hingga ke masa setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan GAM, keberadaan bendera Aceh selalu menuai kontroversi dan menjadi isu hangat dalam praktik ketatanegaraan di NKRI. Keadaan ini mendorong pencarian penjelasan dan solusi khususnya dari sisi hukum.

Flag is an object in which many massages and meanings could be attached to. The existence of flag could also relate with sovereignty aspect and for that reason, some parties consider that the existence of Aceh's flag, which is same with Free Aceh Movement's (Gerakan Aceh Merdeka or GAM) flag, is conveying separatism in Republic of Indonesia. At present, in Nanggroë Aceh Darussalam, Aceh's Qanun Number 3 Year 2013 on Aceh's Flag and Symbol has been passed and its existence has always rises controversies and has become a problematic issue even after the signing of Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and GAM. It is thus an importance to discuss and try to find a solution for Aceh's flag problem especially from the law perspective.

Charitable Institution of zakat in sharia economic system in Indonesia growing quite fast. Until ... more Charitable Institution of zakat in sharia economic system in Indonesia growing quite fast. Until the year of 2012 was recorded that there has been 19 zakat receiver institutions that appointed by Directorate General of Taxes, that has been implementing their activities to collect and distribute zakat. The growth of zakat charitable institutions turns out have an impact on poor community empowerment in several places in Indonesia. Through some of their programs, like “Dompet Dhuafa Republika” that managing productive zakat, has been created opportunity to the poor community to improving their living standard so they would not depend on others. Zakat charitable attempts to help the life of the poor community actually is the essence of embodiment for principle of justice that exist on the sharia economic system. That principle of justice also have similarity with the principle of social justice that consist in the philosophy state of Indonesia, that is Pancasila, especially the 5th Principle (Sila ke-5). This paper will do the comparative study between principle of justice in economy sector that implemented by the zakat charitable institution in Indonesia and in the Pancasila principle, particularly with the connection of both systems to empowering and giving the justice in economy sector for the poor community.

Lembaga zakat dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Hingga tahun 2012... more Lembaga zakat dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Hingga tahun 2012 tercatat telah ada 19 lembaga penerima zakat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, yang telah menjalankan kegiatannya di Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Perkembangan lembaga zakat tersebut ternyata juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin di beberapa tempat di Indonesia. Melalui beberapa programnya, seperti program “Dompet Dhuafa Republika” yang mengelola zakat produktif, telah diciptakan peluang bagi masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka agar tidak bergantung kepada pihak lain. Upaya lembaga zakat dalam membantu kehidupan masyarakat miskin itu pada hakikatnya merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang ada di dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip keadilan itu juga mempunyai kemiripan dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-5. Makalah ini akan melakukan kajian perbandingan antara prinsip keadilan dalam bidang ekonomi yang dipraktikkan oleh lembaga zakat di Indonesia dan yang ada dalam falsafah Pancasila, terutama dalam kaitannya dengan upaya kedua sistem itu untuk memberdayakan serta memberikan keadilan di bidang ekonomi bagi masyarakat miskin.

Keberadaan para penganut mazhab Syiah (kaum Syiah) di Indonesia sudah lama menjadi fakta sosial. ... more Keberadaan para penganut mazhab Syiah (kaum Syiah) di Indonesia sudah lama menjadi fakta sosial. Dari perspektif sejarah, keberadaan kaum Syiah (secara substansi) telah ada sejak masuknya Islam di Indonesia. Kemudian, hal itu baru mengemuka ketika terjadinya revolusi di Iran. Namun demikian, kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam bermazhab Suni, masih menjadi “pihak yang terpinggirkan.” Kaum Syiah di Indonesia telah mengalami beberapa perlakuan diskriminatif, bahkan dalam bidang hukum yang seharusnya bisa berlaku adil. Terkait dengan keberadaan kaum Syiah di Indonesia, ada kontradiksi yang bisa dilihat. Di satu sisi, ada ajaran (nilai) dalam Islam bahwa Islam sangat melarang perlakuan diskriminatif, sebagaimana jelas tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk konteks Indonesia, hal itu juga sejalan dengan nilai-nilai dari Pancasila yang tentunya melarang memperlakukan suatu pihak secara diskriminatif. Namun di sisi yang lain, fakta di lapangan justru memperlihatkan banyak praktik dikriminasi yang dilakukan terhadap kaum Syiah di Indonesia, misalnya saja dengan adanya Fatwa MUI Jawa Timur tahun 2012 yang “mengharamkan” mazhab Syiah. Fatwa MUI tersebut bahkan dijadikan rujukan dalam memperlakukan secara diskriminatif kaum Syiah di Indonesia. Kajian mengenai masalah minoritas dalam bermazhab ini menjadi menarik karena ia merupakan problem yang penyebabnya tidak tunggal, dan begitu pun dengan reaksi dari para penganut mazhab yang minoritas yang tidak tunggal pula. Sebagai sebuah mazhab yang usianya sudah sangat tua, mazhab Syiah tentunya memiliki cara bertahan hidup di tengah-tengah diskriminasi yang menghadangnya. Paper ini akan berfokus pada beberapa pokok masalah, yaitu: melihat kedudukan kaum Syiah di Indonesia sebagai kaum minoritas dalam beberapa aspek (bidang kehidupan), bagaimana sistem hukum Indonesia merespons keberadaan kaum Syiah di Indonesia, dan sebaliknya, bagaimana upaya kaum Syiah di Indonesia merespons masalah-masalah tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untu... more Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan dari konstitusi tersebut, yang dimuat dalam Pasal 29, sudah pasti tidak bisa tegak dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. Ia masih membutuhkan banyak faktor lain dalam implementasinya, termasuk bantuan dari bidang pendidikan. Walaupun jaminan dari konstitusi mengenai kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing telah ada, namun pada lapisan bawah masyarakat (grass roots) masih cukup mudah ditemukan fakta bahwa beberapa kelompok tetap melakukan tindakan diskriminasi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan yang minoritas. Salah satu contohnya dapat dilihat pada diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk mazhab Syiah di beberapa tempat di Indonesia. Salah satu penyebab tindakan diskriminasi itu dapat berasal dari kekurangpahaman sebagian pihak mengenai mazhab Syiah, atau setidaknya mengenai hak-hak para pemeluk mazhab Syiah untuk dapat meyakini ajaran-ajaran di dalam mazhab mereka. Pada tingkat pendidikan tinggi, seperti pada fakultas hukum di universitas-universitas, sebenarnya mata kuliah Hukum Islam potensial bisa memainkan peran yang “mendamaikan” gesekan antarmazhab tersebut. Potensi pendidikan hukum seperti itu tentunya sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam memandang pendidikan hukum dalam bentuk yang idealnya, yaitu sebagai pendidikan hukum yang berdimensi kemanusiaan. Dalam konsep yang demikian, menurut Rahardjo, maka pendidikan hukum diarahkan menjadi “penolong manusia dari kesusahan.” Makalah ini akan meneliti bagaimanakah sebenarnya materi-materi pada perkuliahan Hukum Islam tersebut merespons keberagaman mazhab yang ada di dalam Islam? Dan, apakah materi-materi itu juga telah mendukung upaya “mendamaikan” gesekan antarmazhab seperti yang sering terjadi di lapisan bawah masyarakat di beberapa tempat di Indonesia?

Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan ... more Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan umum. Dinamika selanjutnya memperlihatkan bahwa partai politik juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Bahkan, secara teoretis dan praktik, partai politik ini telah menjadi salah satu sarana kelembagaan yang dapat dimanfaatkan atau dibentuk oleh kelompok-kelompok minoritas untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Bagaimanakah dengan praktik di Indonesia? Permasalahan perlindungan kaum minoritas masih menjadi problem yang belum terselesaikan secara tuntas, misalnya saja untuk kasus diskriminasi yang dialami oleh para penganut mazhab Syiah di Indonesia. Namun demikian, permasalahan ini tampaknya belum menjadi perhatian yang serius dari partai-partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia. Padahal, isu diskriminasi terhadap kaum minoritas ialah salah satu problem yang jika tidak bisa diselesaikan, potensial untuk meruntuhkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat Negara Indonesia dibangun di atas kondisi masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi suku, agama, bahkan mazhab (aliran dalam agama). Sebenarnya “Para Pendiri Negara (The Founding Fathers and Mothers)” sejak awal telah menaruh perhatian yang serius terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang plural tersebut, sehingga merekapun akhirnya juga memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mereka anggap mampu untuk “mempersatukan” seluruh masyarakat yang beragam latar belakangnya. Paper ini akan berfokus pada pembahasan mengkaji potensi beberapa partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perlindungan kaum minoritas di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pula sebagai semacam “indikator awal” untuk menilai sejauh mana partai politik mengupayakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila. Kajian akan didasarkan pada data yang bersumber dari dokumen yang diterbitkan oleh beberapa partai politik dan data wawancara yang berasal dari narasumber yang relevan.

Political parties have some functions, and often closely related to elections activities. The dynamic subsequents show that, political parties also have related functions to the efforts to fight for the rights of minorities groups. Even, theoretically and practices, these political parties have become one of the institutional means by which can be used or formed by minorities groups to protect their rights as citizens. How does with the practices in Indonesia? Minorities protection problems remain unresolved completely, such as to the case of discrimination that is experienced by the adherents of Shia sect in Indonesia. However, this problem does not seem to be concern seriously by the political parties that participating in the general election in Indonesia. In fact, the issue of discrimination against minorities is one of the problems, which if could not be solved, potential for demolishing the structure of the unitary state of the Republic of Indonesia. Considering Indonesia as a state built over the condition of a plural society of Indonesia, either from tribe, religion, even sect (religious beliefs in the religion). Actually, “The Founding Fathers and Mothers” since early have put a concern that seriously about the plural condition of the Indonesian people, so that they also finally selected Pancasila as the basis of the state of which they considered will be able to “unite” all of the people of diverse backgrounds. This paper will focus on discussion of examining the potential of some political parties as 2014 electoral participants in carrying out its function as an agent for the protection of minorities in Indonesia. It is certainly as a kind of “early indicators” to assess how far the political party efforts to seek for justice values that contained in Pancasila. The study would be based on the data taken from document issued by some political parties and the interview data derived from the relevant resources.

ABSTRAK: PNPM merupakan program nasional yang pada intinya bertujuan untuk menanggulangi kemiskin... more ABSTRAK: PNPM merupakan program nasional yang pada intinya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang melibatkan masyarakat. Secara yuridis, PNPM ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, keuangan negara, serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, secara filosofis, PNPM juga memiliki landasan yang jelas di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara prinsip, PNPM terkait erat dengan upaya untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Dilihat dari usianya, maka PNPM ini sebenarnya sudah cukup lama berjalan. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang patut untuk dipertanyakan atau dikritisi sehubungan dengan pelaksanaan PMPM tersebut, dan hal inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah berikut. Pembahasan dalam makalah ini berasal dari penelitian pelaksanaan PNPM di wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng (sebagai contohnya). Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM di wilayah tersebut belum berjalan secara efektif. Kata kunci: pemberdayaan, partisipasi masyarakat, masyarakat madani.

Law can be one medium to achieve social welfare. As soon as the law is formed, including the one ... more Law can be one medium to achieve social welfare. As soon as the law is formed, including the one in the form of legislation, it must be disseminated. The dissemination according

The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in... more The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in the field of economics, social, politic and law. The spirit is to criticize the capitalism system that assumed of negative effect for the human life. When those opinion is came into the law, it bring the criticism to attendance of law in capitalist society. In capitalist society, law is not a free value, it's not neutral character and always related with the economic factor and also existing politics.

Books by endra wijaya

41 Jurnal Legislasi Indonesia, Jan 14, 2015

Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan ... more Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan umum. Dinamika selanjutnya memperlihatkan bahwa partai politik juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Bahkan, secara teoretis dan praktik, partai politik ini telah menjadi salah satu sarana kelembagaan yang dapat dimanfaatkan atau dibentuk oleh kelompok-kelompok minoritas untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Bagaimanakah dengan praktik di Indonesia? Permasalahan perlindungan kaum minoritas masih menjadi problem yang belum terselesaikan secara tuntas, misalnya saja untuk kasus diskriminasi yang dialami oleh para penganut mazhab Syiah di Indonesia. Namun demikian, permasalahan ini tampaknya belum menjadi perhatian yang serius dari partai-partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia. Padahal, isu diskriminasi terhadap kaum minoritas ialah salah satu problem yang jika tidak bisa diselesaikan, potensial untuk meruntuhkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat Negara Indonesia dibangun di atas kondisi masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi suku, agama, bahkan mazhab (aliran dalam agama). Sebenarnya “Para Pendiri Negara (The Founding Fathers and Mothers)” sejak awal telah menaruh perhatian yang serius terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang plural tersebut, sehingga merekapun akhirnya juga memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mereka anggap mampu untuk “mempersatukan” seluruh masyarakat yang beragam latar belakangnya. Paper ini akan berfokus pada pembahasan mengkaji potensi beberapa partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perlindungan kaum minoritas di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pula sebagai semacam “indikator awal” untuk menilai sejauh mana partai politik mengupayakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila. Kajian akan didasarkan pada data yang bersumber dari dokumen yang diterbitkan oleh beberapa partai politik dan data wawancara yang berasal dari narasumber yang relevan. Political parties have some functions, and often closely related to elections activities. The dynamic subsequents show that, political parties also have related functions to the efforts to fight for the rights of minorities groups. Even, theoretically and practices, these political parties have become one of the institutional means by which can be used or formed by minorities groups to protect their rights as citizens. How does with the practices in Indonesia? Minorities protection problems remain unresolved completely, such as to the case of discrimination that is experienced by the adherents of Shia sect in Indonesia. However, this problem does not seem to be concern seriously by the political parties that participating in the general election in Indonesia. In fact, the issue of discrimination against minorities is one of the problems, which if could not be solved, potential for demolishing the structure of the unitary state of the Republic of Indonesia. Considering Indonesia as a state built over the condition of a plural society of Indonesia, either from tribe, religion, even sect (religious beliefs in the religion). Actually, “The Founding Fathers and Mothers” since early have put a concern that seriously about the plural condition of the Indonesian people, so that they also finally selected Pancasila as the basis of the state of which they considered will be able to “unite” all of the people of diverse backgrounds. This paper will focus on discussion of examining the potential of some political parties as 2014 electoral participants in carrying out its function as an agent for the protection of minorities in Indonesia. It is certainly as a kind of “early indicators” to assess how far the political party efforts to seek for justice values that contained in Pancasila. The study would be based on the data taken from document issued by some political parties and the interview data derived from the relevant resources.

Jurnal Hukum Themis, 2008

Prosecutors fulfill the task of a body of justice, but still they are not a typical judicial body... more Prosecutors fulfill the task of a body of justice, but still they are not a typical judicial body although their role as an auditory body of law protection is emphasized. In the other hand, they are not a typical part of the executive power presenting a system of public bodies applying constitution and laws by means of issuance of generally binding legal norms (regulations, rules, etc.) eventually individual legal acts for executing public administration. So they deserve the position of a body sui generis which is a more judicial than executive public body.

Majalah Retorika, 2005

"Kami sudah mengajukan permohonan ke PLN untuk pemasangan aliran listrik, untuk penerangan jalan ... more "Kami sudah mengajukan permohonan ke PLN untuk pemasangan aliran listrik, untuk penerangan jalan umum, namun belum ada tindak lanjutnya dari PLN. Apa yang dapat kami lakukan atas tidak dilayaninya permohonan kami?" Kutipan tersebut adalah salah satu contoh peristiwa yang terungkap ketika penulis berkesempatan ikut serta dalam rombongan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Pancasila saat mengadakan penyuluhan hukum massal bagi warga di salah satu desa di daerah Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 24 Juli 2005.

Jurnal Themis, 2009

General Principles of Good Administration (AAUPB) are general principles which are formed as a gu... more General Principles of Good Administration (AAUPB) are general principles which are formed as a guide in implementing good administration. In implementing the AAUPB we hope that administration of government could run fairly, avoid from breaking the rule and abuse of power. As principles, AAUPB are unwritten legal rules. Meanwhile, the principles of AAUPB develop slowly as written legal rules. So, the AAUPB have significant meaning for the Court of Administration system, in dealing with good governance.

One of the characteristics of a indigenous community is magically religious. The characteristic o... more One of the characteristics of a indigenous community is magically religious. The characteristic of magically religious is present in the Cigugur indigenous community, one of them is, in the form of Javanese-Sundanese Teachings. Despite the fact that Javanese-Sundanese Teachings have been present since a long time, their existence has never been free from discrimination. The forms of discriminations suffered by the followers of Javanese-Sundanese Teachings in Cigugur, among others, from the prohibitions of religious activities of Javanese-Sundanese Teachings, systematic persecution forcing the followers to convert to the religions recognized by the state, and to the physical abuse. The discrimination has been due to some issues, such as the forms of intervention of state laws and the issue of legal recognition to the existence of the community. This research uses non-doctrinal legal research method. The data are collected by literature study, observation, and interviews with come relevant sources.

Salah satu corak dari masyarakat hukum adat ialah bersifat magis religius. Sifat magis religius yang ada pada masyarakat hukum adat Cigugur, salah satunya, berwujud Ajaran Djawa Sunda. Walaupun Ajaran Djawa Sunda sudah sejak lama hadir, tapi keberadaannya tidak luput dari diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk Ajaran Djawa Sunda di Cigugur, antara lain, mulai dari pelarangan beberapa aktivitas keagamaan Ajaran Djawa Sunda, pengondisian secara sistematis agar para pemeluknya berpindah ke agama yang diakui oleh negara, bahkan sampai ke tindakan pelecehan secara fisik. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal. Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, pengamatan, dan wawancara kepada beberapa narasumber yang relevan.

Jaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia... more Jaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitusional itu belumlah cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut.

The rights to freedom of religion and belief has been guaranteed under the Indonesian Constitution, although it is not enough. Enforcement of the right to religion and belief still needs to be supported by other legal instruments, one of which is the court ruling. In that context, Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is interesting to study. Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is closely related to the issue of enforcing the right to embrace religion and belief in Indonesia, especially for minority groups. The focus of the problem in this paper leads to the question of how the substance of Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is viewed from the perspective of human rights enforcement, especially the rights to freedom (without pressure) of religion and belief. The method of analysis employed is literature study by relying on secondary data. The analysis is conducted qualitatively by the legislation and conceptual approach. From the analysis largely it can be concluded that Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG still tends to grasp the aspect of procedural justice. The spirit to encourage human rights enforcement, especially religious rights for minority groups is not evident in the decision.

Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sa... more Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sarana bagi perwujudan persatuan dalam negara yang dibangun di atas kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk dari sudut agama dan kepercayaan. Di Indonesia, persoalan kerukunan antar dan intra umat beragama sudah mulai dicoba diatur dalam bentuk undang-undang yang khusus tentang kerukunan umat beragama, yaitu dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Begitu pun pada level masyarakat muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kerukunan antarumat beragama. Namun, walaupun pengaturan tersebut telah ada, tampaknya kerukunan antar dan intra umat beragama masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Fokus permasalahan dalam makalah ini akan tertuju pada menganalisis keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk apakah untuk isu kerukunan umat beragama memang perlu diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang. Pembahasan dalam makalah ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Every legislation and regulation in Indonesia must be able to ensure and facilitate the embodiment for Indonesian unity in a state that build by diversity society conditions, which included diversity in religion and faith. In Indonesia, the issue of diversity in religion and faith has been regulated by several legal documents, such as Act Number 1/PNPS/Year of 1965 on Prevention against Blasphemy Action, and Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Fatwa. Currently, Indonesian Government through Ministry of Religion has issued Draft of Act on Living in Harmony among Religious Adherents. Even though those efforts have been done, but still there were intolerances or discriminations and still being a problem among people in Indonesian society. This paper will be focused on how Indonesian legal system, especially in form of written law such as act and other official regulations, regulates or deals with efforts to pursue living in harmony among religious adherents. And also will be discussed whether it is important or not to form a new act that will specially regulate issue on living in harmony among religious adherents in Indonesia. Statute approach and conceptual approach will be used to analyze and answer the questions of research.

The labour party is one form of political party which is closely related to the issues of the wor... more The labour party is one form of political party which is closely related to the issues of the worker’s struggle of fate. The labour party existence has a long history in the constitutional system in Indonesia. This article will discuss about few important things related to the presence of the labour party in Indonesia, in fact the existences are strongly influenced by the legal policy factor that being implemented by the ruling government. And also, discuss about the important meanings of the labour party in the legislation process in Indonesia, especially in the labour legislation.

Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan ben... more Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan bendera bisa juga terkait dengan aspek simbol kedaulatan, sehingga wajar apabila kemudian sebagian pihak menganggap adanya bendera Aceh yang sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya sudah membiarkan separasme hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di Aceh telah disahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memberlakukan bendera berwarna merah dengan garis putih serta hitam dan gambar bulan sabit serta bintang sebagai bendera Aceh yang memiliki kesamaan dengan bendera GAM. Sejak masa konflik masih berlangsung hingga ke masa setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan GAM, keberadaan bendera Aceh selalu menuai kontroversi dan menjadi isu hangat dalam praktik ketatanegaraan di NKRI. Keadaan ini mendorong pencarian penjelasan dan solusi khususnya dari sisi hukum.

Flag is an object in which many massages and meanings could be attached to. The existence of flag could also relate with sovereignty aspect and for that reason, some parties consider that the existence of Aceh's flag, which is same with Free Aceh Movement's (Gerakan Aceh Merdeka or GAM) flag, is conveying separatism in Republic of Indonesia. At present, in Nanggroë Aceh Darussalam, Aceh's Qanun Number 3 Year 2013 on Aceh's Flag and Symbol has been passed and its existence has always rises controversies and has become a problematic issue even after the signing of Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and GAM. It is thus an importance to discuss and try to find a solution for Aceh's flag problem especially from the law perspective.

Charitable Institution of zakat in sharia economic system in Indonesia growing quite fast. Until ... more Charitable Institution of zakat in sharia economic system in Indonesia growing quite fast. Until the year of 2012 was recorded that there has been 19 zakat receiver institutions that appointed by Directorate General of Taxes, that has been implementing their activities to collect and distribute zakat. The growth of zakat charitable institutions turns out have an impact on poor community empowerment in several places in Indonesia. Through some of their programs, like “Dompet Dhuafa Republika” that managing productive zakat, has been created opportunity to the poor community to improving their living standard so they would not depend on others. Zakat charitable attempts to help the life of the poor community actually is the essence of embodiment for principle of justice that exist on the sharia economic system. That principle of justice also have similarity with the principle of social justice that consist in the philosophy state of Indonesia, that is Pancasila, especially the 5th Principle (Sila ke-5). This paper will do the comparative study between principle of justice in economy sector that implemented by the zakat charitable institution in Indonesia and in the Pancasila principle, particularly with the connection of both systems to empowering and giving the justice in economy sector for the poor community.

Lembaga zakat dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Hingga tahun 2012... more Lembaga zakat dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Hingga tahun 2012 tercatat telah ada 19 lembaga penerima zakat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, yang telah menjalankan kegiatannya di Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Perkembangan lembaga zakat tersebut ternyata juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin di beberapa tempat di Indonesia. Melalui beberapa programnya, seperti program “Dompet Dhuafa Republika” yang mengelola zakat produktif, telah diciptakan peluang bagi masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka agar tidak bergantung kepada pihak lain. Upaya lembaga zakat dalam membantu kehidupan masyarakat miskin itu pada hakikatnya merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang ada di dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip keadilan itu juga mempunyai kemiripan dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-5. Makalah ini akan melakukan kajian perbandingan antara prinsip keadilan dalam bidang ekonomi yang dipraktikkan oleh lembaga zakat di Indonesia dan yang ada dalam falsafah Pancasila, terutama dalam kaitannya dengan upaya kedua sistem itu untuk memberdayakan serta memberikan keadilan di bidang ekonomi bagi masyarakat miskin.

Keberadaan para penganut mazhab Syiah (kaum Syiah) di Indonesia sudah lama menjadi fakta sosial. ... more Keberadaan para penganut mazhab Syiah (kaum Syiah) di Indonesia sudah lama menjadi fakta sosial. Dari perspektif sejarah, keberadaan kaum Syiah (secara substansi) telah ada sejak masuknya Islam di Indonesia. Kemudian, hal itu baru mengemuka ketika terjadinya revolusi di Iran. Namun demikian, kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam bermazhab Suni, masih menjadi “pihak yang terpinggirkan.” Kaum Syiah di Indonesia telah mengalami beberapa perlakuan diskriminatif, bahkan dalam bidang hukum yang seharusnya bisa berlaku adil. Terkait dengan keberadaan kaum Syiah di Indonesia, ada kontradiksi yang bisa dilihat. Di satu sisi, ada ajaran (nilai) dalam Islam bahwa Islam sangat melarang perlakuan diskriminatif, sebagaimana jelas tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk konteks Indonesia, hal itu juga sejalan dengan nilai-nilai dari Pancasila yang tentunya melarang memperlakukan suatu pihak secara diskriminatif. Namun di sisi yang lain, fakta di lapangan justru memperlihatkan banyak praktik dikriminasi yang dilakukan terhadap kaum Syiah di Indonesia, misalnya saja dengan adanya Fatwa MUI Jawa Timur tahun 2012 yang “mengharamkan” mazhab Syiah. Fatwa MUI tersebut bahkan dijadikan rujukan dalam memperlakukan secara diskriminatif kaum Syiah di Indonesia. Kajian mengenai masalah minoritas dalam bermazhab ini menjadi menarik karena ia merupakan problem yang penyebabnya tidak tunggal, dan begitu pun dengan reaksi dari para penganut mazhab yang minoritas yang tidak tunggal pula. Sebagai sebuah mazhab yang usianya sudah sangat tua, mazhab Syiah tentunya memiliki cara bertahan hidup di tengah-tengah diskriminasi yang menghadangnya. Paper ini akan berfokus pada beberapa pokok masalah, yaitu: melihat kedudukan kaum Syiah di Indonesia sebagai kaum minoritas dalam beberapa aspek (bidang kehidupan), bagaimana sistem hukum Indonesia merespons keberadaan kaum Syiah di Indonesia, dan sebaliknya, bagaimana upaya kaum Syiah di Indonesia merespons masalah-masalah tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untu... more Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan dari konstitusi tersebut, yang dimuat dalam Pasal 29, sudah pasti tidak bisa tegak dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. Ia masih membutuhkan banyak faktor lain dalam implementasinya, termasuk bantuan dari bidang pendidikan. Walaupun jaminan dari konstitusi mengenai kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing telah ada, namun pada lapisan bawah masyarakat (grass roots) masih cukup mudah ditemukan fakta bahwa beberapa kelompok tetap melakukan tindakan diskriminasi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan yang minoritas. Salah satu contohnya dapat dilihat pada diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk mazhab Syiah di beberapa tempat di Indonesia. Salah satu penyebab tindakan diskriminasi itu dapat berasal dari kekurangpahaman sebagian pihak mengenai mazhab Syiah, atau setidaknya mengenai hak-hak para pemeluk mazhab Syiah untuk dapat meyakini ajaran-ajaran di dalam mazhab mereka. Pada tingkat pendidikan tinggi, seperti pada fakultas hukum di universitas-universitas, sebenarnya mata kuliah Hukum Islam potensial bisa memainkan peran yang “mendamaikan” gesekan antarmazhab tersebut. Potensi pendidikan hukum seperti itu tentunya sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam memandang pendidikan hukum dalam bentuk yang idealnya, yaitu sebagai pendidikan hukum yang berdimensi kemanusiaan. Dalam konsep yang demikian, menurut Rahardjo, maka pendidikan hukum diarahkan menjadi “penolong manusia dari kesusahan.” Makalah ini akan meneliti bagaimanakah sebenarnya materi-materi pada perkuliahan Hukum Islam tersebut merespons keberagaman mazhab yang ada di dalam Islam? Dan, apakah materi-materi itu juga telah mendukung upaya “mendamaikan” gesekan antarmazhab seperti yang sering terjadi di lapisan bawah masyarakat di beberapa tempat di Indonesia?

Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan ... more Partai politik memiliki beberapa fungsi, dan lazimnya berhubungan erat dengan kegiatan pemilihan umum. Dinamika selanjutnya memperlihatkan bahwa partai politik juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Bahkan, secara teoretis dan praktik, partai politik ini telah menjadi salah satu sarana kelembagaan yang dapat dimanfaatkan atau dibentuk oleh kelompok-kelompok minoritas untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Bagaimanakah dengan praktik di Indonesia? Permasalahan perlindungan kaum minoritas masih menjadi problem yang belum terselesaikan secara tuntas, misalnya saja untuk kasus diskriminasi yang dialami oleh para penganut mazhab Syiah di Indonesia. Namun demikian, permasalahan ini tampaknya belum menjadi perhatian yang serius dari partai-partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia. Padahal, isu diskriminasi terhadap kaum minoritas ialah salah satu problem yang jika tidak bisa diselesaikan, potensial untuk meruntuhkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat Negara Indonesia dibangun di atas kondisi masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi suku, agama, bahkan mazhab (aliran dalam agama). Sebenarnya “Para Pendiri Negara (The Founding Fathers and Mothers)” sejak awal telah menaruh perhatian yang serius terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang plural tersebut, sehingga merekapun akhirnya juga memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mereka anggap mampu untuk “mempersatukan” seluruh masyarakat yang beragam latar belakangnya. Paper ini akan berfokus pada pembahasan mengkaji potensi beberapa partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perlindungan kaum minoritas di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pula sebagai semacam “indikator awal” untuk menilai sejauh mana partai politik mengupayakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila. Kajian akan didasarkan pada data yang bersumber dari dokumen yang diterbitkan oleh beberapa partai politik dan data wawancara yang berasal dari narasumber yang relevan.

Political parties have some functions, and often closely related to elections activities. The dynamic subsequents show that, political parties also have related functions to the efforts to fight for the rights of minorities groups. Even, theoretically and practices, these political parties have become one of the institutional means by which can be used or formed by minorities groups to protect their rights as citizens. How does with the practices in Indonesia? Minorities protection problems remain unresolved completely, such as to the case of discrimination that is experienced by the adherents of Shia sect in Indonesia. However, this problem does not seem to be concern seriously by the political parties that participating in the general election in Indonesia. In fact, the issue of discrimination against minorities is one of the problems, which if could not be solved, potential for demolishing the structure of the unitary state of the Republic of Indonesia. Considering Indonesia as a state built over the condition of a plural society of Indonesia, either from tribe, religion, even sect (religious beliefs in the religion). Actually, “The Founding Fathers and Mothers” since early have put a concern that seriously about the plural condition of the Indonesian people, so that they also finally selected Pancasila as the basis of the state of which they considered will be able to “unite” all of the people of diverse backgrounds. This paper will focus on discussion of examining the potential of some political parties as 2014 electoral participants in carrying out its function as an agent for the protection of minorities in Indonesia. It is certainly as a kind of “early indicators” to assess how far the political party efforts to seek for justice values that contained in Pancasila. The study would be based on the data taken from document issued by some political parties and the interview data derived from the relevant resources.

ABSTRAK: PNPM merupakan program nasional yang pada intinya bertujuan untuk menanggulangi kemiskin... more ABSTRAK: PNPM merupakan program nasional yang pada intinya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang melibatkan masyarakat. Secara yuridis, PNPM ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, keuangan negara, serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, secara filosofis, PNPM juga memiliki landasan yang jelas di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara prinsip, PNPM terkait erat dengan upaya untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Dilihat dari usianya, maka PNPM ini sebenarnya sudah cukup lama berjalan. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang patut untuk dipertanyakan atau dikritisi sehubungan dengan pelaksanaan PMPM tersebut, dan hal inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah berikut. Pembahasan dalam makalah ini berasal dari penelitian pelaksanaan PNPM di wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng (sebagai contohnya). Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM di wilayah tersebut belum berjalan secara efektif. Kata kunci: pemberdayaan, partisipasi masyarakat, masyarakat madani.

Law can be one medium to achieve social welfare. As soon as the law is formed, including the one ... more Law can be one medium to achieve social welfare. As soon as the law is formed, including the one in the form of legislation, it must be disseminated. The dissemination according

The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in... more The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in the field of economics, social, politic and law. The spirit is to criticize the capitalism system that assumed of negative effect for the human life. When those opinion is came into the law, it bring the criticism to attendance of law in capitalist society. In capitalist society, law is not a free value, it's not neutral character and always related with the economic factor and also existing politics.