Mei Susanto | University of Padjadjaran (UNPAD) (original) (raw)
Papers by Mei Susanto
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu da... more Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu dalam posisi yang rendah. Kepercayaan rendah tersebut disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak mendapat validitas dari masyarakat. Berdasarkan perspektif teori, validitas suatu peraturan perundang-undangan bisa didapatkan melalui partisipasi publik. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui partisipasi yang bermakna dalam rangka menjaga perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tim kami menginisiasikan program pengabdian kepada masyarakat yang memiliki dua tujuan, pertama yakni memberikan pemahaman kepada anggota dewan dan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan regulasi. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode focus group discussion dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, buruh d...
Arena Hukum
This paper aims to provide an analysis of two important things: First, the conception and use of ... more This paper aims to provide an analysis of two important things: First, the conception and use of the preamble to the constitution can be a constitutional touchstone. Second, the use of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a constitutional touchstone in practice in Indonesia. This normative juridical research uses statutory approach, conceptual approach and case approach. The result is that as a constitutional touchstone, not only the values in the preamble to the constitution are reflected in every constitutional provision, but are also used as a basis for constitutional interpretation, as well as a tool to test the validity of the law in resolving conflicting norms. Furthermore, in Indonesia the use of the Preamble to the 1945 Constitution as a constitutional touchstone is related to the legal position and status of the Preamble to the 1945 NRI Constitution as an integral part of the constitution as well as a foundation in establishing a constitut...
Undang: Jurnal Hukum
The existence of constitutional conventions in Indonesia after the Amendment of the 1945 Constitu... more The existence of constitutional conventions in Indonesia after the Amendment of the 1945 Constitution is problematic due to the abolition of the Explanation of the Constitution. Through a conceptual approach, this article answers its problem that constitutional conventions still exist because conventions are sub-systems that are always attached and present in the state constitutional system everywhere, including Indonesia. This article further discusses the development of constitutional conventions starting from the doctrine presented by Dicey in 1885 to current opinions by classifying the development of the term, source/rise, function, binding and obedience, mode of change, and the role of the court. From these developments, the understanding of constitutional conventions in Indonesia cannot be based on old doctrines or examples that tend to be out of date because conventions adapt like 'amoeba', not only in the context of carrying out the constitutional process but also fi...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket DPR ... more Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR? Bagaimana implikasi putusan a quo berkaitan penggunaan hak angket DPR kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi? Penelitian doctrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK...
Abstrak Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan pembangunan, mengingat seringkali ... more Abstrak Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan pembangunan, mengingat seringkali keduanya dianggap tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Dengan menjadikan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan sebagai objek pembahasan, diperoleh gambaran penting bahwa konstitusi memiliki peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai penjamin perubahan yang teratur dan perekayasa pembangunan yang tertinggi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dampaknya dapat terlihat dengan adanya pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, pembangunan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan hukum, dan pembangunan kesejahteraan rakyat secara lebih baik dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. Selain itu, dianutnya model directive principle sebagai pengarah pembangunan dalam konstitusi beberapa negara seperti Konstitusi Irlandia, Konstitusi India dan Konstitusi Filipina, dapat dijadikan rule model untuk memasukkan haluan negara secara lebih le...
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan... more Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena: (i) struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999-2002; (ii) materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak; (iii) hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mangalami ketegangan (spanning); dan (iv) banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa materi yang ada dalam Undang-Undang Pementerintahan Daerah pun banyak yang berubah. Secara keseluruhan telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan pasca reformasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004), dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a1
Sinar Grafika, 2013
Buku ini oleh penulisnya telah disusun secara sistematis untuk menunjukkan hukum keuangan publik ... more Buku ini oleh penulisnya telah disusun secara sistematis untuk menunjukkan hukum keuangan publik secara teoretis memandu hak budget parlemen di Indonesia, sehingga anggaran negara/anggaran daerah di Indonesia akan menjadi rancangan keuangan yang baik dan terencana untuk mewujudkan tujuan bernegaraxxi,360 hlm : ilus 23 c
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Aug 15, 2016
Abstrak Hak budget DPR dalam pengelolaan keuangan negara memiliki kedudukan yang strategis. Hal i... more Abstrak Hak budget DPR dalam pengelolaan keuangan negara memiliki kedudukan yang strategis. Hal ini terkadang dilupakan karena menganggap pengelolaan keuangan negara hanyalah domain eksekutif saja. Padahal legislatif juga memiliki peran yang cukup signifikan. Penelitian ini berupaya untuk melihat hak budget DPR sebagai pelaksanaan fungsi anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan hak budget DPR secara konstitusional berbentuk pembahasan bersama RUU APBN yang diajukan Presiden untuk kemudian diberikan persetujuan. Rumusan hak budget DPR dalam bentuk " pembahasan bersama " dan memberikan persetujuan, memperlihatkan kewenangan yang besar dan diterjemahkan dalam bentuk pembahasan yang mendetil sampai dengan satuan unit organisasi, fungsi dan program. Hal tersebut menunjukkan hak budget DPR sebagai budget making, yang berbanding terbalik dengan kewenangan DPD yang hanya memberikan pertimbangan sehingga hanya disebut budget influence. Mengingat hak budget DPR yang kuat tersebut, diperlukan reposisi dan penataan ulang, agar tidak dijadikan alat untuk melakukan korupsi anggaran dalam pembahasan RAPBN. Kata Kunci: hak budget DPR, APBN, pengelolaan keuangan negara Abstract House of Representatives (HoR)'s budget right in state finance management has strategic position. This is sometimes forgotten because the state finance management usually consider as the domain of the executive only. Though the legislative also has a significant role. This study attempt to see the HoR budget right as the implementation of the HoR budget function in discussing the state budget bill as a form of state financial management. By using normative juridical methods, this study shows the HoR constitutional budget rights take form as a collective discussion of the state budget budget bill proposed by the president and to give approval on it in the end. The formulation of the HoR budget rights in terms such as " collective discussion " and " gives approval " , shows a great authority of the HoR and can be translated as a very detailed discussion include discussion over the unit organization, functions and programs. It shows the HoR budget rights as budget making, which is totally different with the authority of the DPD which can only gives consideration and therefore is described as budget influence. Considering the HoR strong budget right, it needs repositioning and restructuring to prevent it being used as a corruption tool in State Budget Bill discussion. Keywords: rights of the DPR budget, the state budget, state financial management
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2020
Law No. 15 of 2019 provides an opportunity for a continuous process-which means an inter-period-i... more Law No. 15 of 2019 provides an opportunity for a continuous process-which means an inter-period-in legislation making. Even though on the one hand it seems to solve the problem, but on the other hand, the conception of inter-period is still problematic in this concern. One of the occurring problems is the inappropriateness of the concept with the design of period of the legislation bodies as outlined by the constitution. This paper seeks to analyze how the design of the period of the legislation bodies in Indonesia is actually related to the concept of inter-period in legislation making. The study used juridical-normative method with descriptive-analytic techniques. This study revealed the three characteristics of the design of the period of the legislation bodies: fixed term, same period, and terminated-returned together. The analysis also disclosed that the legal political aspect in legislation making is periodic in nature, which does not match with the concept of inter-period legislation making.
Jurnal Yudisial, 2017
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga mem... more ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (retensionis) dan yang ingin menghapus (abolisionis) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan a quo dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia dan bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 dikaitkan dengan putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo yang memuat kebijakan moderasi pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan khususnya teori integratif dan teori hak asasi manusia di Indonesia di mana hak hidup tetap dibatasi oleh kewajiban asasi yang diatur dengan u...
Abstrak Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaran Indonesia ... more Abstrak Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaran Indonesia pada saat ini sedaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada prakknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendel dari satuan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja menjadi hanya sampai unit organisasi, fungsi, dan program saja. Putusan Mahkamah Konstusi tersebut dianggap telah mereposisi hak budget DPR. Namun, dalam prakknya masih terjadi ko...
The issue of funding of political parties such as expensive campaign costs, illegal donations, co... more The issue of funding of political parties such as expensive campaign costs, illegal donations, corruption of political party members’, and the unwillingness of political parties to be open and transparent in funding management show that political parties are still not open and modern. This article aims to examine the issue by focusing on the problems, how the funding arrangements of political parties in Indonesia and their implications, and how alternative funding models of political parties should be introduced to realize an open and modern political party. This study uses normative legal research by utilizing the primary legal materials of statutory regulations, secondary legal materials of books, journals, and other scientific papers, as well as tertiary dictionary and internet dictionary materials, which are then analyzed qualitatively. This study concludes, first, the regulatory model of the funding is still changing frequently and has not provided a fair arrangement for politi...
ABSTRAK Dalam literatur hukum tata negara, persoalan mengenai makna hak prerogatif sebagai salah ... more ABSTRAK Dalam literatur hukum tata negara, persoalan mengenai makna hak prerogatif sebagai salah satu kekuasaan presiden, sering kali menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi sesuai prinsip checks and balances dalam ajaran konstitusi yang dianut Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU/-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan, dan Undang-Undang TNI mengenai persoalan pengisian jabatan Kapolri dan Panglima TNI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR layak untuk dijadikan bahasan ulasan. Karena persetujuan DPR tersebut dianggap “mengganggu” hak prerogatif presiden. Perkembangan pemikiran mengenai pemaknaan hak prerogatif presiden dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, dapat dilihat dalam tiga kelompok besar, yaitu: pandang...
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Sep 19, 2017
This research examine the discourse of reviving the Directive Principle of State Policies (DPSP) ... more This research examine the discourse of reviving the Directive Principle of State Policies (DPSP) as a national development planning guideline that is often contrary with a presidential system. The problem research, first what is the legal form of DPSP that does not conflict with the presidential system? Second, what are the legal implications of DPSP violations by the President according the presidential system? By using normative legal research methods, this research concluded that DPSP is not always in conflict with presidential system by placing it in the constitution. The legal form DPSP in the constitution makes national development planning not only the preident domain, but result of mutual agreement in accordance with the social basis of the pluralistic Indonesian society. The DPSP violations cannot have implications for dismissal of the President, because DPSP is still a morally binding guide. The legal system for evaluating DPSP violations can be through the MPR by ordering the House of Representatives to effectively use parliamentary budgetary rights or the Constitutional Court with judicial review or constitutional complaint. The Revive of DPSP can be done by amendment the 1945 Constitution by the MPR.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena melua... more Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena meluas mulai dari mengajukan, memberikan persetujuan, memilih, memberikan pertimbangan dan menjadi tempat konsultasi terhadap hampir semua pejabat negara. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kekuasaan DPR RI dalam pengisian pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan bagaimana kedaulatan rakyat dan teori checks and balances dimaknai dalam kekuasaan DPR tersebut? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara memiliki kedudukan penting dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai wujud daulat rakyat dalam perspektif demokrasi serta sesuai dengan prinsip checks and balances. Walau demikian, meluasnya kekuasaan DPR tersebut membuat sistem pengisian pejabat negara bias, bahkan menimbulkan praktik kolutif dan koruptif. DPR sebagai lembaga politik-pun sema...
Jurnal Konstitusi, 2018
Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah b... more Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislature maupun positive legislature, dapat pula dimaknai sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Berdasarkan hasil kajian konseptual dan pendalaman terhadap beberapa putusan MK dalam pengujian UU APBN, secara nyata dan dalam keadaan tertentu, doktrin MK sebagai negative legislature dapat dimaknai sebagai negative budgeter dalam bentuk pernyataan mata anggaran tertentu dalam UU APBN bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan dapat pula dimaknai sebagai positive budgeter karena MK juga mengharuskan pemerintah dan DPR untuk menambahkan mata anggaran tertentu dalam UU APBN. Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk diakuinya supremasi konstitusi, sehingga MK yang berperan sebagai the guardian constitution harus menjaga...
Jurnal Yudisial, 2018
ABSTRAKPutusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket Dewan Perwakilan ... more ABSTRAKPutusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak angket menurut putusan a quo dikonstruksikan sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dan bagaimana implikasinya terhadap objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo telah mengkonstruksikan hak angket tidak hanya dalam kerangka pengawasan yang hasilnya berujung pada penjatuhan sanksi bagi pejabat publik yang melanggar undang-undang, melainkan juga pengawasan pelaksanaan undang-undang yang hasilnya berupa perubahan kebijakan dalam rangka perubahan undang-undang (legislasi) maupun kebijakan lainnya. Putusan a quo juga mengkonstruksi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai le...
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu da... more Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu dalam posisi yang rendah. Kepercayaan rendah tersebut disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak mendapat validitas dari masyarakat. Berdasarkan perspektif teori, validitas suatu peraturan perundang-undangan bisa didapatkan melalui partisipasi publik. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui partisipasi yang bermakna dalam rangka menjaga perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tim kami menginisiasikan program pengabdian kepada masyarakat yang memiliki dua tujuan, pertama yakni memberikan pemahaman kepada anggota dewan dan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan regulasi. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode focus group discussion dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, buruh d...
Arena Hukum
This paper aims to provide an analysis of two important things: First, the conception and use of ... more This paper aims to provide an analysis of two important things: First, the conception and use of the preamble to the constitution can be a constitutional touchstone. Second, the use of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a constitutional touchstone in practice in Indonesia. This normative juridical research uses statutory approach, conceptual approach and case approach. The result is that as a constitutional touchstone, not only the values in the preamble to the constitution are reflected in every constitutional provision, but are also used as a basis for constitutional interpretation, as well as a tool to test the validity of the law in resolving conflicting norms. Furthermore, in Indonesia the use of the Preamble to the 1945 Constitution as a constitutional touchstone is related to the legal position and status of the Preamble to the 1945 NRI Constitution as an integral part of the constitution as well as a foundation in establishing a constitut...
Undang: Jurnal Hukum
The existence of constitutional conventions in Indonesia after the Amendment of the 1945 Constitu... more The existence of constitutional conventions in Indonesia after the Amendment of the 1945 Constitution is problematic due to the abolition of the Explanation of the Constitution. Through a conceptual approach, this article answers its problem that constitutional conventions still exist because conventions are sub-systems that are always attached and present in the state constitutional system everywhere, including Indonesia. This article further discusses the development of constitutional conventions starting from the doctrine presented by Dicey in 1885 to current opinions by classifying the development of the term, source/rise, function, binding and obedience, mode of change, and the role of the court. From these developments, the understanding of constitutional conventions in Indonesia cannot be based on old doctrines or examples that tend to be out of date because conventions adapt like 'amoeba', not only in the context of carrying out the constitutional process but also fi...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket DPR ... more Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR? Bagaimana implikasi putusan a quo berkaitan penggunaan hak angket DPR kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi? Penelitian doctrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK...
Abstrak Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan pembangunan, mengingat seringkali ... more Abstrak Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan pembangunan, mengingat seringkali keduanya dianggap tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Dengan menjadikan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan sebagai objek pembahasan, diperoleh gambaran penting bahwa konstitusi memiliki peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai penjamin perubahan yang teratur dan perekayasa pembangunan yang tertinggi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dampaknya dapat terlihat dengan adanya pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, pembangunan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan hukum, dan pembangunan kesejahteraan rakyat secara lebih baik dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. Selain itu, dianutnya model directive principle sebagai pengarah pembangunan dalam konstitusi beberapa negara seperti Konstitusi Irlandia, Konstitusi India dan Konstitusi Filipina, dapat dijadikan rule model untuk memasukkan haluan negara secara lebih le...
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan... more Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena: (i) struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999-2002; (ii) materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak; (iii) hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mangalami ketegangan (spanning); dan (iv) banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa materi yang ada dalam Undang-Undang Pementerintahan Daerah pun banyak yang berubah. Secara keseluruhan telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan pasca reformasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004), dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a1
Sinar Grafika, 2013
Buku ini oleh penulisnya telah disusun secara sistematis untuk menunjukkan hukum keuangan publik ... more Buku ini oleh penulisnya telah disusun secara sistematis untuk menunjukkan hukum keuangan publik secara teoretis memandu hak budget parlemen di Indonesia, sehingga anggaran negara/anggaran daerah di Indonesia akan menjadi rancangan keuangan yang baik dan terencana untuk mewujudkan tujuan bernegaraxxi,360 hlm : ilus 23 c
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Aug 15, 2016
Abstrak Hak budget DPR dalam pengelolaan keuangan negara memiliki kedudukan yang strategis. Hal i... more Abstrak Hak budget DPR dalam pengelolaan keuangan negara memiliki kedudukan yang strategis. Hal ini terkadang dilupakan karena menganggap pengelolaan keuangan negara hanyalah domain eksekutif saja. Padahal legislatif juga memiliki peran yang cukup signifikan. Penelitian ini berupaya untuk melihat hak budget DPR sebagai pelaksanaan fungsi anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan hak budget DPR secara konstitusional berbentuk pembahasan bersama RUU APBN yang diajukan Presiden untuk kemudian diberikan persetujuan. Rumusan hak budget DPR dalam bentuk " pembahasan bersama " dan memberikan persetujuan, memperlihatkan kewenangan yang besar dan diterjemahkan dalam bentuk pembahasan yang mendetil sampai dengan satuan unit organisasi, fungsi dan program. Hal tersebut menunjukkan hak budget DPR sebagai budget making, yang berbanding terbalik dengan kewenangan DPD yang hanya memberikan pertimbangan sehingga hanya disebut budget influence. Mengingat hak budget DPR yang kuat tersebut, diperlukan reposisi dan penataan ulang, agar tidak dijadikan alat untuk melakukan korupsi anggaran dalam pembahasan RAPBN. Kata Kunci: hak budget DPR, APBN, pengelolaan keuangan negara Abstract House of Representatives (HoR)'s budget right in state finance management has strategic position. This is sometimes forgotten because the state finance management usually consider as the domain of the executive only. Though the legislative also has a significant role. This study attempt to see the HoR budget right as the implementation of the HoR budget function in discussing the state budget bill as a form of state financial management. By using normative juridical methods, this study shows the HoR constitutional budget rights take form as a collective discussion of the state budget budget bill proposed by the president and to give approval on it in the end. The formulation of the HoR budget rights in terms such as " collective discussion " and " gives approval " , shows a great authority of the HoR and can be translated as a very detailed discussion include discussion over the unit organization, functions and programs. It shows the HoR budget rights as budget making, which is totally different with the authority of the DPD which can only gives consideration and therefore is described as budget influence. Considering the HoR strong budget right, it needs repositioning and restructuring to prevent it being used as a corruption tool in State Budget Bill discussion. Keywords: rights of the DPR budget, the state budget, state financial management
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2020
Law No. 15 of 2019 provides an opportunity for a continuous process-which means an inter-period-i... more Law No. 15 of 2019 provides an opportunity for a continuous process-which means an inter-period-in legislation making. Even though on the one hand it seems to solve the problem, but on the other hand, the conception of inter-period is still problematic in this concern. One of the occurring problems is the inappropriateness of the concept with the design of period of the legislation bodies as outlined by the constitution. This paper seeks to analyze how the design of the period of the legislation bodies in Indonesia is actually related to the concept of inter-period in legislation making. The study used juridical-normative method with descriptive-analytic techniques. This study revealed the three characteristics of the design of the period of the legislation bodies: fixed term, same period, and terminated-returned together. The analysis also disclosed that the legal political aspect in legislation making is periodic in nature, which does not match with the concept of inter-period legislation making.
Jurnal Yudisial, 2017
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga mem... more ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (retensionis) dan yang ingin menghapus (abolisionis) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan a quo dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia dan bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 dikaitkan dengan putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo yang memuat kebijakan moderasi pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan khususnya teori integratif dan teori hak asasi manusia di Indonesia di mana hak hidup tetap dibatasi oleh kewajiban asasi yang diatur dengan u...
Abstrak Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaran Indonesia ... more Abstrak Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaran Indonesia pada saat ini sedaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada prakknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendel dari satuan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja menjadi hanya sampai unit organisasi, fungsi, dan program saja. Putusan Mahkamah Konstusi tersebut dianggap telah mereposisi hak budget DPR. Namun, dalam prakknya masih terjadi ko...
The issue of funding of political parties such as expensive campaign costs, illegal donations, co... more The issue of funding of political parties such as expensive campaign costs, illegal donations, corruption of political party members’, and the unwillingness of political parties to be open and transparent in funding management show that political parties are still not open and modern. This article aims to examine the issue by focusing on the problems, how the funding arrangements of political parties in Indonesia and their implications, and how alternative funding models of political parties should be introduced to realize an open and modern political party. This study uses normative legal research by utilizing the primary legal materials of statutory regulations, secondary legal materials of books, journals, and other scientific papers, as well as tertiary dictionary and internet dictionary materials, which are then analyzed qualitatively. This study concludes, first, the regulatory model of the funding is still changing frequently and has not provided a fair arrangement for politi...
ABSTRAK Dalam literatur hukum tata negara, persoalan mengenai makna hak prerogatif sebagai salah ... more ABSTRAK Dalam literatur hukum tata negara, persoalan mengenai makna hak prerogatif sebagai salah satu kekuasaan presiden, sering kali menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi sesuai prinsip checks and balances dalam ajaran konstitusi yang dianut Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU/-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan, dan Undang-Undang TNI mengenai persoalan pengisian jabatan Kapolri dan Panglima TNI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR layak untuk dijadikan bahasan ulasan. Karena persetujuan DPR tersebut dianggap “mengganggu” hak prerogatif presiden. Perkembangan pemikiran mengenai pemaknaan hak prerogatif presiden dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, dapat dilihat dalam tiga kelompok besar, yaitu: pandang...
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Sep 19, 2017
This research examine the discourse of reviving the Directive Principle of State Policies (DPSP) ... more This research examine the discourse of reviving the Directive Principle of State Policies (DPSP) as a national development planning guideline that is often contrary with a presidential system. The problem research, first what is the legal form of DPSP that does not conflict with the presidential system? Second, what are the legal implications of DPSP violations by the President according the presidential system? By using normative legal research methods, this research concluded that DPSP is not always in conflict with presidential system by placing it in the constitution. The legal form DPSP in the constitution makes national development planning not only the preident domain, but result of mutual agreement in accordance with the social basis of the pluralistic Indonesian society. The DPSP violations cannot have implications for dismissal of the President, because DPSP is still a morally binding guide. The legal system for evaluating DPSP violations can be through the MPR by ordering the House of Representatives to effectively use parliamentary budgetary rights or the Constitutional Court with judicial review or constitutional complaint. The Revive of DPSP can be done by amendment the 1945 Constitution by the MPR.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena melua... more Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena meluas mulai dari mengajukan, memberikan persetujuan, memilih, memberikan pertimbangan dan menjadi tempat konsultasi terhadap hampir semua pejabat negara. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kekuasaan DPR RI dalam pengisian pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan bagaimana kedaulatan rakyat dan teori checks and balances dimaknai dalam kekuasaan DPR tersebut? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara memiliki kedudukan penting dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai wujud daulat rakyat dalam perspektif demokrasi serta sesuai dengan prinsip checks and balances. Walau demikian, meluasnya kekuasaan DPR tersebut membuat sistem pengisian pejabat negara bias, bahkan menimbulkan praktik kolutif dan koruptif. DPR sebagai lembaga politik-pun sema...
Jurnal Konstitusi, 2018
Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah b... more Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislature maupun positive legislature, dapat pula dimaknai sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Berdasarkan hasil kajian konseptual dan pendalaman terhadap beberapa putusan MK dalam pengujian UU APBN, secara nyata dan dalam keadaan tertentu, doktrin MK sebagai negative legislature dapat dimaknai sebagai negative budgeter dalam bentuk pernyataan mata anggaran tertentu dalam UU APBN bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan dapat pula dimaknai sebagai positive budgeter karena MK juga mengharuskan pemerintah dan DPR untuk menambahkan mata anggaran tertentu dalam UU APBN. Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk diakuinya supremasi konstitusi, sehingga MK yang berperan sebagai the guardian constitution harus menjaga...
Jurnal Yudisial, 2018
ABSTRAKPutusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket Dewan Perwakilan ... more ABSTRAKPutusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak angket menurut putusan a quo dikonstruksikan sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dan bagaimana implikasinya terhadap objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo telah mengkonstruksikan hak angket tidak hanya dalam kerangka pengawasan yang hasilnya berujung pada penjatuhan sanksi bagi pejabat publik yang melanggar undang-undang, melainkan juga pengawasan pelaksanaan undang-undang yang hasilnya berupa perubahan kebijakan dalam rangka perubahan undang-undang (legislasi) maupun kebijakan lainnya. Putusan a quo juga mengkonstruksi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai le...
Pelembagaan oposisi dalam badan perwakilan rakyat Indonesia khususnya DPR sangat diperlukan. Hal ... more Pelembagaan oposisi dalam badan perwakilan rakyat Indonesia khususnya DPR sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Prof Sri Soemantri.
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan... more Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena: (i) struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999-2002; (ii) materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak; (iii) hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mangalami ketegangan (spanning); dan (iv) banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Kons tusi, sehingga beberapa materi yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah pun banyak yang berubah. Secara keseluruhan telah terjadi 3 ( ga) kali perubahan pasca reformasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22