Aspek Hukum Konstruksi Research Papers (original) (raw)

• Top Papers
• Most Cited Papers
• Most Downloaded Papers
• Newest Papers
• People

This is a summary regarding Indonesian Construction Law

• • by
  • •
  • Construction Law, Construction Project Management, Hukum, Aspek Hukum Konstruksi

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern kebutuhan akan berbagai fasilitas pendukung kegiatan hidup juga semakin.meningkat. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya intensitas pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di... more

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern kebutuhan akan berbagai
fasilitas pendukung kegiatan hidup juga semakin.meningkat. Hal ini tercermin dari
semakin meningkatnya intensitas pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di
berbagai sektor, mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan perkantoran
dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air
bersih, yang kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal.
Dengan luasnya cakupan layanan publik tersebut, maka peran infrastruktur dalam
mendukung dinamika suatu negara menjadi sangatlah penting, artinya adalah suatu hal
yang umum bila kita mengkaitkan pertumbuhan eknomi dan pembangunan suatu
negara dengan pertumbuhan infrastruktur di negara tersebut. Berbagai laporan badan
dunia seperti World Bank, menekankan pentingnya peran.infrastruktur dalam
pembangunan negara, dan bagaimana negara-negara di dunia melakukan investasi di
sektor tersebut.

• • by Ibnu Fauzi
  • •
  • Transportation Engineering, International Law, Hukum, Manajemen Proyek Konstruksi

Kontrak konstruksi merupakan jenis kontrak yang dinamis. Kompleksitas pekerjaan dan keterlibatan berbagai kepentingan menjadikan kontrak konstruksi memiliki potensi sengketa di setiap tahapannya. Oleh karena itu, para pihak dalam kontrak... more

Kontrak konstruksi merupakan jenis kontrak yang dinamis. Kompleksitas pekerjaan dan keterlibatan berbagai kepentingan menjadikan kontrak konstruksi memiliki potensi sengketa di setiap tahapannya. Oleh karena itu, para pihak dalam kontrak konstruksi umumnya mencari metode penyelesaian sengketa memastikan tidak terhambatnya kegiatan konstruksi. Salah satunya dengan penggunaan standar kontrak konstruksi yaitu FIDIC General Conditions of Contract For Construction (1st Edition, 1999)(" FIDIC GCC ") yang mengenal mekanisme penyelesaian sengketa dalam bentuk Dispute Adjudication Board (" DAB ") di mana putusannya bersifat mengikat dan harus dijalankan terlebih dahulu oleh para pihak meskipun ada keberatan dari salah satu pihak. Namun demikian, dewasa ini, putusan serta merta dalam sistem peradilan perdata Indonesia bersifat limitatif dalam artian penerapannya perlu memperhatikan beberapa hal dan tingkat urgensinya sebagaimana diarahkan Mahkamah Agung dalam beberapa surat edarannya. Disamping itu, pelaksanaan suatu putusan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, perlu pula melihat Undang-Undang yang mengaturnya agar selaras dengan maksud pasal 38 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Olehkarenanya tulisan ini berusaha melihat ada tidaknya keselarasan antara praktik penggunaan DAB dalam FIDIC GCC (das sein) dengan pengaturannya (das sollen). Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Adjudikasi, Putusan Dispute Adjudication Board, Kontrak Konstruksi, Standar Kontrak Konstruksi FIDIC Construction contract is a dynamic contract. The complexity of the work and the involvement of many interests make a construction contract has potential disputes at every stages. Therefore, the parties to the construction contract should seek the method of dispute resolution which can ensure that the dispute does not hamper the ongoing work. The FIDIC General Conditions of Contract for Construction (1st Edition, 1999), recognized a mechanism of alternative dispute resolution by the form of Dispute Adjudication Board whose decision is binding and the parties shall give promptly effect to it regardless any objections raised by one of the parties. However, the immediate decision under Indonesian civil judicial system is limited specifically in its implementation which need to consider some direction made by the Supreme Court as mentioned in some of their Circular Direction. Besides, the execution of Alternative Dispute Resolution institution's decision, should also consistent to the law in order to keep pace with the intention of Article 38 paragraph (2) e and paragraph (3) of Law Number 48 Year 2009 regarding Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power). Therefore, this paper tries to see whether there is conformity between the practice of using DAB in the FIDIC GCC (das sein) with the regulations (das sollen).

• • by Fathurahman P Ng J
  • •
  • Aspek Hukum Konstruksi

MATAKULIAH ASPEK HUKUM KONTRUKSI

• • by muhammadalfredo firmansyah
  • •
  • Kontraktor, Perancangan Kontrak, Aspek Hukum Konstruksi, klaim kontrak kontruksi

Tulisan yang dipublikasikan di kolom Kompas.com pada 12/04/2021 ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang bersikeras pindah Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi Covid-19. Padahal dari sisi hukum, perencanaan proyek ini dapat... more

Tulisan yang dipublikasikan di kolom Kompas.com pada 12/04/2021 ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang bersikeras pindah Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi Covid-19. Padahal dari sisi hukum, perencanaan proyek ini dapat dipertanyakan ketepatannya.

• • by Richo Andi Wibowo
  • •
  • Hukum Administrasi Negara, Hukum Perencanaan, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Aspek Hukum Konstruksi