Tomy Michael | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (original) (raw)

Papers by Tomy Michael

In a country, form of government is an important part because it is one of the conditions to be c... more In a country, form of government is an important part because it is one of the conditions to be called a country. Indonesia's form of government refers to Article 1 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (Constitution of the Republic of 1945) is a republic. But by reading Article 33 of the Constitution of 1945, Indonesia embraces economic democracy. On that basis, what formulation does the author adopt what form of democracy is required in the 1945 NRI Constitution? The conclusion drawn is that it is not possible to define democracy as a democracy because of the mixing of many parties. The desired democracy is a democracy mixed with a form of tyranny. Keywords: democracy; government Abstrak Di dalam suatu negara, bentuk pemerintahan adalah bagian penting karena merupakan salah satu syarat untuk disebut sebagai negara. Bentuk pemerintahan Indonesia mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah republik. 1 Tetapi apabila membaca Pasal 33 UUD NRI 1945, Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Atas dasar itu, rumusan masalah yang penulis angkat bentuk demokrasi apakah yang dikehendaki dalam UUD NRI 1945? Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak dapat didefinisikan bahwa demokrasi yang dikehendaki adalah demokrasi awal karena adanya percampuran banyak pihak. Demokrasi yang dikehendaki adalah demokrasi yang bercampur dengan bentuk pemerintahan tirani Kata kunci: demokrasi; pemerintahan

Dalam karma masa kini – revolusi digital, Covid-19 dan perubahan iklim adalah tiga sahabat yang m... more Dalam karma masa kini – revolusi digital, Covid-19 dan perubahan iklim adalah tiga
sahabat yang menjadikan seluruh makhluk berbenah. Ada tulisan karya Ferry Yudha Pratama
mengatakan bahwa peranan Biologi dalam kehidupan di masa depan sangat strategis sekali,
terutama untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan kritis, kreatif, kompetitif,
mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta berani mengambil keputusan secara cepat
dan tepat sehingga peserta didik mampu bertahan dalam kehidupan dan produktif di era
globalisasi berbasis digital.[1] Jika Biologi saja bisa berperan padahal terlalu sulit untuk dipelajari
kecuali bagian repoduksinya maka kompleksitas tiga sahabat tadi membawa implikasi positif.

R.A.De.Rozarie, 2018

Dr. Marianus, M.Si. BAB I Fisika Lingkungan Manusia 1 BAB II Polusi Suara, Atmosfer Dan Radi... more Dr. Marianus, M.Si.
BAB I
Fisika Lingkungan Manusia
1
BAB II
Polusi Suara, Atmosfer Dan Radiasi
21
BAB III
Air
73
BAB IV
Angin
94
BAB V
Fisika Tanah
108
BAB VI
Energi Untuk Kehidupan
125
BAB VII
Pengukuran Variabel-Variabel Fisika Dan Analisisnya
142
Daftar Referensi
174

Pengaturan Pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filos... more Pengaturan Pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem
Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi
© November 2018

Eklektikus: Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Master Desain Tata Letak: Krisna Budi Restanto
http://doi.org/10.5281/zenodo.1481843

Angka Standar Buku Internasional: 978-602-1176-39-9

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap sebagai sumber referensi.
Terima kasih

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK
PRAKATA

Ketika peradilan anak menjadi subjek penelitian hukum dari tahun ke tahun maka ada permasalahan utama didalamnya. Perma-salahan hukum ini seringkali dikaitkan dengan diversi. Dalam pene-gakan hukumnya, diversi adalah jalan keluar terbaik.
Banyak hal yang saling berkaitan yaitu mulai perlindungan hak asasi manusia, keadilan hukum yang selalu penuh retorika hingga tingkat kesejahteraan anak. Contohnya ketika berbicara hak asasi ma-nusia – anak adalah sesuatu yang wajib dilindungi namun dari sudut pandang korban maka perbuatan melindungi tersebut tidak mencer-minkan prinsip keadilan. Sama halnya dengan pemikiran yang men-jadikan tubuh sebagai hal yang bisa bebas dari kehendak apapun na-mun harus ada salah satu pihak yang dirugikan dan yang diuntung-kan.
Dengan berbekal pada minat hukum pidana, maka saya ber-harap tulisan ini dapat menjadi literatur yang berbeda dengan lainnya. Seperti kata David Hume dalam karyanya berjudul “A Treatise Of Hu-man Nature” – to hate, to love, to think, to feel, to see; all this is nothing but to perceive.

Surabaya, 29 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata i
Daftar Isi ii
BAB I
Pemikiran Awal 1
Bab II
Perlindungan Hak Asasi Manusia 19
Bab III
Anak Yang Dilindungi 29
Bab IV
Keadilan Dalam Wacana 33
Bab V
Labelling Dalam Perspektif Pidana 48
Bab VI
Kebijakan Formulasi 57
Bab VII
Diversi Yang Mengada 67
Bab VIII
Sistem Peradilan Pidana Anak 77
Bab IX
Perlindungan Anak 94
Bab X
Anak Dalam Hukum 96
Bab XI
Kesejahteraan Anak 104
Daftar Pustaka 108

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial d... more Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap sebagai sumber referensi. Terima kasih PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK

Abstrak Penegakan hukum secara konvensional yang hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan t... more Abstrak
Penegakan hukum secara konvensional yang hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat menjadikan sistem hukum suatu negara berjalan dengan baik. Penegakan hukum secara dalam kajian sosiologi hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Ketika penegakan hukum dalam kajian sosiologi hukum dikonfrontasikan dengan penegakan hukum dalam kajian hukum pidana maka penegakan hukum sebetulnya memiliki paradigma yang berbeda-beda. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dalam satu koridor tanpa memperhatikan penegakan hukum dalam ajaran bidang hukum lainnya. Di dalam merancang naskah akademik suatu peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang harus tetap memperhatikan tujuan akhir dari undang-undang tersebut. Adakalanya suatu undang-undang hanya fokus pada sebagian subjek hukum atau seluruh subjek hukum. Ketika terdapat pengkhususan subjek hukum maka apabila tujuan akhirnya lebih mengarah pada agama dapat menggunakan ajaran agama Katolik yang utamanya pada kasih.
Kata kunci: penegakan hukum, Katolik, keadilan hukum.
Karya milik Tomy Michael yang berjudul Penegakan Hukum Dalam Otentisitas Katolik (Keniscayaan Yang Kekinian) terbit di Jurnal Akrab Juara Volume: 3 Nomor: 3 Edisi Agustus 2018. Jurnal yang diterbitkan oleh Yayasan Akrab Pekanbaru ini memiliki ISSN: 2528-5130 (cetak) dan 2620-9861 (online).

Di dalam perkembangan bernegara selalu terjadi perubahan, salah satunya perubahan peraturan perun... more Di dalam perkembangan bernegara selalu terjadi perubahan, salah satunya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait tujuan hukumnya. Di Indonesia masalah perubahan peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi hukum tersendiri karena sering menimbulkan konflik hukum. Didalam hal ini, konflik hukum dapat berupa demonstrasi yang berkepanjangan, pengujian materi peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, penarikan massa yang bersifat aktif dan penyebaran informasi hoaks. Seperti yang diketahui ketika Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres No. 20-2018) muncul maka terdapat demonstrasi di berbagai kota apalagi berdekatan pada 1 Mei 2018 bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.
Di dalam landasan filosofis Perpres No. 20-2018 termaktub bahwa untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Menelaah lebih lanjut bahwa mendukung perekonomian adalah hal terutama dalam Perpres No. 20-2018. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 20-2018 termaktub bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Definisi tenaga kerja asing disini masih menunjukkan bahwa manusia adalah subjek hukum utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan jaman seharusnya menjadikan pemerintah untuk mengaktualisasikan hakikat manusia berupa kecerdasan artifisial dalam bentuk robot.

Manfaat Ekstrak Daun Kirinyuh Dan Saliara Sebagai Pestisida Nabati © Juli 2018 Eklektikus: Dr. So... more Manfaat Ekstrak Daun Kirinyuh
Dan Saliara Sebagai Pestisida Nabati
© Juli 2018
Eklektikus: Dr. Sonja V. T. Lumowa, M.Kes.
Sri. Purwati, S.Pd., M.Si.
Ir. Syamsurianto, M.Si.
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyo
http://doi.org/10.5281/zenodo.1295612
Angka Standar Buku Internasional: 978-602-1176-34-4
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan
Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap sebagai sumber referensi.
Terima kasih
PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK
i
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemenris-tekdikti dan Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala LP2M, yang telah memfasilitasi dan banyak membantu kami dalam penulisan bahan ajar ini. Penulis juga berterima kasih kepada Pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Tentang Keputusan Pemerintah © Juli 2018 Eklektikus: Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Syofy... more Tentang Keputusan Pemerintah
© Juli 2018

Eklektikus: Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Syofyan Hadi, S.H., M.H.
Editor: Yohana Kurniasari Wibowo
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyo
http://doi.org/10.5281/zenodo.1299222

diterbitkan dalam Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Vol 8, No 1 (2018) ... more diterbitkan dalam Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Vol 8, No 1 (2018)
Paradigma hukum dalam suatu bidang memiliki definisi yang berbeda-beda. Pembagian ilmu hukum ini hanya terkait peminatan dari seseorang yang belajar ilmu hukum. paradigma dalam konsiderans Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Perwali Surabaya No. 1-2017), termaktub landasan filosofisnya yaitu “bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, telah diatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014”. Mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya dengan mengadakan hari bebas kendaraan bermotor tidak selaras dengan tujuan hukum yaitu keadilan hukum. Keadilan hukum tidak dapat berlaku secara kaku. Keadilan hukum akan selalu berubah ketika negara menerapkan kebijakan berbeda dalam menjalankan pemerintahannya. Kesimpulan yang diperoleh dalam Perwali Surabaya No. 1-2017 tidak memiliki teleologi hukum terkait keadilan hukum. Eksistensi Perwali Surabaya No. 1-2017 hanya memberikan manfaat bagi sebagian kecil masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya. Saran yang dapat diambil yaitu ketika ada peraturan perundang-undangan terkait hari bebas kendaraan bermotor maka alternatif jalan harus mendapat perhatian utama agar paradigma hukum benar-benar tercipta yang membawa konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berjalan optimal.
Kata kunci: hari bebas kendaraan bermotor, keadilan hukum, teleologi hukum, paradigma hukum

Abstrak Korupsi yang semakin masif di Indonesia maka membutuhkan penanggulangan kreatif didalamny... more Abstrak
Korupsi yang semakin masif di Indonesia maka membutuhkan penanggulangan kreatif didalamnya. Salahs atu caranya melakukan asimilasi hukum dengan kebudayaan lokal suatu daerah. Kebudayaan lokal yang dimaskud adalah ludruk. Ludruk sebagai tradisi yang masih hidup dan dimanfaatkan serta dibanggakan oleh para pendukungnya di Jawa Timur adalah sarana untuk mewartakan segala sesuatu tentang korupsi. Kesimpulan yang diperoleh bahwa asimilasi hukum dengan kebudayaan lokal suatu daerah tidak bertentangan dengan hukum dan termasuk salah satu bagian dalam pemberantasan korupsi. Saran yang dihasilkan bahwa pengajaran tentang korupsi dapat disalurkan melalui ludruk asalkan tetap sesuai dengan hakikat ludruk itu sendiri.
Kata kunci: ludruk, kebudayaan, korupsi, hakikat.

The increasingly rampant corruption in Indonesia requires creative countermeasures. One way is to... more The increasingly rampant corruption in Indonesia requires creative countermeasures. One way is to assimilate the law with the local culture of a region. The local culture concerned is ludruk. Ludruk, as one of Javanese traditional art performances, is admired by its fans or supporters in East Java and can be used as a means to proclaim everything about corruption. It can be concluded that the assimilation of the law with the local culture of a region is not contrary to the law but it is becoming a media in eradicating corruption. Anti-corruption teaching can be delivered through ludruk as long as it remains in accordance with the nature of ludruk itself.

ISSN: 0216-6534 DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 24 Agustus 2016 Pemimpin Redaksi Dr. Endang... more ISSN: 0216-6534
DiH Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12 Nomor 24
Agustus 2016
Pemimpin Redaksi
Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Sekretaris Redaksi
Tomy Michael, S.H., M.H.
Dewan Penyunting
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
Dr. Hufron, S.H., M.H.
Penyunting Bahasa
Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
Mitra Bebestari
Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H.
Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
Prof. Dr. IB. Supancana, S.H., M.H.
Prof. Dr. Zudan Arif F, S.H., M.H.
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
Pelaksana Administrasi
Kasdi, S.Sos.
Penerbit
Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
http://jurnal.untag-sby.ac.id/
lab-hukum@untag-sby.ac.id
DAFTAR ISI
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013
83 – 92
M Nasir Nata
Diversi Dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas
93 – 101
Rendra Kurniawan Prasetya
Kebijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Provinsi Kalimantan Timur
102 – 135
Muhammad Soleh Pulungan
Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum
136 – 148
Agus Pramono
Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor
149 – 163
Dessy Rochman Prasetyo
Mengkaji Sistem Hukum Indonesia
(Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)
Syifyan Hadi
164 – 172

Abstract The economic democracy set forth in Article 33 Paragraph (4) of the 1945 Constitution of... more Abstract
The economic democracy set forth in Article 33 Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia shows that Indonesia is a welfare state. Economic democracy is reflected
in Law no. 5-1999 with the establishment of KPPU but in the law, KPPU does not yet have
clarity of position. So with the existence of the TLP bill, the authority of KPPU is strengthened
by the existence of administrative sanction by the institution. The conclusion is obtained by the
strengthening of KPPU, KPPU has clear legal basis so as not to conflict with other state
institutions and as a form of state laws that prioritize legal certainty.
Keywords: KPPU, monopoly, conspiracy, economic democracy.
Abstrak
Demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Demokrasi ekonomi tersebut
tercermin dalam UU No. 5-1999 dengan dibentuknya KPPU namun dalam undang-undang
tersebut, KPPU belum memiliki kejelasan kedudukan. Sehingga dengan adanya RUU TLP maka
kewenangan KPPU semakin diperkuat yaitu dengan adanya pemberian sanksi administratif oleh
lembaga tersebut.Kesimpulan yang diperoleh yaitu dengan adanya penguatan terhadap KPPU
maka KPPU memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan lembagalembaga
negara lainnya dan sebagai wujud dari negara hukum yang mengutamakan kepastian
hukum.
Kata kunci: KPPU, monopoli, sekongkol, demokrasi ekonomi.

DAFTAR ISI Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setel... more DAFTAR ISI
Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
162 – 174
Abd. Hadi
Optimalisasi Penyelesaian Hukum Bagi Produsen Pedagang Jajan Pasar Yang Menggunakan Zat Pewarna Berbahaya (Studi Kasus Home Industry di Kabupaten Lamongan)
179 – 189
Siti Afiyah
Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
190 –200
Gunawan Hadi Purwanto
Hukum Dan Konstitusi : Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi
201– 216
Wiwik Afifah
Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
217 – 230
Ivan Septian Situmeang
Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
231 – 242
Dian Alan Setiawan
Keberlakukan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja
243 – 255
Donny Sigit Pamungkas
Potensi Rasa Keadilan Dalam Drama Macbeth Karya William Shakespeare
256 – 258
Yohana Kurniasari Wibowo

Cerita ini tentang seorang prajurit hebat di Skotlandia bernama Macbeth yang menjadi raja setelah... more Cerita ini tentang seorang prajurit hebat di Skotlandia bernama Macbeth yang menjadi raja setelah membunuh raja sebelumnya, yaitu Raja Duncan. Pembunuhan terjadi atas hasrat dan keinginannya menjadi raja setelah mendengar ramalan 3 penyihir dan dengan didukung penuh dan bekerjasama dengan istrinya, yaitu Lady Macbeth.
Pada masa pemerintahannya, Macbeth memerintah secara tiran. dia tidak dicintai oleh rakyatnya sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari prajurit-prajurit dan rakyatnya. Banyak korban, banyak sekali terjadi pembunuhan dan kematian.
Akhirnya, usaha-usaha perlawanan dilakukan dari rakyat dan prajurit, untuk membunuh Macbeth demi mengembalikan negara yang aman dan adil seperti sebelumnya dan untuk mengembalikan tahta yang seharusnya menjadi hak Malcolm, putra raja Duncan. Salah satu tokoh pejuang dalam cerita ini yaitu Macduff. Macduff adalah seorang Scotlandia yang setia dan mencintai tanah airnya, dialah tokoh yang membunuh Macbeth. Macduff adalah tokoh yang berjuang dan mengembalikan hak tahta raja Malcolm.
Pada akhir cerita, Macbeth mati ditangan Macduff, Lady Macbeth mati bunuh diri karena rasa bersalah atas kejahatan yang dilakukannya, dan Malcolm, putra raja Duncan, mendapatkan kembali haknya menduduki tahta raja.

Laporan kunjungan dan wawancara ke kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Timur di Surabaya, dengan judu... more Laporan kunjungan dan wawancara ke kantor Kanwil Kemenkumham Jawa Timur di Surabaya, dengan judul makalahnya “Persyaratan Naturalisasi Menjadi Warga Negara Indonesia”. Dilakukan oleh Adek Rezki Gozali dan I Dewa Agung Agiarsha pada 29 Maret 2018, keduanya mahasiswa FH Universitas 17 Agustus 1945Surabaya dengan dosen Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

Eklektikus: Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.
Editor: Tomy Michael
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyo
10.5281/zenodo.1214896

Angka Standar Buku Internasional: 978-602-1176-32-0
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK
PRAKATA

Tidak dikategorikannya sebuah korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, berakibat korporasi tidak dapat dituntut bertanggungjawab secara pidana. Korporasi yang melakukan kejahatan terhadap hak cipta ini seolah-olah memperoleh hak impunity, yaitu kebebasan dari hukuman atas kejahatannya dalam bentuk pembajakan, memperbanyak dan memperjual belikan karya cipta seseorang. Padahal kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi pelaku kejahatan hak cipta ini sangat besar akibatnya bagi negara maupun bagi pemilik atau pemegang hak cipta dibandingkan bila pelakunya adalah perorangan. Pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada pengurus korporasi, baik itu direktur, manajer, kepala bagian, operator, bahkan sampai karyawan bawah sekalipun yang telah berlangsung selama ini terbukti tidak berhasil menimbulkan deterrent effect.
Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa dalam hal pelangaran hak cipta, korporasi yang melakukannya harus dapat dituntut secara pidana berikut pengurusnya dengan pidana denda yang maksimal agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari, beserta teori yang cocok untuk diterapkan. Dipaparkan pula pemikiran untuk lebih mengedepankan aspek primum remedium bila pelanggaran ini telah mencapai taraf yang meresahkan dan menimbulkan gangguan secara luas. Disarankan untuk mengambil alih korporasi yang melakukan pelanggaran hak cipta bila penerapan aspek primum remedium berakibat bangkrutnya korporasi, sehingga karyawannya tidak kehilangan pekerjaan.
Akhirnya, karya buku yang diambil dari tesis penulis (Agustus 2012) dapat dimanfaatkan sebagai penambah wawasan pengetahuan di bidang perlindungan hak cipta, tidak saja khusus untuk para mahasiswa namun juga bagi khalayak umum yang membutuhkannya.

Surabaya, Maret 2018
Penulis

Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

Abstrak Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 termaktub bahwa Pemilihan umum dilaksanaka... more Abstrak
Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 termaktub bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal tersebut menunjukkan sikap demokrasi yang dianut di Indonesia. Permasalahan yang muncul, ketika Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah bagian dari demokrasi di Indonesia maka mengapa Pemilu selalu diwarnai gugatan dan kecurangan dalam praktiknya. Dengan mengurai pemikiran negara integralistik milik Soepomo maka Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sesuai karena negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan dan menghendaki persatuan. Namun kesesuaian ini hanya sebatas terpenuhi syarat demokrasi dan tidak dapat menjadikan Indonesia sebagai negara integralistik murni karena adanya berbagai syarat dalam menjalankan Pemilu. Saran yang diperoleh yaitu Pemilu 2019 tidak boleh terpaku dengan demokrasi yang berlaku secara umum karena dengan memasukkan hakikat demokrasi dalam bentuk negara lainnya akan tercipta Pemilu 2019 dengan akhir demokrasi yang berciri khas Indonesia.
Kata kunci: Negara, integralistik, Pemilu 2019, demokrasi

Abstrak Di dalam konsiderans Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahter... more Abstrak
Di dalam konsiderans Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia berkaitan erat dengan tercapainya keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Hakikat adil dan makmur tersebut ketika dikaitkan dengan keadilan hukum akan memunculkan pertanyaan penelitian apakah ada keadilan hukum di dalam Perda Surabaya No. 3-2014? Dengan penelitian hukum normatif, dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan hukum di dalam Perda Surabaya No. 3-2014 adalah keadilan hukum yang paling sempurna karena fokus kepada lansia. Peneliti mengatakan sempurna karena di dalam Perda Surabaya No. 3-2014 memiliki teleologi yang tidak berhenti. Frasa ―yang tidak berhenti‖ adalah keadilan hukum ketika telah tercapai maka keadilan hukum itu akan berhenti. Ketika keadilan hukum dalam Perda Surabaya No. 3-2014 telah tercapai maka dengan berhentinya segala pengaturan hak dan kewajiban didalamnya maka keadilan hukum itu akan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan secara tertulis.
Kata kunci: keadilan hukum, lansia, hak, kewajiban.
Pendahuluan

R.A.De.Rozarie, 2018

Eklektikus: Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Master Desain Tata Letak: Krisna Budi Restanto
http://doi.org/10.5281/zenodo.1481843

Angka Standar Buku Internasional: 978-602-1176-39-9

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK
PRAKATA

Surabaya, 29 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Tentang Keputusan Pemerintah © Juli 2018 Eklektikus: Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Syofy... more Tentang Keputusan Pemerintah
© Juli 2018

Eklektikus: Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Syofyan Hadi, S.H., M.H.
Editor: Yohana Kurniasari Wibowo
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyo
http://doi.org/10.5281/zenodo.1299222

Eklektikus: Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.
Editor: Tomy Michael
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyo
10.5281/zenodo.1214896

Angka Standar Buku Internasional: 978-602-1176-32-0
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK
PRAKATA

Surabaya, Maret 2018
Penulis

Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

Prosperity of athlete football professional or employees is the right of every employees. The res... more Prosperity of athlete football professional or employees is the right of every employees. The responsibility of the organization of professional football clubs to occupational with their health and safety. Organization of professional football clubs have full responsibility in this regard. With normative legal research. The result obtained there is no correlation between positive of law in Unity State Republic of Indonesia and the statuten made by FIFA. Organization of professional football clubs have not been absolutly run in Law of Republic of Indonesia No. 13 of 2003, Article 87 on labour in which every company must implement a health and safety of management system integrated working with the health management system. As a suggestion, require the rule of law which is in sync with the regulations made by FIFA, PSSI respected to the regulations in Indonesia related to sports that do not event of contradiction before publish the statuten of the organization so that no event of resignation athlete professional football in the future, they shall take into account the contennt of their contract, the public take an active role in infraction notice made by PSSI or other organizations professional football clubs on the regulation of professional football athlete contract that have been made, and the researchers of science of law are examining the country’s sovereignty and the sovereignty of FIFA.

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan salah satu labor... more Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan salah satu laboratorium fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Laboratorium Hukum memiliki peranan penting dalam memajukan dinamika kegiatan ilmiah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal ini juga menunjang hasil dari Akreditasi Badan Administrasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), berdasarkan SK No. 2872/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2006, tanggal 1 Desember 2016 Program Studi Ilmu Hukum memperoleh nilai A.
Oleh karena itu, kegaiatn Seminar Hukum Adat Masa Kini, Masih Relevankah? adalah kegiatan yang dilangsungkan di era kepemimpinan baru. Sesuai program sebelumnya yang ingin tetap menghidupkan kegiatan ilmiah di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Seminar ini diambil karena hukum adat masa kini mengalami posisi dilema. Ada beberapa fakultas hukum yang telah menghapus mata kuliah Hukum Adat dari kurikulumnya dengan alasan mata kuliah tersebut tidak relevan dan peminat sedikit saat ini. Di sisi lainnya, seminar hukum adat ini akan memberikan pencerahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari hukum adat.
Hukum negara dan hukum adat adalah suatu kesatuan dan keduanya tidak dapat dipisahkan namun saling melengkapi. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat.
Dengan mengucap syukur atas kasih Tuhan akhirnya Seminar Hukum Adat Masa Kini, Masih Relevankah? Berjalan dengan lancar. Terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ilmiah ini.

ISSN: 0853-8964 MIMBAR KEADILAN JURNAL ILMU HUKUM Februari 2017 Pemimpin Redaksi Wiwik Afifah, ... more ISSN: 0853-8964
MIMBAR KEADILAN JURNAL ILMU HUKUM
Februari 2017

Pemimpin Redaksi
Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi
Tomy Michael, S.H., M.H.

Dewan Penyunting
Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.H.
Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H.
Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Penyunting Bahasa
Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M.

Mitra Bebestari
Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H.
Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
Prof. Dr. IB. Supancana, S.H., M.H.
Prof. Dr. Zudan Arif F, S.H., M.H.
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Pelaksana Administrasi
Tegar Mukmin A P

Penerbit
Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
http://jurnal.untag-sby.ac.id/
lab-hukum@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia 1 – 19
Rio Bravestha dan Syofyan Hadi

Penyelesaian Perselisihan Antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Dengan Dosen 20 – 44

Devirly Juwita Putri Cahyono dan Dipo Wahyono

Jaminan Kepastian Hukum Bagi Tersangka Dalam Syarat-Syarat Penahanan 45 – 65
Edo Prasetyo Tantiono dan Hari Soeskandi

Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia 66 – 79

Ikhsan Roland Miru

Tinjauan Yuridis Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi 80 – 89
Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek 90 – 105
Mega Lois Aprilia dan Endang Prasetyawati

Right To Have Rights 106 - 118
Tomy Michael

Tim Penyusun: Anggraeny Puspaningtyas. S.AP., M.AP Drs. Y. B. Agung Prasaja. M.Hum Dheny Jatmiko,... more Tim Penyusun:
Anggraeny Puspaningtyas. S.AP., M.AP
Drs. Y. B. Agung Prasaja. M.Hum
Dheny Jatmiko, S.Hum., MA
Drs. Widiyatmo Ekoputro. MA
Drs. Ec. Mohammad Suyanto. M.M
Sayidah Aulia'ul Haque, S.Psi., M.Psi
Laily Endah Fatmawati. ST.,MT
Elisa Sulistyorini. ST., MT
EDITOR
Aris Heri Andriawan, S.T., M.T.
Dheny Jatmiko, S.Hum., M.A.
Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
Erni Puspanantasari P, S.T., M.Eng., Ph.D.
Luvia Friska Narulita, S.ST., M.T.
DESAIN SAMPUL
Ummu Hani
PENERBIT
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untag Surabaya
REDAKSI DAN DISTRIBUTOR TUNGGAL
LPPM Untag Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 081216986750, Fax (031) 5929767
Homepage: lppm.untag-sby.ac.id; Email: lppm@untag-sby.ac.id

Dhanny Achmadiansyah, 2020

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya penuli... more Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya penulis
bisa menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Buku
Panduan – Cara Mengisi Buku Kas Mudah dan Praktis”.
Buku ini dibuat untuk keperluan kegiatan Kuliah
Kerja Nyata (KKN) penulis. Terima kasih saya ucapkan
kepada Pak Tomy Michael SH. MH. selaku Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) KKN New Normal (NN-1)
2020 UNTAG Surabaya, dan kepada Pak Kholiq (RT 04)
serta Pak Santoso (Sekretaris RT 04) karena telah banyak
membantu kelancaran kegiatan KKN penulis.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan
pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik
dan saran dari seluruh pihak akan penulis terima dengan
senang hati demi kesempurnaan karya ini. Penulis
berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Surabaya, Desember 2020
Penulis

Ayu Sriniwati Waruwu, 2021

Satu setengah tahun telah berlalu, teror virus Covid-19 masih saja belum berakhir. Pada akhir ta... more Satu setengah tahun telah berlalu, teror virus Covid-19 masih saja belum berakhir. Pada akhir tahun
2019 ditemukan virus baru yang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan manusia. Virus
Covid-19 banyak mengubah kehidupan sehari-hari dalam kehidupan seluruh umat manusia. Sejak
melonjaknya korban dari virus Covid-19, pemerintah mengupayakan berbagai cara baik untuk
mencegah dan mengurangi korban dari virus Covid-19 ini. Mulai dari dibuat peraturan protokol
kesehatan, PSBB, PPKM, bahkan saat ini pemerintah sedang mengupayakan penanggulangan pandemi
Covid-19 dengan membuat vaksin.

Taufik Hidayat, 2021

Di tengah Pandemik COVID-19 yang dirasakan di seluruh dunia, masyarakat mulai tersadarkan untuk m... more Di tengah Pandemik COVID-19 yang dirasakan di seluruh
dunia, masyarakat mulai tersadarkan untuk menerapkan
Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHSB) melalui menjaga jarak,
menghindari keurumunan/keramaian. memakai masker,
dan serangkaian protokol kesehatan ketat yang wajib
dipatuhi. Dengan bertambahnya jumlah penderita Covid-19,
beberapa tindakan telah dilakukan seperti menerapkan
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada
beberapa wilayah di Indonesia. Namun, tindakan PSBB tidak
dapat secara berkepanjangan dilakukan mengingat
kehidupan sosial dan perekonomian di Indonesia perlu
berjalan.

Beny Yunianto , 2021

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas seg... more Pertama-tama, penulis mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah
kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan
inayahnya, penulis dapat menyelesaikan buku pedoman Bahaya Covid,
Patuhi 3M ini dengan baik, lancar, dan tepat pada waktunya. Tak lupa,
sholawat serta salam selalu penulis panjatkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW, karena atas segala karakter yang sempurna, sehingga
menjadi contoh yang baik bagi umat atau menjadi suri tauladan yang baik
bagi umatnya. Terimakasih juga peulis ucapkan, kepada Bapak Tomy
Michael,S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing program Kuliah Kerja Nyata
atau Program Pengabdian Masyarakat, karena atas segala kesabaran dan
keteguhan yang diberikan selama memberikan bimbingan.
Buku pedoman ini dibuat untu memenuhi salah satu syarat sebagai
luaran atau output yang harus dihasilkan dari program KKN atau
Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan oleh Mahasiswa di masa
pandemi Covid-19.
Tentunya, penulis menyadari bahwa, buku pedoman ini memiliki
banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis
akan sangat menerima atas segala kritik, saran, masukan, dan sebagainya
yang konstruktif, yang ditujukan kepada buku pedoman ini.
Walaupun begitu, penulis berharap buku ini tetap dapat memberikan
dampak yang positif, terutama bagi masyarakat agar lebih peka akan
kesehatannya, sehingga memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol
Covid-19, mengetahui bahaya Covid-19, tanpa perlu khawatir berlebihan,
karena mengetahui langkah-langkah pencegahannya, dan secara umum,
dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca.
Penulis

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. dr. Gregorius Yoga ... more Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A.
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A.

Dr. IGAA Noviekayati, M.Si., Psi. Arman M Yusuf, S.Psi. M Viqri Amirulloh, S.Psi. Rosi Paramastri... more Dr. IGAA Noviekayati, M.Si., Psi.
Arman M Yusuf, S.Psi.
M Viqri Amirulloh, S.Psi.
Rosi Paramastri Ghaisani, S.Psi.
Kurniawan Kerebungu, S.Psi.

Annalicia Christabel Sonia Lepa, S.Psi. Chairun Nisaa’, S.Psi. Ni Putu Lilik Agestin, S.Psi. Prat... more Annalicia Christabel Sonia Lepa, S.Psi.
Chairun Nisaa’, S.Psi.
Ni Putu Lilik Agestin, S.Psi.
Pratiwi Hozeng, S.Psi., CPS.
Rizka Azaria Usa Lizhardy, S.Psi.

Penanggung Jawab: Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. Editor: Ferdinand Fassa, S.T., M.T. Andre Eldri... more Penanggung Jawab:
Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.

Editor:
Ferdinand Fassa, S.T., M.T.
Andre Eldrian
Citra Adi Pratiwi
Fena Cynthia
Kevin

Kontributor:
Albert
Andre Eldrian
Citra Adi Pratiwi
Clement Charisna Honandar
Erlangga Mahandsmara Samudera
Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.
Fena Cynthia
Ferdinand Fassa, S.T., M.T.
Gwenfil
Irene
Kevin
Leonardo Juan Riyanto
Mandala Putra Tambunan
Rendi Rezaldi
Ricky Shimadhibrata Iskandar
Wellie
Sianti Candra, S.H., M.H.
Denny Ardhi Wibowo, S.H., M.H

Bunga Rampai Seputar Hukum Militer Dari Sumpah Prajurit, Pilkada Sampai Penusukan Wiranto Catata... more Bunga Rampai
Seputar Hukum Militer
Dari Sumpah Prajurit, Pilkada Sampai Penusukan Wiranto
Catatan Harian Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
© Maret 2020

Eklektikus: Widya Kurniawati
Amanda Raissa
Kumara Puspita Yekti
Kristoforus Laga Kleden
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba

Bunga Rampai Building Case Hukum Lingkungan Indonesia © Februari 2020 Eklektikus: Erny Herlin Set... more Bunga Rampai
Building Case Hukum Lingkungan Indonesia
© Februari 2020
Eklektikus: Erny Herlin Setyorini
I Gde Sandy Satria
Farikhatul Afifah
Anselmus Ade Christian
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba
http://doi.org/10.5281/zenodo.3628052
Angka

Bunga Rampai Teroi Hukum Dan Implementasinya © Desember 2019 Eklektikus: Erny Herlin Setyorini Er... more Bunga Rampai
Teroi Hukum Dan Implementasinya
© Desember 2019
Eklektikus: Erny Herlin Setyorini
Erny Kartikasari
Saut Parulian Manurung
Sahala Panjaitan
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba
http://doi.org/10.5281/zenodo.3601711
Angka

R.A.De.Rozarie, 2019

Manajemen Pengembangan Bisnis: (Pengembangan Empirik Pada “Tibo-Tibo” Perempuan Nelayan) © Desemb... more Manajemen Pengembangan Bisnis:
(Pengembangan Empirik Pada “Tibo-Tibo” Perempuan Nelayan)
© Desember 2019
Eklektikus: Tinneke Evie Meggy Sumual
Grace Jenny Soputan
Arie Frits Kawulur
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba
http://doi.org/10.5281/zenodo.3544826

Tanah Hak Barat (Kajian Hukum Pertanahan) © Desember 2019 Eklektikus: Dr. Karyoto, S.H., M.H. Ed... more Tanah Hak Barat (Kajian Hukum Pertanahan)
© Desember 2019

Eklektikus: Dr. Karyoto, S.H., M.H.
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba
http://doi.org/10.5281/zenodo.3519994

Teori Dan Praktikum Iklim Mikro Hutan © Oktober 2019 Eklektikus: Dr. Christophil Medellu, S.U. E... more Teori Dan Praktikum Iklim Mikro Hutan
© Oktober 2019

Eklektikus: Dr. Christophil Medellu, S.U.
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba

R.A.De.Rozarie, 2017

Manajemen Sumber Daya Manusia © November 2017 Eklektikus: Tinneke Evie Meggy Sumual Editor: Lia... more Manajemen
Sumber Daya Manusia
© November 2017

Eklektikus: Tinneke Evie Meggy Sumual
Editor: Lia
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyo

Eklektikus: Moestar Arifin Editor: Suyut Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba http://... more Eklektikus: Moestar Arifin
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba
http://doi.org/10.5281/zenodo.3377533

Eklektikus: Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. Editor: Sanggup L. Agustian, S.H., M.H. Master Desain ... more Eklektikus: Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.
Editor: Sanggup L. Agustian, S.H., M.H.
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba
Denny Ardhi Wibowo

Dokter Hewan Dan Kematian Hewan (Kajian Hukum Kesehatan) © September 2019 Eklektikus: Tri Endah ... more Dokter Hewan Dan Kematian Hewan (Kajian Hukum Kesehatan)
© September 2019

Eklektikus: Tri Endah Ingtyas
Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba
http://doi.org/10.5281/zenodo.3377001

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Disampaikan Pada Webinar Hukum Lingkungan “Menjaga Kelestarian Ling... more Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
Disampaikan Pada Webinar Hukum Lingkungan
“Menjaga Kelestarian Lingkungan”
15 Desember 2021

UKBH Untag Surabaya Dan Mahasiswa Hukum Lingkungan Kelas A