laga sugiarto | Universitas Negeri Semarang (original) (raw)

Papers by laga sugiarto

Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan suatu pola kebijaksanaan yang tersusun secara sistemati... more Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan suatu pola kebijaksanaan yang tersusun secara sistematis, spesifik, terencana yang telah tergantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun setelah berlakunya SPPN menghilangkan norma dasar yang terdapat pada UUD 1945. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontekstualisasi penerapan GBHN kemudian merekonseptualisasikannya sebagai pedoman pembangunan negara serta merelevansikannya dengan kewenangan ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis-sosilogis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Data yang penulis dapatkan akan dianalisis dengan merelevansikan kewenangan ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GBHN yang tertulis...

Masalah-Masalah Hukum

Litigasi perubahan iklim di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat, mengingat bertambahnya ... more Litigasi perubahan iklim di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat, mengingat bertambahnya jumlah perkara dan putusan terkait gugatan litigasi perubahan iklim. Melihat praktik litigasi perubahan iklim, setelah dilakukan pemilahan serta identifikasi isu/motivasi, maka litigasi perubahan iklim di Indonesia, meliputi jenis litigasi dengan motivasi perubahan iklim bukan sebagai isu utama dan litigasi bukan motivasi perubahan iklim, namun berimplikasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hukum dengan mendasarkan kepada doktrin kesengajaan, kelalaian, pertanggungjawaban mutlak, dan tindakan faktual. Riset ini dapat memberikan pilihan advokasi kebijakan perubahan iklim melalui litigasi di pengadilan bagi para pencari keadilan.

JAPHTN-HAN, Jan 31, 2023

This research aims to compare the design of the issue of judicial review authority in the Indones... more This research aims to compare the design of the issue of judicial review authority in the Indonesian Constitutional Court and the Thai Constitutional Court. The formulation of the problem in this research are: (1) How is the issue of judicial review authority designed in the Indonesian Constitutional Court and the Thai Constitutional Court? (2) What is the comparison between the design issue of the judicial review authority between the Indonesian Constitutional Court and the Thai Constitutional Court?. The research method that the author uses is qualitative research methods and normative research types that use secondary data sources in the form of laws and regulations, journals, books, and internet sources. The results of the study indicate that there are similarities in the design characteristics of the issue of judicial review authority in the Indonesian and Thai Constitutional Courts in terms of the centralized judicial review model, the number of judges, and court access that can be done by every citizen.

APHTN-HAN, 2023

MASALAH-MASALAH HUKUM, 2023

Climate change in Indonesia has increased substantially, regarding the rising number of lawsuits ... more Climate change in Indonesia has increased substantially, regarding the rising number of lawsuits and decisions on climate change litigation and decisions. Mention to litigation practices of climate change, after was filtered/sorted also identification of issues/motivations, then climate change litigation encompasses kind of litigation with climate change as one motivation, and litigation with no specific climate change framing but with implications for mitigation or adaptation. The purpose of this paper is to analyze unlawful acts that are committed by perpetrators, based on doctrines of fault, negligence, strict liability, and factual action. This research can provide advocacy options for climate change policy through litigation in court for justice seekers.

Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh suatu badan hukum (perusahaan) dapat mendatangkan dampak ek... more Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh suatu badan hukum (perusahaan) dapat mendatangkan dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan hidup, dampak yang tentu saja dapat mengakibatkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup, bila terjadi demikian, maka bagi siapa pun yang

Justiciabelen, 2018

The government is a legal subject that has little or no role in the survival of society. In perfo... more The government is a legal subject that has little or no role in the survival of society. In performing its duties to serve the community, not infrequently the government issued a State Administrative Decision which is intended for certain communities. With the government issuing this, certainly not forever it is in accordance with existing regulations. Sometimes, decisions issued by the government actually even give the impact on harm to ordinary people. Then, with the administrative court and Act No. 5 of 1986 on Peratun, at least there are facilities for the public to sue the government and ask to cancel the decision made by the government. Then in Year 2014 came the Law No. 30 of 2014 on Government Administration. In this Government Administration Act more or less supersedes the provisions contained in the Law of the Peratun. Especially in this Law which attracts attention is the expansion of object disputes. The object of the TUN dispute in this Act is different from its elements to the Law of the Peratun. One of these is a written stipulation that includes factual action. There is no explanation for the meaning of factual acts in this Administrative Administration Act. Therefore, further research is needed in this regard.

Arena Hukum, 2022

This paper aims to analyze the implementation of the Online Single Submission (OSS) with its adva... more This paper aims to analyze the implementation of the Online Single Submission (OSS) with its advantages and disadvantages, as well as the obstacles in operating it. This study uses the socio legal method, where the legal aspect is related to the implementing OSS as a form of licensing transformation in the investment sector reduces investment processes and procedures in Indonesia, which have been considered convoluted, high-cost and do not guarantee legal certainty or the many institutions that have the authority to issue permits. Whereas the social aspect analyzes the advantages of the OSS system in displaying real time data from time to time related to business actor data, investor data that can be used as a basis for making a decision. The results shows that the constraints in the implementation of OSS are unstable internet networks in some parts of Indonesia and not all available human resources who operate the OSS system in the regions, which results in various policies made by local governments that contradict the OSS system.

WHO mengumpulkan sekelompok ilmuwan dari Kelompok Kerja Evolusi Virus WHO, jaringan laboratorium ... more WHO mengumpulkan sekelompok ilmuwan dari Kelompok Kerja Evolusi Virus WHO, jaringan laboratorium rujukan COVID-19 WHO, perwakilan dari GISAID, Nextstrain, Pango dan pakar tambahan dalam virologi, nomenklatur mikroba, dan komunikasi dari beberapa negara dan lembaga untuk mempertimbangkan label yang mudah diucapkan dan tidak menstigmatisasi untuk VOI dan VOC. Saat ini, kelompok ahli yang diselenggarakan oleh WHO ini telah merekomendasikan penggunaan huruf Alfabet Yunani, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta yang akan lebih mudah dan praktis untuk menyebut varian dari Sars-Cov-2 ini. 5 Berikut akan disajikan tabel Variant of Concern, Variant of Interest, dan Alerts for Further Monitoring Covid-19 dari WHO. 6 Tabel 2. Tabel Variants of Concern 5 World Health Organization, "Tracking SARS-CoV-2 Variants," Www.Who.Int, last modified 2021, https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/, diakses pada tanggal 21 Juli 2021. 6 Ibid

Litigasi perubahan iklim menjadi suatu sarana bagi para pencari keadilan hak atas lingkungan hidu... more Litigasi perubahan iklim menjadi suatu sarana bagi para pencari keadilan hak atas lingkungan hidup yang sehat lintas generasi dengan melakukan suatu upaya advokasi atas kebijakan pemerintah di pengadilan, advokasi kebijakan melalui litigasi dapat ditelaah dalam dua kelompok atau varian kasus, yakni mitigasi dan adaptasi. selanjutnya, dengan adanya perbedaan sarana (tool) litigasi tersebut, tentu akan berdampak kepada perbedaan serangkaian upaya advokasi yang dilakukannya, semisal, jika advokasi dilakukan dengan menggunakan sarana mitigasi, maka biasanya dapat diupayakan dengan usaha mendorong kebijakan perubahan iklim di tingkat pemerintahan pusat, sebut saja semisal peraturan perundang-undangan level nasional mengenai isu coal-power plant, perizinan pertambangan batubara, percepatan transisi energi baru terbarukan, instrumen ekonomi lingkungan hidup/nilai ekonomi karbon dan sebagainya. sedangkan, jika advokasi dimaksud untuk melakukan serangkaian upaya adaptasi, maka biasanya dilakukan dengan mendorong kebijakan di tingkat lokal/daerah, semisal berbagai instumen hukum level daerah berkaitan dengan isu resiliensi wilayah pesisir terhadap ancaman naiknya permukaan air laut (sea level rise), kebakaran hutan (bushfires), abration, inundation, heat wave, heavy rainfall, island heat urban, flood, drought dan sebagainya, atau dengan kata lain pengambilan kebijakan yang memperhatikan kekhasan geografis suatu daerah masing-masing dalam penanggulangan dampak perubahan iklim (climate change impact drivers). demikian, dari pengelompokkan tersebut, dapat dilakukan analisis bagaimana litigasi perubahan iklim dilakukan di berbagai negara seperti Indonesia (IDN), Australia (AUS), Amerika Serikat (US) dan Belanda (Netherlands) yang terjadi baik itu melalui sarana mitigasi, adaptasi atau pun keduanya. Secara detail, pertama, di Indonesia ada beberapa kasus/perkara yang dapat dikategorikan sebagai litigasi perubahan iklim, semisal Arie Rompas dkk (CLS Palangkaraya case), Komari dkk (CLS Samarinda case), Melanie Suboni dkk (CLS Udara Jakarta case), serta perkara gugatan oleh Walhi melawan Gubernur Bali, dan Walhi melawan Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Jawa Barat. selanjutnya, mengawali analisis dari Samarinda case mengenai pemberian izin pertambangan batubara, dalam perkara tersebut penggugat dalam gugatannya belum secara sadar dalam gugatannya menyasar kepada upaya advokasi mitigasi dan/atau adaptasi

Litigasi Perubahan Iklim (climate change litigation) menjadi suatu pembahasan penting sebagai sar... more Litigasi Perubahan Iklim (climate change litigation) menjadi suatu pembahasan penting sebagai sarana untuk melakukan advokasi kebijakan (publik) oleh masyarakat terhadap negara, adapun awal mula perkembangannya, dapat menilik pada Massachusetts v. EPA case di Amerika Serikat, kemudian yang terbaru akhir-akhir ini Urgenda v. Netherlands case, serta berbagai kasus lainnya di tempat lainnya, sebagai berikut 1 : selain itu, litigasi perubahan iklim juga dapat dikelompokkan kedalam berbagai kategori litigasi oleh Peel dan Osofski, yakni 2 ,

Administrasi Jokowi memilih skema Carbon Tax dan/atau Cap and Trade dalam menghadapi target ambis... more Administrasi Jokowi memilih skema Carbon Tax dan/atau Cap and Trade dalam menghadapi target ambisius pengurangan emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia (IDN) sedang menghadapi gugatan dari Uni Eropa (EU) di World Trade Organization (WTO), ... more Indonesia (IDN) sedang menghadapi gugatan dari Uni Eropa (EU) di World Trade Organization (WTO), terkait kebijakan pembatasan dan larangan ekspor biji Nikel mentah, kebijakan domestik ini berdampak negatif kepada industri pengolahan nikel (baja/stanlees steel) di EU, sebagaimana ketergantungan akan bahan mentahnya sendiri dipasok dari indonesia, alih-alih malah merugikan Rakyat.

Jurnal Hukum In Concreto, 2022

Governance that can serve people optimally decided by quality of its leader, someone w... more Governance that can serve people optimally decided by quality of its leader, someone who emergefrom recruitment, selection and promotion process within political party, that is underpinned of merit system, a system that based on three major principal, namely, virtue, social skill and capability. merit systemhas been implemented optimally in difference level by both Prosperous Justice Party (PKS) and Indonesian Solidarity Party (PSI). meanwhile, this researchuse empirical juridical method. in conclusion, this research can contribute to all parpoland goverment regarding with reform of political party management in the future that must be based on merit system.
Keywords: merit system, PKS, PSI

Indonesian national law about development always get rid of women and natural resources, such as ... more Indonesian national law about development always get rid of women and natural resources, such as Law on Job Creation. Post Law on Job Creation was issued in few months a go, there was much problem that included in its substances, primarily about Environmental issue, this law was no changes in its development paradigm that was still remain bring about colonialism,

Every political party must participate in seeking the maximum achievement of a good government (g... more Every political party must participate in seeking the maximum achievement of a good government (good governance), good governance can be achieved through a government system that has strong leadership on the commitment to realize the maximum fulfillment of people's rights, strong leadership starting from reforming and strengthening the organization political parties, political party organizations that produce the best cadres with high-quality human resource intelligence, smart cadres are recruited, selected and equipped by good (fair) political party organizational management through a cadre selection process, namely the selection of cadres based on a merit system , a system that relies on intelligence and hard work or IQ + Effort, not vice versa on wealth or heredity, so it is important for political parties to implement a merit system in the recruitment of political party cadres to produce the best cadres in order to encourage achievement and vision and mission of the state that prosper its people. Meanwhile, the implementation of the strongest, most sophisticated merit system has reaped its success if you reflect on the extraordinary achievements of the Chinese Communist Party (CCP) today, as well as several other countries such as Singapore, France, Germany and others, while, in Indonesia itself, it has been adapted by the Justice Party. Prosperity (PKS) and the Indonesian Solidarity Party (PSI).

Kebebasan menyampaikan pendapat harus dilihat dalam dua klasifikasi, yakni konten dan forum, kont... more Kebebasan menyampaikan pendapat harus dilihat dalam dua klasifikasi, yakni konten dan forum, konten berarti tidak termasuk Obscenity, Child Pornography,

Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia, 2022

This study will discuss access to social justice for the poor and marginalized during the Covid-1... more This study will discuss access to social justice for the poor and marginalized during the Covid-19 pandemic. The post-pandemic socioeconomic recovery policy is reviewed from the perspective of the religious welfare state based on three pillars of welfare, health, education and economy-this research using the normative juridical research method. And a statute approach, a case studies approach, and a hermeneutic approach. The normative juridical research method was chosen, with a statute approach, a case studies approach, and a hermeneutic approach. The results confirm that post-pandemic socioeconomic policies have not been able to create harmony between social justice and social welfare through equal distribution of resources so that socioeconomic disparities in the community can be reduced Coexistence of arrangements and institutions for education guarantees, health insurance, and economic welfare guarantees, after the Covid-19 pandemic is needed to restore social justice through legal literacy & digital ethics as a collective action, to the extension of mutualism, and the growth of solidarity.