ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.docx (original) (raw)
PERMASALAHAN HUKUM ATAS BENTUK BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
yoni setiawan, Ronny Bako
View PDFchevron_right
ANALISIS PERAN NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi)
budiman ginting
Ilmu Hukum Prima (IHP), 2022
View PDFchevron_right
MENGKRITISI PERDA NO 4 TAHUN 2011 KOTA SURABAYA TENTANG PAJAK DAERAH
Danis Eka Putri B
View PDFchevron_right
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 33 TAHUN 2000 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN BUPATI DELI SERDANG Menimbang
Gunawan Wen
View PDFchevron_right
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
Irene Arum
View PDFchevron_right
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Katsumi Iwata
View PDFchevron_right
SALINAN NOMOR 6/E, 2010 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Lilis Pujiharti
View PDFchevron_right
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN TUBEKTOMI DI DESA NOREH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG
Tikno Agung
View PDFchevron_right
DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PERIKANAN (Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat)
Risna Yusuf
Jurnal Borneo Administrator, 2011
View PDFchevron_right
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
Nurhadi Mukhammad
View PDFchevron_right
PERDIRJEN BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : P. 4/V-SET/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DATA SPASIAL LAHAN KRITIS
M Wawan Firgiawan
View PDFchevron_right
KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENERBITKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI HUTAN ADAT
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadialn Universitas Mataram
View PDFchevron_right
PERANAN HUKUM DAN PENGADILAN PERIKANAN DI INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
Martin JuharlinSitumeang
PERANAN HUKUM DAN PENGADILAN PERIKANAN DI INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN, 2023
View PDFchevron_right
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP POTENSI WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KERAJINAN GERABAH
arta putra
2018
View PDFchevron_right
ANALISA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAN USAHA HIBUAN DI KABUPATEN DEMAK
Vicki Dwi Purnomo
Formosa, 2022
View PDFchevron_right
ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA
Chandra Baskara
View PDFchevron_right
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 81/MENKES/SK/I/2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Rita Ismiaty
View PDFchevron_right
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 10/PID.SUS/2011/PN.Bdg
Murshal Sanjaya
2013
View PDFchevron_right
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWATENGAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Isnan Prabowo
View PDFchevron_right
MENINGKATNYA PENCERAIAN DI KABUPATEN SUMENEP (STUDI ANALISIS TERHADAP FUNGSI PERAN BP4 KUA PRAGAAN KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016)
Pascasarjana Unsuri Surabaya
Supriyadi, 2019
View PDFchevron_right
LAPORAN MANAJEMEN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Argiya Eka, Dinas Kelautan dan Perikanan
View PDFchevron_right
UPAYA PENINGKATAN KINERJA USAHA PERIKANAN MELALUI PENINGKATAN LINGKUNGAN USAHA PADA ALAT TANGKAP CANTRANG (Boat Seine) DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN REMBANG
yohan sauyai
View PDFchevron_right
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN USAHA PADA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)
VINA RACHMAYA
2016
View PDFchevron_right
ANALISIS PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 50/PDT.G/2018/PN.SMG
Adzalia Grimaldi Indra
2020
View PDFchevron_right
MASYARAKAT PESISIR DAN PERILAKUNYA TERHADAP JARINGAN USAHA PERIKANAN: Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan
Armen Zulham
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2020
View PDFchevron_right
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN DISKON GOPAY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN MELALUI APLIKASI GOJEK DI KOTA SIDOARJO
Nvs Nvs2
Nafisah, 2024
View PDFchevron_right
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN DI DAERAH20191019 31051 zmk0r5
Dwi Andari
Dwi Andari , 2019
View PDFchevron_right
ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN PAJAK
Dwi Anang Syukrisna
View PDFchevron_right
PELATIHAN PENYUSUNAN RAB (RENCANA ANGGARAN BIAYA) BAGI APARAT KAMPUNG SEKBAN DISTRIK PARIWARI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT
Muhammad Yunus
JCES (Journal of Character Education Society), 2023
View PDFchevron_right
KEPERLUAN MEMPERKASAKAN UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN BAGI KESALAHAN BERHUBUNG AJARAN SESAT DI NEGERI SEMBILAN : SATU KAJIAN
suhaizad saifuddin
View PDFchevron_right
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DAERAH: STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ZAKAT
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERBATASAN DAN KEMARITIMAN (SNPK I)
View PDFchevron_right
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
Erin Rahmadini
View PDFchevron_right
Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 DI Kota Palembang
windi arista
Lex Stricta, 2024
View PDFchevron_right
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH
Wahyu Daud Arsyad
View PDFchevron_right
ANALISIS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
yuliningtiyas Fhunej
YULI NINGTIYAS, 2024
View PDFchevron_right