Hukum Investasi Research Papers - Academia.edu (original) (raw)

Salah satu tujuan negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pondasi perekonomian Indonesia perlu diperkuat salah satunya dengan cara menarik investor untuk... more

- by
- •
- Hukum Perusahaan, Hukum Investasi, UU Cipta Kerja
- by Fatimah Nurul Aini
- •
- Hukum Investasi

Investasi merupakan salah satu sarana maupun alat dalam perkembangan perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat, maka Indonesia membuka pintu investasi seluas-luasnya bagi asing. Atas kegiatan investasi tersebut, investor pun diwajibkan untuk membayar pajak. Di sisi lain, mengingat bahwa perusahaan merupakan entitas yang berorientasi pada keuntungan maka secara naluriah mereka akan melakukan segala upaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalisasi pajak yaitu salah satunya dengan minimalisasi modal (thin capitalization). Suatu kegiatan pembiayaan melalui utang oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak yang menyebabkan rasio antara utang dan modal yang tidak wajar. Walaupun secara hukum, hal ini sah untuk dilakukan karena termasuk dalam penghindaran pajak namun thin capitalization dapat dikatakan telah
menciderai hakikat hukum investasi maupun hukum pajak itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.

- by Anissa Noor
- •
- Good Corporate Governance, Hukum Pajak, Hukum Investasi

Rafat Ali Rizvi menanamkan modalnya di Indonesia melalui sebuah perusahaan yang didirikan di Bahama (pada tahun 1973 Bahama memperoleh kemerdekaannya dari Inggris), yaitu Chinkara Capital Limited (Chinkara). Pemegang saham lainnya adalah Mr. Heshamal-Waraq, warga Arab Saudi. Chinkara mengakuisisi Bank Century, dimana
Rafat Ali merupakan pemegang saham mayoritas pada Chinkara. Pada tanggal 21 November 2008 diputuskan Bank Century menjadi Bank gagal yang berdampak sistemik pada perekonomian Indonesia.

- by Idik Saeful Bahri
- •
- Hukum Bisnis, Hukum Internasional, Akuisisi, Hukum Perusahaan

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya event of default atau kegagalan pemenuhan kewajiban dalam transasksi repurchase agreement (repo) oleh Platinum Partners Value Arbitrage. Transaksi repo ini terjadi antara Benny Tjokrosaputro dengan Platinum Value Arbitrage dan Newricks Holdings. Benny menggugat
pihak ketiga yaitu Goldman Sachs International karena telah melakukan pembelian saham PT Hanson International (MYRX) dari Platinum yang mana saham MYRX tersebut merupakan milik Benny. Saham MYRX tersebut pada saat penjualan kepada Goldman Sachs berada pada pengusaaan Platinum karena transaksi repo telah melewati first leg atau penjualan tahap pertama. Jumlah saham yang dimiliki Benny adalah 425.000.000 lembar saham yang kemudian mengalami stock split sehingga menjadi 2.125.000.000 lembar saham.

- by Idik Saeful Bahri
- •
- Hukum Bisnis, Hukum Perdata, Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal
- by Joe Kal
- •
- Law, Makalah Hukum Perdata, Hukum Investasi

The tourism sector is a leading sector and provides many benefits for the community, especially to the Balinese. The Tourism Sector which is supported by cultural elements of the Balinese people is a strong attraction for tourists to visit Bali. The high number of tourists has caused the tourism sector to have a strong attraction for investors to invest in Bali, including in Karangasem Regency. The high tourist attraction causes investment protection to be a very important thing to do. In increasing protection against investment in Karangasem Regency, local governments have implemented arrangements that are in accordance with international and national legal frameworks. As for its implementation in Karangasem Regency, it still has various obstacles, but the Karangasem Regency government has carried out various strategies in overcoming these obstacles. In addition, the role of local communities is also very influential in encouraging increased foreign investment and providing protection for the development of businesses carried out by foreign investors.

- by Ida Bagus Anggapurana Pidada
- •
- Ilmu Hukum, Perlindungan Hukum, Hukum Investasi

Ease of Doing Business (EoDB) merupakan indikator kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia. Terdapat sebelas indikator yang menjadi patokan dalam mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara. Salah satu yang menjadi indikator yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa investasi atau dalam hal ini penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan. Berdasarkan laporan Doing Business 2019, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada posisi ke 73 (tujuh puluh tiga). Peringkat EoDB Indonesia tersebut masih jauh dari target yaitu masuk peringkat 40 (empat puluh) besar dunia. Hal ini disebabkan antara lain karena penyelesaian sengketa di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan baik itu dari segi dasar peraturan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Sedangkan dalam dunia bisnis (berdasarkan indikator EoDB) dibutuhkan sarana penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan sederhana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan hasil menunjukan bahwa belum terdapat peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang fokus membahas sengketa investasi sehingga belum terciptanya kepastian hukum yang kuat dalam berivestasi di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa masalah terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan, antara lain bersumber dari peraturannya yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang beberapa Pasalnya dapat mengarahkan kepada kepentingan tertentu, lamanya proses pengadilan kepailitan, dan kepastian hukum pasca putusan kepailitan. Diperlukan suatu terobosan atau pembaruan yang dapat mendukung EoDB yaitu salah satunya dapat dilakukan pada bidang penyelesaian sengketa investasi khususnya terkait penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan dengan cara membuat peraturan pelaksana dan merevisi peraturan terkait.

- by Teguh Tresna Puja Asmara
- •
- Indonesia, Hukum, Hukum Bisnis, Investasi Indonesia

Keberadaan lembaga asuransi saat ini tidak terlepas dari risiko yang mengancam jiwa seseorang ataupun harta bendanya. Perkembangan teknologi menuntut pemasaran/penawaran asuransi yang berjalan cepat dan praktis dengan menggunakan media komunikasi telepon (telemarketing). Kesepakatan atas penerimaan tersebut dapat tercapai cukup dalam bentuk perilaku atau ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen perjanjian asuransi. Salah satu persoalan hukum yang terjadi yaitu timbulnya kesalahpahaman/kekeliruan antara yang ditawarkan perusahaan asuransi secara telemarketing dengan pemahaman calon pemegang polis/tertanggung. Meskipun telah ada gugatan hingga kasasi mengenai pembatalan lahirnya perjanjian asuransi secara telemarketing yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian tersebut tidaklah dapat dibatalkan sepihak. Bahwasanya perjanjian asuransi mulai mengikat setelah adanya kesepakatan para pihak dengan kekuatan pembuktian secara bertahap mengingat perjanjian asuransi sebatas bukti permulaan saja dan kemudian diejawantahkan ke dalam polis asuransi. Oleh karena itu, dalil-dalil dan bukti-bukti untuk membatalkan perjanjian asuransi yang telah disepakati tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga permohonan kasasi harus ditolak.

- by Muhammad Rizal Rachman
- •
- Skripsi Hukum, PERBANKAN, Ilmu Hukum, Hukum

Dalam kebijakan penanaman modal sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan penanaman modal, khususnya yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tentang penanamaan modal ditetapkan kebijakan penanaman modal di Indonesia sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan, serta mengembangkan penanaman modal di Indonesia. Adanya kebijakan penanaman modal ini akan mempertegas upaya pemerintah dalam mengatur dan memberi kontribusi optimal pada pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanaman modal akan memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia serta menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya

- by Ressy Muliawan
- •
- Academia, Politik Hukum, Hukum Investasi

Sharia mutual fund can be used as an investment alternative for investors, especially for small investors or retailers. The excess of sharia mutual funds that can be reached by all groups shall be a means to promote financial inclusion in Indonesia. Based on data released by the Bank of Indonesia (BI), in 2018, financial inclusion or access to financial institutions of the Indonesian citizens is only 49% (forty-nine percent). Therefore, we need a concrete strategy to promote financial inclusion in Indonesia in which one of the strategies that can be applied is by optimizing sharia mutual funds as an investment means. This study aims to find out the regulation and legal protection of investors in implementing sharia mutual fund investments in the marketplace. The method used was a normative juridical emphasizing on legal research literatures or secondary data. The results showed that sharia mutual funds can be one of the means in promoting financial inclusion program as it can be reached by all groups, especially small investors or retailers. The optimization of sharia mutual funds can be done by utilizing advanced technology in which one of them is the implementation of sharia mutual fund investments through the marketplace. Sharia mutual fund investment in the marketplace has the potential to develop as it can be done easily, quickly, and cheaply. However, the implementation of sharia mutual fund investments in the marketplace still requires strengthening regulations to provide legal certainty and legal protection for its users.

- by Teguh Tresna Puja Asmara
- •
- Civil Law, Law and Economics, Marketplace, Ekonomi

Indiana Auto Ltd (”Indiana Auto”), sebuah perusahaan automotif berskala internasional yang berbadan hukum India telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan mitranya di Indonesia yaitu PT Indo Auto (”Indo Auto”) yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan, bergerak dalam bidang industri kendaraan bermotor. Bentuk kerjasama tersebut berupa pemberian hak eksklusif untuk menjual dan merakit produk milik Indiana Auto yang berbentuk kendaraan komersial berupa truk beserta suku cadangnya.

- by Idik Saeful Bahri
- •
- Hukum Bisnis, Hubungan Dan Masalah Keagenan, Hukum Dagang, Konflik Keagenan
- by Fatimah Nurul Aini
- •
- Hukum Investasi

Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia adalah dana dalam negeri. Namun demikian, jumlah dana dalam negeri yang tersedia sangat terbatas. Berdasarkan pada hal tersebut maka, investasi sendiri merupakan suatu hal yang sangat... more

- by Miftakhul Rusdianto
- •
- Hukum, Hukum Bisnis, Analisis Investasi, Fakultas Hukum