Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Research Papers (original) (raw)

Research has been done by comparing radiation dose profile and image quality to single detector CT (SDCT) and multi detector CT (MDCT). The method of measuring dose accuracy and linearity of the output dose is done by placing a dose... more

Research has been done by comparing radiation dose profile and image quality to single detector CT (SDCT) and multi detector CT (MDCT). The method of measuring dose accuracy and linearity of the output dose is done by placing a dose pencil on the iso center position in the middle of the gantry. The scanning parameters use axial mode with the acquisition factor of 120 kV, 25-250 mAs, 1 sec rotation time and 5-10 mm slice thickness. Head Phantom CTDI diameter of 16 cm is used for CT dose index (CTDI) measurement. These measurements use a routine head examination protocol provided by CT Scan. Evaluation of image quality using fantom Gammex ACR 464. The resulting data is normalized to obtain constant image noise between SDCT and MDCT. SDCT resulted in a linearity coefficient of radiation dose output ranging from 0.017 to 0.085 higher than MDCT ranging from 0.007 to 0.055. The accuracy of DOSIS radiation at 120 kV / 100 mAs from SDCT is 23.3 mGy and 31.2 mGy whereas MDCT ranges from 11.17-28.57 mGy. The standard deviation of radiation dose distribution pattern with CTDI head phantom ranged from 1.7 to 5.8. While the results of image quality measurement, linearity response to 5 standard materials indicate that they are within the range of HU reference values. Evaluation of homogeneity of CT number accuracy, uniformity of noise and uniformity of CT,center and CT,edge respectively are in the range-7 and + 7 HU, 0,258 and 1,123 HU and 0,93-3,85 HU. Contrast to Noise Ratio (CNR) measurements range from 1.03-2.72. In addition, the results of spatial resolution measurements range from 6-7 lp / cm. From the overall evaluation shows, that MDCT has a better score than a SDCT. However, when compared with standard reference values, a single CT detector can be retained as an imaging modality to support the patient's diagnostic process.

Testing of CR and DR radiograph capabilities has been performed to produce images of low-contrast and high-contrast objects. The image quality of the two modalities is compared to know the advantages and disadvantages of each modalities... more

Testing of CR and DR radiograph capabilities has been performed to produce images of low-contrast and high-contrast objects. The image quality of the two modalities is compared to know the advantages and disadvantages of each modalities in producing images of low-contrast and high-contrast objects. The phantom used is made of acrylic in which there are 10 objects with different densities representing low-contrast and high-contrast objects. Phantom is exposed by using a voltage of 70 kV and a current-time variation of 1.6 mAs, 2 mAs, 4 mAs, 8 mAs, 16 mAs, and 31.5 mAs. The result is that CR contrast value is bigger than DR, but CR has a much larger noise than DR. The SNR and CNR values of the resulting DR image are greater than those of CR. The highest SNR in CR is obtained at a current-time of 4 mAs and at DR current-time of 8 mAs. The highest CNR values on CR are 16 mAs current-time for low-contrast objects and 31.5 mAs for high-contrast objects, whereas in DR current-time 8 mAs for all objects.

jenis-jenis sistem pemilihan umum didunia serta kelemahan dan kelebihannya.

pledoi /nota pembelaan dalam pngadilan pidana dalam kasus kekerasan rumah tangga

terjemahan kitab tentang hubungan suami istri - kitab qurrotul uyun

sanksi adat yang dipergunakan dalam menangani masalah korupsi

Hukum yang merupakan kristalisasi dari nilai dan kemudian norma atau kaidah khususnya kaidah hukum, tentu memiliki pemikiran dasar yang melatarbelakangi terciptanya hukum tersebut. Pemikiran dasar ini disebut sebagai asas. Asas diartikan... more

Hukum yang merupakan kristalisasi dari nilai dan kemudian norma atau kaidah
khususnya kaidah hukum, tentu memiliki pemikiran dasar yang
melatarbelakangi terciptanya hukum tersebut. Pemikiran dasar ini disebut
sebagai asas. Asas diartikan sebagai prinsip, hal yang fundamental, atau lebih
tepatnya pikiran yang mendasari lahirnya suatu sistem atau suatu hukum. Asas
fiksi hukum (presumptio iures de iure) merupakan salah satu dari sekian banyak
asas yang ada dalam kosmos hukum dan perkembangannya, dan Indonesia
termasuk salah satu negara yang menjadikan asas fiksi hukum sebagai prinsip
pendukung peraturan perundang undangan bangsa-nya.
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pemahaman
dan penerapan asas fiksi hukum di Indonesia selama ini serta bagaimana telaah
paradigmatik dapat menyumbang kepada pembangunan pemahaman tentang
asas fiksi hukum berikut penerapannya di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang didukung
oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para pemangku
kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan Penerapan Asas Fiksi
Hukum dan Penerapannya di Indonesia. Kajian literatur sejalan dengan Model
Penelitian Komparasi yang dalam metodologi penelitian filsafat biasanya
dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan untuk kemudian membandingkan
pandangan para filsuf. Kajian literatur berguna untuk menelusuri berbagai
worldview di dalam Filsafat Hukum untuk kemudian dibandingkan dan
ditandingkan. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan kajian
literatur selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis).
Analisis isi, dalam hal ini, adalah yang sejalan dengan metodologi paradigma
Konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini. Pandangan dunia yang
mendasari suatu pemahaman terkait dengan pertanyaan penelitian ini ditelusuri,
dan dibandingkan kesamaan dan/atau perbedaannya.
Kata Kunci: Kaidah, Nilai, Asas, Asas Hukum, Asas Fiksi Hukum,
Paradigma, Pemahaman, Penerapan.

algoritma pemrograman (alpro) materi fungsi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah... more

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Be/anda. Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama (UUP A). Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga peradilan lainnya dalam lingkup peradilan nasional. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara­perkara umat Islam. dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan kedudukan dan wewenang Peradilan Agama seperti di atas, Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai salah satu institusi penegak hu...

Salak Madu Sleman Tahan Lama, Bibit Salak Unggul, Harga Bibit Salak Pondoh Super Murah, Benih Salak Pondoh, Salak Madu Manis, Penjual Bibit Salak Pondoh, Bibit Salak Madu, Bibit Salak Gula Pasir, Bibit Salak Bali, Bibit Salak Pondoh... more

The dispute in Jammu and Kashmir has been tensed by the revocation of Article 370 of the Indian Constitution by the Indian government in the end of 2019. The existence of Kashmir has become one of matters as the main focus between... more

The dispute in Jammu and Kashmir has been tensed by the revocation of Article 370 of the Indian Constitution by the Indian government in the end of 2019. The existence of Kashmir has become one of matters as the main focus between India-Pakistan conflicts. People are under diverse senses of de facto and de jure martial law. Estimated from 1990, thereabouts 70,000 people have been killed, 8,000 people have been subjected to enforced disappearances, thousand of them also victims of repressive laws and Indian security forces humiliate the protestors and detainees frequently. The research is normative legal research by using statute approach and case approach through literature review. The research aims to discuss and analyze the implementation of the rights of self-determination pursuant to Kashmir dispute between India and Pakistan. The results of the study indicate all the disputes should be ended by giving the right to self-determination, which should be given to the people of Kashm...

Wanita memang selalu memperhatikan fashion. Tidak terkecuali sandal yang menjadi alas kaki sekaligus pelindung kaki. Banyak sekali jenis sandal fashion yang tersedia. Mulai dari wedges, high heels, sandal flat, sandal tali, dan sebagainya.

Bibit Salak Madu Murah Enak, Harga Bibit Salak Madu Murah Enak, Jual Bibit Salak Madu Murah Enak, Bibit Salak Pondoh Madu Murah Enak, Memburu Bibit Salak Murah Madu Enak, Penjual Bibit Salak Madu Murah Enak, Cari Bibit Salak Madu Murah... more

Bibit Salak Madu Murah Enak, Harga Bibit Salak Madu Murah Enak, Jual Bibit Salak Madu Murah Enak, Bibit Salak Pondoh Madu Murah Enak, Memburu Bibit Salak Murah Madu Enak, Penjual Bibit Salak Madu Murah Enak, Cari Bibit Salak Madu Murah Enak, Tempat Penjualan Bibit Salak Madu Murah Enak, Bibit Salak Pondoh Jogja, Bibit Salak Gula Pasir Baru Jogja, Bibit Salak Pondoh Madu Jogja, Bibit Salak Bali Jogja, Bibit Salak Madu Jogja, Bibit Salak Jogja, Bibit Salak Gula Pasir Jogja, Bibit Salak Unggul Jogja, Bibit Salak Pondok Jogja, Bibit Salak Pondoh Bogor Jogja
Kami melayani permintaan Bibit Salak Pondoh dan Bibit Salak Madu partai sedang maupun besar dan siap kirim ke seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri.
Hubungi : 081.328.720.280 (Bpk SUBAMBANG)
Website Kami
http://bibitsalakmadupondohsuperunggul.blogspot.co.id/
Follow Twitter Kami
@JualBibitSalak